TIKTAK.ID

Tag: COVID-19

  • Presiden Jokowi Sebut Vaksinasi Covid 2021 Tembus Target

    Presiden Jokowi Sebut Vaksinasi Covid 2021 Tembus Target

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa target vaksinasi Covid-19 di 2021 sudah tercapai. Akan tetapi, Jokowi mengaku tidak lagi memakai indikator jumlah orang yang menerima vaksin, melainkan jumlah dosis yang telah disuntik.

    Jokowi memaparkan, Indonesia telah menyuntikkan sebanyak 280 juta dosis vaksin sampai 2021 berakhir. Dia pun menyebut pencapaian itu patut disyukuri.

    “Saya sudah khawatir akhir tahun ini target kita 280 juta dosis vaksin bisa disuntikkan ke seluruh masyarakat tercapai atau tidak. Ternyata saat tadi pagi saya cek sudah berada di angka 281.299.690 dosis,” ungkap Jokowi dalam peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Senin (3/1/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Siapa Saja Calon Pengganti Gubernur DKI jika Anies Baswedan Maju Pilpres 2024?

    Kemudian Jokowi menyatakan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun juga telah mencapai 79,6 persen dari target dosis pertama. Sementara untuk dosis kedua, target vaksinasi tersebut sudah terpenuhi 54,8 persen.

    Lantas mantan Wali Kota Solo tersebut mengklaim seluruh Ibu Kota provinsi telah menuntaskan 70 persen target vaksinasi. Dia menjelaskan, sebanyak 27 provinsi juga telah melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap 70 persen dari sasaran.

    “Ini kerja keras kita semua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, serta seluruh perusahaan-perusahaan swasta besar maupun menengah kecil. Semua bergerak, ormas juga bergerak. Modal kita memang ada di situ. Kebersamaan, gotong royong, inilah yang menjadi modal kita,” tuturJokowi.

    Baca juga : Terpilih Jadi Ketua Ahli BNPT, Tugas Habib Luthfi Pantau Penggunaan HP Warga

    Sekadar informasi, target yang dipaparkan Jokowi itu berbeda dengan yang pernah dia sampaikan ketika memulai vaksinasi Covid-19 pada 13 Januari 2021 silam. Saat itu, Jokowi menyampaikan bahwa pihaknya mencanangkan vaksinasi terhadap sebanyak 70 persen populasi Indonesia atau sekitar 181,5 juta orang.

    Setelah itu, target vaksinasi tersebut sempat bertambah menjadi sejumlah 208,3 juta orang di Juli 2021. Ketika itu, Pemerintah turut mengikutsertakan remaja berusia 12-17 tahun dalam sasaran vaksinasi.

    Lebih lanjut, Pemerintah juga menambah target vaksin 26,5 juta orang pada Desember lalu. Jumlah itu pun mencakup anak usia 6-11 tahun. Vaksinasi untuk anak sendiri ditargetkan rampung pada Maret 2022 mendatang.

  • Relawan ‘Ganas’ Capreskan Erick Thohir

    Relawan ‘Ganas’ Capreskan Erick Thohir

    TIKTAK.ID – Relawan mengatasnamakan Gerakan Nasionalis (Ganas) Kota Surabaya, diketahui telah melakukan deklarasi untuk mendukung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir sebagai calon Presiden 2024.

    “Pak Erick Thohir sudah membuktikan kualitasnya selama ini dan layak sebagai penerus Presiden Joko Widodo,” ungkap Koordinator Ganas Surabaya, Bayu Prasetyo di Surabaya, Jatim, Selasa (28/12/21), seperti dilansir Republika.co.id.

    Bayu mengatakan bahwa selama menjabat maupun sebelum sebagai menteri, Erick Thohir mempunyai potensi membawa Indonesia semakin berkembang dan masyarakatnya sejahtera.

    Baca juga : Partai Ummat Desak Amien Rais Nyapres 2024, Pengamat Bilang Begini

    “Pak Erick telah berhasil ketika ditunjuk sebagai salah seorang yang terlibat penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, kemudian sukses menjadi Ketua Komite saat ASIAN Games 2018. Termasuk selama menjabat sebagai pembantu presiden hingga sekarang,” terang Bayu.

