TIKTAK.ID

Tag: Berita Jokowi

  • Netizen Minta Pemfitnah Mendiang Ibu Jokowi Dilaporkan, Begini Reaksi Kaesang

    Netizen Minta Pemfitnah Mendiang Ibu Jokowi Dilaporkan, Begini Reaksi Kaesang

    TIKTAK.ID – Di saat ibunda Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sudjiatmi Notomihardjo baru saja meninggal dunia, muncul fitnah-fitnah keji di media sosial. Akun Facebook dengan nama @Jefsen Satria mengunggah tulisan bernada ujaran kebencian, tentang meninggalnya perempuan yang biasa dipanggil Eyang Noto itu. Tulisan tersebut juga provokatif dan rasis.

    Akun @Jefsen Satria mengatakan dirinya bahagia atas meninggalnya almarhumah Sudjiatmi. Ia juga menyebut Jokowi sebagai China komunis dan kafir PKI.

    Seorang warganet dengan akun @syahdulalala mengunggah tulisan tersebut melalui Twitter, dan melaporkan hal itu pada putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.

    Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin Puji Sikap Jokowi yang Minta Menteri Tetap Bekerja Saat Sang Ibu Wafat

    “Kenapa sih orang nggak ada otaknya, miris lihatnya @kaesangp,” ujar akun @syahdulalala, seperti dilansir Tribunnews.com.

    Kaesang kemudian merespons unggahan yang melontarkan ujaran kebencian terhadap wafatnya sang eyang. Ia membalas dengan mendoakan pemilik akun @Jefsen Satria.

    “Tidak usah dipermasalahkan, doakan saja mas Jefsen tetep sehat selalu. Doakan juga buat eyang saya yang mendahului kita,” kata pemilik usaha kuliner tersebut.

    Jawaban Kaesang tersebut lantas dibanjiri komentar dari warganet. Tak sedikit warganet yang memuji Kaesang lantaran malah mendoakan pelaku. Namun, ada pula yang meminta Kaesang melaporkan pelaku ke polisi.

    Baca juga: Ibundanya Meninggal Dunia, Jokowi Minta Jajaran Tetap di Jakarta Tangani Wabah Corona

    Halaman selanjutnya…

  • Wapres Ma’ruf Amin Puji Sikap Jokowi yang Minta Menteri Tetap Bekerja Saat Sang Ibu Wafat

    Wapres Ma’ruf Amin Puji Sikap Jokowi yang Minta Menteri Tetap Bekerja Saat Sang Ibu Wafat

    TIKTAK.ID – Wakil Presiden Ma’ruf Amin memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta jajaran menterinya tetap berada di Jakarta setelah menerima kabar ibunya, Sudjiatmi Notomihardjo, tutup usia.

    “Beliau meminta para pembantunya tetap bekerja di Jakarta untuk menghadapi Corona. Itu sikap yang luar biasa,” ujar Ma’ruf, seperti dilansir Kompas TV, Rabu (25/3/20).

    “Saya kira itu sesuatu yang menurut saya sangat terpuji, walaupun beliau dalam keadaan yang menerima suasana duka,” lanjut Ma’ruf.

    Baca juga: Presiden Jokowi Gelar Konferensi Pers Ungkap Penyebab Wafat Ibundanya, ‘Eyang Noto’

    Seperti diketahui, Juru Bicara Jokowi, Fadjroel Rachman mengatakan, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju diminta untuk tetap di Jakarta dan mengirim doa atas meninggalnya ibunda Jokowi, Sudjiatmi. Menurut Fadjroel, pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Pratikno.

    “Pak Mensesneg Pratikno meminta doa dari Kabinet Indonesia Maju disampaikan saja dari Jakarta,” tutur Fadjroel.

    Selain itu, kata Fadjroel, Pratikno juga meminta semua menteri fokus pada pekerjaannya di Jakarta. Terlebih lagi, saat ini Pemerintah sedang melakukan penanggulangan wabah virus Corona. Untuk itu, seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju diminta untuk tidak bertolak ke rumah duka ibunda Jokowi di Solo.

    “Kami diminta agar tetap fokus ke tugas masing-masing. Terutama kami sekarang harus menghadapi masalah Covid-19 ini,” ucapnya.

