TIKTAK.ID

Tag: COVID-19

  • 2 Resep Paten Jokowi Lawan Omicron, Apa Saja?

    2 Resep Paten Jokowi Lawan Omicron, Apa Saja?

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan dua kunci penting dalam upaya pengendalian Covid-19, khususnya varian Omicron, yang mengakibatkan angka kasus positif meningkat secara sporadis.

    Jokowi mengungkapkan hal itu ketika meninjau pelaksanaan vaksinasi secara virtual di 12 provinsi melalui Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (17/2/2022).

    “Kunci dalam pengendalian Covid-19 saat ini, terutama Omicron, ada dua,” ujar Jokowi, seperti dilansir CNBC Indonesia.

    Baca juga : Perbaikan Aspal Sirkuit Mandalika Dijanjikan Tuntas Sepekan Jelang MotoGP

    Jokowi mengatakan, kunci pertama adalah vaksinasi. Jokowi menyebut suntikan vaksinasi dosis kedua dan booster bisa membantu dalam meningkatkan antibodi tubuh. Dengan begitu, kata Jokowi, masyarakat akan memiliki perlindungan ekstra dalam melawan virus.

    “Kecepatan vaksinasi, baik vaksinasi suntikan kedua, maupun booster,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

    Oleh sebab itu, Jokowi memerintahkan jajaran Pemerintah Daerah agar mempercepat program vaksinasi, terutama di lokasi dengan tingkat interaksi masyarakat yang tinggi. Jokowi pun mengklaim 60% masyarakat yang meninggal akibat varian Omicron adalah warga yang masuk dalam kategori lanjut usia, memiliki komorbid, dan yang belum menerima vaksin.

    Baca juga : Polri Bakal Tambah 2.000 Personel Densus 88 di Seluruh Polda

    “Berdasarkan data yang kita miliki, 60% yang meninggal belum divaksin karena lansia dan komorbid. Mereka juga tidak ada yang sudah divaksin. Rata-rata hanya terkena, namun kondisinya tanpa gejala atau ringan,” ungkap Jokowi.

    Jokowi pun kembali meminta jajaran Pemerintah Daerah yang masih memiliki tingkat vaksinasi yang rendah supaya mempercepat program vaksinasi, baik dosis kedua maupun dosis ketiga.

    Kemudian Jokowi menyatakan kunci kedua yakni penerapan protokol kesehatan. Pria asal Solo ini menilai penerapan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat dapat menjadi kunci dalam menghadapi varian Omicron.

    Baca juga : Barisan Buruh Cilegon Deklarasi Dukung Gus Muhaimin Jadi Capres 2024

    “Khususnya menggunakan masker. Ini penting diulang-ulang, supaya seluruh masyarakat taat kepada protokol kesehatan,” tutur Jokowi.

    Sementara itu, eks Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama mempertanyakan angka kematian akibat varian Omicron yang menembus lebih dari 1.000 orang. Menurut data Kementerian Kesehatan, sebanyak 1.090 pasien yang meninggal hingga 13 Februari 2022, dan 68% di antaranya belum divaksinasi lengkap.

    “Jadi 32% yang meninggal itu sudah divaksinasi lengkap,” terang Tjandra melalui keterangan tertulis.

  • Konsumsi Makanan ini Saat Isolasi Mandiri

    Konsumsi Makanan ini Saat Isolasi Mandiri

    TIKTAK.ID – Saat menjalani isolasi mandiri akibat terinfeksi Covid-19, penting untuk mengonsumsi makanan yang sehat. Sebab, segala sesuatu yang kita konsumsi bisa memengaruhi kemampuan tubuh dalam melawan dan pulih dari infeksi.

    Makanan sehat akan membantu menjaga daya tahan tubuh untuk sembuh dari Covid-19. Selain itu, makanan yang sehat juga mampu mencegah berbagai penyakit lain, seperti obesitas, jantung, diabetes, hingga kanker.

    Seperti dilansir Kompas.com, berikut ini beberapa rekomendasi makanan yang dapat membantu tubuh melawan Covid-19 ketika sedang isolasi mandiri.

    Ikan kembung, tuna, dan salmon
    Ikan kembung, tuna, salmon, tongkol, atau teri, diketahui kaya akan omega 3.

    Everyday Health menyatakan ikan tinggi omega 3 mampu membantu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara meningkatkan aktivitas sel darah putih.

