TIKTAK.ID

Tag: COVID-19

  • Mengenal Fenomena Super Flu

    Mengenal Fenomena Super Flu

    TIKTAK.ID – Belakangan ini laporan kasus super flu di Amerika Serikat meningkat, sehingga menjadi sorotan dunia kesehatan. Istilah super flu sendiri ramai dipakai masyarakat untuk menggambarkan flu yang terasa lebih berat, bertahan lama, dan menimbulkan kelelahan ekstrem.

    Walaupun terdengar mengkhawatirkan, para ahli menyatakan super flu bukan istilah medis resmi. Akan tetapi, lonjakan kasus influenza dengan gejala berat tetap perlu diwaspadai, khususnya di tengah mobilitas tinggi dan rendahnya cakupan vaksinasi di sejumlah negara.

    Menurut Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Dr. Piprim Basarah Yanuarso, super flu sejatinya bukan diagnosis medis.

    Baca juga : Ketahui Risiko dan Aturan Pakai Obat Dexamethasone

    “Super flu bukan terminologi medis, melainkan kerap dipakai oleh orang awam untuk menggambarkan infeksi influenza A H3N2 subclade K,” ungkap Piprim, seperti dilansir Kompas.com sebelumnya, pada Rabu (31/12/25).

    Virus influenza A H3N2 yang bermutasi ini disebut-sebut lebih sulit dikenali oleh sistem imun, termasuk pada orang yang sebelumnya sudah memiliki kekebalan akibat infeksi flu atau vaksinasi. Hal itu pun sejalan dengan penjelasan Andrew Pekosz, Ph.D., ahli virologi dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

    “Virus flu bermutasi dengan cepat, dan mutasi ini dapat memberikan keuntungan bagi virus tersebut,” terang Pekosz, disadur dari Today.

    Baca juga : Ketahui Perbedaan Jalan Kaki di Luar Ruangan dan di Treadmill untuk Kesehatan Tubuh

    Pekosz menyebut salah satu jenis H3N2 yang muncul memiliki mutasi yang memungkinkan virus menghindari perlindungan dari vaksin. Kondisi tersebut membuat sebagian orang merasa flu kali ini lebih berat ketimbang flu musiman pada umumnya.

    Para ahli mengungkapkan, secara umum gejala super flu mirip dengan influenza A musiman. Bedanya, intensitas keluhannya sering kali lebih berat dan muncul secara mendadak. Berikut ini gejala yang paling sering dilaporkan:

    – Demam tinggi dan berkepanjangan
    – Panas dingin dan menggigil
    – Nyeri otot dan tubuh terasa sangat pegal

    Baca juga : Ketahui Penyebab Makin Banyak Orang Muda Nyeri Lutut

    – Sakit kepala berat
    – Kelelahan ekstrem sampai sulit beraktivitas
    – Hidung tersumbat atau pilek berat
    – Batuk dan nyeri tenggorokan.

    Dr. Piprim menambahkan, pada anak-anak, flu berat dapat disertai kelelahan luar biasa dan risiko komplikasi, kalau tidak ditangani dengan baik. Perlu dicatat, gejala flu bisa menyerupai COVID-19 atau infeksi virus pernapasan lain, sehingga melakukan test menjadi langkah penting.

  • Ketahui Risiko dan Aturan Pakai Obat Dexamethasone

    Ketahui Risiko dan Aturan Pakai Obat Dexamethasone

    TIKTAK.ID – Dexamethasone sering dianggap obat serbaguna untuk meredakan radang sampai meningkatkan kondisi tubuh. Padahal, obat ini termasuk kortikosteroid keras yang berisiko menimbulkan efek samping serius bila dikonsumsi tanpa pengawasan tenaga kesehatan.

    Dexamethasone bekerja dengan cara menekan sistem imun dan peradangan. Untuk itu, mestinya obat ini hanya digunakan pada kondisi medis tertentu dan dalam durasi terbatas sesuai anjuran dokter.

