TIKTAK.ID

Tag: Berita Jokowi

  • PKS Siap Berjibaku Hadirkan Lawan Tanding Anak Jokowi di Pilkada Solo

    PKS Siap Berjibaku Hadirkan Lawan Tanding Anak Jokowi di Pilkada Solo

    TIKTAK.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan akan berjuang sekuat tenaga untuk menghadirkan lawan tarung anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka maju yang maju dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sebagai calon Wali Kota Solo.

    Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, mengungkapkan hal itu melalui Webinar Indonesia Leaders Talk yang disiarkan di Channel YouTubenya, Senin (3/8/20) malam.

    “PKS akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadirkan kontestan lain,” ujar anggota Komisi II DPR RI tersebut, seperti dilansir Tribunnews.com.

    Mardani mengatakan PKS ingin menghadirkan pendidikan politik yang baik bagi publik. Ia menjelaskan, pendidikan politik itu yakni kontestasi antar manusia melawan manusia, bukan manusia melawan kotak kosong.

    Baca juga: Persoalkan Nepotisme dan Inkonsistensi Jokowi, PKS: Ipar Dilarang Nyalon Pilkada, Tapi Gibran Boleh

    “Kasus di Solo, saya sangat sedih jika Gibran melawan kotak kosong. Demokrasi itu bukan manusia lawan kotak kosong, melainkan kompetisi antar manusia. Mereka saling memperkaya gagasan,” terang Mardani.

    Oleh sebab itu, Mardani pun bertekad bahwa PKS akan menghadirkan lawan bagi Gibran di Pilkada Solo. Ia memaparkan, prioritas pertama calon lawan Gibran untuk bertarung merebut kursi Wali Kota Solo merupakan kader PKS.

    Sebab, ia menilai PKS berkomitmen untuk mendukung kadernya sendiri di Pilkada 2020, yang akan berlangasung pada Desember mendatang. Ia juga menyebut kader yang akan diusung itu harus sudah memiliki pengalaman di dalam PKS.

    Baca juga: Setelah Tolak Permintaan PDIP, Purnomo Dirayu PKS Lawan Gibran di Pilkada Solo

    Halaman selanjutnya…

  • Semprot Menteri Lagi, Jokowi: Masih Saja Gak Tahu Prioritas!

    Semprot Menteri Lagi, Jokowi: Masih Saja Gak Tahu Prioritas!

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dibuat tak senang. Pasalnya, realisasi serapan anggaran hingga saat ini masih saja tak ada perubahan. Padahal, diketahui anggaran Pemerintah saat ini dibutuhkan untuk membantu masyarakat terdampak virus Corona (Covid-19).

    Jokowi mengungkapkan hal itu di depan para menteri. Saat itu, Jokowi memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    “Saya melihat urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim. Dari Rp695 triliun stimulus untuk penanganan Covid-19, baru 20% yang sudah terealisasi, tepatnya Rp141 triliun yang terealisasi. Sekali lagi, baru 20%. Anggaran itu masih kecil sekali,” ujar Jokowi, seperti dilansir CNBC Indonesia, Senin (3/8/20).

    Baca juga: Politikus PKB Juluki Jokowi ‘Rojo Nekat’ Terkait Risiko Besar Bubarkan 18 Lembaga

    Menurut data yang diterima Kepala Negara, serapan tertinggi anggaran terletak pada sektor perlindungan sosial sebesar 38%. Setelah itu program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang baru mencapai 25%.

    “Hati-hati ini, yang belum ada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-nya saja gede sekali 40%. DIPA-nya saja belum ada, lalu bagaimana mau merealisasikan hal itu?” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

    Lantas Jokowi juga menyindir sejumlah kementerian maupun lembaga yang sampai saat ini masih belum memiliki kepedulian dan merasa layaknya kondisi negeri seperti krisis (sense of crisis). Bahkan pria asal Solo itu menyebut jajarannya masih terjebak dalam rutinitas harian.

    Baca juga: Jokowi Kembali Ungkapkan Kejengkelannya Soal Kinerja Menteri, Kali ini Prabowo, Nadiem dan Kapolri Kena Sentil

    Halaman selanjutnya…

  • Persoalkan Nepotisme dan Inkonsistensi Jokowi, PKS: Ipar Dilarang Nyalon Pilkada, Tapi Gibran Boleh

    Persoalkan Nepotisme dan Inkonsistensi Jokowi, PKS: Ipar Dilarang Nyalon Pilkada, Tapi Gibran Boleh

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta Partai NasDem untuk tidak mencalonkan iparnya, Wahyu Purwanto, dalam Pilkada Gunungkidul. Menanggapi hal itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut sikap Jokowi tidak konsisten.