    Daging sapi tanpa lemak, ayam, makanan laut, dan telur
    Sumber protein sehat pada daging sapi tanpa lemak, ayam tanpa kulit, telur, atau makanan laut juga bisa membantu menguatkan sistem daya tahan tubuh. Makanan ini juga mengandung zinc. Studi menyebut sel darah putih dalam sistem kekebalan tubuh tidak bisa bekerja optimal tanpa zinc.

    Namun banyaknya asupan protein sehat yang perlu dikonsumsi pada setiap orang berbeda-beda, tergantung berat badan. Setiap orang perlu protein sebanyak 0,8 gram per kilogram berat badan. Contohnya orang dengan berat badan 68 kilogram butuh protein sekitar 54 gram per hari.

    Cokelat hitam
    Cokelat hitam banyak mengandung magnesium, yang akan memperkuat antibodi saat melawan penyakit, termasuk Covid-19.

    Menurut salah satu penelitian, magnesium akan membantu sel kekebalan limfosit untuk mengikat biang penyakit, sehingga biang penyakit lebih mudah dikeluarkan dari tubuh.

    Makanan lain yang tinggi magnesium di antaranya alpukat, bayam, dan beras merah.

    Jeruk dan sayuran hijau
    Jeruk dan segala jenis sayuran hijau memiliki kandungan vitamin C yang dapat menunjang daya tahan tubuh. Vitamin C sendiri termasuk salah satu antioksidan yang bisa membantu melindungi tubuh dari stres oksidatif.

    Anda juga bisa mendapatkan asupan tinggi vitamin C lain dari stroberi, blueberry, tomat, jambu biji, brokoli, dan paprika.

  • Kenali Gejala Umum Omicron

    Kenali Gejala Umum Omicron

    TIKTAK.ID – Covid-19 varian Omicron disebut-sebut lebih menular, tapi memiliki gejala yang diklaim lebih ringan, meski tak boleh disepelekan.

    Menurut Dokter Spesialis Penyakit paru dari RSUP Persahabatan, Erlina Burhan, gejala yang paling banyak dialami oleh pasien Omicron yakni nyeri dan gatal pada tenggorokan. Dia memaparkan, di RSUP Persahabatan, sebanyak 63 persen pasien Omicron bergejala batuk kering dan 54 persen mengalami gejala nyeri tenggorokan. Kemudian 54 persen lainnya mempunyai gejala mudah lelah.

    Lantas apa yang membuat gejala Omicron berbeda dengan varian lainnya?

    Erlina menjelaskan, virus ini banyak berkembang di saluran napas bagian atas. Sementara varian Delta berada di saluran napas bagian bawah dan paru-paru.

    “Jadi sekitar 70 kali lebih banyak terjadi replikasi di saluran napas. Hal itu yang membuat gejala yang khas adalah nyeri tenggorokan, gatal di tenggorokan, batuk, dan hidung tersumbat. Jarang sekali yang sesak napas,” terang Erlina, seperti dilansir CNN Indonesia dari Antara.

    “Beda sekali dengan Delta. Gejala Delta demam dan sesak napas karena banyak berkembang di paru-parunya,” imbuh Erlina.

    Tidak hanya batuk kering, nyeri tenggorokan dan mudah lesu, gejala umum yang kerap dijumpai pada varian Omicron yakni pilek/hidung tersumbat (27 persen), sakit kepala (36 persen), demam (18 persen) dan nyeri perut (5 persen). Sedangkan pasien yang tidak bergejala ada sekitar 35 persen.

    Gejala umum tersebut pun bisa dikatakan cukup ringan. Untuk itu, banyak yang mengabaikan dan cenderung menganggapnya sebagai flu biasa. Padahal, munculnya gejala itu sebaiknya tidak disepelekan.

    “Kalau orang cenderung menganggapnya sebagai flu, maka dia akan abai dengan protokol kesehatan. Tapi kalau terkonfirmasi, bisa langsung berjaga-jaga dan isoman. Jadi segeralah ke Puskesmas. Sebaiknya memang kita mengetahui jika ada keluhan bahkan walau hanya serupa flu,” tutur Erlina.

    Erlina mengingatkan, penularan Omicron berkali-kali lebih cepat dibandingkan dengan Delta. Meski begitu, dia menyatakan pemulihannya lebih cepat ketimbang varian lain.

