TIKTAK.ID

Tag: Beras

  • Mentan Lapor Jokowi RI Siap Panen Raya 5,9 Juta Ton Beras

    Mentan Lapor Jokowi RI Siap Panen Raya 5,9 Juta Ton Beras

    TIKTAK.ID – Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, diketahui melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa panen raya telah berlangsung di semua daerah. Dalam laporan tersebut, Syahrul mengeklaim produktivitas beras tidak meleset dari analisa Pemerintah.

    “Kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa mulai Februari hingga Maret 2023 ini, proses-proses panen raya sudah berlangsung di semua daerah,” ujar Syahrul, seperti dikutip CNN Indonesia dari Antara, pada Jumat (17/2/23).

    Syahrul memaparkan bahwa total lahan pertanian yang sudah panen pada Februari ini mencapai 1 juta hektare.

    Baca juga : Kemenkes Ubah Aplikasi PeduliLindungi Jadi Satu Sehat Mobile

    “Maret mencapai 1,9 juta hektare, itu awal-awal panen raya,” ucap Syahrul.

    Menurut Syahrul, jumlah panen tersebut bakal meningkat di puncaknya pada Maret hingga April 2023 mendatang. Syahrul pun menyebut produksi beras pada puncak panen setidaknya mencapai 5,9 juta ton

    “Rata-rata 5,9 (juta ton) dari data yang ada ya, yang selama ini kami jadikan sebagai rujukan. Meski dengan berbagai varietas yang kami pakai sekarang sudah lebih dari itu, namun kami pakai yang terendah 5,9 (juta ton) data BPS,” jelas Syahrul.

    Baca juga : Erick Thohir Terpilih Jadi Bos Baru PSSI

    Syahrul mengatakan produksi beras pada masa puncak panen, sesuai dengan analisa Pemerintah. Dia pun berharap produksi beras dalam negeri ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, dia juga berharap panen tersebut bisa membuat harga beras terkontrol dan tidak terlalu turun, lantaran berkaitan dengan kepentingan petani.

    “Inilah yang perlu kami normalisasi atau normatifkan semua pihak agar dapat melakukan (pengendalian harga beras),” tutur Syahrul.

    Sementara itu, dalam kesempatan lain, Jokowi mengaku Indonesia tetap harus melakukan impor beras. Dia menjelaskan, hal itu demi memenuhi kebutuhan beras nasional yang disebutnya tidak mampu dipenuhi seluruhnya oleh Bulog.

    Baca juga : Soal Nasib IKN Gagasan Jokowi Jika Dirinya Jadi Presiden, Anies: Lihat Rekam Jejak Saya di DKI

    “Secara nasional kita butuh, karena stok dari Bulog tipis. Stoknya minimal 1,2 juta ton, kemarin pada level 600 [ribu] ton, sehingga mau tidak mau harus [impor],” terang Jokowi ketika sedang mengecek stok dan harga bahan pokok di Pasar Wonokromo, Surabaya, Sabtu (18/2/23), mengutip CNN Indonesia.

    Jokowi menyebut beras impor tersebut disalurkan ke provinsi yang menjadi penghasil beras nasional. Bila tidak, kata Jokowi, dikhawatirkan harga beras akan melambung.

  • RI Dapat Orderan Jutaan Ton Beras dari Arab dan China Namun Ditolak Jokowi, Kenapa?

    RI Dapat Orderan Jutaan Ton Beras dari Arab dan China Namun Ditolak Jokowi, Kenapa?

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Arab Saudi dan China telah memesan beras dari Indonesia masing-masing sebanyak 1.000 ton dan 2,5 juta ton.

    Jokowi mengklaim stok beras Indonesia memang sudah aman. Dia menjelaskan, hal itu terbukti dari International Rice Research Institute (IRRI) yang memberikan penghargaan terhadap Indonesia karena dalam tiga tahun terakhir berhasil mencapai swasembada beras secara berturut-turut.

