TIKTAK.ID

Tag: Berita Jokowi

  • Apa Jokowi Mudik Lebaran Tahun Ini? Ini Jawaban Gibran

    Apa Jokowi Mudik Lebaran Tahun Ini? Ini Jawaban Gibran

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuat kebijakan melarang masyarakat melakukan mudik untuk mencegah penularan virus Corona (Covid-19). Namun apakah Jokowi sendiri akan mudik ke Solo pada lebaran bulan depan?

    Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka memberikan bocoran saat berbincang dengan Achmad Purnomo. Kedua bakal calon Wali Kota Solo itu bertemu dalam acara penyerahan bantuan Polda Jawa Tengah di Mapolresta Solo.

    Gibran dan Purnomo terlihat akrab mengobrol sebelum acara dimulai. Purnomo mengungkapkan, salah satu obrolan mereka yaitu apakah Jokowi akan mudik.

    Baca juga: Bagi-bagi Sembako Lagi, Kali ini Jokowi Datangi Langsung Rumah Warga

    “Hanya tanya kabar, sehat, semangat, nggak ada politik. Semua bahas Corona ini, tanya Bapak (Jokowi) mudik nggak? Dijawab nggak mudik,” ujar Purnomo saat ditanya soal perbincangannya dengan Gibran, seperti dilansir Detik.com, Selasa (28/4/20).

    Usai acara, wartawan juga mengonfirmasi kepada Gibran terkait kemungkinan Jokowi mudik di tengah pandemi virus Corona.

    “Belum tahu, mungkin tidak,” kata Gibran singkat.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi memberlakukan larangan mudik yang diumumkan 21 April lalu. Sehari kemudian, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, merespons tegas peraturan itu.

    Baca juga: FAO Peringatkan Ancaman Krisis Pangan Dunia, Jokowi Perintahkan BUMN Buka Lahan Sawah Baru

    Halaman selanjutnya…

  • Bagi-bagi Sembako Lagi, Kali ini Jokowi Datangi Langsung Rumah Warga

    Bagi-bagi Sembako Lagi, Kali ini Jokowi Datangi Langsung Rumah Warga

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus membagikan sembako kepada warga di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19. Namun, kali ini Jokowi tidak membagi sembako di pinggir jalan, tetapi langsung mendatangi rumah warga.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin mengatakan pembagian sembako itu dilakukan Jokowi pada Minggu (26/4/20) di wilayah Sempur, Bogor.

    “Pembagian sembako pada Minggu sekitar pukul 09.00 WIB malam, dan datang ke rumah-rumah penduduk,” ujar Bey saat dikonfirmasi, seperti dilansir Kompas.com, Rabu (29/4/20).
    Baca juga : FAO Peringatkan Ancaman Krisis Pangan Dunia, Jokowi Perintahkan BUMN Buka Lahan Sawah Baru

    Bey menjelaskan, ada sekitar tiga rumah warga yang didatangi langsung oleh Jokowi. Sementara warga sekitar mendapatkan paket sembako yang diserahkan oleh petugas, bukan dari tangan Jokowi langsung.

    Bey menyebut membagikan paket sembako langsung ke rakyat merupakan cara Jokowi secara pribadi menyatakan keprihatinan dan empati kepada masyarakat yang sedang dalam kesulitan. Menurut Bey, hal itu sudah dilakukan sejak Jokowi menjadi Wali Kota Solo dan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    “Pak Jokowi juga kita tahu bahwa selama ini memang dikenal dekat dengan wong cilik, jadi beliau sangat mengerti kesulitan hidup yang sedang melanda,” ungkap Bey.

    Baca juga : Sebut Instruksi Cetak Sawah Baru Jokowi Sesat Pikir, Politisi Demokrat ini Beberkan Alternatif Solusi

    Meski begitu, Bey memastikan bahwa protokol kesehatan Covid-19 tetap diterapkan saat Jokowi menuju ke rumah warga. Hal itu ia sampaikan, untuk menanggapi kritik sejumlah pihak soal pembagian sembako ini.

    “Sudah dicek sebelumnya di daerah itu dan Presiden juga menggunakan masker serta menjaga jarak,” terang Bey.

    Tak hanya bagi Jokowi, lanjutnya, protokol kesehatan Covid-19 juga berlaku bagi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang turut membagi-bagikan sembako kepada masyarakat. Bahkan, Jokowi yang mengingatkan langsung kepada Paspampres yang bertugas.

    “Presiden selalu menekankan agar menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, termasuk diusahakan untuk menghindari kerumunan. Hal itu beliau sampaikan langsung, dan mengingatkan betul kepada anggota Paspampres,” tutur Bey.