    “Karena gejala ringan, maka pemulihannya juga bisa lebih cepat. Biasanya hari kelima sampai hari ketujuh sudah pulih dan negatif. Namun berdasarkan pedoman kita, baik itu Delta atau Omicron yang tanpa gejala, masa isolasinya tetap 10 hari,” jelas Erlina.

  • Soal Kerumunan Imbas Blusukan Jokowi Saat Covid Menanjak, Pengamat: Tak Bijak!

    Soal Kerumunan Imbas Blusukan Jokowi Saat Covid Menanjak, Pengamat: Tak Bijak!

    TIKTAK.ID – Blusukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sejumlah titik di Sumatera Utara menuai kritik karena menimbulkan kerumunan. Apalagi Indonesia kini tengah memasuki gelombang ketiga pandemi Covid-19.

    Menanggapi hal itu, pengamat komunikasi politik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung, Kunto Adi Wibowo mengatakan Jokowi tidak perlu blusukan untuk menaikkan tingkat kepuasan publik. Sebab, Kunto menyebut tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi sedang dalam tahap aman di berbagai survei, yakni 60-70 persen.

    Kemudian Direktur Eksekutif lembaga survei Kedaikopi tersebut justru menganggap aksi blusukan Jokowi tidak etis secara politik. Pasalnya, jumlah kasus Covid-19 sedang mengalami peningkatan.

    Baca juga : Ainun Najib: Polarisasi di Indonesia Imbas Belum Kuasai Teknologi

    “Menurut saya, apa yang dilakukan Pak Jokowi jadi enggak prudent dan enggak bijaksana, dalam terkait kasus Covid meningkat,” ungkap Kunto, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (4/2/22).

    Kunto pun menduga ada dua pesan Jokowi saat berkukuh blusukan kala lonjakan kasus Covid-19. Dia menjelaskan, pertama, Jokowi ingin berinvestasi dalam urusan kepuasan publik.

    Kunto menyatakan Jokowi bakal menghadapi krisis kepuasan publik selama beberapa bulan ke depan karena puncak kasus Covid-19, pembatasan sosial, dan perekonomian yang belum membaik. Untuk itu, kata Kunto, langkah Jokowi itu dilakukan demi mengamankan kepuasan publik di sejumlah daerah.

    Baca juga : Edy Rahmayadi Curhat ke Jokowi soal ‘Pelitnya’ Sri Mulyani

    “Mungkin ada pesan lain, enggak usah takut lah sama Omicron supaya roda ekonomi tidak terganggu. Itu mungkin merupakan pesan lain dari blusukan Pak Jokowi yang mengundang banyak orang,” terang Kunto.

    Sementara itu, Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengimbau Sekretariat Presiden dan Pemerintah untuk melakukan asesmen risiko sebelum Jokowi menggelar blusukan.

    Dicky sendiri mengaku paham bakal sulit membatasi kegiatan Kepala Negara dan pejabat tinggi negara lainnya. Untuk itu, dia menganggap perlu adanya hitung-hitungan supaya meminimalisasi potensi penularan Covid-19 pada kunjungan kerja kepresidenan.

    Baca juga : Soal Ide Duet Prabowo-Cak Imin, Gerindra Sulsel: Kami Tunduk dan Patuh

    “Pemerintah Daerah setempat harus bisa memastikan minimnya risiko pada kerumunan-kerumunan ini. Pastikan orang yang dilewati (blusukan) sudah dalam cakupan vaksinasi, setidaknya 60 persen ke atas,” jelas Dicky, Jumat (4/2/22).

    Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan, ikut mengkritik kerumunan yang terjadi saat kunjungan kerja Jokowi di Pasar Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (2/2/22). Dia menegaskan, insiden kerumunan itu menunjukkan teladan Jokowi dan jajaran Pemerintahan lainnya semakin drop dalam menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.

  • Ainun Najib, Kader NU yang Pernah Kritik Keras Jokowi Soal Pandemi

    Ainun Najib, Kader NU yang Pernah Kritik Keras Jokowi Soal Pandemi

    TIKTAK.ID – Belakangan ini nama kader Nahdlatul Ulama (NU), Ainun Najib menjadi perbincangan publik usai disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Harlah ke-96 NU. Ainun memang dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap Pemerintah, khususnya terkait penanganan pandemi Covid-19.

