TIKTAK.ID – Politikus PDIP yang juga Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan meminta KPK tetap mengusut dugaan korupsi dalam penetapan delapan platform digital dalam program Kartu Prakerja.

Menurut Arteria, patut dicurigai penetapan delapan platform digital tersebut dilakukan tanpa tender. Terlebih salah satu perusahaan digital yang digandeng dimiliki mantan staf khusus Presiden Jokowi.

“Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh Pemerintah? Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana strategi pengawasannya?” ujar Arteria saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Rabu (29/4/20).

Baca juga: Resmi Mundur dari Stafsus Presiden, Ini Kisah Belva Devara Masuk Istana hingga Kejanggalan Kartu Pra Kerja

Arteria menilai meski Adamas Belva Syah Devara, CEO Ruangguru, salah satu dari delapan mitra Kartu Prakerja mundur dari jabatan Stafsus Jokowi, namun upaya pengusutan dugaan korupsi dan konflik kepentingan tetap harus berjalan.

Ia tak ingin perilaku memanfaatkan jabatan dan situasi koruptif kembali terjadi di lingkaran Istana.

“Ini tidak cukup dengan mundur Pak, ini korupsi. Salah satu vendor itu milik Stafsus Presiden, pemilik sahamnya ada di Singapura,” ujar Arteria.

Baca juga: Dianggap Tak Cocok dengan Kondisi Terkini, Kartu Pra Kerja Dikritik: Rakyat Butuh Makan, Bukan Pelatihan

Halaman selanjutnya…