    Baca juga: Ibundanya Meninggal Dunia, Jokowi Minta Jajaran Tetap di Jakarta Tangani Wabah Corona

    Halaman selanjutnya…

  • Presiden Jokowi Gelar Konferensi Pers Ungkap Penyebab Wafat Ibundanya, ‘Eyang Noto’

    Presiden Jokowi Gelar Konferensi Pers Ungkap Penyebab Wafat Ibundanya, ‘Eyang Noto’

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar konferensi pers mengenai penyebab wafat ibundanya, Sudjiatmi Notomihardjo atau biasa dipanggil “Eyang Noto”, Rabu (25/3/20) di kediamannya.

    Konferensi pers itu digelar pukul 19.30 WIB, setelah Jokowi bersama jenazah ibundanya sampai di rumah duka di Jalan Pleret Raya, RT 3 RW 11 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah.

    Jokowi mengungkapkan penyebab kematian sang ibunda akibat menderita penyakit kanker selama empat tahun terakhir.

    Baca juga : Ibundanya Meninggal Dunia, Jokowi Minta Jajaran Tetap di Jakarta Tangani Wabah Corona

    “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, tadi sore pada jam 16.45 berpulang ke hadirat Allah SWT ibunda kami, Ibu Sudjiatmi Notomihardjo. Ibu sudah 4 tahun mengidap sakit kanker, dan sudah berobat, sudah berusaha, berikhtiar, utamanya ke RSPAD Gatot Subroto. Tetapi memang Allah sudah menghendaki, atas nama keluarga besar saya ingin memohonkan doa agar segala dosa-dosanya diampuni Allah SWT dan husnul khotimah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan,” ujar Jokowi, seperti dilansir Tribunnews.com.

    Jokowi menjelaskan, keluarga akan memakamkan almarhumah Sudjiatmi di pemakaman Mundu Selokaton, Gondangrejo Karanganyar, pada Kamis (26/3/20) pukul 1 siang.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mewakili keluarga Jokowi, memohon doa kepada masyarakat untuk ikut mendoakan almarhumah Sudjiatmi. Untuk menghindari kerumunan, Ganjar mengimbau agar masyarakat turut mendoakan almarhumah dari rumah.

    Baca juga : Tragis! Tenaga Medis Diusir dari Kosan Terpaksa Nginap di RS Gara-gara Tangani Pasien Covid-19

    “Besok kalau bisa mendoakan dari rumah masing-masing, supaya tidak terjadi kerumunan,” tutur Ganjar kepada awak media saat ditemui di rumah duka, Rabu (26/3/20).

    Sedangkan Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo, menyampaikan bahwa Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, saat ini sedang menyiapkan akte kematian almarhumah Sudjiatmi.

    Halaman selanjutnya…

  • Jokowi Rombak Tim Gugus Tugas Covid-19, Sri Mulyani Digeser

    Jokowi Rombak Tim Gugus Tugas Covid-19, Sri Mulyani Digeser

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali merombak susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (covid-19). Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sebelumnya ditunjuk sebagai Pengarah, kini menjadi Sekretaris.

    Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

    Susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 saat ini terdiri atas Pengarah dan Pelaksana. Ketua Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

    Baca juga: Jokowi Instruksikan Tes Corona Massal, Respons Anies: Kita Akan Lakukan dengan Tertib dan Rapi

    Muhadjir dibantu oleh Wakil Ketua, yakni Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Sekretaris Sri Mulyani.

    Anggota Pengarah terdiri dari 19 Menteri Kabinet Indonesia Maju, 7 Kepala Otoritas Pemerintah, dan seluruh Gubernur di Indonesia. Sementara pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo atau dalam hal ini sebagai Ketua Pelaksana.

    Doni dibantu Wakilnya, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Sekretaris Jenderal Ketahanan Nasional. Selain itu, terdapat Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Asisten Operasi Kepala Kepolisian RI. Anggota pelaksananya terdiri dari 33 Kementerian/Lembaga di seluruh RI.

    Baca juga: [CEK HOAKS ATAU FAKTA] Satu lagi Menteri Jokowi Terpapar COVID-19, Menteri Nadiem Dinyatakan Positif Terinfeksi Corona, Jalani Isolasi Secara Mandiri

    Halaman selanjutnya…

  • Gerindra Desak Jokowi Pecat Luhut yang Membuat Rakyat Marah Soal 49 TKA China

    Gerindra Desak Jokowi Pecat Luhut yang Membuat Rakyat Marah Soal 49 TKA China

    TIKTAK.ID – Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule menyoroti pernyataan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) China yang masuk ke Kendari pada Minggu lalu (15/3/20). Iwan kemudian mempertanyakan maksud Luhut yang menyebut hal itu tidak ada masalah.