    Ainun sendiri berkarier sebagai praktisi teknologi informasi di IBM Singapura. Dia pun turut aktif bicara mengenai penanganan pandemi Covid-19 lewat akun Twitter @ainunnajib.

    Untuk diketahui, ketika pandemi Covid-19 melanda di awal 2020, Ainun dan sejumlah rekannya mendirikan KawalCovid19. Mereka mengumpulkan data kasus positif, kematian, serta pasien sembuh dari berbagai situs resmi Pemerintah Daerah. Bahkan tak jarang KawalCovid19 juga memaparkan perbedaan data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    Baca juga : Prabowo: Pandemi, Alarm Perang Masa Depan

    Ainun acap kali mengungkap kritik keras berbalut kekecewaan kepada Pemerintahan Jokowi. Salah satunya pada 10 September 2020, Ainun mendesak Jokowi agar turun tangan menengahi perselisihan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menangani pandemi.

    “Urusan apa lagi selain ini yang lebih patut mendapat perhatian dari Presiden? Ini sudah soal nyawa rakyat banyak, sampai kapan cuma mau dapat laporan ABS saja? Sekarang saatnya blusukan turun langsung dan memimpin penanganan wabah, Pak @jokowi, dan lihat sendiri betapa tidak kompetennya jajaranmu,” cuit Ainun pada akun Twitter @ainunnajib, 10 September 2020, seperti dilansir CNN Indonesia.

    Sehari setelahnya, Ainun kembali menyampaikan kekecewaan terhadap penanganan pandemi Covid-19. Ainun menyoroti pernyataan Jokowi yang meminta Pemda menimbang dampak ekonomi dari PSBB.

    Baca juga : Profil Dayang Donna Faroek, ‘Saingan’ Ahok Jadi Kepala Otorita IKN

    “Saya menyerah, Presiden @jokowi pemimpin tertinggi negara benar-benar tidak mengutamakan kesehatan dan nyawa rakyat berbanding ekonomi,” tegas Ainun.

    Teranyar, Ainun berharap dalam menghadapi gelombang penyebaran varian Omicron, rumah sakit tidak kewalahan menangani pasien seperti ketika penyebaran varian Delta pertengahan 2021 silam.

    “Semoga wave Omicron ini tidak membuat kapasitas rumah sakit di Indonesia kewalahan seperti gelombang Delta lalu,” ucap pria kelahiran Gresik, Jawa Timur, 20 Oktober 1985 tersebut.

    Baca juga : Cak Imin: Dorongan Duet Prabowo-Muhaimin Datang dari Jabar

    Sekadar informasi, Ainun menempuh pendidikan sarjana teknik komputer di Universitas Teknologi Nanyang (NTU) Singapura. Ketika itu, dia mengikuti kontes pemrograman perguruan tinggi internasional atau ACM ICPC pada 2006-2007.

    Bersama dua mahasiswa Indonesia lainnya, Ainun berhasil menjadi juara ACM ICPC level regional Asia di Teheran, Iran pada 2006. Setelah itu, mereka ikut bertanding di level dunia yang digelar di Tokyo, Jepang pada 2007.

    Kini Ainun menjabat sebagai Konsultan Senior di perusahaan teknologi IBM Singapura.

  • Prabowo: Pandemi, Alarm Perang Masa Depan

    Prabowo: Pandemi, Alarm Perang Masa Depan

    TIKTAK.ID – Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto mengatakan bahwa ancaman terbesar dalam perang masa depan salah satunya yakni ancaman biologi. Prabowo mengklaim pandemi virus Corona (Covid-19) yang melanda Indonesia saat ini merupakan alarm soal ancaman tersebut.

    “Dalam peperangan yang akan datang, ancaman yang besar bagi negara kita akan berbentuk hal lain, di antaranya adalah ancaman biologi. Oleh sebab itu, datangnya pandemi saat ini menjadi alarm bagi kita supaya bisa lebih fokus dan lebih memperhatikan masalah medis,” ujar Prabowo ketika meresmikan Magnetik Resonance Imaging (MRI) Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (3/2/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Kemudian dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyatakan dukungan Kementerian yang dipimpinnya untuk peningkatan kemampuan bidang kesehatan tiga matra TNI. Dia menyebut dukungan Pemerintah untuk peningkatan kemampuan bidang kesehatan tiga matra TNI, antara lain dengan cara menambah rumah sakit di komando-komando utama.

