TIKTAK.ID

Tag: Berita Jokowi

  • Mantan Pejabat Jokowi dan Eks Pendukung Prabowo Bentuk Kelompok Oposisi, Siasat untuk Pemilu 2024?

    Mantan Pejabat Jokowi dan Eks Pendukung Prabowo Bentuk Kelompok Oposisi, Siasat untuk Pemilu 2024?

    TIKTAK.ID – Kehadiran Duta Besar Palestina, Zuhair, dalam acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ramai diperbincangkan di media sosial. Hal itu bermula dari cuitan salah satu inisiator KAMI, Adhie Massardi, yang menampilkan foto keberadaan Dubes Zuhair, yang telah dicuitkan ulang sedikitnya sebanyak 1.100 kali hingga Rabu (19/8/20) pukul 14.00 WIB.

    Sebagian warganet pun memaknai kehadiran Dubes Zuhair sebagai wujud dukungan terhadap acara tersebut.

    Merespons hal itu, Kedutaan Besar Palestina menjelaskan bahwa Dubes Zuhair memenuhi undangan dari Presidium KAMI, Din Syamsuddin dengan pemahaman bahwa acara tersebut merupakan acara peringatan Hari Kemerdekaan RI.

    Di sisi lain, mengutip BBC News Indonesia pada Rabu (19/8/20), Din Syamsuddin mengirim salinan undangan yang dengan jelas menyebut Deklarasi Pembentukan KAMI. Din mengatakan “ada kesalahpahaman”. Namun pada Rabu (19/8/20), Kedubes Palestina merilis klarifikasi yang menyatakan sebaliknya.

    Baca juga: Babak Baru Upaya para Oposan Jokowi ‘Selamatkan Indonesia’

    “Kami ingin menegaskan bahwa partisipasi kami berdasarkan pada pemahaman bahwa acara itu merupakan acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan bukan yang lainnya. Kehadiran kami di acara tersebut pun hanya berlangsung selama 5 menit, ketika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yang itu adalah sesuatu yang sakral bagi seluruh rakyat Indonesia”, terang isi rilis tersebut.

    “Kami di Palestina mengapresiasi dukungan dan bantuan yang kami terima dari Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintahannya yang terhormat, dan dari seluruh masyarakat Indonesia yang ramah. Saya berharap semua orang bisa mengerti bahwa kami bukan bagian dari dan tidak akan menjadi bagian dari kegiatan politik di Indonesia.”

    Sementara itu, Din Syamsuddin mengamini bahwa pihaknya telah mengundang sejumlah tokoh/pejabat dan Duta Besar untuk menghadiri acara Deklarasi Pembentukan KAMI.

    Baca juga: Akun @OpiniDin Unggah ‘Cabut Mandat Rezim Jokowi’, Din Syamsuddin: Akun Saya di-Hack

    Halaman selanjutnya…

  • Akun @OpiniDin Unggah ‘Cabut Mandat Rezim Jokowi’, Din Syamsuddin: Akun Saya di-Hack

    Akun @OpiniDin Unggah ‘Cabut Mandat Rezim Jokowi’, Din Syamsuddin: Akun Saya di-Hack

    TIKTAK.ID – Akun Twitter Din Syamsuddin (@OpiniDin) mengunggah sejumlah poster dengan ilustrasi para tokoh yang hadir dalam Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Tokoh-tokoh yang ada di dalam poster itu mulai dari Gatot Nurmantyo sampai Said Didu.

    Dilihat detikcom, Selasa (18/8/20), unggahan itu dilakukan sehari sebelum Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi berlangsung. Salah satu cuitannya mengumumkan bahwa Gatot akan hadir di Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta.

    Selain memuat tokoh, poster itu juga menyelipkan kalimat-kalimat. Salah satu contohnya, pada poster yang bergambarkan wajah Gatot, diunggah dengan tulisan kalimat “Bersama Gerakan KAMI, mari hancurkan pemerintahan oligarki ini! Sudah saatnya rakyat mengambil alih!”