    “Luhut mau membuat rakyat marah?” ujar Iwan, seperti dilansir Wartaekonomi.co.id, Kamis (19/3/20). Iwan pun mengutip pernyataan dari Kemenaker bahwa sudah jelas 49 TKA tersebut tidak mengantongi izin.

    “Tapi Luhut masih saja bilang tak ada yang dilanggar. Pak Jokowi, (tolong) segera pecat Luhut!” tegas Iwan.

    Baca juga: PDIP: Kerja Pemerintah Urus TKA China Saat Wabah Corona, Amburadul dan Amatiran

    Sebelumnya, Staf Khusus Kementerian Tenaga Kerja, Dita Indah Sari, menyebut bahwa para TKA tersebut tidak memiliki izin kerja dari Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemenaker alias ilegal.

    Namun, Luhut dengan tegas mengatakan tidak ada pelanggaran dari puluhan TKA tersebut hingga meminta masalah ini tidak diperpanjang.

    “Jangan dibesar-besarkan juga, harus proporsional. 49 TKA China itu dapat visa 211 A pada 14 Januari sebelum kita dapat larangan China datang ke Indonesia. Ada juga Permen Kumham, jadi enggak ada yang dilanggar,” terang Luhut.

    Halaman selanjutnya…

  • Ternyata ini Alasan Kenapa Lockdown Tak Jadi Pilihan Jokowi

    Ternyata ini Alasan Kenapa Lockdown Tak Jadi Pilihan Jokowi

    TIKTAK.ID – Juru Bicara Pemerintah RI untuk Covid-19, Achmad Yurianto menyatakan opsi lockdown untuk memberantas penyebaran virus Corona di Tanah Air terlalu ekstrem. Hal ini yang menjadi dasar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak berpikir memilih kebijakan lockdown.

    “Di dalam penyakit menular yang kemudian massif, lockdown merupakan salah satu alternatif yang paling ekstrem. Oleh karena itu, kita tidak akan menuju ke sana karena harus ada alternatif-alternatif lebih rasional yang harus kita kerjakan,” ujar Yuri dalam acara Hitam Putih yang tayang 18 Maret 2020 seperti dilansir CNBCIndonesia.com.

    Yuri menjelaskan, lockdown bukan hanya menutup penyebaran tetapi seluruh kehidupan ditutup, seperti masuknya bahan pokok makanan, bisnis, dan sebagainya.

    Baca juga: Biar Gak Salah Paham, Yuk Simak Arti Lockdown Versi Undang-Undang

    “Sederhana saja, kalau ada pasokan air minum dari luar Jakarta dan pasokan LPG nggak bisa masuk karena betul-betul ditutup. Jadi itu bukan pilihan yang terbaik, ini adalah yang ekstrem,” tutur Yuri.

    Menurut Yuri, untuk saat ini pilihan untuk mengurangi kemungkinan orang untuk bisa kontak dekat atau yang disebut pembatasan sosial (social distancing) lebih dianjurkan. Ia memaparkan, bentuk dari social distancing yakni menghindari kerumunan, mengurangi berada di tempat-tempat umum, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah.

    Yuri pun berharap bahwa masyarakat di Indonesia mampu melakukan social distancing dengan baik, sehingga cara ini berhasil meredam penyebaran virus Corona.

    Baca juga: Soal Wacana RI Lockdown, Sri Mulyani: Anggaran Sudah Siap, Tapi….

    Halaman selanjutnya…

  • Jawab Kritik Publik, Pemerintah Gerak Cepat Bangun Fasilitas Karantina di Pulau Galang

    Jawab Kritik Publik, Pemerintah Gerak Cepat Bangun Fasilitas Karantina di Pulau Galang

    TIKTAK.ID – Tanpa banyak diketahui publik yang dalam dua bulan terakhir menyampaikan kritik bahkan hujatan karena menganggap langkah dan upaya Pemerintah sangat lamban dalam menangani wabah virus Corona yang kian meluas di Tanah Air, ternyata Pemerintah sudah menyiapkan rumah sakit khusus penanganan Covid-19 atau virus Corona, bahkan sejak adanya warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit virus Corona awal Maret lalu.

    Lokasi rumah sakit khusus untuk pasien Corona ini akan dibangun di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Namun Pemerintah tidak membangun dari awal seperti yang dilakukan di China, melainkan akan merenovasi rumah sakit lama yang dulunya digunakan sebagai camp pengungsian warga negara Vietnam.