    “Patut kita syukuri, karena 2 minggu yang lalu, disampaikan kepada kita sebuah sertifikat dari International Rice Research Institute, yang menunjukkan ketahanan pangan kita baik dan swasembada beras kita sudah di 2019,” ungkap Jokowi ketika memberi arahan kepada Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi se-Indonesia di Jakarta Timur, pada Selasa (23/8/22), mengutip Kompas.tv.

    Baca juga : Muncul Isu Kenaikan Harga BBM Subsidi, Begini Penjelasan Jokowi

    “Di sisi lain, negara lain sedang kekurangan pangan. Tapi kita justru dinyatakan sudah swasembada beras dan sistem ketahanan pangan kita baik,” imbuhnya.

    Meski begitu, Jokowi mengaku ingin Indonesia tetap hati-hati karena saat ini beberapa negara sudah menghadapi kesulitan pangan. Untuk itu, dia menyatakan masih belum berani memenuhi permintaan dari Arab Saudi dan China tadi.

    “Kemarin dari China sempat minta beras 2,5 juta ton, dan Arab Saudi minta 1.000 ton beras. Saat ini kita masih belum berani, kita setop dulu,” ujar Jokowi, seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Mesra dengan PDI-P, Nasdem Buka Peluang Usung Duet Anies-Puan di 2024

    Jokowi melanjutkan, bila nantinya produksi beras Indonesia sudah meningkat signifikan, maka tidak menutup kemungkinan RI bakal ekspor beras Arab Saudi dan China. Jokowi pun meminta anggota Kadin untuk dapat melihat peluang tersebut.

    “Namun begitu produksi melompat, karena Bapak Ibu ke situ (produksi beras), bisa saja kita terjun ke situ dengan harga yang sangat visible, sangat baik,” ucap Jokowi.

    Untuk diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan bahwa China mengajukan impor beras dari Indonesia sebanyak 2,5 juta ton dalam setahun. Akan tetapi, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi menyebut telah mendapatkan arahan dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, kalau Indonesia hanya mampu mengekspor beras sekitar 100 ribu ton dalam setahun.

    Baca juga : Gerindra Tak Setuju Usulan Demokrat Soal Nonaktifkan Kapolri Usai Kasus Sambo

    “Kemudian berdasarkan arahan dari pimpinan (Menteri Pertanian) maksimal untuk mengamankan dalam negeri, nanti ekspor maksimal seratusan ribu ton saja,” tutur Suwandi.

  • Jokowi Pamer Beda Harga BBM-Beras di RI dengan Amerika

    Jokowi Pamer Beda Harga BBM-Beras di RI dengan Amerika

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui memamerkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga beras di Indonesia yang lebih murah ketimbang negara lain, termasuk Amerika Serikat. Padahal, Jokowi mengklaim lonjakan harga terjadi di hampir seluruh negara dunia imbas dari pandemi Covid-19 dan invasi Rusia atas Ukraina.

    “Karena dua hal tadi, Covid-19 dan perang, menjadikan semuanya menjadi tidak pasti, menjadikan semuanya tidak jelas, dan terjadi lonjakan harga di semua negara. Kita harus mengerti kenapa harga di semua negara ini naik, semua barang,” terang Jokowi ketika menghadiri agenda “Acara Silaturahmi Tim Tujuh Relawan Jokowi” di Ecovention Ancol, Jakarta, Sabtu (11/6/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Jokowi pun bersyukur Pemerintah mampu mengendalikan harga sejumlah kebutuhan di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19 dan perang. Salah satunya, kata Jokowi, adalah harga BBM.

    Baca juga : Janji Ajak Bicara Relawan Soal Capres 2024, Jokowi: Tak Usah Grasah-grusuh

    “Saya berikan contoh, untuk urusan harga BBM. Di negara kita harga BBM Pertalite masih Rp7.650, benar? Tidak naik. Coba lihat Pertamax, ini yang makai yang punya mobil-mobil bagus, harganya masih di angka Rp12.500,” ucap Jokowi.

    “Kita lihat sekarang di Amerika, harga bensin sudah Rp19.400, sementara di Singapura harga bensin sudah Rp33.000,” sambungnya.