    Apoteker dan edukator kesehatan, Eza Riyeni menyebut penggunaan dexamethasone secara sembarangan bukan hanya tidak aman, melainkan juga bisa berdampak buruk pada gula darah, tekanan darah, sampai daya tahan tubuh. Eza mengatakan dexamethasone biasanya diresepkan dokter untuk penyakit yang melibatkan peradangan berat atau gangguan sistem imun.

    Baca juga : Ketahui Perbedaan Jalan Kaki di Luar Ruangan dan di Treadmill untuk Kesehatan Tubuh

    “Dexamethasone adalah obat kortikosteroid yang kerjanya menenangkan peradangan dan reaksi tubuh yang terlalu aktif,” ungkap Eza, seperti dilansir Kompas.com, pada Jumat (12/9/25).

    Eza menyatakan obat ini digunakan pada kondisi seperti asma berat, radang sendi, radang usus, radang kulit dan mata, alergi berat, hingga penyakit autoimun seperti lupus. Dia melanjutkan, pada kasus tertentu, dexamethasone juga dipakai pada pasien Covid-19 dengan kondisi kritis, misalnya yang sudah memerlukan oksigen atau ventilator, bukan pada pasien dengan gejala ringan.

    Menurut Eza, penggunaan dexamethasone tanpa resep dan pengawasan dokter dapat menimbulkan berbagai efek samping, baik ringan maupun serius. Dia memaparkan, efek yang sering dirasakan antara lain sakit kepala, sulit tidur, nafsu makan meningkat, dan rasa tidak nyaman pada lambung. Sementara dampak yang lebih berat bisa terjadi bila obat ini digunakan sembarangan atau dalam jangka panjang.

    Baca juga : Ketahui Penyebab Makin Banyak Orang Muda Nyeri Lutut

    “Bisa menyebabkan gula darah naik drastis, penglihatan kabur, jantung berdebar tidak teratur, sampai badan terasa sangat lelah,” tutur Eza.

    Eza menegaskan, dexamethasone juga bersifat imunosupresan atau menurunkan daya tahan tubuh, sehingga kalau dikonsumsi tanpa alasan medis yang jelas, maka tubuh justru lebih rentan terhadap infeksi.

    Eza melanjutkan, salah satu kesalahan yang sering terjadi yakni menghentikan dexamethasone secara tiba-tiba usai digunakan dalam waktu lama. Dia menyebut penghentian obat ini harus dilakukan bertahap sesuai arahan dokter.

    “Jika obatnya tiba-tiba dihentikan, tubuh bisa ‘kaget’. Itu seperti ngerem mobil secara mendadak pada kecepatan tinggi,” imbuhnya.

  • Bandingkan Utang RI dengan Negara G-20 dan ASEAN, Jokowi: Pemulihan Ekonomi RI Naik Kelas

    Bandingkan Utang RI dengan Negara G-20 dan ASEAN, Jokowi: Pemulihan Ekonomi RI Naik Kelas

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeklaim rasio utang Indonesia merupakan salah satu yang paling rendah bila dibandingkan dengan negara anggota G-20 dan ASEAN. Jokowi mengatakan rasio utang tersebut telah menurun dari semula 40,7 persen PDB pada 2021, menjadi 37,8 persen pada Juli 2023.

    “Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia sekarang di tingkat 66,3 persen PDB, China 77,1 persen, dan India 83,1 persen,” jelas Jokowi dalam Pidato Penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/23), seperti dilansir Tempo.co.

    Kemudian Jokowi mengaku kebijakan fiskal Indonesia termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Dia menyatakan defisit fiskal Indonesia, sudah kembali di bawah 3 persen PDB atau satu tahun lebih cepat dari rencana awal.

    Baca juga : PDIP Sebut Food Estate ‘Kejahatan Lingkungan’, Gerindra: Itu Program Jokowi

    “Di sebagian besar negara, defisit fiskal masih sangat lebar. Misalnya di India mencapai 9,6 persen PDB per tahun 2022, Jepang 7,8 persen, China 7,5 persen, Amerika Serikat 5,5 persen, dan Malaysia 5,3 persen,” tutur Jokowi.

    Jokowi lantas menyebut Indonesia juga berhasil menjadi salah satu negara yang menangani krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dia menilai Indonesia mampu keluar dari krisis tersebut dan terbebas dari beban utang ke IMF.