    Baca juga: Babak Baru Upaya para Oposan Jokowi ‘Selamatkan Indonesia’

    Adapun poster lain bertuliskan “Tidak ada titik kembali dan tidak ada titik menyerah! Rakyat harus bersatu dan cabut mandat rezim Jokowi sekarang juga! Salam Merdeka! Kami (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia)”.

    Dimintai konfirmasi secara terpisah, Din selaku pembentuk KAMI menjelaskan soal cuitan-cuitan itu. Din sendiri mengakui kalau akun @OpiniDin adalah akun Twitter pribadinya. Namun sudah lama tidak diakses.

    “Ya itu akun Twitter saya, namun sudah cukup lama saya tidak pakai. Jelas tweet dengan meme-meme itu bukan dari saya. Twitter saya dikendalikan pihak tertentu, mungkin oleh pihak yang punya kemampuan meng-hack,” ucap Din.

    Baca juga: Din Syamsuddin: Jokowi Pernah Minta Bantuan Muhammadiyah untuk Hadapi Mafia di Berbagai Sektor

    Halaman selanjutnya…

  • Ahok Beberkan Kekecewaan Jokowi, Soal Apa?

    Ahok Beberkan Kekecewaan Jokowi, Soal Apa?

    TIKTAK.ID – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok mengungkap tentang kekecewaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkeinginan membangun kilang, tetapi harapan itu tidak kunjung terpenuhi.

    Pria yang saat ini ingin disapa BTP itu mengungkapkan Jokowi telah berulang kali minta pembangunan kilang ataupun meningkatkan kualitas kilang selama menjabat sebagai presiden.

    Kebetulan, Jokowi terpilih lagi menduduki jabatan presiden. Dengan demikian, bagi Ahok, Jokowi kembali berkesempatan untuk mewujudkan pembangunan kilang.

    “Presiden telah teriak-teriak bangun kilang, perbarui kilang. Presiden bilang lima tahun berlalu gitu aja tuh, tidak ada yang dibangun. Tidak ada yang di-upgrade juga. Untung presiden terpilih kedua kalinya. Dapat ngegas lagi,” ungkap Ahok melalui talkshow live IG TV dengan Mata Najwa, sebagaimana dilansir Detik, Minggu (16/8/20).

    Baca juga: Ditugasi Jokowi, Ahok Mulai Tebar Ancaman ke Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pertamina

    Ia menjelaskan fakta tersebut menjadikannya sedikit canggung. Baginya, terdapat pihak yang bersikukuh tak menghendaki membangun kilang.

    “Nah itu, itu kenyataannya begitu sebenarnya. Fakta kita begitu. Saya katakan, ngeyel tahu nggak? Kalau dibilang nggak ngerti, nggak juga kok. Pintar-pintar kok,” sebut Ahok.

    “Itu kilang itu bikin keki saya, sudah gua semprot aja, kesel gua,” lanjutnya.

    Selanjutnya, saat dipertanyakan siapa pihak yang menjadikannya kesal, dia tidak bersedia menjawab sosok orang yang dimaksudkan.

    Baca juga: Dirinya Disebut Bakal Ditunjuk Jokowi Gantikan Erick Thohir, Begini Jawaban Ahok

    Halaman selanjutnya…

  • Jokowi Puji Kado Pertamina di HUT ke-75 RI, Kado Apa Ya?

    Jokowi Puji Kado Pertamina di HUT ke-75 RI, Kado Apa Ya?

    TIKTAK.ID – PT Pertamina sukses melaksanakan pengujian produksi biodisel D100 hingga 1.000 barel per hari pada Kilang Dumai, Riau, selama Juli lalu.

    Hasil D100 memakai bahan baku 100% minyak sawit itu dinyatakan menjadi kado Pertamina peringati HUT Ke-75 RI pada Senin (17/8/20).

