TIKTAK.ID

Tag: Anies Rasyid Baswedan

  • BPK Temukan Potensi Kerugian Negara di Proyek Rumah DP Nol Rupiah Anies Baswedan

    BPK Temukan Potensi Kerugian Negara di Proyek Rumah DP Nol Rupiah Anies Baswedan

    TIKTAK.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan DKI Jakarta mengungkapkan adanya potensi kerugian negara dari proyek rumah DP Rp 0. Seperti dilansir Detik.com dari Antara, Kamis (16/7/20), temuan itu terdapat pada pelaksanaan kegiatan PD Pembangunan Sarana Jaya terkait proyek Tower A Klapa Village, Jakarta.

    Meski begitu, pihak BPK menyebut masalah itu sudah diselesaikan. Berikut ini sejumlah fakta tentang temuan BPK pada proyek rumah DP Rp 0 yang merupakan program Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, hingga proses penyelesaiannya:
    (1) 2 Masalah yang menjadi temuan BPK
    Mengutip Antara, Kamis (16/7/20), terdapat dua temuan BPK pada pelaksanaan kegiatan PD Pembangunan Sarana Jaya terkait proyek Tower A Klapa Village, Jakarta. Temuan pertama, yakni denda keterlambatan senilai Rp4,73 miliar. Kedua, potensi kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp4,55 miliar pada pelaksanaan kegiatan program perumahan Pemprov DKI Jakarta. Program tersebut kini bernama Rumah Solusi Rumah Warga (Samawa).
    (2) Rekomendasi BPK
    Dengan adanya temuan itu, kemudian BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) untuk memproses dan mempertanggungjawabkan. Hal itu dilakukan dengan cara memotong pembayaran terakhir dan potensi kelebihan pembayaran terakhir atas potensi kelebihan pembayaran pekerjaan Tower A DP Rp 0 Klapa Vilage yang dilaksanakan PT TEP senilai Rp4,55 milar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    BPK juga merekomendasikan Dirut PPSJ untuk menagih denda keterlambatan PT TEP senilai Rp4,73 miliar dan menyetorkannya ke rekening KSO ST. Namun BPK tidak merinci apa yang dimaksud rekening KSO ST dan PT TEP pada laporan itu.
    (3) Pengembang sudah selesaikan temuan itu
    Di sisi lain, PD Pembangunan Sarana Jaya membenarkan potensi kerugian yang ditemukan oleh BPK. Mereka pun mengklaim hal itu sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

    “Hasil auditnya memang betul seperti itu, tapi setiap LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) itu ada tindak lanjutnya,” ujar Direktur Utama Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, dilansir detikcom, Jumat (17/7/20).

    Yoory pun memastikan bahwa sudah tidak ada lagi hal yang dipersoalkan dalam temuan BPK terkait DP Rp 0 karena sudah selesai ditindaklanjuti.

  • Sejumlah Menteri Jokowi Kompak Serang Anies, Rocky Gerung: Saya Gak Pro Anies, Tapi itu Seperti Menggarami Laut

    Sejumlah Menteri Jokowi Kompak Serang Anies, Rocky Gerung: Saya Gak Pro Anies, Tapi itu Seperti Menggarami Laut

    TIKTAK.ID – Sejumlah menteri Jokowi diketahui menyerang Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan terkait penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak bencana pandemi virus Corona (Covid-19). Merespons hal itu, pengamat politik Rocky Gerung menganggap para menteri yang menyerang Anies hanya sedang melakukan permainan opini saja.

    “Ini permainan, publik opininya begitu, saya kira Anies tidak terganggu. Saya enggak pro Anies, tapi saya menganggap kerjaan menteri-menteri membully Anies itu kayak menggarami laut,” ujar Rocky dalam video yang diunggah ke kanal YouTube Rocky Gerung Official berjudul “ROCKY GERUNG: PUNGGAWA ISTANA”, seperti dilansir Suara.com.

    Rocky menyebut Anies sedang berada di posisi yang menguntungkan dan justru menikmati serangan-serangan itu. Ia bahkan memberikan saran bagaimana cara yang baik untuk menyerang Anies. Ia menyarankan untuk mengkritik fasilitas rapid test yang dilakukan Anies, bukan mempersoalkan bansos.