    “Kalau niatnya (Jokowi meminta Wahyu tidak mencalonkan) saya tidak tahu, tapi sikapnya (Jokowi) tidak konsisten. Mestinya, kalau di sini tak mendukung, maka di sini juga jangan didukung, anak dan menantunya,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, seperti dilansir Detik.com, Selasa (28/7/20).

    Mardani juga menyinggung salah satu tuntutan saat Reformasi, yakni pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ia menyatakan Jokowi mempraktikkan nepotisme.

    Baca juga: Setelah Tolak Permintaan PDIP, Purnomo Dirayu PKS Lawan Gibran di Pilkada Solo

    “Ketika Presiden, tanda kutip, membiarkan anak dan menantu maju (di Pilkada), beliau kan selalu bilang ‘Saya tidak akan kampanye’. Tapi babnya KKN, nepotisme, dalam hal ini, kekeluargaan, kekerabatan bahasa Mbak Titi (Direktur Eksekutif Perludem) itu salah satu yang kita ingin hilangkan saat tuntutan rakyat di Reformasi. Malah sekarang orang nomor 1 yang mempraktikkan,” terangnya.

    “Dia tidak mengampanyekan, namun buat saya mempraktikkan. Ini sesuatu yang sangat berbahaya dan buruk bagi demokrasi,” imbuh Mardani.

    Kemudian Mardani mengatakan hubungan antara anak dan menantu lebih dekat ketimbang ipar. Ia menilai seharusnya Jokowi juga meminta agar putranya, Gibran Rakabuming Raka dan menantunya, Bobby Nasution juga tidak dicalonkan di Pilkada.

    Baca juga: Temui Jokowi, Partai Gelora Mulai Unjuk Gigi. Bakal Jadi Ancaman Berat PKS?

    Halaman selanjutnya…

  • Ingin Hemat Anggaran, Jokowi Bakal Bubarkan 18 Lembaga Negara

    Ingin Hemat Anggaran, Jokowi Bakal Bubarkan 18 Lembaga Negara

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rencananya membubarkan 18 lembaga negara dalam waktu dekat.

    “Sudah ada dalam waktu dekat ini, ada 18 lembaga,” ujar Jokowi dalam pertemuan dengan media, seperti dilansir CNN Indonesia, Senin (13/7/20) kemarin.

    Namun mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak merinci lembaga negara yang ia maksud. Jokowi hanya menjelaskan, alasan pembubaran lembaga negara tersebut salah satunya untuk efisiensi anggaran.

    Jokowi menilai anggaran yang selama ini digunakan untuk membiayai keberadaan 18 lembaga negara itu dapat dikembalikan untuk kepentingan kementerian maupun bagian direktorat di kementerian.

    Baca juga: Beredar Foto Jokowi Perintahkan Prabowo Bubarkan FPI, Bagaimana Faktanya?

    “Semakin ramping organisasi, maka cost-nya kan semakin bisa dikembalikan. Anggaran dan biayanya kalau bisa kembalikan ke kementerian, dirjen, direktorat, direktur. Kenapa kita harus memakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi,” tutur Jokowi.

    Kemudian pria berusia 59 tahun itu pun menyatakan kinerja pemerintahan akan semakin cepat jika keberadaan lembaga negara lebih efisien. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan suatu negara saat ini bukan lagi diukur dari besar kecilnya negara. Melainkan, kata Jokowi, dari kecepatan dalam bekerja.

    Halaman selanjutnya…

  • Baru Terungkap, Ternyata ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Urus Proyek Lumbung Pangan Nasional

    Baru Terungkap, Ternyata ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Urus Proyek Lumbung Pangan Nasional

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan utama dirinya menunjuk Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto memimpin proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah. Menurut Jokowi, hal itu karena pangan menjadi bagian penting dari pertahanan nasional.

    Jokowi juga mengatakan, pertahanan bukan sekadar memenuhi cadangan minimum alat utama sistem pertahanan (alutsista) negara.

    “Namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista. Melainkan juga ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari itu,” ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, seperti dilansir Kompas.com dari Kontan, Senin (13/7/20).

    Baca juga: Wakil Menhan Beberkan Skenario Besar Jokowi-Prabowo Soal Lumbung Pangan

    Meski begitu, Jokowi menyebut Prabowo tetap akan dibantu Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam menjalankan tugasnya. Prabowo nantinya akan fokus mengurus cadangan pangan agar sesuai dengan kebutuhan nasional sehingga tak menimbulkan krisis pangan.