    Pencapaian itu dipuji Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan dalam pidato kenegaraan (15/8/20), bahwa upaya luar biasa sudah dan tengah dilakukan untuk mewujudkan kemandirian energi.

    “Tahun 2019, kita telah berhasil memproduksi B20, dan tahun ini (2020) telah mulai B30, sehingga dapat menekan impor minyak,” ungkap Presiden Jokowi.

    Baca juga: Ditugasi Jokowi, Ahok Mulai Tebar Ancaman ke Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pertamina

    Presiden turut memuji Pertamina yang sudah bekerja sama dengan para peneliti ITB guna menghasilkan katalis merah putih, untuk komponen utama pada produksi D100 yang bakal menyerap sekurangnya 1 juta ton sawit petani setiap harinya.

    “Hilirisasi bahan mentah yang lain juga terus dilakukan secara besar-besaran. Batu bara diolah menjadi metanol dan gas serta beberapa kilang dibangun guna mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi, dan sekaligus menjadi penggerak industri petrokimia yang memasok produk industri hilir bernilai tambah tinggi,” lanjutnya lebih jauh.

    Menurut Presiden, pencapaian ini bakal memperbaiki defisit transaksi yang tengah berjalan, mempertinggi peluang lapangan kerja, dan mulai mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

    Baca juga: Jokowi Tugasi Ahok Kawal Pembangunan Kilang Minyak Baru yang 34 Tahun Gagal Dibangun Pertamina

    Halaman selanjutnya…

  • Filosofi dan Makna Baju Adat NTT yang Dipakai Jokowi Saat Sidang MPR

    Filosofi dan Makna Baju Adat NTT yang Dipakai Jokowi Saat Sidang MPR

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dilangsungkan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/20) pagi. Namun Jokowi tampak berbeda dengan acara resmi kenegaraan biasanya, karena mengenakan kemeja hitam lengan panjang dengan balutan kain dan topi berwarna emas khas Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Dosen Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia, Daniel Hariman Jacob menyebut Jokowi memakai baju adat NTT dari daerah Sabu. Ia menjelaskan, pakaian adat NTT mulai dari atas kepala sampai pada kain adat yang dipakai oleh orang Sabu untuk laki-laki terdiri dari: Lehu (Destar) Selimut 1 Selimut 2 Sabuk (Dari Golo).

    “Untuk perempuan hanya sarungnya saja, serta ada perbedaan pada saat mengenakan sarung,” ujar Daniel, seperti dilansir Kompas.com, Jumat (14/8/20).

    Baca juga: Tak Disinggung Lagi Saat Pidato di Sidang MPR, Bagaimana Nasib Ibu Kota Baru yang Dulu Digembar-gemborkan Jokowi?

    Daniel mengungkapkan, ada perbedaan antara sarung bunga palem besar/Hubi Ae dan bunga palem kecil/Hubi Iki. Menurutnya, pada bunga palem besar/Hubi Ae, jenis dan motif sarung yang boleh dipakai adalah sarung Motif Raja atau Ei Raja dan bunga palem kecil adalah motif Le’do atau sarung Ei Ledo. Pada masa sekarang ini, lanjutnya, pakaian adat Sabu biasa dipakai di acara keluarga seperti pernikahan.

    Sedangkan pada masa sebelumnya, Daniel menyatakan pakaian adat biasanya dipakai dalam setiap upacara adat Sabu. Antara lain upacara adat kelahiran anak, upacara si bayi turun tanah, asah gigi, dan kenoto (lamaran).

    Ia pun menilai motif yang dipakai mempunyai makna tentang pulau Sabu sebagai pulau yang menyimpan berbagai macam kekayaan alam, terutama lontar dan kapas sebagai bahan mentah pembuatan kain adat Sabu.