    Bayu menilai Erick Thohir adalah figur pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial. Sebab, kata Bayu, Erick Thohir juga terbukti sukses sebagai pengusaha, bahkan sempat menjabat sebagai Presiden Klub Inter Milan dan Ketua Umum Asosiasi Bola Basket Asia.

    “Dan yang paling luar biasa yaitu beliau memiliki kepedulian sosial tinggi. Hal itu yang membuat Pak Erick bisa diterima di berbagai kalangan,” jelas Bayu.

    Baca juga : Acara Natal di Lampung Mendadak Dibubarkan Warga Sampai Sepakat Turunkan Salib Gereja

    Dalam kesempatan tersebut, puluhan relawan tampak mengenakan kaos hitam bergambar Erick Thohir dan bertuliskan “The Next President”. Bayu pun mengklaim nantinya juga bakal muncul deklarasi-deklarasi serupa dari berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah di Tanah Air, untuk mendukung Erick Thohir maju sebagai calon presiden.

    Bayu menjelaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan pada Pemilihan Presiden tiga tahun mendatang, Erick Thohir diusung partai politik apa pun.

    “Kami relawan selalu siap memenangkan Erick Thohir pada Pilpres. Apa pun partainya tidak masalah, dan kami siap bersinergi demi mewujudkan Pak Erick menjadi Presiden,” tegas Bayu.

    Baca juga : Bahar Smith dan Eggy Sudjana Belum Juga Dipanggil Polisi, Proses Hukum Batal Lanjut?

    Sebelumnya, Erick Thohir sempat buka suara soal peluangnya apabila maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Dia meyakini bahwa dirinya tidak mungkin menang.

    Erick menyampaikan hal itu lewat video yang diunggah di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored. Saat itu, Erick mengomentari foto dirinya disandingkan dengan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Lantas Erick menyebut dirinya tak mungkin menang di Pilpres 2024.

    “Sekarang gini, Abang sebagai orang politik kalau ini berdua running, akan kalah atau menang? Kalah ieu salah mah,” jelas Erick, mengutip Suara.com dari kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored Kamis (25/11/21).

  • Masalah Super Numpuk di Kemenag, Yaqut Ibaratkan ‘Meja Tak Terlihat Tepinya’

    Masalah Super Numpuk di Kemenag, Yaqut Ibaratkan ‘Meja Tak Terlihat Tepinya’

    TIKTAK.ID – Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan bahwa ada banyak sekali permasalahan di Kementerian yang saat ini dia pimpin. Bahkan Yaqut menganalogikan Kementerian Agama seperti meja yang tidak lagi terlihat tepiannya, saking terlalu banyak masalah yang menumpuk di atasnya.

    “Kemenag yang sekarang saya pimpin ini, tak lagi terlihat tepiannya. Mengapa? Karena saking banyaknya masalah yang menumpuk di atasnya,” ujar Yaqut melalui unggahan di Facebook, Sabtu (25/12/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Yaqut mengatakan permasalahan itu harus segera dia bereskan, sehingga meja bisa kembali seperti sedia kala. Dia menyebut setidaknya satu per satu masalah harus diambil dari atas meja.

    Baca juga : Sandiaga Sowan ke Prabowo Usai Dituding Ngotot Nyapres 2024 oleh Elite Gerindra

    Yaqut menjelaskan, saat ini sudah genap satu tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamanatkan tugas sebagai Menteri Agama kepada dirinya. Dia mengakui tugas itu tentu tidak ringan. Untuk itu, dia harus bekerja keras untuk menjalankan semuanya, sesuai dengan amanat Jokowi.

    “Hari ini setahun sudah. Berharap publik perlahan mulai dapat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan beragama yang adil dan proporsional, bismillah,” ucap Yaqut.

    Seperti diketahui, Kementerian Agama memang kerap menjadi sorotan. Berbagai masalah muncul dan disangkutkan dengan Kementerian yang sebelumnya dipimpin oleh Fachrul Razi tersebut.

    Baca juga : ‘Anies Effect’ Mulai Bergulir, Bisakah Gubernur yang Lain Ikuti Jejaknya?