    Baca juga : Jokowi Marah, Targetkan Wabah Virus Corona Harus Turun Akhir Mei 2020, Pakar Epidemiolog: Bisa Dicapai!

    “Mengenai Bansos, Anies bisa lenggang kangkung. Kalau mau saya turunin juga bisa, wong saya punya 80-90 triliun APBN. Akhirnya orang membaca bahwa ini kecemburuan saja sebetulnya,” tutur Rocky.

    Ia melanjutkan, di balik serangan terhadap Anies itu terdapat intrik politik yang luar biasa.

    Rocky mengklaim seluruh Indonesia menganggap Anies sukses dan mencontohnya. Ia menilai cara Anies menerangkan keadaan di televisi itu memberi rasa percaya diri pada masyarakat bahwa dia mampu.

    Baca juga : Dianggap Sudah Tak Efektif, Dedi Mulyadi Minta PSBB Dihentikan

    “Selama Istana tidak memiliki kemampuan menerangkan secara logis apa yang sedang terjadi, datanya mana, gagalnya di mana, kenapa sampai sekarang kebijakannya compang-camping, jangan sekali-kali membully Kepala Daerah, karena akan diketawain orang,” ucap Rocky.

    Halaman selanjutnya…

  • Sering Ditanya Kapan Corona Berakhir, Anies Baswedan: Tanyakan Para Ahli!

    Sering Ditanya Kapan Corona Berakhir, Anies Baswedan: Tanyakan Para Ahli!

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengatakan dirinya kerap ditanya soal kapan pandemi virus Corona atau Covid-19 ini akan berakhir. Anies pun menjawab tidak tahu mengenai hal itu, karena dirinya enggan memberikan prediksi.

    “Jadi kita harus menyampaikan apa yang kita tahu dan tidak tahu. Saya tidak pernah membuat prediksi kapan ini selesai,” ujar Anies di acara ILC, Selasa (28/4/20) malam.

    Anies menilai pertanyaan tersebut lebih tepat jika ditujukan dan dijawab oleh para ahli. Sebab, lanjutnya, para ahli epidemiologi yang biasa membuat model pola penularan dan prediksi.

    Baca juga: Dituduh Lapor Anies Lewat Twitter Soal Masjid Masih Gelar Tarawih, Rumah Warga ini Dirusak Massa

    “Kita tanyakan kepada ahlinya, para ahli pun memiliki pandangan yang bervariasi,” ungkap Anies.

    Meski begitu, Anies memastikan bahwa tugasnya adalah menyiapkan semua kemungkinan yang akan terjadi. Semua kemungkinan itu, kata Anies, artinya pencegahan, yakni bila terpapar maka menyiapkan fasilitas kesehatan.

    Anies pun menggarisbawahi kepada semua jajarannya untuk tidak mengendorkan semangat, karena perjuangan melawan Covid-19 belum selesai.

    “Kita belum tahu apakah yang disebut perlambatan penambahan itu adalah fenomena jangka pendek hanya beberapa hari kemudian naik lagi, atau setelah beberapa hari lalu merata dan kemudian turun. Kita belum tahu,” tukas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

    Baca juga: Anies Larang Para Dermawan Bagi Sedekah di Pinggir Jalan, Kenapa?

    Halaman selanjutnya…

  • Soal Perpanjangan PSBB, PDIP Semprot Anies: Bikin Resah Warga Jakarta

    Soal Perpanjangan PSBB, PDIP Semprot Anies: Bikin Resah Warga Jakarta

    TIKTAK.ID – Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Gembong Warsono mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan yang berencana memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Gembong menilai seharusnya Anies mengevaluasi sebelum menyatakan bakal memperpanjang PSBB.

    “Evaluasi saja belum, kok sudah disampaikan pada publik mau diperpanjang dan sebagainya. Kan masih ada waktu untuk evaluasi, jangan disampaikan pada publik dulu, akhirnya kan jadi nakut-nakutin publik,” ujar Gembong, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (17/4/20).