    “Ini sudah disampaikan bahwa Menhan dengan hitung-hitungan biaya berapa, anggaran berapa, dalam membangun food estate yang ada di Kapuas dan Pulang Pisau,” terang Jokowi.

    Halaman selanjutnya…

  • Lho, Kenapa Prabowo Sebut Pandemi Covid-19 Ancaman Nyata ke Pertahanan Negara?

    Lho, Kenapa Prabowo Sebut Pandemi Covid-19 Ancaman Nyata ke Pertahanan Negara?

    TIKTAK.ID – Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menyebut pandemi virus Corona (Covid-19) masih menjadi persoalan besar sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Ia mengatakan pandemi ini bisa menjadi ancaman dan berdampak terhadap pertahanan negara.

    “Pada akhirnya menjadi ancaman nyata dan berdampak terhadap pertahanan negara,” ujar Prabowo, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (17/6/20).

    Prabowo menilai pandemi virus Corona memberikan ancaman yang sangat berbahaya. Ia melanjutkan, virus Corona tidak hanya menjadi ancaman kepada bangsa dan negara, tetapi kepada seluruh umat manusia di dunia.

    Baca juga: Gandrung Komik Mahabarata, Prabowo ‘Capres Terkuat 2024’ ini Ternyata Punya Beberapa Julukan Lagi

    Prabowo pun mengaku masyarakat dunia sedang menghadapi perang melawan musuh yang tak terlihat dan juga tak memiliki ideologi di tengah pandemi virus Corona.

    “Semua masyarakat harus bersatu dan bahu-membahu untuk mengerahkan tenaga dan sumber daya pikiran, usaha untuk bersama-sama menghadapi ancaman pandemi tersebut,” ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu.

    Hal senada juga disampaikan Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono. Menurut Wahyu, pandemi virus Corona saat ini masih menjadi persoalan di banyak negara. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa sudah seharusnya semua elemen bangsa ikut terlibat menangani wabah yang telah menelan banyak korban jiwa ini.

    Baca juga: Pengamat Politik: Prabowo Orang Baik, Gak Perlu Dukungan PKS dan 212

    Halaman selanjutnya…

  • Pasca Hilangnya Pandemi, Jokowi Yakin 2021 Tahun Pemulihan Ekonomi

    Pasca Hilangnya Pandemi, Jokowi Yakin 2021 Tahun Pemulihan Ekonomi

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa selain momentum untuk reform, tahun 2021 adalah tahun recovery, tahun pemulihan ekonomi.

    ”Untuk itu saya minta kepada para Gubernur, para Bupati dan Wali Kota, serta Kepala Bappeda untuk mengidentifikasi secara detail, memilah-milah secara cermat di daerahnya masing-masing, sektor apa yang terkena dampak paling parah, sektor apa yang dampaknya sedang, dan sektor apa yang masih bisa bertahan dan justru bisa mengambil peluang yang ada,” ujar Presiden saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2020, Kamis (30/4/20).

    Lebih lanjut, Presiden melihat ada beberapa sektor yang sangat terpukul, seperti sektor UMKM, sektor pariwisata, sektor konstruksi, dan sektor transportasi.

    Baca juga: Di Tengah Corona, Muncul Usaha Baru: Jasa Antar Mudik Ilegal

    ”Namun ada juga yang masih bisa bertahan dan bahkan bisa bergerak memanfaatkan momentum ini, misalnya sektor tekstil dan produk tekstil, sektor kimia, sektor farmasi, sektor alat kesehatan, sektor makanan dan minuman, serta sektor jasa telekomunikasi dan sektor jasa logistik,” imbuh Presiden.

    Untuk itu, Presiden minta disiapkan strategi besar recovery-nya, peta jalan, dan tahapan-tahapannya. Ia menjelaskan seperti tahapan mitigasi yang dilakukan saat ini seperti apa, apa sektor yang prioritas yang harus dibantu, berapa lapangan kerja yang bisa diselamatkan.

    Baca juga: Jokowi Janji Beri Modal Darurat untuk UMKM Terdampak Pandemi Corona

    Halaman selanjutnya…

  • Jokowi Janji Beri Modal Darurat untuk UMKM Terdampak Pandemi Corona

    Jokowi Janji Beri Modal Darurat untuk UMKM Terdampak Pandemi Corona

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan modal darurat bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi virus Corona (Covid-19). Ia pun memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan skema bantuan tersebut.