    “Tak semua negara berhasil mengatasi krisis ini. Data IMF per Juni 2023 menunjukkan ada sebanyak 36 negara yang berada dalam tekanan ekonomi akibat beban utang yang meningkat. Alhamdulillah, Indonesia bisa mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang baik,” terang Jokowi.

    Baca juga : Ketum PAN Sarankan Nama Baru untuk Koalisi Pengusung Prabowo di Pilpres 2024

    Menurut Jokowi, dalam tiga tahun terakhir dunia dihadapkan pada guncangan hebat pandemi Covid-19 yang menelan korban 6,9 juta manusia. Dia memaparkan bahwa krisis pandemi menggerus perekonomian global sekitar US$ 2 triliun dan memaksa seluruh negara memakai instrumen kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan secara luar biasa.

    Jokowi menganggap Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara dengan pemulihan ekonomi yang cepat, konsisten, dan inklusif. Ia menjabarkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir sejak akhir 2021 secara konsisten berada di atas 5,0 persen.

    Selain itu, kata Jokowi, tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,45 persen pada Februari 2023. Sedangkan tingkat kemiskinan terus menurun menjadi 9,36 persen pada Maret 2023, dari puncaknya di masa pandemi 10,19 persen pada September 2021.

    Baca juga : Ini Anggaran Renovasi Stadion Piala Dunia U-17 2023

    “Begitu pula dengan kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023. Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat sudah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas pada 2022,” ucap Jokowi.

  • Rapor Kinerja Sektor Manufaktur Era Jokowi dan SBY Versi INDEF

    Rapor Kinerja Sektor Manufaktur Era Jokowi dan SBY Versi INDEF

    TIKTAK.ID – Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawardaya menyatakan bahwa kinerja sektor manufaktur Indonesia menurun signifikan sejak pandemi Covid-19.

    Berly memaparkan, bila mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi sektor manufaktur terhadap PDB turun menjadi 18,25 persen pada kuartal II/2023. Dia pun menilai jika dibandingkan dengan negara lain seperti China, Thailand, bahkan Afrika Selatan, penurunan sektor manufaktur Indonesia terjadi sangat cepat.

    “Menurut data BPS terakhir, bahkan turun lagi menjadi 18,25 persen, jadi semakin turun,” ujar Berly dalam diskusi Kajian Tengah Tahun INDEF, di Jakarta, Selasa (8/8/23), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Baca juga : Cucu-Cicit Bung Karno Kompak Dirikan Kelompok Relawan untuk Dukung Ganjar Pranowo

    Berly menyebut sektor industri dalam perekonomian sangat signifikan, lantaran bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja yang tingkat pendidikannya lebih rendah (SD hingga SMA). Dia menganggap serapan tenaga kerja tersebut mampu menekan tingkat kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.

    Lebih lanjut, Berly membandingkan kinerja manufaktur era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut di era SBY, untuk periode 2004 hingga 2009, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas tercatat tumbuh sebesar 5,10 persen.

    Berly menyatakan kinerja itu meningkat pada periode kedua masa kepemimpinannya (2009-2014) sebesar 6,10 persen. Adapun proporsi ekspor industri pengolahan pada era SBY tercatat sebesar 43,70 persen pada periode pertama dan 36,80 persen pada periode kedua.

    Baca juga : Giring CS Dinilai Main Mata dengan Prabowo, Sekjen Ganjarian Spartan Pilih Hengkang dari PSI

    Sedangkan pada era Jokowi, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas hanya tumbuh 4,7 persen pada periode pertama (2014-2019), lalu melambat menjadi hanya 2,10 persen pada periode kedua (data 2019 hingga 2022).

    Berly menjelaskan bahwa proporsi ekspor industri pengolahan di era mantan wali kota Solo itu justru tercatat lebih tinggi, yakni mencapai 44,40 persen pada periode pertama dan 45,80 persen pada periode kedua. Dia mengeklaim perlambatan yang tajam pada periode kedua Jokowi tersebut memang turut dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.

    “Jadi pertumbuhannya (di era Jokowi) turun. Namun proporsi ekspornya cenderung meningkat,” tutur Berly.