    Baca juga: Keputusan Luhut Tolak Permintaan Penghentian Operasional KRL, Membuat PSBB Jabodebek Jadi Tidak Efektif dan Sia-sia

    Gembong mengaku sampai saat ini belum ada permintaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghelat rapat evaluasi penerapan PSBB di Ibu Kota. Padahal, ia beranggapan evaluasi PSBB bisa dilaksanakan kedua belah pihak dengan detail dan teliti.

    “Itu akan membuat warga Jakarta tidak tenang dan tidak nyaman. Padahal tugas Pak Anies harus membuat warga Jakarta tenang dan nyaman, bukan membuat resah,” ucap Gembong.

    Gembong mengatakan PSBB belum tentu akan berjalan efektif jika diperpanjang. Sebab, menurutnya sejauh ini Pemprov DKI Jakarta masih kurang tegas dalam menjalankan aturan-aturan dalam PSBB.

    Halaman selanjutnya…

  • Heran Kenapa Masih Banyak Orang ke Jakarta, Luhut Tanyai Anies

    Heran Kenapa Masih Banyak Orang ke Jakarta, Luhut Tanyai Anies

    TIKTAK.ID – Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dirinya sempat bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan perihal mobilitas warga. Pertanyaan itu diajukan Luhut dalam rangka koordinasi untuk penanganan Covid-19.

    “Pak Anies bicara sama saya, jadi kami koordinasikan baik-baik saja. Mengenai KRL, saya bilang pak Anies, tolong juga dilihat kenapa masih banyak orang yang ke Jakarta,” ujar Luhut di sela menggelar konferensi video bersama awak media, seperti dilansir CNBCIndonesia.com, Selasa (14/4/20).

    Baca juga: Aturan untuk Ojol Sempat Jadi Polemik, DKI Jakarta Pastikan Tetap Ikuti Permenkes

    Luhut mengemukakan hal tersebut ketika ditanya tanggapannya atas desakan penghentian operasional KRL commuterline selama Pembatasan Sosial Berskala Bersar (PSBB). Desakan itu disampaikan oleh lima Kepala Daerah dari kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi, yang akan menerapkan PSBB pada Rabu (15/4/20) pukul 00.00 WIB.

    Selain itu, Luhut juga buka suara perihal polemik pengaturan ojek online dalam PSBB. Ia membantah adanya polemik terkait hal tersebut.

    Luhut menyatakan penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 berlaku untuk seluruh Indonesia. Menurutnya, Pemerintah Daerah dipersilakan menerapkan aturan itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    Halaman selanjutnya…

  • Terkait Transparansi Data Corona, Jokowi: Dulu Bisa Bikin Panik, Kini Perlu Dibuka ke Publik

    Terkait Transparansi Data Corona, Jokowi: Dulu Bisa Bikin Panik, Kini Perlu Dibuka ke Publik

    TIKTAK.ID – Dulunya, di mata Presiden Joko Widodo (Jokowi), transparansi data terkait virus Corona mengandung akibat buruk karena bisa menimbulkan kepanikan warga. Namun kini, Jokowi menilai data Corona perlu dibuka ke publik.

    Pada 13 Maret, Jokowi menjelaskan perihal sebab tidak dibukanya peta sebaran data terkait wabah Covid-19. Jokowi menilai data itu bersifat meresahkan.

    “Sebetulnya kita ingin menyampaikan, tapi kita juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat, juga efek nantinya pada pasien apabila sembuh,” ujar Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (13/3/20), seperti dilansir Detik.com.

    Baca juga: Jokowi Diimbau Temui SBY dan Tokoh Lain, Untuk Apa?

    Meski demikian, Jokowi mengatakan bukan berarti Pemerintah tidak memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.

    Kemudian suara-suara meminta transparansi data Corona pun bergema. Mulai dari Kepala Daerah, organisasi profesi, hingga pemerhati hak asasi manusia.

    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X meminta Jokowi membuka data zona merah virus Corona. Namun, Sultan menyatakan pada saat itu, Senin (30/3/20), Pemerintah tak mau menjawab permintaannya. Padahal, Sultan beranggapan data zona merah diperlukan DIY untuk mengantisipasi persebaran virus Corona dari kasus impor (imported case) luar daerah.