    “Bantuan modal kerja darurat ini harus betul-betul kita rancang, agar UMKM bisa merasakan dan mendapatkan skema bantuan modal darurat,” ujar Jokowi saat memimpin rapat Kabinet terbatas lewat video conference, seperti dilansir Kompas.com, Rabu (29/4/20).

    Jokowi mengatakan saat ini ada 41 juta UMKM yang sudah tersambung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Namun di luar itu, lanjutnya, terdapat 23 juta UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan.

    Baca juga: Lima Aksi Jokowi untuk UMKM dan si Miskin di Tengah Pandemi

    Oleh sebab itu, Jokowi menyatakan 23 juta UMKM tersebut harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan modal kerja.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengungkapkan, modal darurat ini nantinya bisa disalurkan lewat program Pemerintah yang sudah berjalan.

    Jokowi memaparkan, bagi UMKM yang dapat mengakses pinjaman di bank, maka bisa menggunakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara UMKM yang tak bisa mengakses program perbankan, maka penyalurannya bisa melalui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) atau program membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar).

    Baca juga:Perjuangkan UMKM, Jokowi Protes Basuki dan Budi: Di Rest Area, Kopi dan Ayamnya Kok Itu-Itu Saja

    Halaman selanjutnya…

  • Lima Aksi Jokowi untuk UMKM dan si Miskin di Tengah Pandemi

    Lima Aksi Jokowi untuk UMKM dan si Miskin di Tengah Pandemi

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan menyiapkan lima skema untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah penyebaran virus Corona. Skema itu khususnya untuk membantu permodalan UMKM agar tetap dapat beroperasi.

    Pertama, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk memastikan pelaku UMKM yang masuk kategori rentan miskin dan miskin atau terdampak penyebaran virus Corona harus menjadi bagian dari penerima bantuan sosial (bansos). Bantuan sosial tersebut berupa paket sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), diskon tarif listrik, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

    Baca juga: PDIP Adukan Perppu Corona Jokowi ke KPK

    Kedua, Jokowi menyebut Pemerintah akan memberikan insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Salah satu insentif yang diberikan yakni tarif pajak penghasilan (PPh) final.

    “Saya kira di sini Pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM. Dari 0,5 persen menjadi 0 persen selama periode enam bulan, dimulai dari April sampai September 2020,” ujar Jokowi dalam video conference, seperti dilansir CNN Indonesia, Rabu (29/4/20).

    Ketiga, Jokowi mengatakan akan memberi penundaan pembayaran angsuran dan subsidi bunga kepada penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

    Baca juga: Apa Jokowi Mudik Lebaran Tahun Ini? Ini Jawaban Gibran

    Halaman selanjutnya…

  • PDIP Adukan Perppu Corona Jokowi ke KPK

    PDIP Adukan Perppu Corona Jokowi ke KPK

    TIKTAK.ID – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan menyoroti pasal 27 pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Ia pun mengadukan pasal tersebut kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.

    Arteria menyebut pasal itu memberikan kewenangan tak terbatas bagi Pemerintah untuk mengelola anggaran negara dalam menangani Corona. Dia juga mengaku khawatir Perppu itu menabrak undang-undang dengan mengambil alih wewenang DPR mengawasi anggaran.

    Baca juga: Agar Tak Terus Timbulkan Polemik dan Langgar Konstitusi, MPR Sarankan DPR Tolak Perppu Corona dan Menggantinya dengan APBN-P

    “Apakah boleh muatan mengatur kebijakan seperti itu? Apa tidak melampaui kewenangan undang-undang? Menabrak fatsun konstitusi dan menegasikan kekuasaan pemerintahan negara, Pak Jokowi? Saya ingin menganalisa hal ini,” ujar Arteria kepada Firli dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan KPK yang disiarkan langsung kanal Youtube DPR RI, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (29/4/20).

    Arteria kemudian meminta KPK turun tangan mengawasi Perppu tersebut. Sebab, ia menilai aturan itu dapat berpotensi menghilangkan pengawasan lembaga lain terhadap Pemerintah dalam mengelola anggaran Corona.

    Arteria juga berharap KPK bisa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran Corona. Terutama anggaran Rp405,1 triliun yang digelontorkan Pemerintah beberapa pekan lalu.

    Baca juga: Kecam Perppu Corona, Politikus PDIP Sindir Jokowi Bela Kepentingan Nyata Oligarki dan Sabotase Konstitusi

    Halaman selanjutnya…