    Bangunan bekas pengungsian Vietnam adalah bekas penampungan pencari suaka asal Vietnam yang kini difungsikan sebagai tempat wisata sejarah. Lokasinya berjarak sekitar 1,5 jam dari pusat Kota Batam.

    Baca juga : Ini 5 Gebrakan Erick Thohir Perangi Corona

    Pemerintah mengebut proyek fasilitas karantina untuk pengendalian virus Corona atau covid-19 di Pulau Galang ini dan menargetkan pembangunannya bisa selesai pada akhir bulan Maret ini.

    Hal ini seperti diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat akun Twitter resminya pada Jumat (20/3/20) sore kemarin.

    “Pemerintah tengah mempercepat pembangunan fasilitas pengendalian infeksi penyakit menular, terutama Covid-19 di atas lahan 20 ha di Pulau Galang, 56 km dari Kota Batam. Saya menargetkan, pembangunan fasilitas ini selesai 28 Maret 2020”, cuit Jokowi.

    Baca juga : Sri Mulyani Tambah Dana Lawan Corona Rp 62 T, KPK Ancam Hukum Mati jika Dikorupsi

    Halaman selanjutnya…

  • Sebut Ekonomi 2020 Turun, Jokowi Kambing Hitamkan Corona

    Sebut Ekonomi 2020 Turun, Jokowi Kambing Hitamkan Corona

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku pesimistis pertumbuhan ekonomi domestik tahun ini akan mencapai target di kisaran 5 hingga 5,4 persen. Keraguan itu, menurutnya dipicu pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan rontok dari 3 persen menjadi 1,5 persen, bahkan lebih rendah akibat wabah virus Corona.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semula 5 sampai 5,4 persen juga akan mengalami penurunan,” ungkap Jokowi, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (20/3/20).

    Jika ramalan Jokowi benar terjadi, artinya tahun ini ekonomi dalam negeri akan kembali melambat. Sebagai catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,02 persen sepanjang 2019 atau melambat dari posisi 2018 yang sebesar 5,17 persen.

    Baca juga : Ikatan Dokter Indonesia Tepis Klaim Jokowi Soal Obat Anti Malaria Chloroquine Ampuh Obati Pasien Corona

    Untuk mengantisipasi hal itu, Jokowi kemudian memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengubah fokus penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Saya perintahkan semua menteri dan Pemerintah Daerah untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas. Banyak sekali yang tidak prioritas, itu bisa dipangkas dulu,” tegas pria asal Solo itu.

    Jokowi menjelaskan, beberapa anggaran yang bisa dipangkas adalah anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, dan pembelian barang yang tidak prioritas. Ia pun memerintahkan seluruh menteri dan Pemerintah Daerah untuk mengutamakan anggaran, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

    Baca juga : Kritik Pedas Jokowi Gagap Tangani Corona, Sandiaga Uno: Rakyat Butuh Pemerintahan yang Tanggap

    “Daya beli masyarakat, terutama rakyat kecil, harus betul-betul jadi perhatian. Arahkan anggaran itu ke sana,” pinta Jokowi.

    Selain itu, Jokowi meminta agar penggunaan APBN dan APBD harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di sektor kesehatan, demi meredam penyebaran virus Corona di dalam negeri. Jokowi juga mengklaim akan memberikan insentif terhadap dunia usaha, khususnya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta sektor informal.

    Sebagai informasi, Pemerintah telah menerbitkan dua paket kebijakan fiskal untuk meredam dampak virus Corona terhadap ekonomi domestik. Total nilainya mencapai Rp33,2 triliun, sedangkan untuk paket kebijakan jilid pertama totalnya Rp10,3 triliun.

    Baca juga : PDIP: Kerja Pemerintah Urus TKA China Saat Wabah Corona, Amburadul dan Amatiran

    Terdapat beberapa insentif fiskal yang akan diberikan. Di antaranya berupa penambahan anggaran Kartu Sembako, harga diskon tiket, percepatan program Kartu Prakerja, dan beberapa program untuk menarik wisatawan mancanegara.

    Kemudian Pemerintah menyiapkan anggaran Rp22,9 triliun untuk paket kebijakan fiskal jilid kedua. Sejumlah insentif yang diberikan adalah pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dan penundaan PPh Pasal 22 dan Pasal 25.