    Baca juga: Wow! Tiap Peserta Kartu Prakerja Jokowi Bakal Dapat Rp 3,55 Juta

    Halaman selanjutnya…

  • Anies: Covid-19 Bukan Wabah Pertama di Dunia, Rumus Penanganannya Sudah Ada Seabad Lalu

    Anies: Covid-19 Bukan Wabah Pertama di Dunia, Rumus Penanganannya Sudah Ada Seabad Lalu

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengatakan pandemi virus Corona atau Covid-19 bukanlah kejadian wabah pertama di dunia. Ia mengklaim 100 tahun atau satu abad silam, pandemi yang lebih parah pernah terjadi.

    Anies menyebut kejadian saat itu merupakan wabah Flu Spanyol yang menginfeksi 500 juta orang. Ia menyatakan cara penanganan Flu Spanyol dan virus Corona sama, yakni dengan menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.

    “Ini bukan rumus yang baru, sudah dilakukan sejak 100 tahun yang lalu ketika terjadi wabah Pandemi Flu Spanyol,” ujar Anies di Balai Kota, seperti dilansir Suara.com, Rabu (8/4/20).

    Baca juga: Menkes Setujui DKI Jakarta Terapkan PSBB, Apa Saja yang Dibatasi?

    Saat Flu Spanyol, kata Anies, tingkat kematian atau fatality rate bisa ditekan dengan kebijakan pembatasan sosial secara serius, dan warganya pun disiplin. Sementara kota yang tidak menerapkan pembatasan sosial, membuat korban banyak berjatuhan.

    Meski ada penerapan pembatasan, Anies memaparkan, Pemerintah tak bisa bekerja sendiri. Untuk itu, ia meminta masyarakat agar disiplin mengikuti arahan tidak keluar rumah demi mengurangi jumlah korban.

    “Jadi substansinya adalah mengurangi interaksi antar warga yang punya potensi penularan. Bila itu kita kerjakan disiplin dan konsisten, insyaAllah kita bisa mengendalikan virus ini,” ungkap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

    Halaman selanjutnya…

  • Anies Minta Menkeu Cairkan Dana Piutang DKI, Gerindra Ngegas: Pencitraan, Kan Ada Duit Formula E

    Anies Minta Menkeu Cairkan Dana Piutang DKI, Gerindra Ngegas: Pencitraan, Kan Ada Duit Formula E

    TIKTAK.ID – Politisi Gerindra Kamrussamad menyindir Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan yang meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera mencairkan dana piutang DKI Jakarta sebesar Rp5,1 triliun. Kamrussamad menilai pencairan dana itu bersifat administratif dan berlebihan jika Anies Baswedan membicarakan hal tersebut di ranah publik.

    “Mekanisme pencairan dana itu bersifat administratif, jadi buat apa dibawa ke publik,” ujar Kamrussamad di Jakarta, seperti dilansir Wartaekonomi.co.id, Sabtu (4/4/20).

    Kamrussamad lalu meminta Anies untuk tidak memanfaatkan situasi wabah virus Corona atau Covid-19 untuk melakukan pencitraan ke masyarakat.

    Baca juga : Gusar, Najwa Shihab Sebut Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor Demi Hindari Corona Hanya Akal-akalan Saja

    “Hentikan model pencitraan Anies dengan melemparkan tagihan ke Pemerintah Pusat di hadapan publik. Silakan proses administrasi, namun jangan dijadikan komoditas politik,” tegas Kamrussamad.

    Tidak hanya itu, Kamrussamad juga menyarankan Anies untuk sementara menggunakan dana ajang balap mobil listrik Formula E. Ia mengatakan Anies dapat menggunakan dana Formula E yang batal untuk menangani virus Corona.

    Kamrussamad menyebut dana itu senilai Rp1,6 triliun, dan sudah dikeluarkan broker fee senilai Rp375 miliar untuk mendapatkan izin tuan rumah Formula E yang awalnya akan dilaksanakan pada 6 Juni 2020.

    Baca juga : Denny Siregar: Jokowi Tidak Melarang Mudik Lebaran, Kenapa?

    Sebelumnya, Anies menyampaikan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk mencairkan dana piutang milik Pemprov DKI Jakarta ke Sri Mulyani sebesar Rp5,1 triliun.

    Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp3,032 triliun untuk penanganan virus Corona hingga Mei 2020.

    Halaman selanjutnya…

  • Lebih 50 Persen Korban Corona ada di Jakarta, Hanura: Anies Lebih Banyak Retorika Ketimbang Berpikir

    Lebih 50 Persen Korban Corona ada di Jakarta, Hanura: Anies Lebih Banyak Retorika Ketimbang Berpikir

    TIKTAK.ID – Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Hanura, Inas N Zubir mempertanyakan kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dalam penanganan wabah virus Corona (Covid-19). Ia menyebut korban terjangkit Corona di provinsi DKI Jakarta lebih dari 50% total korban positif Corona di Indonesia dan yang meninggal juga lebih dari 50% dari total keseluruhan di Indonesia.

    “Persoalannya terletak kepada kinerja dan kebijakan Anies sendiri. Ia lebih banyak melakukan retorika dengan berbicara di media, ketimbang berpikir untuk membuat kebijakan yang tepat dengan menggelontorkan anggaran kesehatan dari APBD untuk menanggulagi wabah Covid-19. Padahal APBD DKI adalah yang terbesar di Indonesia yakni Rp87,95 triliun,” ujar Inas, seperti dilansir Wartaekonomi.co.id, Senin (30/3/20).

    Baca juga: Ridwan Kamil Rela Sunat Gaji Gubernur dan PNS Jabar Demi Bantu Atasi Corona, Anies Baswedan Gimana?

    Inas menilai Anies telah tenggelam dalam euforia akibat puji-pujian yang didengungkan di media sosial oleh buzzer-buzzernya, sehingga dia lupa tugas seorang Kepala Daerah dalam menghadapi wabah Corona yang menjadi bencana bagi warga DKI Jakarta.

    Menurut Inas, seharusnya Anies melakukan mitigasi bencana wabah Corona berdasarkan UU No. 24 tahun 2007 dimana tanggung jawabnya meliputi menjamin pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, perlindungan masyarakat dari dampak wabah, pengurangan risiko wabah dan pemaduan pengurangan risiko wabah dengan program yang tepat, dan pengalokasian dana penanggulangan wabah yang optimal dari APBD.

    Halaman selanjutnya…

  • Minta ‘Restu’ Karantina Wilayah Jakarta, Anies Kirim Surat ke Pusat

    Minta ‘Restu’ Karantina Wilayah Jakarta, Anies Kirim Surat ke Pusat

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengirim surat ke Pemerintah Pusat berisi permintaan untuk memberlakukan pembatasan gerakan atau karantina wilayah di Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

    “Ya, suratnya bernomer 143 tertanggal 28 Maret 2020. Diterima tanggal 29 Maret 2020 sore,” ujar Mahfud melalui pesan singkat, seperti dilansir Detikcom, Senin (30/3/20).

    Mahfud menjelaskan, surat itu berisi permintaan untuk mempertimbangkan pemberlakuan karantina wilayah.

    Sebelumnya, Mahfud menyebut Pemerintah saat ini tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait karantina wilayah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia.

    “Pemerintah ini sedang menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan karantina kewilayahan,” terang Mahfud.

    Baca juga: Belum Usai Debat Soal Lockdown, Sekarang Ramai Istilah ‘Karantina Wilayah, Barang Apa Lagi Itu?

    Mahfud mengungkapkan, dalam PP itu akan mengatur kapan sebuah daerah boleh melakukan karantina wilayah yang secara umum sering disebut lockdown. Pria kelahiran Sampang, Madura itu menilai PP ini perlu dikeluarkan karena Pemerintah tak bisa serta-merta menutup satu atau dua wilayah tanpa aturan pasti.

    Mahfud pun mengaku Pemerintah juga telah membaca situasi yang terjadi di beberapa daerah saat ini. Sejumlah Pemda bahkan telah menyampaikan secara langsung ke Pemerintah Pusat, meski format karantina belum disepakati.

    “Mereka sudah mulai menyampaikan beberapa keputusan kepada Pemerintah. Formatnya belum jelas, baru banyak pengumuman,” tutur Mahfud.

    Halaman selanjutnya…