TIKTAK.ID – Dulunya, di mata Presiden Joko Widodo (Jokowi), transparansi data terkait virus Corona mengandung akibat buruk karena bisa menimbulkan kepanikan warga. Namun kini, Jokowi menilai data Corona perlu dibuka ke publik.

Pada 13 Maret, Jokowi menjelaskan perihal sebab tidak dibukanya peta sebaran data terkait wabah Covid-19. Jokowi menilai data itu bersifat meresahkan.

“Sebetulnya kita ingin menyampaikan, tapi kita juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat, juga efek nantinya pada pasien apabila sembuh,” ujar Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (13/3/20), seperti dilansir Detik.com.

Baca juga: Jokowi Diimbau Temui SBY dan Tokoh Lain, Untuk Apa?

Meski demikian, Jokowi mengatakan bukan berarti Pemerintah tidak memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.

Kemudian suara-suara meminta transparansi data Corona pun bergema. Mulai dari Kepala Daerah, organisasi profesi, hingga pemerhati hak asasi manusia.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X meminta Jokowi membuka data zona merah virus Corona. Namun, Sultan menyatakan pada saat itu, Senin (30/3/20), Pemerintah tak mau menjawab permintaannya. Padahal, Sultan beranggapan data zona merah diperlukan DIY untuk mengantisipasi persebaran virus Corona dari kasus impor (imported case) luar daerah.

Baca juga: Wow! Tiap Peserta Kartu Prakerja Jokowi Bakal Dapat Rp 3,55 Juta

Halaman selanjutnya…