    Baca juga : DPR Minta KPK Tetap Usut Dugaan Korupsi Penetapan Platform Digital Kartu Prakerja Libatkan Stafsus Jokowi

    Sebelumnya, Jokowi sudah beberapa kali membagikan sembako di tengah pandemi Covid-19. Namun, pembagian sembako sebelumnya hanya dilakukan di pinggir jalan oleh Paspampres, sehingga Jokowi juga tidak turun dari mobil.

  • DPR Minta KPK Tetap Usut Dugaan Korupsi Penetapan Platform Digital Kartu Prakerja Libatkan Stafsus Jokowi

    DPR Minta KPK Tetap Usut Dugaan Korupsi Penetapan Platform Digital Kartu Prakerja Libatkan Stafsus Jokowi

    TIKTAK.ID – Politikus PDIP yang juga Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan meminta KPK tetap mengusut dugaan korupsi dalam penetapan delapan platform digital dalam program Kartu Prakerja.

    Menurut Arteria, patut dicurigai penetapan delapan platform digital tersebut dilakukan tanpa tender. Terlebih salah satu perusahaan digital yang digandeng dimiliki mantan staf khusus Presiden Jokowi.

    “Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh Pemerintah? Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana strategi pengawasannya?” ujar Arteria saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Rabu (29/4/20).

    Baca juga: Resmi Mundur dari Stafsus Presiden, Ini Kisah Belva Devara Masuk Istana hingga Kejanggalan Kartu Pra Kerja

    Arteria menilai meski Adamas Belva Syah Devara, CEO Ruangguru, salah satu dari delapan mitra Kartu Prakerja mundur dari jabatan Stafsus Jokowi, namun upaya pengusutan dugaan korupsi dan konflik kepentingan tetap harus berjalan.

    Ia tak ingin perilaku memanfaatkan jabatan dan situasi koruptif kembali terjadi di lingkaran Istana.

    “Ini tidak cukup dengan mundur Pak, ini korupsi. Salah satu vendor itu milik Stafsus Presiden, pemilik sahamnya ada di Singapura,” ujar Arteria.

    Baca juga: Dianggap Tak Cocok dengan Kondisi Terkini, Kartu Pra Kerja Dikritik: Rakyat Butuh Makan, Bukan Pelatihan

    Halaman selanjutnya…

  • Resmi, Jokowi Larang Warga RI Mudik Saat Wabah Corona

    Resmi, Jokowi Larang Warga RI Mudik Saat Wabah Corona

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang mudik lebaran 2020 di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Kebijakan pelarangan mudik tersebut untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

    “Hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” ujar Jokowi saat membuka Rapat Terbatas melalui video conference di Istana Merdeka, seperti dilansir CNN Indonesia, Selasa (21/4/20).

    Jokowi mengungkapkan langkah tersebut diambil usai Pemerintah melakukan pelarangan mudik bagi para pekerja di instutusi pemerintahan yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga jajaran TNI/Polri.

    Baca juga: Jokowi Diminta Beri Stafsusnya Pilihan, Lepas Jabatan Perusahaan atau Angkat Kaki dari Istana

    Keputusan itu kemudian diambil usai Pemerintah melakukan sejumlah kajian dan juga pendalaman langsung di lapangan. Selain itu, Jokowi juga menyebut Kementerian Perhubungan telah melakukan survei terkait dengan pelarangan mudik tersebut.

    “Disampaikan bahwa yang tidak mudik 68 persen, yang tetap bersikeras mudik 24 persen, dan yang sudah mudik 7 persen. Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24 persen tadi,” kata Jokowi.

    Sebelumnya, Katadata Insight Center (KIC) memperkirakan jumlah pemudik tahun ini masih berpotensi mencapai tiga juta orang. Padahal, Pemerintah telah menganjurkan masyarakat agar tidak mudik demi menghentikan penyebaran virus Corona.

    Baca juga: Soal Penanganan Corona, Apa Maksud Rocky Gerung Sebut Jokowi dan Trump Beda Soal Populisme, Tapi Sama Terkait Oligarki?

    Halaman selanjutnya…

  • Terkait Transparansi Data Corona, Jokowi: Dulu Bisa Bikin Panik, Kini Perlu Dibuka ke Publik

    Terkait Transparansi Data Corona, Jokowi: Dulu Bisa Bikin Panik, Kini Perlu Dibuka ke Publik

    TIKTAK.ID – Dulunya, di mata Presiden Joko Widodo (Jokowi), transparansi data terkait virus Corona mengandung akibat buruk karena bisa menimbulkan kepanikan warga. Namun kini, Jokowi menilai data Corona perlu dibuka ke publik.