    Baca juga : Heboh Harun Masiku di Indonesia, Novel Baswedan: KPK Tak Akan Tangkap

    Selain itu, kata Berly, berdasarkan data investasi, rata-rata investasi langsung industri pengolahan di era Jokowi tercatat lebih tinggi, yakni pada periode pertama mencapai US$8,42 miliar dan periode kedua sudah mencapai US$7,42 miliar. Sementara di era SBY, rata-rata investasi langsung industri pengolahan hanya sebesar US$2,65 miliar pada periode pertamanya dan US$7,62 untuk periode kedua.

  • Prabowo: Saya Bersyukur Gabung Jokowi, Banyak Belajar Urus Negara

    Prabowo: Saya Bersyukur Gabung Jokowi, Banyak Belajar Urus Negara

    TIKTAK.ID – Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto mengeklaim dirinya harus belajar memimpin negara dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Prabowo mengungkapkan hal itu ketika sedang memberikan sambutan dalam Istighatsah dan Doa Bersama Rabithah Melayu-Banjar di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada Jumat (17/3/23).

    Prabowo menjelaskan bahwa sejak dipercaya menjadi Menhan pada 2019 silam, ia telah menjadi saksi atas komitmen besar Presiden Jokowi terhadap kepentingan rakyat.

    “Beliau berpikirnya selalu rakyat kecil. Saya tuh akhirnya harus mengakui kalau dalam hal memimpin negara, saya harus belajar dari Pak Joko Widodo,” ujar Prabowo, pada Jumat (17/3/23), seperti dilansir Republika.co.id.

    Baca juga : Tak Terima Dikritik PPP, Demokrat Malah Salahkan Jokowi Soal Mangkraknya Proyek Hambalang

    Kemudian Prabowo mengingatkan soal latar belakangnya yang sempat berkarier di TNI Angkatan Darat (AD) hingga jabatan terakhirnya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

    “Saya dulu adalah tentara, prajurit. Saya mengerti bertempur, saya mengerti perang. Namun kalau urusan negara saya sekarang banyak belajar dari Pak Joko Widodo,” imbuh Prabowo.

    Prabowo pun mencontohkan salah satu keberhasilan Presiden Jokowi yakni menjaga perekonomian Indonesia agar tidak terlalu terpuruk imbas pandemi Covid-19. Padahal, kata Prabowo, pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak 2020, telah membuat hampir semua negara di dunia mengalami penurunan ekonomi.

    Baca juga : Anies Baswedan: Pemilu Bukan Soal Meneruskan atau Tidak Meneruskan Pemerintahan Sebelumnya

    “Kita bersyukur, alhamdulillah, karena di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo, kita mampu mengatasi pandemi tersebut. Kita bisa menyelamatkan sebagian besar rakyat Indonesia,” jelas Prabowo.

    Prabowo lantas mengaku tidak menyesal, bahkan bersyukur serta bangga dapat bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Meskipun, dia sempat menjadi pesaing Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019.

    “Saya merasa tidak salah bergabung dengan Presiden Joko Widodo, bahkan sekarang saya merasa bersyukur dan bangga telah bergabung dengan Presiden Joko Widodo,” ucap Prabowo.

    Baca juga : Cak Imin: Jika Prabowo-Ganjar Maju Pilpres, Koalisi KIR Bubar

    Prabowo menilai fakta bahwa dua kontestan Pilpres bisa bersatu dalam sebuah Pemerintahan memang cukup menarik perhatian, hingga menimbulkan kebingungan di tataran global.

    “Bangsa lain, negara lain bingung melihat bangsa Indonesia. Bingung, bagaimana bisa dua rival dua tokoh kok begitu selesai pertandingan kok malah jadi satu,” terang Prabowo.

    Menurut Prabowo, hal serupa sulit untuk ditemukan di negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat.

    Baca juga : Duet Prabowo-Ganjar Dinilai Menjanjikan, Bakal Direstui Megawati?

    “Di Amerika Serikat saja, yang katanya ‘Mbahnya Demokrasi’, sekarang dua partai besar jika masuk ruangan katanya lihat-lihatan tidak mau duduk bersama,” imbuhnya.

  • Kemenkes Ubah Aplikasi PeduliLindungi Jadi Satu Sehat Mobile

    Kemenkes Ubah Aplikasi PeduliLindungi Jadi Satu Sehat Mobile

    TIKTAK.ID – Aplikasi PeduliLindungi sebentar lagi bakal hanya tinggal nama. Hal itu karena Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memutuskan untuk mengubah PeduliLindungi menjadi Satu Sehat Mobile.

    Menurut Chief Digital Transformation Officer Kemenkes, Setiaji, transformasi PeduliLindungi menjadi Satu Sehat Mobile akan dimulai pada 28 Februari 2023 mendatang.

    “Kita saat ini tengah mentransisi PeduliLindungi menjadi Satu Sehat, akan kita luncurkan mudah-mudahan 28 Februari,” ungkap Setiaji, seperti dilansir detik.com dari CNBC Indonesia, pada Jumat (17/2/23).

    Baca juga : Erick Thohir Terpilih Jadi Bos Baru PSSI

    Menurut Setiaji, jika di era PeduliLindungi, aplikasi tersebut lebih banyak fokus menyangkut virus Corona (Covid-19), maka ketika Satu Sehat Mobile nanti lebih kepada penyakit secara menyeluruh.

    Kemudian Setiaji membocorkan soal fitur-fitur yang akan tersedia di aplikasi Satu Sehat Mobile, seperti salah satunya bisa terhubung dengan perangkat wearable. Dengan begitu, kata Setiaji, pengguna dapat menukarkan poin saat mereka jalan kaki dengan vitamin dan lainnya.

    Tak hanya itu, Setiaji menyebut aplikasi Satu Sehat Mobile juga dirancang dapat mengakses riwayat kesehatan. Mulai dari hasil laboratorium, kardiologi, dan vaksinnya, contohnya adalah polio.

    Baca juga : Soal Nasib IKN Gagasan Jokowi Jika Dirinya Jadi Presiden, Anies: Lihat Rekam Jejak Saya di DKI

    “Ibu-ibu dapat mengakses vaksinnya, vaksin anak-anak, kan satu manfaatnya pada waktu nanti anaknya mau keluar negeri mau kuliah udah polio belum, nah akan ada di dalam Satu Sehat aplikasi,” jelas Setiaji.

    Setiaji memaparkan, walaupun Kemenkes mengumumkan transformasi PeduliLindungi jadi Satu Sehat Mobile, tapi pengguna yang sebelumnya sudah memiliki PeduliLindungi itu tidak perlu di-uninstall. Sebab, kata Setiaji, nanti akan ada pembaruan berupa penggantian nama dan fungsinya.

    Setiaji melanjutkan bahwa Satu Sehat Mobile juga menjamin terkait keamanan data aplikasi, lantaran terlindungi di bawah Kemenkes. Setiaji menyebut pihaknya sudah melakukan persiapan seperti mendapat penilaian dari BSSN soal tata kelola. Tak hanya itu, Kemenkes juga sedang melakukan ISO 27001, guna memastikan secara infrastruktur aplikasi dan lain sebagainya aman.

    Baca juga : Sempat Dukung Ganjar, Relawan Jokowi Mania Akhirnya Deklarasi Dukung Prabowo di Pilpres 2024

    Sebelumnya, sejumlah pihak mulai mempertanyakan kelanjutan aplikasi PeduliLindungi usai pandemi Covid-19 mulai mereda. Bahkan, di media sosial muncul ajakan untuk uninstall aplikasi tersebut, lantaran merasa sudah tidak membutuhkannya lagi.

  • Sanjung Jokowi Pemimpin Berani Ambil Keputusan, Prabowo: Saya Bukan Menjilat

    Sanjung Jokowi Pemimpin Berani Ambil Keputusan, Prabowo: Saya Bukan Menjilat

    TIKTAK.ID – Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kembali menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah seorang negarawan. Dia menjelaskan bahwa hal itu terbukti ketika Jokowi yang merupakan rivalnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 lalu, justru meminta dirinya dan Partai Gerindra untuk bergabung dalam pemerintahan.

    Prabowo yang ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan mengatakan selama menjadi bagian Kabinet Indonesia Maju, Jokowi adalah sosok yang tak panjang lebar berbicara. Meski begitu, dia menilai ada ketegasan dalam setiap pengambilan kebijakan Jokowi.

    “Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang tadi memberikan pesannya melalui video. Ciri khas Pak Joko Widodo yaitu selalu singkat, singkat, ringkas, namun tendangannya lumayan,” ungkap Prabowo dalam pidato perayaan HUT ke-15 Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, pada Senin (6/2/23), seperti dilansir Republika.co.id.

    Baca juga : Sebut Usulan Cak Imin Hapus Jabatan Gubernur ‘Kontraproduktif’, Muhammadiyah: Fokus Amankan Pemilu 2024

    Selama hampir sekitar tiga tahun di bawah kepemimpinan Jokowi, Prabowo memuji RI 1 merupakan sosok yang berani mengambil keputusan. Dia menyinggung saat Pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan pembatasan total (lockdown) ketika pandemi Covid-19 pada awal 2020.

    “Saya jenderal, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran, saya menjadi saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau (Jokowi) adalah pemimpin yang mampu mengambil keputusan dan keputusannya berani,” jelas eks Pangkostrad tersebut.

    Prabowo mengakui dalam keputusan Jokowi, terkadang ditentang banyak pihak, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Namun Prabowo mengeklaim keputusan tersebut diambil dengan memperhatikan rakyatnya.

    Baca juga : Akui Tulis Perjanjian Anies-Prabowo, Fadli Zon: Itu Urusan Pilkada

    “Bukan saya ingin mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mengatakan yang benar-benar dan kalau pemimpin kita benar, kita harus, dan kita akui benar,” terangnya.

    Lantas Prabowo kembali menceritakan saat dirinya diajak bergabung ke dalam koalisi Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Saat itu, dia menyebut ada sejumlah kader Partai Gerindra yang tak setuju dengan keputusannya menjadi bagian Kabinet Indonesia Maju.

    “Tidak apa-apa, itulah partai kita, boleh berbeda pendapat dan mengkritik, tidak ada masalah. Namun ketika keputusan sudah diambil, semua patuh, semua kompak,” imbuhnya.

  • Jokowi Ungkap Cara Selamatkan Ekonomi RI Saat Pandemi: Intip Saldo Tabungan Rakyat

    Jokowi Ungkap Cara Selamatkan Ekonomi RI Saat Pandemi: Intip Saldo Tabungan Rakyat

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa ketika memutuskan untuk tidak melakukan lockdown atau karantina wilayah saat pandemi Covid-19, dirinya mendapat tekanan dari banyak pihak.

    Pasalnya, saat itu hampir di seluruh negara di dunia menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown demi mengurangi penularan infeksi virus Corona. Sedangkan Indonesia hanya menutup sebagian tempat-tempat publik sementara waktu.

    Jokowi menerangkan bahwa dalam Sidang Kabinet bersama para menteri, 80% menteri menyetujui agar di Indonesia dilakukan lockdown. Begitu pula ketika menanyakan kepada masyarakat.

    Baca juga : Rizal Ramli-Refly Harun Ngumpul Bareng Rizieq Shihab di Petamburan, Ada Apa?

    “Saat rapat Kabinet, 80% menteri (menyetujui) lockdown, lalu cek ke masyarakat, mintanya sama, tapi saat itu juga masih jernih dan tenang,” ucap Jokowi dalam Perayaan Imlek Nasional 2023 kemarin, seperti dilansir CNBCIndonesia.com, pada Senin (30/1/23).

    Meski begitu, Jokowi menyebut pihaknya juga menghitung kekuatan rakyat. Dia mengeklaim bahwa Pemerintah sampai mengajak perbankan untuk duduk dan melihat tabungan masyarakat.

    “Karena kita dapat melihat, tabungan rakyat bank itu berapa, yang gede berapa, tengah berapa, kecil berapa, lebih kecil berapa. Semuanya kelihatan,” jelas Jokowi.

    Baca juga : Pengamat: Manuver NasDem Bisa Bikin Demokrat-PKS Nyeberang ke KIB

    Dengan segala perhitungan, akhirnya Jokowi memutuskan untuk tidak melakukan lockdown di Indonesia. Sebab, kata Jokowi, banyak negara saat ini yang menerapkan lockdown, ekonominya bahkan sampai minus hingga puluhan persen. Jokowi pun memprediksi jika Indonesia melakukan lockdown, maka ekonomi Tanah Air bisa terporosok sampai minus 17%.

    “Saya putuskan untuk tidak lockdown, meskipun tekanan lockdown, dan ternyata tidak salah. Jika diputuskan lockdown bisa di -17% ekonomi kita, dan mengembalikan ke normal itu yang sangat sulit,” tutur Jokowi.

    Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2022 mencapai 5,7%, dengan inflasi terjaga pada level 5,51%. Dia pun meyakini kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 bakal mencapai 5,3% secara tahunan (year on year/yoy).

    Baca juga : Gibran Nyatakan Siap Maju Pilgub DKI 2024, PDIP Minta Anak Jokowi Tunjukkan Prestasi Dulu di Solo

    “Karena minusnya sudah jatuh seperti di sejumlah negara di Eropa,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, dalam pengendalian pandemi Covid-19 2020-2022 silam, Indonesia menerapkan berbagai kebijakan demi menekan penyebaran virus Corona di Indonesia. Kebijakan untuk membatasi pergerakan masyarakat tersebut sempat berganti nama dan format beberapa kali.

    Berawal dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Transisi, lalu berganti menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, hingga PPKM empat level di berbagai wilayah di Indonesia.

  • Cabut PPKM, Jokowi: RI Salah Satu Negara G-20 yang Tak Alami Gelombang Covid

    Cabut PPKM, Jokowi: RI Salah Satu Negara G-20 yang Tak Alami Gelombang Covid

    TIKTAK.ID – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara G-20 yang tidak mengalami gelombang pandemi Covid-19 selama sepuluh bulan belakangan.

    Jokowi menyampaikan hal itu ketika mengumumkan kebijakan baru mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Jumat (30/12/22).

    “Indonesia termasuk dari empat negara G-20 yang dalam sepuluh bulan berturut-turut tak mengalami gelombang pandemi,” terang Jokowi, seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Andi Arief Optimis Demokrat Kembali Berkuasa di 2024

    Kemudian Jokowi menjabarkan data saat Indonesia mengalami gelombang pandemi Covid-19 pada Juli 2021 dan Februari 2022. Jokowi menyebut pada Juli 2021, kasus sub varian Delta mendominasi Indonesia dan kasus harian tertinggi mencapai 65 ribu. Setelah itu pada Februari 2022, RI kembali mengalami kenaikan virus Corona dengan kasus harian berada di 64 ribu.

    “Data ini perlu kita sampaikan, dan kondisi pandemi juga semakin terkendali,” ucap Jokowi.

    Perlu diketahui, kasus harian Covid-19 di Indonesia pada 29 Desember hanya 684 kasus, dengan tingkat kematian 2,39 persen, dan keterisian tempat tidur (BOR) 4,79 persen.

    Baca juga : Tolak Penundaan Pemilu 2024, Projo: Sangat Berbahaya dan Rusak Demokrasi

    Jokowi pun memutuskan untuk mencabut PPKM, setelah mengkaji selama sepuluh bulan.

    “Kita sudah mengkaji hingga 10 bulan dan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan angka-angka, maka hari ini Pemerintah putuskan mencabut PPKM,” tutur Jokowi.

    Jokowi lantas mengklaim tingkat kekebalan masyarakat Indonesia terhadap Covid-19 tinggi, berdasarkan survei serologi Kementerian Kesehatan RI. Walaupun sudah mencabut PPKM, Jokowi tetap mengimbau masyarakat agar mengenakan masker di keramaian.

    Baca juga : Pengamat Nilai Prabowo dan Anies Cocok Jadi Tandem Puan di Pilpres 2024

    “Saya minta seluruh masyarakat komponen bangsa untuk hati-hati dan waspada. Masyarakat harus bisa meningkatkan kesadaran kewaspadaan menghadapi risiko Covid. Pemakaian masker di keramaian tetap harus dilakukan,” tegas Jokowi.

    Sebelumnya, Jokowi menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional pada 13 April 2020. Demi mengurangi laju penularan virus, Pemerintah Indonesia pun menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

    Selanjutnya pada awal 2021, Jokowi menerapkan PPKM, dan seiring berjalannya waktu, Pemerintah melonggarkan pembatasan hingga pada hari ini (30/12/22) kebijakan itu resmi dicabut.

    Baca juga : Demi Ikut Nyapres, Sandiaga Hengkang dari Gerindra ke PPP?

    Sementara itu, saat ini negara anggota G-20 lain, China, sedang mengalami lonjakan kasus Covid-19. Berdasarkan catatan rapat yang bocor ke media, selama 20 hari pertama di Desember setidaknya sebanyak 250 juta penduduk China diduga terinfeksi virus Corona.

  • Dianggap Sukses Tangani Gejolak Ekonomi, Anggota DPR Apresiasi Pemerintahan Jokowi

    Dianggap Sukses Tangani Gejolak Ekonomi, Anggota DPR Apresiasi Pemerintahan Jokowi

    TIKTAK.ID – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperoleh pujian dari Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Pujian itu terkait penanganan gejolak ekonomi di Indonesia ketika dihantam pandemi Covid-19 hingga lonjakan harga minyak dunia.

    Misbakhun menyebut Jokowi berhasil memberikan arahan kepada para menterinya sehingga menghasilkan kebijakan fiskal yang bagus. Dia pun menyinggung nama Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

    “Arahan Presiden Jokowi di sektor ekonomi dijalankan oleh Pak Airlangga, dan ada Bu Sri Mulyani yang memerankan kebijakan fiskal yang sangat bagus,” ungkap Misbakhun di Jakarta, Minggu (14/8/22), seperti dilansir Suara.com.

    Baca juga : Ternyata Sambo Coba Suap 2 Amplop ke LPSK, Simak Kronologinya

    “Kemudian didukung peran Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo,” imbuhnya.

    Menurut Misbakhun, pencapaian itu tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara Jokowi, Airlangga, Sri Mulyani, hingga Perry Warjiyo.

    Misbakhun menyampaikan hal itu di hadapan ratusan konstituennya dalam kegiatan “Sosialisasi Cinta Rupiah: Bela Negara Tanpa Senjata” yang digelar di Kantor Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Sabtu (13/8/22).

    Baca juga : Puji Jokowi Lagi, Prabowo: Sejarah Akan Catat Beliau Salah Satu Presiden Terbaik RI

    Lebih lanjut, Sekjen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) tersebut mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada 5 Agustus silam. Misbakhun menyatakan BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,44 persen.

    “Positif. Di saat luar negeri mengalami gejolak harga BBM, di Indonesia naik atau tidak? Kan, enggak,” ucap Misbakhun.

    Misbakhun mengklaim Pemerintah memilih mempertahankan subsidi BBM. Meski begitu, dia menganggap kebijakan fiskal dalam menjaga harga BBM harus ditopang oleh kebijakan moneter. Dia menjelaskan, BI sebagai pihak yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter memiliki andil besar dalam menjaga ketersediaan dana.

    Baca juga : Capres PDIP Digembleng Langsung oleh Megawati, Ada Menantu Jokowi?

    “Uang subsidi ini sebagian dari pajak negara, dan sebagian dari Bank Indonesia,” tutur Misbakhun.

    Misbakhun menyebut Pemerintah dan BI sudah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Jilid III. Lewat skema tersebut, kata Misbakhun, BI membeli SBN dari Pemerintah.

    Dia memaparkan, SKB itu berisi kesepakatan mengenai berbagi beban (burden sharing) yang memungkinkan dukungan pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN).

    Baca juga : Cak Imin: Banyak yang Ingin Ganggu Rencana Koalisi PKB-Gerindra

    “Dengan SKB Jilid III, maka Pemerintah punya ruang fiskal yang lebih lebar karena dukungan Bank Indonesia,” terangnya.