TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo meminta BUMN “keroyokan” membuka lahan baru untuk persawahan sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi kekeringan yang melanda diikuti ancaman kelangkaan pangan, seperti yang diperingatkan FAO.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, salah satu lahan yang perlu dibuka, yakni lahan basah atau lahan gambut.

“Presiden meminta BUMN dan daerah, serta Kementerian Pertanian untuk membuka lahan baru untuk persawahan, yaitu lahan basah dan lahan gambut,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (28/4/20).
Baca juga : DPR Minta KPK Tetap Usut Dugaan Korupsi Penetapan Platform Digital Kartu Prakerja Libatkan Stafsus Jokowi

Menanggapi rencana ini, politisi Partai Demokrat Amal Alghozali meminta Pemerintah tidak asal reaktif namun sebaliknya, harus lebih berhati-hati.

Menurutnya, saat ini dunia memang sedang ada ancaman krisis bahan pangan. Indonesia pun berpotensi mengalami krisis itu. Terutama beras, jagung, gula dan kedelai. Perlu antisipasi yang matang. Tidak ngawur apalagi menabrak aturan, juga merusak lingkungan.

“Saya hanya ingin menyoroti tentang rencana Pemerintah menugaskan BUMN mencetak sawah di lahan gambut,” ucap Amal Alghozali, Kepala Biro Pertanian DPP Partai Demokrat melalui keterangan tertulisnya kepada awak media, Rabu (29/4/20).

Baca juga : NU, Muhammadiyah dan PGI Kompak Desak DPR dan Pemerintah Setop Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Menurut Amal, benarkah beras akan defisit? Lalu bila demikian haruskah cetak sawah di lahan gambut? Serta mampukah BUMN mencetak dan mengelola lahan padi skala luas?

“Begini. Khusus beras, meskipun produksi tahun ini diperkirakan ada penurunan, tapi masih akan surplus untuk kebutuhan dalam negeri. Menurut hitungan teman-teman Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Indonesia masih bisa surplus 1,5-2 jt ton. Problemnya lebih pada daya beli rakyat yang mendadak miskin akibat Covid,” ungkapnya.

Halaman selanjutnya…