    Pada 13 Maret, Jokowi menjelaskan perihal sebab tidak dibukanya peta sebaran data terkait wabah Covid-19. Jokowi menilai data itu bersifat meresahkan.

    “Sebetulnya kita ingin menyampaikan, tapi kita juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat, juga efek nantinya pada pasien apabila sembuh,” ujar Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (13/3/20), seperti dilansir Detik.com.

    Baca juga: Jokowi Diimbau Temui SBY dan Tokoh Lain, Untuk Apa?

    Meski demikian, Jokowi mengatakan bukan berarti Pemerintah tidak memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.

    Kemudian suara-suara meminta transparansi data Corona pun bergema. Mulai dari Kepala Daerah, organisasi profesi, hingga pemerhati hak asasi manusia.

    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X meminta Jokowi membuka data zona merah virus Corona. Namun, Sultan menyatakan pada saat itu, Senin (30/3/20), Pemerintah tak mau menjawab permintaannya. Padahal, Sultan beranggapan data zona merah diperlukan DIY untuk mengantisipasi persebaran virus Corona dari kasus impor (imported case) luar daerah.

    Baca juga: Wow! Tiap Peserta Kartu Prakerja Jokowi Bakal Dapat Rp 3,55 Juta

    Halaman selanjutnya…

  • Denny Siregar: Jokowi Tidak Melarang Mudik Lebaran, Kenapa?

    Denny Siregar: Jokowi Tidak Melarang Mudik Lebaran, Kenapa?

    TIKTAK.ID – Pada 7 Maret 2020, sebuah surat kabar di Italia mengabarkan berita, “Pemerintah akan memberlakukan lockdown di Italia.” Warga Italia panik mendengar kabar itu, dan mereka bergegas mudik ke daerahnya masing-masing.

    Pemerintah Daerah pun berteriak, “Jangan mudik, mudik malah membuat keluarga Anda tertular Corona!”

    Namun terlambat, gelombang mudik malah semakin besar karena mereka takut dan ingin menjauhi episentrum Corona sejauh-jauhnya. Italia mencatat, penyebaran Corona naik tiga kali lipat dari sebelum diumumkan lockdown.

    Baca juga : Gusar, Najwa Shihab Sebut Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor Demi Hindari Corona Hanya Akal-akalan Saja

    Rasa panik yang tanpa sengaja dibangun Pemerintah Italia, tanpa memperhitungkan psikologis warganya, malah membuat orang pergi dan menyebarkan virus ke mana-mana.

    Sementara itu, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan mudik tidak dilarang, tetapi diimbau tidak mudik. Jokowi tidak ingin seperti Italia, yang malah membuat orang panik dan terjadi gelombang mudik besar-besaran karena masyarakat menyangka mereka akan terpenjara.

    Komunikasi yang salah bukannya menyelesaikan masalah, namun malah membuat masalah baru. Ketika Pemerintah panik, maka warga ikut panik, dan apalagi kepanikan itu dibarengi larangan-larangan, akan membuat orang semakin takut dan menjauhi pusat larangan.

    Baca juga :ICW Rilis Nama 22 Koruptor Kakap yang Bakal Bebas Jika Menkumham Ngotot Revisi Aturan dengan Dalih Corona

    Juru bicara Istana, Fadjroel Rahman sempat mengumumkan bahwa mudik tidak dilarang, tetapi kemudian dibantah Mensesneg. Hal itu bukan karena mereka tidak tegas, tetapi karena memang sedang gamang, tidak siap dengan keadaan. Memang negara mana yang siap?

    Di sisi lain, Jokowi memerintahkan Kepala Daerah untuk memantau orang mudik. Ia pun berencana memindahkan liburan mudik, sesudah masalah Corona ini selesai.

    Apakah itu keputusan yang bagus? Tidak juga, karena lalu lintas manusia tetap berjalan dan itu menambah potensi penyebaran virus. Namun itu juga bukan keputusan buruk, karena yang dijaga oleh Pemerintah sekarang adalah jangan sampai terjadi gelombang besar mudik, yang membuat potensi penyebaran virus menjadi lebih besar.

    Baca juga : Strategi Hambat Corona, Ma’ruf Amin Minta MUI Terbitkan Fatwa Haram Mudik

    Dalam situasi paling menekan, keputusan apa pun juga tidak akan bagus. Yang dapat dilakukan hanya meminimalisir dampak buruk yang akan terjadi.