    Teranyar, Kemenag tersangkut kasus pelecehan dan perkosaan di lingkungan pendidikan pesantren yang dilakukan pimpinan Ponpes di Bandung terhadap belasan santrinya. Kemenag pun harus terkena imbasnya, lantaran Ponpes merupakan satuan pendidikan di bawah pengawasan Kementerian Agama.

    Tidak hanya lingkungan Ponpes, masalah juga timbul di kalangan universitas yang berada di bawah naungan Kemenag. Salah satunya persoalan kasus UIN Sumatera Utara yang melibatkan Rektornya, Syahrin Harahap. Kasus tersebut mulai dari plagiasi hingga dugaan jual-beli jabatan dan pengaturan proyek. Bahkan terdapat pula kasus amoral dugaan perselingkuhan di kampus tersebut.

    Kemudian Kementerian Agama masih harus menghadapi permasalahan soal pemberangkatan haji dan umrah yang tertunda dua tahun belakangan akibat pandemi Covid-19.

    Baca juga : Ternyata Ada 4 Tokoh NU yang Pernah Jadi Menteri Jokowi, Siapa Saja?

    Yaqut juga memberhentikan empat Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agama RI. Keempatnya adalah Tri Handoko Seto yang menjabat sebagai Dirjen Bina Masyarakat (Bimas) Hindu, Dirjen Bimas Buddha Caliadi, Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Samodro, serta Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nizar Ali mengklaim keempat pejabat itu sudah dimutasi ke jabatan fungsional per 6 Desember 2021.

  • Luhut Jawab Julukan ‘Menteri Segala Urusan’ di Acara GAMKI

    Luhut Jawab Julukan ‘Menteri Segala Urusan’ di Acara GAMKI

    TIKTAK.ID – Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, buka suara terkait julukannya sebagai “menteri segala urusan”. Luhut menyampaikan hal itu ketika menghadiri Konsolidasi Nasional dan Refleksi Akhir Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) secara daring beberapa waktu lalu.

    Berdasarkan rilis resmi yang diterima Rabu (22/12/21), Luhut mengklaim kerap melibatkan Kementerian/Lembaga lain, bila ia mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Saya mencoba menyelesaikan secara holistik, jadi pasti melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga. Mungkin itu sebabnya orang mengatakan ‘Luhut itu menteri segala urusan’. Padahal sebenarnya tidak. Itu orang yang tidak paham, orang yang tidak mengerti manajemen bagaimana mengatasi masalah,” ujar Luhut, seperti dilansir Sindonews.com.

    Baca juga : Jokowi Curhat Lolos dari Jebakan Kerja Sama Ekspor G20

    Kemudian mengenai perekonomian, Luhut mengaku saat ini ekonomi di Indonesia relatif baik. Dia mengatakan Pemerintah mampu menyeimbangkan antara penanganan pandemi Covid-19 dengan ekonomi.

    “Semua elemen bangsa bergerak dalam penanganan pandemi Covid-19. Sentra vaksinasi semua berjalan. Saya minta GAMKI juga ikut dalam hal ini. Saya berharap GAMKI dapat proaktif,” tutur Luhut.

    Menurut Luhut, sebagai seorang Kristen, kader GAMKI harus memiliki karakter kuat dan tidak mudah terpengaruh dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak jelas dan tanpa data.

    Baca juga : Beda Sikap Soal Baliho Puan Tersebar di Lokasi Bencana, Hendrawan Curiga Hasto Bangga

    “Terakhir, saya berharap Anda semua dari GAMKI senantiasa menjadi pewarta kasih dan pelaku kasih, serta menjadi lilin yang bersinar, juga menjadi garam yang memberikan makna untuk secara bergandeng tangan bersama dengan semua komponen bangsa lainnya membangun Indonesia yang kita cintai ini,” kata Luhut.

    Seperti diketahui, selama ini Jokowi kerap meminta Luhut untuk merangkap jabatan. Mulai dari merangkap pekerjaan menggantikan posisi sementara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo yang tersandung kasus korupsi, hingga mengisi sementara posisi Menteri Perhubungan Budi Karya yang sempat terinfeksi Covid-19. Jokowi juga menunjuk Luhut untuk menjadi Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas.