    Baca juga : Profil Dayang Donna Faroek, ‘Saingan’ Ahok Jadi Kepala Otorita IKN

    Tidak hanya itu, Prabowo mengaku turut meningkatkan fasilitas di rumah sakit TNI yang telah ada. Dia menjelaskan, hal itu demi menunjang penyediaan layanan kesehatan terbaik bagi prajurit TNI maupun masyarakat umum. Dia menyatakan bagi prajurit pun kemampuan bidang kesehatan merupakan dukungan yang sangat penting.

    “Adanya dinas kesehatan, pelayanan kesehatan yang handal itu merupakan moril bagi prajurit di semua garis, baik darat, laut, maupun udara,” ucap Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

    Di sisi lain, Kepala RSPAD, Letjen TNI Budi Sulistya mengungkapkan bahwa MRI Center bakal semakin melengkapi dan meningkatkan pelayanan di RSPAD Gatot Subroto. Dia menerangkan, saat ini RSPAD adalah RS yang memiliki MRI terbanyak di Asia Tenggara dengan total lima unit MRI.

    Baca juga : Cak Imin: Dorongan Duet Prabowo-Muhaimin Datang dari Jabar

    Sekadar informasi, Amerika Serikat (AS) sedang bersiap membangun pertahanan dari ancaman biologis di masa depan, baik secara alami maupun disengaja, yang dapat lebih berbahaya dari pandemi Covid-19.

    Pada Jumat (3/9/21), Pemerintah AS mengumumkan rencana bernilai 65,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp930 triliun untuk mempersiapkan diri. Rencana tersebut diinisiasi Penasihat Ilmiah Utama Presiden Joe Biden sekaligus Direktur Kantor Sains dan Teknologi, Eric Lander.

    Mengutip Rmol.id, Lander menilai krisis kesehatan Covid-19 yang sedang berlangsung di dunia hanya “masalah di permukaan”. Dia pun menganggap masih ada ancaman biologis lain di masa depan yang lebih buruk.

  • Fadli Zon Desak Pemerintah Hapus Karantina Covid-19, Apa Alasannya?

    Fadli Zon Desak Pemerintah Hapus Karantina Covid-19, Apa Alasannya?

    TIKTAK.ID – Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan bahwa karantina Covid-19, terutama bagi perjalanan luar negeri, adalah kebijakan yang tidak berdampak. Sebab, dia menilai kebanyakan kasus Covid-19 terbaru justru sudah berasal dari penularan lokal.

    ”Dengan kasus Covid-19 Omicron sudah belasan ribu dari penularan lokal. Jadi di mana relevansinya karantina?” ujar anggota Komisi I DPR ini melalui Twitter, Rabu (2/2/22), seperti dilansir Sindonews.com.

    Kemudian Fadli menyarankan supaya kebijakan karantina dihapus demi menekan laju penularan.

    ”Logikanya karantina sebaiknya dihapus saja,” ucap mantan Wakil Ketua DPR tersebut.

    Baca juga : DPR Desak Pemerintah Segera Tutup Museum Holocaust di Minahasa

    Untuk diketahui, Pemerintah memberlakukan kewajiban karantina untuk masyarakat yang pulang dari luar negeri, menyusul merebaknya varian baru virus Corona, Omicron. Akan tetapi, sejak awal kebijakan tersebut memang sudah menimbulkan polemik.

    Mulai dari penerapan tidak benar-benar tegas di lapangan, hingga berganti-gantinya durasi karantina. Bahkan belakangan ini juga muncul dugaan adanya permainan oknum di lapangan, sampai-sampai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kapolri untuk mengusutnya tuntas.

    Kasus Covid-19 di Indonesia sendiri saat ini terus merangkak naik. Penambahan kasus Covid-19 harian sudah melewati angka 10.000. Padahal saat Desember 2021 hingga pertengahan Januari 2022, kasus harian cenderung landai, yakni di bawah angka 100.

    Baca juga : Pemuda Muhammadiyah Jatim Sebut Khofifah Berkapasitas Jadi Capres 2024

    Lonjakan kasus Covid-19 itu pun dikabarkan karena meluasnya varian Omicron di Tanah Air. Namun Pemerintah masih belum bisa memastikan apakah Indonesia sudah memasuki gelombang ketiga Covid-19.

    “Jadi untuk penetapan gelombang ketiga, kita akan terus pantau karena baru 10 hari terjadi peningkatan kasus,” terang Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi, mengutip Kompas.com, Kamis (3/2/22).