  • Kritik Pedas Jokowi Gagap Tangani Corona, Sandiaga Uno: Rakyat Butuh Pemerintahan yang Tanggap

    Kritik Pedas Jokowi Gagap Tangani Corona, Sandiaga Uno: Rakyat Butuh Pemerintahan yang Tanggap

    TIKTAK.ID – Sekian lama bersikap manis, termasuk ketika rakyat memprotes keras Omnibus Law, tiba-tiba Sandiaga Uno muncul bersuara keras dan meluapkan kritik pedasnya terhadap Jokowi dan Pemerintah dalam menangani wabah virus Corona yang saat ini mencemaskan seluruh rakyat Indonesia.

    Melalui sebuah tayangan video yang diunggah di akun Instagramnya @sandiuno, Kamis (19/3/20), mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menguraikan pandangannya.

    Di awal videonya, Sandiaga menyinggung soal solidaritas. Satu kata yang menurutnya sebagai mantra sakti yang membuat bangsa ini tegak berdiri.

    Baca juga: Di Tengah Krisis Corona, Perusahaan Sandiaga Uno Raih Laba Rp 7,37 Triliun

    “Solidaritas, inilah mantra sakti yang membuat Republik ini tegak berdiri. Di negara demokrasi, rakyatlah panglimanya. Bukan ekonomi atau politik,” ujar Sandiaga membuka isi hatinya.

    Sandiaga mengajak masyarakat untuk merenungi satu kata “solidaritas” tersebut. Sebab kata itulah yang digunakan sehingga bangsa-bangsa lain datang membantu kala Indonesia membutuhkan.

    “Kita merasakan pada era Presiden Yudhoyono, ketika negara lain tanpa ragu-ragu membantu kita mengatasi bencana gempa dan tsunami Aceh 2004, disusul dengan bencana-bencana lain di tahun berikutnya,” ujar Sandi.

    Bantuan itu membuat bangsa ini kembali tegak berdiri setelah prahara. Bukan karena kita kuat, tetapi karena solidaritas internasional.

    Baca juga: Survey Cyrus: Sandiaga Uno Gerus Pamor Anies Baswedan

    Halaman selanjutnya…

  • Sebut Sosok Mumpuni Atasi Virus Berbahaya “Produksi” AS-WHO, Fahri Desak Jokowi-Prabowo Bebaskan Siti Fadhilah Supari

    Sebut Sosok Mumpuni Atasi Virus Berbahaya “Produksi” AS-WHO, Fahri Desak Jokowi-Prabowo Bebaskan Siti Fadhilah Supari

    TIKTAK.ID – Pada saat masyarakat Indonesia tengah fokus mengikuti perkembangan kasus penyebaran virus Corona di Tanah Air, mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah justru mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, mendesak pembebasan segera mantan Menteri Kesehatan era pemerintahan SBY, Siti Fadhilah Supari, yang hingga kini masih dipenjara dengan dakwaan kasus korupsi alat kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada masanya.

    “Yang terhormat pak @jokowi dan pak @prabowo, Ini waktunya bapak membebaskan Ibu Siti Fadhilah Supari, seorang jenius Indonesia yang menjadi korban konspirasi jahat. Ia menjadi dosen, menjadi ahli dan memimpin penelitian di berbagai lembaga akademik puluhan tahun”, tuntut Fahri lewat akun Twitter-nya, Rabu (18/3/20) kemarin.

    Fahri menyebut Siti Fadhilah adalah sosok sederhana yang sangat peduli dengan kesehatan rakyat. Ia juga peduli dengan isu kesehatan sebagai ketahanan nasional. Pandangan ini membuat Siti Fadhilah sangat berhati-hati dengan kegiatan pihak luar, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pemerintah Amerika Serikat dalam mengambil sumberdaya nasional di Indonesia.

     

    “Konspirasi jahat” yang dimaksud Fahri, salah satunya mungkin bisa merujuk pada kejadian mencurigakan beberapa tahun silam, ketika situs resmi Kedubes Amerika Serikat mengklaim fasilitas bernama The U.S. Naval Medical Research Unit Two (NAMRU-2) sebagai laboratorium penelitian biomedis yang meneliti penyakit menular demi kepentingan bersama Amerika Serikat, Departemen Kesehatan RI, dan komunitas kesehatan umum internasional, namun kemudian justru diduga kuat sebagai sarana yang digunakan untuk operasi intelijen Angkatan Laut AS, bahkan sebagai tempat rahasia pengembangan “senjata biologis” berupa virus Flu Burung serupa virus Corona yang saat ini tengah menjadi sorotan utama dunia internasional.

    Baca juga: Apa Alasan Fahri Hamzah Juluki Jokowi Presiden Kesepian?

    Halaman selanjutnya…