    Setelah itu, Jokowi menyinggung harga beras yang masih bertahan di kisaran harga Rp10.700. Dia menilai harga itu lebih murah dibandingkan dengan Amerika Serikat.

    Baca juga : Miliaran Dana Operasional Khilafatul Muslimin Disita, Polisi Selidiki Sumbernya

    “Coba dilihat di Amerika sudah Rp52.000. Bayangkan kalau harga beras di sini jadi Rp52.000, demo setahun enggak rampung-rampung, benar enggak?” kata Jokowi yang diamini pendukungnya.

    Lantas mantan Wali Kota Solo tersebut menyoroti harga minyak goreng. Dia menyatakan walaupun sempat mengalami kelangkaan dan kenaikan harga sehingga muncul demonstrasi, tapi saat ini permasalahan tersebut sudah dapat diatasi.

    “Tapi, Alhamdulillah selama seminggu ini saya cek di pasar-pasar sudah Rp14-16 ribu. Sebentar lagi akan semuanya Rp14 ribu, yang curah ya,” tutur Jokowi.

    Baca juga : Sindir Jokowi Tak Berkutik Saat Relawan Bagi Kaus ‘Presiden 3 Periode’, Politikus PDI-P Singgung Agenda Jahat

    Namun Jokowi mengaku memahami kalau pengendalian harga sejumlah kebutuhan tersebut memberatkan APBN.

    “Memang yang berat itu APBN, karena subsidinya sekarang untuk BBM Pertalite-Pertamax-Solar-Elpiji, subsidinya menjadi sebesar Rp502 triliun. Gede sekali, enggak ada negara yang seberani kita untuk melakukan subsidi segede ini,” ungkap Jokowi.

  • Sebut Instruksi Cetak Sawah Baru Jokowi Sesat Pikir, Politisi Demokrat ini Beberkan Alternatif Solusi

    Sebut Instruksi Cetak Sawah Baru Jokowi Sesat Pikir, Politisi Demokrat ini Beberkan Alternatif Solusi

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo meminta BUMN “keroyokan” membuka lahan baru untuk persawahan sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi kekeringan yang melanda diikuti ancaman kelangkaan pangan, seperti yang diperingatkan FAO.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, salah satu lahan yang perlu dibuka, yakni lahan basah atau lahan gambut.

    “Presiden meminta BUMN dan daerah, serta Kementerian Pertanian untuk membuka lahan baru untuk persawahan, yaitu lahan basah dan lahan gambut,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (28/4/20).
    Baca juga : DPR Minta KPK Tetap Usut Dugaan Korupsi Penetapan Platform Digital Kartu Prakerja Libatkan Stafsus Jokowi

    Menanggapi rencana ini, politisi Partai Demokrat Amal Alghozali meminta Pemerintah tidak asal reaktif namun sebaliknya, harus lebih berhati-hati.

    Menurutnya, saat ini dunia memang sedang ada ancaman krisis bahan pangan. Indonesia pun berpotensi mengalami krisis itu. Terutama beras, jagung, gula dan kedelai. Perlu antisipasi yang matang. Tidak ngawur apalagi menabrak aturan, juga merusak lingkungan.

    “Saya hanya ingin menyoroti tentang rencana Pemerintah menugaskan BUMN mencetak sawah di lahan gambut,” ucap Amal Alghozali, Kepala Biro Pertanian DPP Partai Demokrat melalui keterangan tertulisnya kepada awak media, Rabu (29/4/20).

    Baca juga : NU, Muhammadiyah dan PGI Kompak Desak DPR dan Pemerintah Setop Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

    Menurut Amal, benarkah beras akan defisit? Lalu bila demikian haruskah cetak sawah di lahan gambut? Serta mampukah BUMN mencetak dan mengelola lahan padi skala luas?

    “Begini. Khusus beras, meskipun produksi tahun ini diperkirakan ada penurunan, tapi masih akan surplus untuk kebutuhan dalam negeri. Menurut hitungan teman-teman Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Indonesia masih bisa surplus 1,5-2 jt ton. Problemnya lebih pada daya beli rakyat yang mendadak miskin akibat Covid,” ungkapnya.

    Halaman selanjutnya…