    Hal itu membuat masyarakat menjuluki Luhut sebagai Perdana Menteri atau menteri yang mampu mengurusi segala macam urusan. Bahkan dia juga dijuluki “Lord” Luhut, lantaran dianggap sebagai pria yang serba bisa.

  • Hasil Survei Populi Center Ungkap 74,9 Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi

    Hasil Survei Populi Center Ungkap 74,9 Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi

    TIKTAK.ID – Sebagian besar masyarakat mengaku puas atas kinerja Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu berdasarkan temuan survei yang dilakukan oleh Populi Center.

    “Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi berada di angka 74,9%,” ujar peneliti Populi Center, Nurul Fatin Afifah dalam paparannya secara daring, pada Senin (20/12/21), seperti dilansir Sindonews.com.

    Menurut Nurul, angka tersebut adalah akumulasi dari responden yang mengatakan sangat puas sebesar 13,9% dan responden yang menyatakan puas sebesar 61%.

    Baca juga : Bahar bin Smith Dipolisikan lagi, Kali Ini Soal Apa?

    “Berdasarkan tren, angka kepuasan itu menjadi yang paling tinggi bila dibandingkan survei-survei pada bulan sebelumnya,” terang Nurul.

    Nurul melanjutkan, responden yang menilai tidak puas dengan kinerja Presiden ada sebesar 22,7%. Jumlah itu adalah akumulasi dari mereka yang menyatakan tidak puas sebesar 20,1% dan sangat tidak puas 2,6%.

    “Angka ini menurun jika dibandingkan dengan survei sebelumnya yakni 25%. Sementara masyarakat yang memilih tidak menjawab pertanyaan ini sebesar 2,4%,” jelas Nurul.

    Baca juga : Gerindra Sindir Partai yang ‘Mengkarbit’ Anak Ketumnya, Demokrat Malah Bangga

    Lebih lanjut, 90,3% responden menganggap kinerja Pemerintah Pusat sangat baik dalam menangani pandemi Covid-19 (sangat baik 16,1 persen, dan baik 74,2 persen). Sedangkan 9 persen responden menilai buruk (buruk 7,8 persen, dan sangat buruk 1,2 persen), serta sebesar 0,8 persen masyarakat yang menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.

    Kemudian dalam pertanyaan lain, mayoritas masyarakat atau sebesar 62,8 persen mengklaim mengetahui tentang berita atau informasi kemunculan varian baru virus Covid-19 Omicron, dan yang tidak mengetahui sebesar 37,2 persen.

    Terdapat sebanyak 65,4 persen responden mengaku khawatir terhadap varian baru atau gelombang ketiga Covid-19, sementara yang menjawab tidak khawatir sebesar 25,2 persen. Sedangkan yang menjawab biasa saja sebesar 8,3 persen dan tidak tahu/tidak menjawab sebesar 1,2 persen.

    Baca juga : Hasil Survei Berbanding Jauh, Ganjar Raih Dukungan Tiga Kali Lipat dari Puan

    Survei tersebut dilakukan lewat wawancara telepon terhadap sampel pemilik telepon. Responden dipilih secara acak dari populasi pemilih, yaitu penduduk berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dari basis data populasi survei Populi Center sejak 2013-2021.

    Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode acak sederhana (simple random sampling) dari kerangka sampling yang dimiliki Populi Center. Pengacakan responden itu pun dilakukan pada tingkat provinsi. Kemudian Margin of error pada survei ini sebesar ±2,83% dengan tingkat kepercayaan mencapai 95%.

  • Jokowi Kumpulkan Kepala Daerah, Pascatemuan Kasus Omicron Perdana di Indonesia

    Jokowi Kumpulkan Kepala Daerah, Pascatemuan Kasus Omicron Perdana di Indonesia

    TIKTAK.ID – Ancaman gelombang ketiga Covid-19 pascamomentum libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 tampaknya perlu makin diwaspadai, usai Pemerintah mengumumkan temuan kasus pertama varian Omicron di Indonesia.

    Sebelumnya, pascakasus Omicron terkonfirmasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengimbau agar masyarakat dapat menahan diri untuk tidak bepergian ke luar negeri. Jokowi juga mendesak para pejabat negara untuk tidak melancong ke negara lain.