    Baca juga: MPR: Pidato Jokowi di Sidang Tahunan MPR Harus Beri Harapan, Kalau Tidak…

    Ia memaparkan, ada pula motif yang disebut motif Kekama Haba atau Gagang Wadah menyadap lontar dan motif Petola. Tidak hanya itu, masih ada banyak lagi jenis motif yang disesuaikan dengan kekayaan alam yang ada di pulau Sabu.

    Lebih lanjut, Daniel menerangkan tradisi menggunakan tutup kepala bagi pria telah berlangsung cukup lama. Ia menyampaikan terdapat dua jenis ikat kepala yang dikenal di pulau Sabu, yakni lehu (destar) dan lehu ketu (ketu adalah kepala).

  • Tak Disinggung Lagi Saat Pidato di Sidang MPR, Bagaimana Nasib Ibu Kota Baru yang Dulu Digembar-gemborkan Jokowi?

    Tak Disinggung Lagi Saat Pidato di Sidang MPR, Bagaimana Nasib Ibu Kota Baru yang Dulu Digembar-gemborkan Jokowi?

    TIKTAK.ID – Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR & DPD RI dan Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR. Namun dalam kesempatan itu, Jokowi tidak menyinggung proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Lantas bagaimana nasib mega proyek IKN pada tahun depan?

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa menjelaskan, saat ini proyek tersebut dalam posisi standby.

    “Ibu Kota Negara masih proyek yang bersifat standby,” ujar Suharso dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang tayang di YouTube, seperti dilansir Detik.com, Jumat (14/8/20).

    Baca juga: Warga Dayak Berharap Jokowi Pilih Ahok Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

    Suharso mengatakan bahwa pada tahun ini, pihaknya akan menyelesaikan masterplan dan detail plan proyek tersebut. Ia juga menyebut beberapa kegiatan fisik seperti pembangunan infrastruktur dasar di beberapa wilayah Ibu Kota baru akan tetap disiapkan.

    “Beberapa kegiatan yang sifatnya infrastruktur dasar, tetap akan disiapkan khususnya yang terkait dengan kota-kota Samarinda dan Balikpapan,” tambahnya.

    Sebelumnya, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Brahmantio Isdijoso menyatakan tahun ini Pemerintah tidak mengeluarkan anggaran belanja untuk proyek pemindahan Ibu Kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

    Baca juga: [Cek Hoaks atau Fakta] Untuk Biayai Ibu Kota Baru, Jokowi Akan Jual Separuh Pulau Kalimantan?

    Halaman selanjutnya…

  • Aneh, Istana Larang Semua Instansi Pemerintah Pajang Gambar Jokowi di Atribut 17 Agustusan

    Aneh, Istana Larang Semua Instansi Pemerintah Pajang Gambar Jokowi di Atribut 17 Agustusan

    TIKTAK.ID – Sekretariat Presiden meminta kepada seluruh instansi Pemerintah untuk mengibarkan bendera Merah Putih selama bulan Agustus. Namun, Sekretariat Presiden tidak menyarankan untuk memajang foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) di baliho atau spanduk terkait perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.

    “Betul, sebaiknya menggunakan gambar yang lain,” ujar Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi, seperti dilansir Jawapos.com, Senin (10/8/20).

    Diketahui imbauan pelarangan memajang foto Presiden Jokowi itu sangat serius. Sebab, kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya yang sudah memasang spanduk atau baliho bergambar Presiden Jokowi diminta agar segera diturunkan.

    “(Bagi) Kementerian (yang sudah memasang), kita meminta masing-masing untuk menurunkannya sendiri,” tutur Heru.

    Baca juga: Ormas ini Anggap Logo HUT RI Mirip Salib, Istana Beri Klarifikasi

    Meski begitu, Heru enggan menjelaskan lebih detail soal alasan Istana melarang pemasangan gambar Joko Widodo tersebut. Heru hanya menyebut masih banyak gambar yang bisa digunakan oleh kementerian atau lembaga pemerintahan.

    “Sebaiknya menggunakan gambar yang lain saja, seperti pemandangan dan lain-lain,” ucap Heru.

    Seperti diketahui, tema HUT ke-75 RI kali ini adalah Indonesia Maju, yakni sebuah representasi Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, ada juga penyempurnaan dengan tambahan logo “Bangga Buatan Indonesia”.

    Penyempurnaan itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui surat edaran (SE) bernomor B-456/M.Setneg/Set/TU.00.04/06/2020 tertanggal 23 Juni 2020 dengan hal Penyempurnaan Penggunaan Tema dan Logo Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020.

    Baca juga: Viral Video Poster Rizieq Shihab Dibakar, FPI cs Laporkan Boedi Djarot

    Halaman selanjutnya…

  • Hore! Jokowi Akan Beri Uang 600 Ribu ke Karyawan Bergaji 5 Juta ke Bawah Selama 6 Bulan

    Hore! Jokowi Akan Beri Uang 600 Ribu ke Karyawan Bergaji 5 Juta ke Bawah Selama 6 Bulan

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rencananya memberi bantuan berupa uang tunai atau gaji kepada setiap pegawai. Diketahui pemberian bantuan itu adalah salah satu skema dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

    Tidak hanya memberi uang tunai, Pemerintah juga telah menyiapkan tambahan bantuan seperti voucher makanan hingga pariwisata. Wacana pemberian bantuan tersebut muncul sebagai bentuk perluasan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19.

    Berdasarkan kabar yang beredar, nominal bantuan yang akan diberikan Pemerintah senilai Rp600.000. Nantinya uang itu akan diberikan kepada setiap pegawai selama 6 bulan lamanya.

    Meski begitu, tidak semua pegawai akan mendapat bantuan tersebut. Terdapat beberapa syarat untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut.

    Syarat pertama, penerima gaji dari Pemerintah haruslah seorang pegawai dari sektor swasta. Syarat kedua, penerima merupakan pegawai dengan gaji di bawah Rp5 juta. Pekerja dengan gaji di atas Rp5 juta dipastikan tidak akan mendapat bantuan.

    Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menyebut rencana pemberian bantuan ini masih difinalisasi di internal Pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan. Ia mengatakan munculnya wacana ini karena Pemerintah ingin mendongkrak daya beli masyarakat guna menopang laju konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

    “Bantuan ini merupakan perluasan di luar penerima (Bansos) untuk membantu daya beli masyarakat. Mereka yang mendapat bantuan ini dipastikan terdampak pandemi, namun masih di luar penerima bansos,” ujar Yustinus, seperti dilansir Kompas.tv, Selasa (4/8/20).

    Sebelumnya, Pemerintah telah memberikan bantuan kepada masyarakat ekonomi rendah atau kurang mampu dan UMKM. Oleh karena itu, para pegawai dirasa juga berhak menerima bantuan tersebut.

    “Tapi untuk nominalnya dan berapa lama bantuan akan diberikan, masih difinalisasi,” terangnya.

    Menurut Yustinus, selain nominal dan berapa lama waktu pemberian bantuan, Pemerintah juga masih melakukan finalisasi terkait sasaran penerima bantuan tersebut. Hal itu termasuk berapa banyak pegawai yang akan mendapatkan bantuan ini.

    Begitu juga mengenai validitas data penerima yang hingga saat ini masih disiapkan. Yustinus menilai besar kemungkinan Pemerintah akan memakai data BPJS Ketenagakerjaan.

    Ia pun menyatakan Pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk mewujudkan rencana pemberian bantuan tersebut. Ia mengungkapkan sumber anggarannya diambil dari alokasi dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan pagu mencapai Rp695 triliun.

    Jika disetujui, kata Yustinus, rencananya kebijakan ini akan diluncurkan pada bulan ini atau bulan depan. Ia memaparkan, hal itu bertujuan agar pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 tetap terjaga.