    Kita tidak bisa menyalahkan Pemerintah Italia, karena mereka tidak siap dengan hasil keputusan mereka. Sama seperti kita jangan terus menyalahkan Pemerintah Indonesia, yang belajar dari kasus Italia.

  • Jokowi Bantu Anies Baswedan Beri Subsidi 2,5 Juta Warga DKI Terdampak Corona

    Jokowi Bantu Anies Baswedan Beri Subsidi 2,5 Juta Warga DKI Terdampak Corona

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberi subsidi kepada pemerintah DKI Jakarta untuk membantu 2,5 juta warga yang terkena dampak dari penyebaran virus Corona. Pemerintah Pusat berencana menyiapkan instrumen jaring pengaman sosial (social safety net) bagi jutaan warga Ibu Kota tersebut.

    Jokowi mengaku dirinya mendapatkan laporan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan bahwa ada 3,6 juta penduduk Ibu Kota yang perlu bantuan Pemerintah. Namun, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru memberi subsidi kepada 1,1 juta orang.

    Baca juga: Anies Tagih Dana Piutang DKI Rp 5,1 Triliun ke Sri Mulyani

    “Saya kira Gubernur DKI Jakarta angkanya kemarin 3,6 juta yang perlu dimasukkan dalam program Social Safety Net (Jaring Pengaman Sosial). Tapi DKI sudah berikan untuk 1,1 juta, artinya tinggal 2,5 juta yang perlu dieksekusi,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas lewat video conference dari Istana Kepresidenan, Bogor, seperti dilansir Tempo.co, pada Kamis (2/4/20).

    Seperti diketahui, Jokowi telah menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani COVID-19. Alokasi dana tersebut tercantum dalam Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang dikeluarkan berbarengan dengan Peraturan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PP PSBB).

    Halaman selanjutnya…

  • Jokowi Akan Ganti Libur Lebaran Agar Warga Tetap Bisa Mudik Setelah Hari Raya

    Jokowi Akan Ganti Libur Lebaran Agar Warga Tetap Bisa Mudik Setelah Hari Raya

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan mengganti jadwal mudik pada hari libur nasional setelah Hari Raya Idulfitri. Jokowi menyatakan, usulan itu untuk menenangkan masyarakat yang berpotensi tak bisa mudik di tengah wabah Covid-19.

    “Saya melihat ini dalam rangka menenangkan masyarakat, mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya. Hal ini mungkin bisa dibicarakan,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas soal mudik melalui sambungan konferensi video, seperti dilansir Kompas.com, Kamis (2/4/20).

    Tidak hanya itu, pria asal Solo itu mengusulkan nantinya pada hari libur pengganti mudik, Pemerintah akan menyediakan fasilitas dan infrastruktur khusus mudik sebagaimana dilaksanakan di kala mudik Lebaran.

    Baca juga: Jokowi Gelontorkan Rp405 Triliun Demi Redam Dampak Corona, Berikut Rinciannya

    Pemerintah Daerah, lanjut Jokowi, juga bisa menggratiskan tempat-tempat wisata milik mereka agar ramai dikunjungi masyarakat.

    “Saya kira kalau skenario-skenario tersebut dilakukan, maka kita bisa memberikan sedikit ketenangan pada masyarakat,” ucap Jokowi.

    Seperti diketahui, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan Pemerintah tengah merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait mudik. PP tersebut rencananya akan mengatur pergerakan orang saat pulang kampung untuk mencegah penyebaran Covid-19.

    Halaman selanjutnya…

  • Jokowi Gelontorkan Rp405 Triliun Demi Redam Dampak Corona, Berikut Rinciannya

    Jokowi Gelontorkan Rp405 Triliun Demi Redam Dampak Corona, Berikut Rinciannya

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp405,1 triliun untuk mengendalikan penyebaran virus Corona (Civid-19) di Indonesia. Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk meredam dampak ekonomi dari pandemi virus tersebut.

    Jokowi menjelaskan bahwa Rp75 triliun dari anggaran itu akan dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan. Sebesar Rp110 triliun untuk perlindungan sosial atau bantuan sosial, sedangkan sebanyak Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat.

    “Sebesar Rp150 triliun digunakan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan pembiayaan dunia usaha. Terutama usaha mikro, usaka kecil, dan usaha menengah,” ujar Jokowi melalui video conference dari Istana Bogor, Jawa Barat, seperti dilansir Bisnis.com, Selasa (31/3/20).

    Baca juga : Ini Kata Jubir Jokowi Soal Pro Kontra Darurat Sipil dan Karantina Wilayah

    Adapun sebelumnya, Jokowi telah menetapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Aturan penunjang dua kebijakan tersebut juga sudah diterbitkan.