    “Saya minta seluruh warga dan pejabat negara dapat menahan diri tidak bepergian ke luar negeri. Paling tidak sampai situasi reda,” ujar Jokowi melalui YouTube Sekretariat Negara, Kamis (16/12/21) seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Bantah Dituduh Teroris, Munarman Pamer Foto Bareng Firli di Mobil Komando 212

    Kemudian Jokowi mengumpulkan para Kepala Daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota untuk membahas percepatan vaksinasi Covid-19.

    Jokowi juga memanggil Kapolda dan Panglima Kodam untuk membahas hal yang sama.

    “Tadi Bapak Presiden sudah mengundang Pangdam, Kapolda, gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia untuk percepatan vaksinasi. Sebab, sekarang yang belum divaksin semakin sedikit, tapi juga lokasi makin di pinggiran, makin di pelosok,” ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno kepada wartawan, Kamis(16/12/21) seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Refly Harun Bantah Soal Gugatan Ambang Batas Capres untuk Dukung Gatot Nurmantyo

    Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku Pemerintah masih belum berencana mengubah kebijakan selama periode Natal 2021 dan tahun baru 2022 (Nataru). Akan tetapi, dia menyebut Pemerintah bakal meningkatkan testing, tracing, serta mempercepat vaksinasi untuk mencegah penyebaran varian Omicron semakin meluas. Apalagi, kata Moeldoko, kini program vaksinasi anak 6-11 tahun telah berjalan.

    “Saya pikir kebijakan Nataru sementara ini berjalan seperti itu. Nanti, jika ada hal-hal khusus pasti ada langkah khusus oleh Pemerintah. Kita lihat saja perkembangannya,” terang Moeldoko di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (16/12/21).

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan temuan kasus pertama Covid-19 varian Omicron di Indonesia. Kasus awal itu terdeteksi berada di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Pademangan pada Rabu (15/12/21).

    Baca juga : Ingin Pimpin Poros Koalisi Pilpres 2024, PKB Gandeng PPP dan PAN

    “Saya ingin menginformasikan perkembangan terbaru, Kemenkes tadi malam telah mendeteksi pasien inisial N terkonfirmasi Omicron pada 15 Desember 2021,” ucap Budi kepada wartawan, Kamis (16/12/21).

    Oleh sebab itu, Pemerintah memutuskan untuk mengunci atau lockdown Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Jakarta usai penemuan virus Corona varian Omicron yang menjangkiti salah satu petugas kebersihan.

  • Varian Omicron Ditemukan di Indonesia, Wamenkes Imbau Warga Tak Panik

    Varian Omicron Ditemukan di Indonesia, Wamenkes Imbau Warga Tak Panik

    TIKTAK.ID – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono mengimbau masyarakat agar tidak perlu panik berlebihan mengenai penemuan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia.

    Dante meminta masyarakat untuk tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Dia mengatakan masyarakat cukup mengikuti seluruh anjuran yang disampaikan oleh Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    “Masyarakat tidak perlu panik menghadapi ini. Protokol kesehatan harus kita lakukan dengan ketat. Patuhi seluruh anjuran yang disampaikan oleh Satgas kesehatan dan Kementerian Kesehatan,” ujar Dante, seperti dilansir CNNIndonesia.com, pada Kamis (16/12/21).

    Baca juga : (Cek Hoaks atau Fakta) Megawati dan Prabowo Sepakat Calonkan Ganjar

    Menurut Dante, langkah-langkah itu diperlukan supaya laju penyebaran varian Omicron tidak semakin luas dan bisa tertangani dengan baik. Dia pun menganggap hal tersebut juga penting supaya tidak terjadi lagi lonjakan kasus Covid-19 seperti pada saat masuknya varian Delta pada Juli silam.

    “Kita harus bisa menjaga dan berupaya agar kasus ini tidak semakin meluas,” tegas Dante.

    “Mudah-mudahan dengan upaya dari masyarakat, secara keseluruhan ini bisa menjadi terisolasi dengan baik, dan tidak menyebabkan peningkatan kasus yang sama seperti ketika terjadi akselerasi peningkatan kasus Delta sebelumnya,” sambung Dante.

    Baca juga : Gatot Nurmantyo Gugat Ambang Batas Presiden, Kutip Omongan Rizal Ramli Hingga Bos KPK

    Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim pasien N yang sudah terkonfirmasi Omicron tidak memiliki riwayat bepergian ke luar negeri.

    “Petugas pembersih ini diketahui tak mempunyai riwayat bepergian ke luar negeri,” tutur Budi.

    Untuk diketahui, berdasarkan hasil PCR, terdapat 3 orang petugas kebersihan di Wisma Atlet yang telah terkonfirmasi positif Covid-19. Sampel spesimen ketiga orang itu pun dibawa ke Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenkes pada 10 Desember untuk dilakukan pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS).

    Baca juga : Jokowi Bilang Indonesia Beruntung Punya Menteri Nadiem Makarim, Kok Bisa?

    Lebih lanjut, hasil pemeriksaan WGS itu baru diketahui pada Rabu, (15/12/21) malam, bahwa satu dari tiga petugas tersebut terkonfirmasi Covid-19 varian Omicron.

    Budi pun menyatakan ketiga orang itu tanpa gejala seperti demam dan batuk. Setelah itu, ketiganya juga dipastikan sudah dites PCR kembali dan hasilnya negatif.

    “Ketiga pasien ini dikarantina di Wisma atlet tanpa gejala. Mereka sudah diambil PCR kedua dan hasilnya negatif semua,” jelas Budi.

  • Tepis Tudingan PDIP, Anies Baswedan Sebut Channel YouTube ‘Dari Pendopo’ Bukan untuk Pilpres 2024

    Tepis Tudingan PDIP, Anies Baswedan Sebut Channel YouTube ‘Dari Pendopo’ Bukan untuk Pilpres 2024

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa seri video bertajuk “Dari Pendopo” yang ditayangkan di YouTube miliknya itu tidak terkait dengan Pilpres 2024. Anies mengatakan program tersebut hanya berisi latar belakang berbagai kebijakan Pemprov DKI.

    “Jadi Dari Pendopo itu merupakan cerita mengenai kebijakan-kebijakan yang kita susun, proses, latar belakang, tujuan, dan aspek-aspeknya, sehingga ini menjadi informasi yang lengkap,” ujar Anies ketika ditanya apakah video “Dari Pendopo” terkait dengan Pilpres 2024, Senin (13/12/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Anies menyatakan berencana mengungkap cerita di balik pelaksanaan program kerja yang dijalankan pihaknya dalam beberapa tahun ke belakang. Dia memaparkan, mulai dari pembangunan trotoar, integrasi transportasi, hingga penanganan Covid-19.

    Baca juga : Survei Terbaru: Prabowo-Puan Bisa Menang Pilpres 2024 Asal Anies Gak Nyapres

    “Banyak cerita-cerita di balik proses itu yang selama ini masih belum terceritakan ke luar dan enggak bisa diceritakan secara doorstop dan press con,” ucap Anies.

    Untuk diketahui, Anies menayangkan seri video bertajuk “Dari Pendopo” di kanal YouTube miliknya. Dalam video pertama, Anies menjabarkan alasannya menayangkan seri video tersebut.

    Setelah itu, Anies menayangkan video kedua yang berdurasi 20.05 menit. Dalam video tersebut, Anies tampak sedang duduk di sebelah gambar pahlawan nasional Pangeran Diponegoro.

    Baca juga : Masa Tanggap Darurat Semeru Ditambah 2 Pekan, 9 Warga Masih Belum Ditemukan

    Dalam video berjudul “Buat Jauh Jadi Dekat”, Anies membahas soal Kepulauan Seribu. Sepanjang 20 menit, Anies membeberkan pembangunan Kepulauan Seribu selama ia menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.

    “Jika bicara mengenai Pulau Seribu, bukan sekadar menyiapkan kapal. Bukan soal sekadar menyiapkan fasilitas air minum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan pasar. Itu yang terlihat, bisa difoto, yang bisa ditunjukkan secara nyata,” terang Anies dalam video tersebut.

    Di sisi lain, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP (yang selama ini selalu vokal menyerang Anies), Gilbert Simanjuntak menduga ada tujuan lain yang ingin dicapai oleh Anies dari program video seri tersebut.

    Baca juga : Pohon Tempat Bendera Habib Rizieq Berkibar di Semeru Akhirnya Ditebang

    “YouTube kalau milik DKI maka itu menjadi saluran resmi, tapi kalau bukan, artinya milik pribadi. Jika terkait kebijakan pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, sebaiknya lewat saluran resmi. Sedangkan kalau tidak lewat saluran resmi, artinya ada tujuan lain yang hendak dicapai,” tegas Gilbert, mengutip Suara.com, Selasa (14/12/21).

    Gilbert lantas menilai tujuan tersebut terkait Pilpres 2024. Dia pun menuding Anies akhir-akhir ini tampak tidak fokus di Pemprov DKI, namun juga masih bersikap malu-malu sebagai Capres.

  • Ahli Sebut Pandemi di Masa Datang Bakal ‘Lebih Mematikan’

    Ahli Sebut Pandemi di Masa Datang Bakal ‘Lebih Mematikan’

    TIKTAK.ID – Salah satu pembuat vaksin Oxford-AstraZeneca mengatakan bahwa pandemi di masa depan bisa lebih mematikan daripada Covid-19. Karena itu, ia menekankan bahwa pelajaran yang dipetik dari wabah kali ini tak boleh disia-siakan dan dunia harus memastikan siap untuk serangan virus berikutnya.

    Sarah Gilbert, seorang profesor vaksinologi di Universitas Oxford, mengatakan dalam Richard Dimbleby Lecture bahwa dunia harus memastikan agar lebih siap untuk virus berikutnya, seperti yang dilansir Al Jazeera, Senin (6/12/21).

    Menurut data dari Universitas Johns Hopkins, virus Corona baru telah membunuh 5,26 juta orang di seluruh dunia, menghanguskan triliunan dolar dalam perekonomian dan membalikkan kehidupan bagi miliaran orang.

    “Yang benar adalah, yang berikutnya bisa lebih buruk. Bisa lebih menular, atau lebih mematikan, atau keduanya,” kata Gilbert. “Ini bukan kali terakhir virus mengancam hidup dan mata pencaharian kita.”

    “Kemajuan yang telah kita buat, dan pengetahuan yang telah kita peroleh, tidak boleh hilang,” katanya.

    Upaya untuk mengakhiri pandemi Covid-19 tidak merata dan terfragmentasi, ditandai dengan terbatasnya akses ke vaksin di negara-negara berpenghasilan rendah, sementara yang “sehat dan kaya” di negara-negara kaya mendapatkan booster, kata pakar kesehatan tersebut.

    Sebuah panel ahli kesehatan yang dibentuk oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk meninjau penanganan pandemi SARS-CoV-2 telah menyerukan pendanaan permanen dan kemampuan yang lebih besar untuk menyelidiki pandemi melalui perjanjian baru.

    Salah satu proposal adalah untuk pembiayaan baru setidaknya $10 miliar per tahun untuk kesiapsiagaan terhadap pandemi.

    Wabah Covid-19 pertama kali terdeteksi di China pada akhir 2019. Vaksin segera dikembangkan untuk melawan virus dalam waktu singkat.

    Gilbert mengatakan protein lonjakan varian Omicron mengandung mutasi yang diketahui meningkatkan penularan virus.

    “Ada perubahan tambahan yang mungkin berarti antibodi yang diinduksi oleh vaksin, atau oleh infeksi varian lain, mungkin kurang efektif untuk mencegah infeksi Omicron,” kata Gilbert.

    “Sampai kita tahu lebih banyak, kita harus berhati-hati, dan mengambil langkah untuk memperlambat penyebaran varian baru ini.”

    Varian ini telah menyebar dengan cepat di Inggris, yang telah mendorong seruan untuk tindakan penguncian dari para ilmuwan dan pengamat karena beberapa politisi dan bagian masyarakat menyarankan pendekatan menunggu dan melihat.

    Sekitar 170.000 orang telah meninggal akibat Covid-19 yang disebutkan pada sertifikat kematian mereka di Inggris sejak pandemi dimulai, dan ini merupakan salah satu jumlah korban terburuk di dunia.

  • Aung San Suu Kyi Divonis 4 Tahun Penjara

    Aung San Suu Kyi Divonis 4 Tahun Penjara

    TIKTAK.ID – Pemimpin Myanmar yang dikudeta, Aung San Suu Kyi dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Ini merupakan vonis pertama dari serangkaian vonis yang bisa memenjarakannya seumur hidup.

    Dia dinyatakan bersalah pengadilan pemerintahan junta militer atas tuduhan menghasut perbedaan pendapat dan melanggar aturan Covid di bawah Undang-Undang Bencana Alam, seperti yang dilansir BBC, Senin (6/12/21).

    Suu Kyi menghadapi total 11 dakwaan, yang secara luas dikecam sebagai sebuah tindakan tidak adil yang dilakukan pemerintahan junta militer. Dia membantah semua tuduhan terhadap dirinya.

    Dia telah ditahan sejak kudeta militer pada 1 Februari lalu yang menggulingkan pemerintah sipil yang memilihnya secara demokratis.

    Tidak jelas kapan atau apakah Suu Kyi akan ditempatkan di penjara. Sebab, hingga kini dia ditahan di tempat yang dirahasiakan.

    Mantan presiden dan sekutu partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi, Win Myint, juga dipenjara selama empat tahun di bawah tuduhan yang sama, pada Senin ini.

    Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet mengutuk “pengadilan palsu” dan mengatakan itu hanya akan “memperdalam penolakan rakyat terhadap kudeta”.

    Menteri Luar Negeri Inggris, Liz Truss meminta Myanmar untuk membebaskan semua tahanan politik dan memungkinkan kembalinya demokrasi di negara itu.

    “Penahanan sewenang-wenang terhadap politisi terpilih hanya berisiko menimbulkan kerusuhan lebih lanjut,” katanya.

    Kelompok hak asasi Amnesty menyebut tuduhan itu “palsu”, dengan mengatakan itu adalah “contoh terbaru dari tekad militer untuk melenyapkan semua oposisi dan mencekik kebebasan di Myanmar”.

    Suu Kyi selanjutnya akan diadili pada 14 Desember, ketika dia akan menghadapi tuduhan memiliki walkie-talkie secara ilegal.

    Perempuan berusia 76 tahun itu diberondong dengan berbagai tuduhan, termasuk beberapa tuduhan korupsi dan melanggar undang-undang rahasia resmi.

    Dalam satu kasus, Suu Kyi dihukum karena melanggar pembatasan Covid untuk berkampanye selama pemilihan tahun lalu -dia melambai kepada pendukung sambil mengenakan masker dan pelindung wajah.

    Di sisi lain dia dinyatakan bersalah karena menghasut kerusuhan untuk sebuah pernyataan yang menyerukan penentangan publik terhadap kudeta, yang dikeluarkan oleh partainya setelah dia ditahan.

    Pengacara Suu Kyi, yang menjadi satu-satunya sumber informasi tentang proses hukum, juga telah diberi perintah pembungkaman yang melarang mereka untuk memberikan informasi.

    Seorang Jubir Pemerintah Persatuan Nasional yang baru dibentuk, sebuah kelompok yang terdiri dari tokoh-tokoh pro-demokrasi dan penentang kudeta, sebelumnya mengatakan kepada BBC bahwa Suu Kyi sedang berjuang.

    “Dia tidak baik-baik saja… jenderal militer sedang mempersiapkan 104 tahun hukuman untuknya di penjara. Mereka ingin dia mati di penjara,” kata Dr Sasa.

    Militer telah merebut kekuasaan dengan klaim terjadi kecurangan pemilih dalam pemilihan umum yang diadakan tahun lalu yang NLD menang telak.

    Namun, pemantau Pemilu independen mengatakan Pemilu itu sebagian besar berjalan bebas dan adil.

    Kudeta tersebut memicu demonstrasi yang meluas dan militer Myanmar telah menindak pengunjuk rasa, aktivis, dan jurnalis pro-demokrasi.

    Suu Kyi adalah satu di antara lebih dari 10.600 orang yang telah ditangkap oleh junta sejak Februari, dan setidaknya 1.303 lainnya tewas dalam demonstrasi, menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.