  • Meja Oval Tempat Jokowi Gelar Tatap Muka Diberi Pembatas Kaca, Ada Apa?

    Meja Oval Tempat Jokowi Gelar Tatap Muka Diberi Pembatas Kaca, Ada Apa?

    TIKTAK.ID – Sekretariat Presiden diketahui mulai memasang kaca pembatas di meja oval tempat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan tatap muka dengan para tamunya. Pemasangan kaca tersebut dilakukan sebagai bentuk protokol kesehatan mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19).

    Meja yang dipasang kaca merupakan meja yang biasa digunakan Jokowi untuk rapat terbatas bersama para menterinya di Istana Merdeka. Kaca pembatas tersebut diletakkan di tengah meja oval, yakni tepat di bagian depan kursi yang menjadi tempat duduk Jokowi saat menggelar rapat di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Baca juga: Partai Prabowo Siap Dukung Menantu Jokowi di Pilkada Medan, Asal Syarat ini Dipenuhi

    “Di meja oval Bapak Presiden yang akan menerima tamu-tamu yang diundang oleh Bapak Presiden, telah kami pasang pembatas. Pembatas itu artinya kaca akrilik, sehingga Bapak Presiden walaupun berhadapan dengan tamu tetap ada batas,” ujar Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono di Jakarta, seperti dilansir Tempo.co, Senin (3/8/20).

    Menurut Heru, Sekretariat Presiden (Setpres) akan terus melakukan pengetatan protokol kesehatan. Meskipun, lanjut Heru, sebelumnya protokol kesehatan yang diterapkan di lingkungan Istana Kepresidenan juga sudah sangat ketat.

    Halaman selanjutnya…

  • DPC Gerindra Solo Terima Surat Rekomendasi Resmi dari Prabowo Agar Dukung Paslon ini

    DPC Gerindra Solo Terima Surat Rekomendasi Resmi dari Prabowo Agar Dukung Paslon ini

    TIKTAK.ID – Partai Gerindra resmi menyatakan dukungannya dalam Pilkada 2020 ke pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

    Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno menerangkan sudah memperoleh rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra agar memberikan dukungan ke pasangan calon (paslon) Gibran dan Teguh.

    Surat rekomendasi dukungan itu ia peroleh dari kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah dibarengi paslon Gibran dan Teguh.

    “Kami dari Partai Gerindra Solo memperoleh undangan dari DPD yang mewakili DPP guna menerima rekomendasi (dukungan) dari Partai Gerindra. Undangan (rekomendasi) itu kita dapatkan nanti berangkat dari Solo ke DPD bersama dengan Mas Gibran dan Mas Teguh sebagai mantennya,” terang Ardianto sebagaimana dilansir Kompas saat menemuinya di Solo, Jawa Tengah, Senin (3/8/20).

    Baca juga: DPR Blak-blakan Ungkap Mahalnya Perawatan Jet tempur Eurofighter Typhoon yang Akan Dibeli Prabowo

    Gerindra Solo beberapa waktu lalu sempat menyoal dukungannya kepada paslon Gibran dan Teguh disebabkan tiadanya deklarasi.

    Walau demikian, sedari awal Gerindra Solo mengakui konsisten memberikan dukungannya kepada paslon Gibran dan Teguh.

    Penerimaan surat rekomendasi dukungan di kantor DPD Gerindra Jawa Tengah tak sekadar bagi paslon Gibran dan Teguh, melainkan juga paslon lain yang memperoleh dukungan Gerindra dalam Pilkada Serentak 2020.

    Dia memberikan penjelasan tambahan bahwa surat rekomendasi yang mendukung paslon Gibran dan Teguh dibubuhi tanda tangan secara langsung Prabowo Subianto selaku Ketua Umum DPP Gerindra dan Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.

    Baca juga: Prabowo Mendadak Batalkan Kontrak Alutsista Senilai 50 Triliun, Ini Alasannya…

    Halaman selanjutnya…