    “Pemerintah telah menerbitkan PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat UU tersebut,” lanjut Jokowi.

    Dengan demikian, Jokowi meminta Pemerintah Daerah untuk tidak lagi membuat kebijakan yang berjalan sendiri. Menurutnya, semua pihak harus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid-19.

    Baca juga : Lebih 50 Persen Korban Corona ada di Jakarta, Hanura: Anies Lebih Banyak Retorika Ketimbang Berpikir

    Seperti diketahui, sejumlah daerah telah menerapkan kebijakan karantina wilayah. Kota pertama yang menerapkan kebijakan itu adalah Tegal, Jawa Tengah yang telah menutup akses masuk dan keluar wilayah mulai dari 30 Maret 2020 hingga 30 Juli 2020.

    Dengan adanya penerbitan aturan pendukung itu, kepolisian dapat mengambil langkah hukum agar PSBB bisa berlaku secara efektif.

    Sementara itu berdasarkan data Pemerintah, hingga Rabu (1/4/20) sore, diketahui jumlah pasien positif Covid-19 terkonfirmasi sebanyak 1.677 orang. Jumlah kasus terus meningkat usai Pemerintah mendeteksi pasien pertama di Indonesi, yakni pada awal Maret.

    Baca juga : Permintaan Anies Baswedan Karantina Jakarta Ditolak Jokowi

    Sedangkan jumlah pasien sembuh, secara akumulasi sebanyak 103 orang. Namun pada periode yang sama Indonesia mencatat pasien meninggal dunia akibat virus Corona sebanyak 157 orang.

  • Saat Sri Mulyani Kagum dan Terharu Saksikan Ketegaran Jokowi: Kami Semua Bangga, Pak!

    Saat Sri Mulyani Kagum dan Terharu Saksikan Ketegaran Jokowi: Kami Semua Bangga, Pak!

    TIKTAK.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak ragu melontarkan pujian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tetap tegar dan berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 meskipun dalam keadaan sedang berduka. Hal itu disampaikan Sri Mulyani usai mendampingi Jokowi dalam KTT Luar Biasa Anggota Negara G-20 yang dilakukan secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

    “Walaupun presiden dalam suasana duka, kita semua benar-benar bangga,” ujar Sri Mulyani, seperti dilansir CNBCIndonesia.com, Jumat (27/3/20).

    Bendahara Negara itu mengaku terharu melihat Jokowi yang memiliki komitmen luar biasa untuk tetap berpartisipasi dalam G-20 dan memimpin Indonesia bersama pemimpin dunia melawan penyebaran Covid-19.

    Baca juga : Momen Saat Jokowi Cangkul Liang Kubur, Antar Kepergian Ibundanya ke Peristirahatan Terakhir

    Seperti diketahui, Jokowi memang telah dijadwalkan untuk mengikuti sidang pimpinan KTT Luar Biasa G-20 pada Kamis (27/3/20) untuk membahas penanganan wabah virus Corona (Covid-19) bersama pimpinan negara G-20.

    Namun, satu hari sebelumnya Jokowi mendapatkan kabar bahwa sang Ibu, Sudjiatmi Notomihardjo tutup usia. Almarhumah Sudjiatmi menghembuskan nafas terakhirnya di RST Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah karena penyakit kanker yang sudah dideritanya selama empat tahun.

    Namun, meskipun dalam keadaan berduka, Jokowi tetap berkomitmen mengikuti pertemuan tersebut untuk memastikan bahwa pertemuan antara negara G-20 bisa menghasilkan sebuah kebijakan konkret memerangi wabah Corona.

    Baca juga : Gak Main-main! Jika Indonesia Jadi Lockdown, Keluar Rumah Bisa Dipenjara atau Kena Denda 100 Juta

    Pertemuan KTT Luar Biasa G-20 sendiri menghasilkan beberapa kesepakatan. Mulai dari memerangi wabah pandemik Corona, mencegah terjadinya dampak negatif akibat Corona, dampak ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada masalah global supply chain atau rantai suplai terutama terhadap alat kesehatan, hingga memperetat kemitraan antar negara.

    Pertemuan KTT Luar Biasa G-20 diikuti oleh seluruh pemimpin negara G20 dan organisasi internasional terkait. Organisasi internasional yang mengikuti pertemuan di antaranya PBB, WHO, Bank Dunia, dan IMF.

    Dari Indonesia, yang mengikuti pertemuan itu adalah Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sherpa G20 Indonesia. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud.