TIKTAK.ID

Tag: COVID-19

  • Kala Jokowi Curhat di Depan Ulama Soal Besaran Subsidi BBM: Negara Mana Pun Nggak Akan Kuat

    Kala Jokowi Curhat di Depan Ulama Soal Besaran Subsidi BBM: Negara Mana Pun Nggak Akan Kuat

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait krisis bertubi-tubi yang melanda dunia. Jokowi menegaskan bahwa situasi saat ini tidak biasa-biasa saja.

    “Setelah hampir 2,5 tahun, dunia, seluruh negara mengalami sakit berbarengan, sakit bersama-sama akibat pandemi Covid-19, dan baru akan melakukan pemulihan. Namun muncul sesuatu yang dadakan dan tidak kita perkirakan sebelumnya,” ujar Jokowi dalam kegiatan Zikir Kebangsaan bersama para ulama dan tokoh agama di Istana Merdeka, pada Senin (1/8/22), seperti dilansir detik.com.

    Menurut Jokowi, ketika pandemi Covid-19 belum usai, dunia dihadapkan lagi pada dampak perang di Ukraina. Jokowi pun menilai hampir semua negara berada dalam situasi yang sulit.

    Baca juga : Jokowi Minta Relawannya Tak Buru-Buru Bahas Pencapresan dan Fokus Bantu Pemerintah Pulihkan Ekonomi

    “Padahal sakitnya belum sembuh, tapi sudah muncul yang namanya perang di Ukraina sehingga semuanya menjadi bertubi-tubi, menyulitkan semua negara. Bahkan hampir semua negara berada dalam posisi yang sangat sulit,” tutur Jokowi.

    Jokowi lantas mengaku bersyukur karena harga bensin di Indonesia masih murah di tengah melonjaknya harga bensin di sejumlah negara lain. Meski begitu, Jokowi mengklaim hal itu disebabkan oleh subsidi yang besar terhadap BBM di mana negara lain juga tidak akan kuat menahannya.

    “Kita perlu bersyukur, alhamdulillah kalau bensin di negara lain sekarang harganya sudah 32 ribu, 31 ribu, tapi di Indonesia Pertalilte masih 7.650. Namun juga perlu kita ingat subsidi terhadap BBM sudah sangat terlalu besar dari Rp170-an, sekarang sudah Rp502 triliun,” ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

    Baca juga : Saling Serang Fahri Hamzah Vs Elite KIB Soal Kabinet Jokowi Terganggu

    “Negara mana pun tidak akan kuat bila menyangga subsidi sebesar itu. Tapi sekali lagi alhamdulillah kita masih kuat menahannya sampai sekarang, ini yang patut kita syukuri bersama-sama,” imbuh Jokowi.

    Sekadar informasi, walaupun dana untuk subsidi ditambah, pada tahun ini Pemerintah tetap mampu menurunkan target penarikan utang cukup signifikan. Hal itu tampak dari defisit APBN yang tadinya diasumsikan 4,8% PDB, menjadi 3,9% PDB.

    Mengutip CNBCIndonesia.com, penurunan defisit ditopang oleh tingginya penerimaan negara yang mencapai Rp2.436,9 triliun atau melebihi target (107,5%). Belanja pun mengalami peningkatan, yakni mencapai Rp3.169,1 triliun (102%).

  • Jokowi Pamer Beda Harga BBM-Beras di RI dengan Amerika

    Jokowi Pamer Beda Harga BBM-Beras di RI dengan Amerika

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui memamerkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga beras di Indonesia yang lebih murah ketimbang negara lain, termasuk Amerika Serikat. Padahal, Jokowi mengklaim lonjakan harga terjadi di hampir seluruh negara dunia imbas dari pandemi Covid-19 dan invasi Rusia atas Ukraina.

    “Karena dua hal tadi, Covid-19 dan perang, menjadikan semuanya menjadi tidak pasti, menjadikan semuanya tidak jelas, dan terjadi lonjakan harga di semua negara. Kita harus mengerti kenapa harga di semua negara ini naik, semua barang,” terang Jokowi ketika menghadiri agenda “Acara Silaturahmi Tim Tujuh Relawan Jokowi” di Ecovention Ancol, Jakarta, Sabtu (11/6/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Jokowi pun bersyukur Pemerintah mampu mengendalikan harga sejumlah kebutuhan di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19 dan perang. Salah satunya, kata Jokowi, adalah harga BBM.

    Baca juga : Janji Ajak Bicara Relawan Soal Capres 2024, Jokowi: Tak Usah Grasah-grusuh

    “Saya berikan contoh, untuk urusan harga BBM. Di negara kita harga BBM Pertalite masih Rp7.650, benar? Tidak naik. Coba lihat Pertamax, ini yang makai yang punya mobil-mobil bagus, harganya masih di angka Rp12.500,” ucap Jokowi.

    “Kita lihat sekarang di Amerika, harga bensin sudah Rp19.400, sementara di Singapura harga bensin sudah Rp33.000,” sambungnya.

    Setelah itu, Jokowi menyinggung harga beras yang masih bertahan di kisaran harga Rp10.700. Dia menilai harga itu lebih murah dibandingkan dengan Amerika Serikat.

    Baca juga : Miliaran Dana Operasional Khilafatul Muslimin Disita, Polisi Selidiki Sumbernya

    “Coba dilihat di Amerika sudah Rp52.000. Bayangkan kalau harga beras di sini jadi Rp52.000, demo setahun enggak rampung-rampung, benar enggak?” kata Jokowi yang diamini pendukungnya.

    Lantas mantan Wali Kota Solo tersebut menyoroti harga minyak goreng. Dia menyatakan walaupun sempat mengalami kelangkaan dan kenaikan harga sehingga muncul demonstrasi, tapi saat ini permasalahan tersebut sudah dapat diatasi.

    “Tapi, Alhamdulillah selama seminggu ini saya cek di pasar-pasar sudah Rp14-16 ribu. Sebentar lagi akan semuanya Rp14 ribu, yang curah ya,” tutur Jokowi.

    Baca juga : Sindir Jokowi Tak Berkutik Saat Relawan Bagi Kaus ‘Presiden 3 Periode’, Politikus PDI-P Singgung Agenda Jahat

    Namun Jokowi mengaku memahami kalau pengendalian harga sejumlah kebutuhan tersebut memberatkan APBN.

    “Memang yang berat itu APBN, karena subsidinya sekarang untuk BBM Pertalite-Pertamax-Solar-Elpiji, subsidinya menjadi sebesar Rp502 triliun. Gede sekali, enggak ada negara yang seberani kita untuk melakukan subsidi segede ini,” ungkap Jokowi.

  • Jokowi dapat Pujian dari PBB, Soal Apa?

    Jokowi dapat Pujian dari PBB, Soal Apa?

    TIKTAK.ID – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diketahui memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penanganan kasus Covid di RI. Presiden Majelis Umum PBB, Abdulla Shahid menyampaikan apresiasi tersebut dalam acara Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7, di Badung Bali, pada Rabu (25/5/22).

    Merespons hal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI, Abraham Wirotomo mengatakan bahwa sanjungan PBB menjadi bukti kalau Indonesia telah berada di jalur yang tepat dalam mengakhiri pandemi Covid-19.

    “Pujian dari PBB menunjukkan kalau kita sudah dalam jalur yang tepat dalam mengakhiri pandemi Covid-19,” ujar Abraham dalam keterangannya, Jumat (27/5/22), seperti dilansir idxchannel.com.

    Baca juga : Ngebet Jadi Presiden, La Nyalla Minta Jokowi Hapus Presidential Threshold

    Abraham menilai keberhasilan Presiden Jokowi sebagai pemegang kendali tertinggi penanganan pandemi Covid-19, telah membuat negara-negara dunia menjadi yakin bahwa situasi pandemi semakin terkendali.

    “Tidak mungkin tujuh ribu delegasi dari 185 negara berani datang ke Indonesia bila mereka tidak yakin Indonesia berhasil mengendalikan Covid-19,” tutur Abraham.

    Kemudian Abraham juga menjabarkan data terkait laju penularan Covid-19. Dia mengklaim sejak 24 Maret sampai 26 Mei 2022, laju penularan Covid-19 dapat dikatakan sudah terkendali. Dia menjelaskan, hal itu ditunjukkan oleh angka Reproduction Rate stabil di angka 1 selama dua bulan lebih.

    Baca juga : Vaksin Nusantara Masuk Jurnal Internasional, Begini Penjelasan Terawan

    “Data memang menunjukkan situasi pandemi terus dapat terkendali. Namun kita tidak boleh jumawa dan tergesa-gesa. Masker tetap perlu digunakan,” ucap Abraham.

    Untuk diketahui, Presiden Majelis Umum PBB Abdulla Shahid pada acara Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 menyampaikan penghargaan atas kesuksesan Presiden Joko Widodo dalam menangani dan mengendalikan pandemi Covid-19.

    “Ini menjadi bukti komitmen kuat dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden Joko Widodo untuk memerangi Covid-19, serta mengembalikan negara ke jalur pemulihan,” jelas Abdulla.

    Baca juga : Dianggap Bukan Cebong Maupun Kampret, Ulama Jatim Gelar Dukungan Ridwan Kamil Capres 2024

    Sementara itu, Jokowi menyatakan Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan dinamis dalam menangani pandemi Covid-19. Dia mengaku kebijakan tersebut sesuai situasi terkini dengan menjalankan “kebijakan gas dan rem”, demi menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi.

    “Kebijakan itu terbukti mampu memberikan dampak yang baik,” tegas Jokowi.

  • Vaksin Nusantara Masuk Jurnal Internasional, Begini Penjelasan Terawan

    Vaksin Nusantara Masuk Jurnal Internasional, Begini Penjelasan Terawan

    TIKTAK.ID – Mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa jurnal mengenai Vaksin Nusantara sudah dipublikasikan secara internasional. Tulisan berjudul “Dendritic cell vaccine as a potential strategy to end the Covid-19 pandemic. Why should it be Ex Vivo?” tersebut diluncurkan pada 26 Mei 2022 secara daring.

    Jurnal terkait Vaksin Nusantara itu diterbitkan oleh Taylor and Francis Online yang merupakan versi digital dari Taylor & Francis Group, yakni perusahaan multinasional Britania Raya yang menerbitkan buku dan jurnal akademik.

    “Saya bersyukur sekali karena jurnal internasional terkait Vaksin Nusantara telah dapat diterbitkan. Semua pihak bisa mengakses dan mempelajari demi kemajuan ilmu kesehatan dunia,” ungkap Terawan, seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat (27/5/22).

    Baca juga : Dianggap Bukan Cebong Maupun Kampret, Ulama Jatim Gelar Dukungan Ridwan Kamil Capres 2024

    Menurut Terawan, Vaksin Nusantara dikembangkan dengan pendekatan sel dendritik. Dia menjelaskan, cara kerja Vaksin Nusantara yaitu setiap orang akan diambil sampel darahnya untuk dipaparkan dengan kit vaksin yang dibentuk dari sel dendritik. Setelah itu, sel yang telah mengenal antigen bakal diinkubasi selama 3-7 hari.

    Kemudian hasilnya diinjeksikan ke dalam tubuh kembali. Terawan melanjutkan, di dalam tubuh, sel dendritik itu diharapkan mampu memicu sel-sel imun lain untuk membentuk sistem pertahanan memori terhadap SARS CoV-2.

    Terawan pun berharap terbitnya jurnal Q1 internasional Vaksin Nusantara ini bisa memajukan perkembangan ilmu kesehatan dunia, dan menyelesaikan permasalahan Covid-19 di dunia.

    Baca juga : Nasdem Buka Suara Soal Baliho Dukungan Anies Capres 2024 di DIY

    Dia lantas menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah, Presiden Joko Widodo, RS Kariadi Semarang, dan RSPAD Gatot Subroto yang menurutnya telah mendukung proses penelitian Vaksin Nusantara ini.

    “Semoga dengan terbitnya jurnal ini, mampu membantu kemajuan dan perkembangan ilmu kesehatan dunia, serta menuntaskan pertarungan kita melawan Covid 19,” tutur Terawan.

    Sebelumnya, pengembangan Vaksin Nusantara untuk mencegah penularan Covid-19 sempat menimbulkan polemik berkepanjangan. Nasib Vaksin Nusantara kemudian ditentukan lewat nota kesepahaman alias MoU antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada 19 April silam.

    Baca juga : Dukungan Nyapres Bermunculan, Begini Tanggapan Anies Baswedan dan Andika Perkasa

    Berdasarkan MoU tersebut, disepakati kalau proses pengambilan sampel darah relawan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta hanya dilakukan guna kepentingan penelitian dan pelayanan. Hal itu berarti proses Vaksin Nusantara ini bukan uji klinis vaksin untuk dimintakan izin edar oleh BPOM, melainkan hanya layanan kepada masyarakat. Akan tetapi, beberapa tokoh, pejabat, dan anggota parlemen sudah mendaftarkan diri mereka sebagai pasien Terawan terkait pemberian Vaksin Nusantara.

  • Jokowi Pamer Penanganan Covid dan Bencana di Indonesia pada Forum Dunia

    Jokowi Pamer Penanganan Covid dan Bencana di Indonesia pada Forum Dunia

    TIKTAK.ID – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diketahui memamerkan beberapa pencapaian Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 dan bencana alam, pada forum The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR).

    Jokowi mengklaim strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia telah terbukti berdampak baik bagi penanganan pandemi Covid-19. Dia mengaku Indonesia menerapkan strategi dinamis untuk merespons pandemi.

    “Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan dinamis sesuai situasi terkini, menjalankan kebijakan gas dan rem demi menjaga keseimbangan sisi kesehatan serta ekonomi. Hal itu terbukti telah memberikan dampak yang baik,” ujar Jokowi pada upacara pembukaan GPDRR di Nusa Dua, Bali, Rabu (25/5/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Jokowi Ancam Beberkan Pemda yang Masih Doyan Belanja Produk Asing

    Kemudian mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut Indonesia berhasil menekan angka penularan kasus Covid-19 dan telah menyuntikkan sebanyak 411 juta dosis vaksin Covid-19. Pada saat yang sama, kata Jokowi, Indonesia juga mampu mencatat pertumbuhan ekonomi 5,01 persen dan inflasi 3,5 persen.

    Lantas Jokowi turut memamerkan pencapaian Indonesia dalam penanganan bencana alam. Jokowi menjelaskan, Indonesia sudah merestorasi 3,4 juta hektare lahan gambut yabg telah terbakar.

    “Indonesia juga berhasil menurunkan kebakaran hutan dari yang awalnya 2,6 juta hektare hanya menjadi 358 ribu hektare pada 2021,” terang pria asal Solo tersebut.

    Baca juga : DPR: Perwira TNI-Polri Aktif Boleh Jadi Penjabat Kepala Daerah

    Lebih lanjut, Jokowi menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara rawan bencana. Jokowi pun menilai hal itu yang membuat Indonesia menjadi negara berpengalaman dalam urusan bencana.

    “Sebagai negara rawan bencana, Indonesia memiliki akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang dapat menjadi pelajaran penting bagi dunia. Namun Indonesia juga sangat ingin belajar dari pengalaman internasional,” tutur Jokowi.

    Sementara itu, pejabat tinggi PBB memuji Pemerintahan Jokowi atas kebijakan Covid-19. Sebab, dia menganggap kebijakan Jokowi memungkinkan terselenggaranya acara Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Nusa Dua, Bali.

    Baca juga : Jokowi Siap Tindak Tegas Mafia Tanah, Begini Respons Muhammadiyah

    “Ini merupakan platform global pertama sejak awal pandemi Covid-19,” ungkap Deputy Secretary General of the United Nations, Amina J Mohammed dalam sambutannya di Bali, mengutip Liputan6.com.

    “Saya ingin memberi selamat dan mengapresiasi Indonesia atas tindakan-tindakan yang diambil dalam hal respons Covid-19, sehingga membuat kita untuk bertemu hari ini di konferensi dengan lebih dari 7.000 orang yang mendaftar dan 79 persen hadir langsung di sini,” imbuhnya.

  • Tips Jalani Vaksinasi Covid-19 Saat Puasa

    Tips Jalani Vaksinasi Covid-19 Saat Puasa

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun ini memperbolehkan masyarakat untuk mudik Lebaran, dengan syarat sudah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster.

    “Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik Lebaran dipersilakan,” ungkap Jokowi dalam konferensi pers daring, mengutip Kompas.com, Rabu (23/3/22).

    “Dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat,” imbuhnya.

    Oleh sebab itu, sejumlah orang segera melakukan booster supaya terlindungi dari Covid-19 saat mudik.

    Namun mungkin ada sebagian orang yang berpikir dua kali untuk menjalani vaksinasi Covid-19 saat puasa. Ada yang khawatir vaksin membatalkan puasa, dan ada pula yang takut efek sampingnya semakin membuat berat puasa.

    Seperti dilansir detik.com, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksinasi tidak membatalkan puasa. Sebab, vaksin tidak masuk lewat rongga yang membatalkan, dan ada kepentingan untuk memelihara kesehatan.

    Sedangkan untuk menghadapi efek samping, Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Profesor Zubairi Djoerban menyatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan.

    Zubairi menjelaskan, pertama, menyiapkan tubuh dalam kondisi fit dengan istirahat yang cukup, konsumsi makanan bergizi saat sahur, dan tidak dehidrasi.

    Zubairi pun mengimbau masyarakat yang berpuasa untuk memilih waktu vaksinasi mendekati waktu berbuka atau setelah buka puasa. Dia mengatakan orang-orang tidak perlu terlalu mengkhawatirkan efek samping vaksin Covid-19. Pasalnya, kata Zubairi, kebanyakan kasus hanya keluhan ringan, seperti lelah, sakit kepala, nyeri, dan demam, yang bisa sembuh sendiri.

    “Bila demam, konsumsi obat penurun demam atau parasetamol ketika berbuka puasa. Jika mengalami nyeri atau bengkak di lengan tempat suntikan, Anda bisa mengatasinya dengan mengompres menggunakan air dingin,” terang Zubairi melalui akun Twitternya, seperti dikutip pada Selasa (18/4/22).

    Akan tetapi, bila muncul keluhan sulit bernapas, dada sesak, sulit bangun, dan bibir kebiruan maka hal itu baru bisa dicurigai efek samping yang lebih serius. Zubairi lantas menyarankan untuk segera menghubungi dokter.

    Untuk diketahui, masyarakat umum diperbolehkan mendapatkan vaksinasi dosis ketiga setelah 3 bulan dari waktu pemberian dosis kedua. Hal itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Nomor SR.02.06/II/1180/2022 yang telah ditandatangani Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu pada 25 Februari 2022 silam.

  • Telak, Komnas HAM RI Respons Klaim AS Soal PeduliLindungi: Belum Ada Pengaduan

    Telak, Komnas HAM RI Respons Klaim AS Soal PeduliLindungi: Belum Ada Pengaduan

    TIKTAK.ID – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara mengatakan bahwa penerapan aplikasi PeduliLindungi terhadap masyarakat sudah sesuai kondisi darurat kesehatan selama Pandemi Covid-19.

    Beka menyampaikan hal itu untuk merespons laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) yang menuding aplikasi PeduliLindungi telah melanggar HAM bagi para warga.

    “(PeduliLindungi) telah sesuai sebagai perlindungan hak warga dalam situasi darurat kesehatan,” ungkap Beka kepada wartawan, Sabtu (16/4/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Soal Serangan ke Masjid Al-Aqsa, Ketua DPD Minta Pemerintah Tekan PBB Beri Sanksi Israel

    Menurut Beka, dalam persoalan ini aplikasi PeduliLindungi harus dipahami secara utuh dan dilihat dalam konteks yang lebih luas. Dia menilai aplikasi PeduliLindungi dibuat sebagai upaya untuk menangani situasi darurat kesehatan akibat Covid-19.

    Beka menjelaskan, pada saat itu Pemerintah memerlukan alat untuk melakukan tracing dan treatment dalam rangka mencegah penyebaran pandemi semakin meluas. Dia pun menganggap hal itu sebagai bentuk perlindungan hak atas kesehatan dan hak hidup warga negara.

    Kemudian Beka melanjutkan, jika negara tidak mengambil langkah-langkah penanganan terhadap kondisi darurat kesehatan, justru dapat melanggar HAM. Untuk itu, dia menganggap aplikasi PeduliLindungi adalah salah satu instrumen untuk melindungi warga.

    Baca juga : Kecam Serangan Israel ke Masjid Al-Aqsa, Ketum PKB Dorong PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel

    “Bila pemerintah tidak mengambil Langkah, justru bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM,” terang Beka.

    Beka pun mengklaim pihaknya juga masih belum menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat sejak aplikasi PeduliLindungi diluncurkan pada 2020.

    “Hingga kini Komnas HAM masih belum pernah menerima pengaduan warga soal penggunaan aplikasi PeduliLindungi,” ucap Beka.

    Sebelumnya, Kemenlu AS merilis laporan berjudul “2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia”. Salah satu yang disorot dalam laporan tersebut yakni gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terkait privasi.

    Baca juga : Bela PeduliLindungi, Mahfud MD: RI Tangani Covid Jauh Lebih Bagus Ketimbang AS

    Laporan tersebut menerangkan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyatakan petugas keamanan terkadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap individu, tempat tinggal, dan memantau panggilan telepon. Laporan tersebut menyoroti penggunaan PeduliLindungi.

    “Aplikasi ini juga menyimpan informasi terkait status vaksinasi individu. LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan serta digunakan oleh Pemerintah,” ungkap laporan itu.

  • Bela PeduliLindungi, Mahfud MD: RI Tangani Covid Jauh Lebih Bagus Ketimbang AS

    Bela PeduliLindungi, Mahfud MD: RI Tangani Covid Jauh Lebih Bagus Ketimbang AS

    TIKTAK.ID – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, diketahui menyindir balik Amerika Serikat terkait penanganan pandemi virus Corona (Covid-19). Mahfud menilai penanganan Covid-19 oleh Amerika tidak lebih baik dari Indonesia.

    Mahfud menyampaikan hal itu untuk menanggapi laporan berjudul “2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia”. Salah satu yang disoroti dalam laporan tersebut yakni penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam penanganan Covid.

    “Harus diketahui kalau Indonesia itu termasuk atau menjadi negara yang terbaik di Asia dalam penanganan Covid. Kalau di belahan dunia, Indonesia itu termasuk bagus, bahkan jauh lebih bagus dari Amerika dalam menangani Covid,” ungkap Mahfud melalui rekaman video yang tayang di kanal YouTube Menko Polhukam, Sabtu (16/4/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Kaesang Putra Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode, Apa Alasannya?

    Lantas Mahfud mengutip data Lowy Institute Australia terkait performa sebuah negara dalam menangani pandemi Covid-19. Dia menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian tersebut, Amerika termasuk salah satu negara yang berada di barisan paling bawah. Sedangkan Indonesia jauh di atas Amerika dan peringkat nomor 1 di Asean dalam penanganan Covid.

    “Pak Airlangga, Menko Perekonomian sempat menyampaikan presentasi di dunia, kalau Indonesia dalam aspek tertentu penanganan Covid itu ranking 4. Artinya sudah bagus lah PeduliLindungi itu,” terang Mahfud.

    “Jika ada yang terganggu kalau mau masuk mal di-scan, kemudian diketahui, lalu dibatasi gerakannya, itu satu konsekuensi,” imbuh Mahfud.

    Baca juga : Simulasi Pasangan Capres-Cawapres, Siapa pun Wakilnya Prabowo Tetap Menang

    Menurut Mahfud, aplikasi PeduliLindungi justru dibuat untuk menangani Covid-19 dengan baik. Meski begitu, dia tidak menyangkal bila ada pihak yang menganggap penggunaan aplikasi itu melanggar HAM.

    “Mungkin dianggap melanggar HAM karena misalnya, orang yang terpantau Covid lewat PeduliLindungi dan diketahui bahwa dia kena, dilarang menuju suatu tempat, tidak akan berdekatan dengan orang lain dan sebagainya, lalu dianggap pelanggaran HAM,” ucap Mahfud.

    Sebelumnya, Kemenlu AS menerbitkan laporan berjudul “2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia”. Salah satu yang disorot dalam laporan tersebut soal gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terkait privasi.

    Baca juga : 4 Menteri Siap Nyapres, Mahfud MD Sebut Tak Harus Mundur dari Jabatan

    Menurut laporan itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengklaim petugas keamanan terkadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap individu, tempat tinggal, dan memantau panggilan telepon. Laporan tersebut pun menyoroti penggunaan PeduliLindungi.

  • Peduli Lindungi Dituding Langgar HAM, PDIP Tegas Minta AS Belajar ke Indonesia

    Peduli Lindungi Dituding Langgar HAM, PDIP Tegas Minta AS Belajar ke Indonesia

    TIKTAK.ID – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rahmad Handoyo meminta Amerika Serikat untuk belajar ke Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19. Rahmad menyampaikan saran tersebut usai mengetahui laporan Amerika Serikat (AS) soal adanya dugaan pelanggaran HAM dan privasi publik lewat aplikasi PeduliLindungi.

    “Ketimbang merilis tudingan mengenai dugaan pelanggaran HAM, AS lebih baik belajar manfaat sistem aplikasi PeduliLIndungi dalam mendeteksi Covid-19,” ujar Handoyo, seperti dilansir CNNIndonesia.com, pada Sabtu (16/4/22).

    “Amerika perlu belajar dari Indonesia supaya lebih sukses dalam mengendalikan Covid-19,” imbuh Handoyo.

    Baca juga : Jokowi Klaim Panjang Jalan Tol yang Dibangunnya Kalahkan Hasil Pembangunan Selama 40 Tahun

    Kemudian Handoyo mempertanyakan dasar laporan Amerika Serikat (AS) terkait dugaan aplikasi PeduliLindungi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan privasi publik. Dia pun mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS agar tidak menjustifikasi langkah Indonesia hanya berdasarkan laporan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

    “Sangat tidak adil jika laporan analisis pelanggaran HAM dasarnya hanya sebatas LSM,” jelas Handoyo.

    “Jangan lupa, Indonesia pernah diundang oleh AS untuk bertukar pikiran bagaimana cara mengendalikan Covid-19. Harusnya fakta ini dihormati, bukan justru mencari satu kesalahan yang hanya berdasarkan laporan LSM, dan nyatanya PeduliLindungi sudah berhasil melindungi rakyat dari pandemi,” sambung Handoyo.

    Baca juga : Pengamat ini Kritik Jokowi Soal Sederet Jabatan yang Bikin Luhut Makin ‘Superpower’

    Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM Beka Ulung Hapsara menyebut aplikasi PeduliLindungi sudah sesuai untuk diterapkan dalam keadaan situasi darurat kesehatan pandemi Covid-19.

    “(PeduliLindungi) telah sesuai sebagai perlindungan hak warga dalam situasi darurat kesehatan,” ungkap Beka, mengutip Kompas.com, Sabtu (16/4/22).

    Menurut Beka, aplikasi PeduliLindungi harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni perlindungan hak atas kesehatan dan hak hidup warga negara. Dia menilai negara perlu alat untuk melakukan tracing dan treatment dalam rangka mencegah penyebaran pandemi.

    Baca juga : Dokumen ‘Indonesia Maju 2045’ Bocor, Ungkap Jokowi 3 Periode?

    “Jika Pemerintah tidak mengambil langkah, justru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM,” jelasnya.

    Perlu diketahui, Kemenlu AS telah menerbitkan laporan bertajuk “2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia”. Dalam laporan tersebut, salah satu yang disorot yakni mengenai gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum soal privasi.

    Laporan itu memaparkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyatakan petugas keamanan terkadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap individu, tempat tinggal, dan memantau panggilan telepon. Laporan tersebut pun menyoroti penggunaan PeduliLindungi.

    Baca juga : Elektabilitas Ganjar Meroket, Bagaimana Nasib Puan?

    “Aplikasi ini juga menyimpan informasi mengenai status vaksinasi individu. LSM menyampaikan keprihatinannya soal informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan serta digunakan oleh Pemerintah”, tulis laporan itu.

  • Survei Ungkap Mayoritas Rakyat Tolak Tambah Masa Jabatan Jokowi

    Survei Ungkap Mayoritas Rakyat Tolak Tambah Masa Jabatan Jokowi

    TIKTAK.ID – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi memaparkan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik, yakni mayoritas publik setuju Pemilu 2024 tetap digelar walaupun dalam keadaan pandemi Covid-19.

    Hasil survei pada Desember 2021 tersebut untuk merespons pihak-pihak yang memanfaatkan hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo untuk mendorong agenda perpanjangan masa jabatan presiden.

    Hasil survei itu menyatakan sebanyak 67,2 persen responden memilih pergantian kepemimpinan nasional lewat Pemilu 2024 tetap dilaksanakan meski tengah pandemi. Kemudian 24,5 persen memilih Pemilu ditunda hingga 2027, dan 8,3 persen sisanya tidak menjawab.

    Baca juga : Isu Pemilu 2024 Ditunda Mencuat, MUI: Fatwa Ulama Presiden Maksimal 2 Periode

    “Hanya seperempat warga yang setuju Pemilu ditunda sampai 2027 dengan alasan pandemi atau pemulihan ekonomi,” cuit Burhanuddin melalui akun Twitter resminya @BurhanMuhtadi, seperti dilansir CNN Indonesia, Minggu (27/2/22).

    Lantas Burhan menegaskan, mayoritas responden tidak setuju jika masa jabatan Jokowi ditambah hingga 2027. Dia menyatakan bahwa hasil itu diketahui ketika survei memakai formulasi pertanyaan lain.

    Burhan menjelaskan, responden menjawab kurang setuju masa jabatan Jokowi ditambah hingga 2027 sebesar 32,9 persen. Sedangkan respons yang menjawab tak setuju sama sekali sebesar 25,1 persen, dan yang menjawab sangat setuju dan setuju sebesar 35,5 persen.

    Baca juga : Pengamat Beberkan Plus Minus jika Prabowo Jadi Deklarasi Capres Tahun ini

    “Artinya, aspirasi sebagian elite yang menginginkan perpanjangan jabatan presiden hingga 2027 tidak sesuai dengan preferensi mayoritas warga,” terang Burhan.

    Lebih lanjut, Burhan mengungkapkan data, kalau tidak semua responden yang puas atas kinerja Presiden Jokowi setuju perpanjangan masa jabatan sampai 2027.

    Burhan mengklaim responden yang puas terhadap kinerja Jokowi, tapi memilih tak setuju perpanjangan masa jabatan presiden terdapat 49,2 persen. Sementara responden yang puas terhadap Jokowi dan menginginkan perpanjangan masa jabatan sebesar 44,9 persen responden.

    Baca juga : Survei IPO Soal Kinerja Menteri Jokowi: Prabowo-Erick-Sandiaga Terbaik

    “Bukan berarti mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi, menginginkan masa jabatan ditambah. Itu adalah dua hal yang berbeda,” tutur Burhanuddin.

    Burhan pun mengaku menyayangkan pihak-pihak yang memanfaatkan hasil survei lembaganya demi kepentingan memundurkan Pemilu 2024.

    “Saya telah menerangkan panjang lebar soal hasil survei Indikator di media maupun dalam bentuk tulisan. Hal ini penting, lantaran ada sebagian pihak yang mengutip hasil survei kami secara tidak utuh,” ucapnya.