    Di sisi lain, epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menegaskan, sesungguhnya kondisi pandemi di Indonesia kini telah menunjukkan dimulainya awal dari gelombang ketiga.

    Baca juga : Ijtima Ulama Lampung Gelar Deklarasi Dukung Sandiaga Uno Capres 2024

    “Dalam sisi kondisi (Indonesia saat) ini, sudah jelas ini merupakan anak tangga dari gelombang ketiga kita,” ungkap Dicky, Kamis (3/2/22).

    Menurut Dicky, gelombang infeksi Covid-19 hanya dapat dilihat dari kurva kasus infeksi seiring berjalannya waktu. Akan tetapi, dia menganggap ada sejumlah parameter yang bisa dilihat untuk menentukan sebenarnya sebuah negara sudah mulai memasuki gelombang infeksi atau belum.

    Dicky menjabarkan, pada umumnya tanda yang bisa dilihat yakni terdapat peningkatan kasus infeksi per 7 hari atau 14 hari, dan angka reproduksi meningkat atau positivity rate meningkat.

  • Luhut: Jabodetabek Jadi Teater Perang Lawan Covid

    Luhut: Jabodetabek Jadi Teater Perang Lawan Covid

    TIKTAK.ID – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, diketahui mendesak Pemprov DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat agar segera mempercepat program vaksinasi booster.

    Luhut menjelaskan, kini Jabodetabek tercatat memiliki capaian vaksinasi dosis 1 dan 2 yang cukup tinggi. Akan tetapi, kata Luhut, di wilayah itu pula terjadi penyebaran kasus virus Corona (Covid-19) varian Omicron.

    Luhut menyampaikan hal itu lewat Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM Jawa-Bali bersama seluruh Gubernur Jawa Bali dan Forkompimda untuk antisipasi gelombang varian Omicron, pada Kamis (20/1/22).

    Baca juga : Singgung Tingginya Utang Negara, Din Syamsuddin Tolak Pemindahan Ibu Kota dan Bakal Gugat UU IKN ke MK

    “Hari ini teater perang sesungguhnya akibat peningkatan kasus terjadi di wilayah Jabodetabek. Oleh sebab itu, saya minta provinsi DKI, Banten, dan Jawa Barat agar segera mengakselerasi vaksinasi booster,” terang Luhut dalam keterangan resmi, seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat (21/1/22).

    Luhut memaparkan, sampai saat ini angka kematian masih tetap terjaga, walaupun tengah terjadi peningkatan penularan kasus varian Omicron. Meski begitu, dia mengaku tetap mewaspadai tingkat kematian, karena berpotensi meningkat bila kasus naik berkali-kali lipat. Dia menilai hal itu berdasarkan pengalaman negara lain.

    “Upaya flattening the curve atau memperlandai kenaikan kasus positif, harus bisa dilakukan untuk mengurangi beban sistem kesehatan. Kuncinya yakni penegakan protokol kesehatan dan akselerasi vaksinasi di tiap daerah,” tutur Luhut.

    Baca juga : Menyoal Usulan Fahri Hamzah Soal Pembubaran MPR dan Fraksi DPR

    Lebih lanjut, Luhut memerintahkan para Kepala Daerah agar mengantisipasi penyebaran kasus Omicron dari Jabodetabek ke provinsi lain. Dia menganggap penyebaran itu potensial akan terjadi dengan lebih cepat, apalagi saat ini Jabodetabek adalah pusat mobilitas masyarakat.

    “Walaupun masih belum terjadi peningkatan signifikan di provinsi lain, tapi provinsi lain juga harus tetap bersiap. Jadi saya minta kepada Panglima TNI dan Asops Kapolri supaya kembali menyiapkan isolasi terpusat di setiap daerah,” tegas Luhut.

    Sekadar informasi, data Kementerian Kesehatan per Minggu (15/1/22) lalu melaporkan, sudah ada lima daerah Jakarta yang masuk kategori zona merah penyebaran varian Omicron. Kategori merah tersebut berarti di daerah itu ada lebih dari delapan pasien Omicron. Lima daerah zona merah itu adalah Kalideres, Kebon Jeruk, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Senen.

  • Laporan Oxfam: Covid Membunuh Orang Miskin, Memperkaya Orang Kaya

    Laporan Oxfam: Covid Membunuh Orang Miskin, Memperkaya Orang Kaya

    TIKTAK.ID – Sebuah konfederasi amal, Oxfam mengatakan bahwa sementara kekayaan 10 orang terkaya di dunia meningkat dua kali lipat selama pandemi, orang-orang miskin di seluruh dunia terus menderita karena kelangkaan vaksin dan kurangnya perawatan medis.

    Oxfam merupakan organisasi nirlaba dari Inggris yang berfokus pada penanggulangan bencana dan advokasi. Organisasi ini didirikan pada 1942 di Oxford yang terdiri dari 15 organisasi dari 98 negara di dunia.

    Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Senin (17/1/22), Oxfam mengklaim bahwa pajak tak terduga 99 persen atas keuntungan pandemi dari 10 orang terkaya di dunia akan cukup untuk mengumpulkan uang untuk membayar vaksin bagi semua orang di planet ini, seperti yang dilansir RTnews.

    “Pajak rejeki nomplok 99 persen satu kali atas perolehan kekayaan Covid-19 dari 10 orang terkaya saja akan menghasilkan $812 miliar,” kata laporan itu, mencatat 10 orang ini memiliki uang enam kali lebih banyak daripada 3,1 miliar orang termiskin di dunia.

    Laporan berjudul “Ketidaksetaraan membunuh”, mengklaim bahwa orang kaya telah diuntungkan dari pilihan kebijakan struktural dan sistemik yang cenderung menguntungkan mereka. Sementara itu, masyarakat miskin secara langsung dirugikan oleh keputusan tersebut.

    “Jutaan orang masih akan hidup hari ini jika mereka memiliki vaksin –tetapi mereka mati, tanpa diberi kesempatan, sementara perusahaan farmasi besar terus memegang kendali monopoli atas teknologi ini,” kata Oxfam.

    Badan amal tersebut mengklaim bahwa para miliarder mengalami perkembangan pesat akibat pandemi dan bahwa langkah-langkah stimulus fiskal dan moneter telah berkontribusi pada kekayaan mereka ketika pasar saham berkembang pesat.

    “Vaksin dimaksudkan untuk mengakhiri pandemi ini, namun pemerintah kaya mengizinkan miliarder farmasi untuk monopoli dan memotong pasokan vaksin ke miliaran orang. Akibatnya, setiap jenis ketimpangan bisa dibayangkan berisiko meningkat. Prediktabilitas itu memuakkan. Konsekuensinya membunuh,” kata Direktur Eksekutif Internasional Oxfam, Gabriela Bucher dalam laporannya.

    Oxfam menambahkan bahwa proporsi mereka yang meninggal akibat Covid-19 di negara-negara berkembang kira-kira dua kali lipat daripada di negara-negara kaya.

    Laporan tersebut dirilis menjelang pertemuan Forum Ekonomi Dunia virtual pada minggu ini, yang biasanya diadakan di Davos, di mana para pemimpin akan membahas tentang tantangan global.

  • Bahlil Ungkap Pelaku Usaha Minta Pilpres 2024 Ditunda

    Bahlil Ungkap Pelaku Usaha Minta Pilpres 2024 Ditunda

    TIKTAK.ID – Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengklaim rata-rata pelaku usaha berharap agar penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bisa ditunda. Dia menjelaskan, pertimbangannya tidak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

    “Jika kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” ujar Bahlil melalui acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

    “Sebab, mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, tapi tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu merupakan hasil diskusi saya sama mereka,” imbuh Bahlil.

    Kemudian Bahlil mengatakan bahwa keputusan memajukan atau memundurkan waktu penyelenggaraan Pemilu bukan sebuah hal yang haram dalam sejarah perjalanan Indonesia. Dia menyebut hal itu sudah pernah terjadi di Orde Lama dan peralihan era Orde Baru ke Reformasi.

    Baca juga : Bupati Lumajang Perintahkan Tangkap Pria Tendang Sesajen Semeru Sambil Takbir

    “Pada 1997 kita Pemilu, harusnya kan 2002 kita baru Pemilu kalau lima tahun sekali. Namun kita majukan karena ada persoalan krisis waktu itu, Reformasi. Di Orde Lama juga seperti itu, sekian lama kita tidak melakukan Pemilu,” ucap Bahlil.

    Menurut Bahlil, Indonesia perlu menentukan apa yang akan difokuskan saat ini dan ke depan. Dia pun menilai persoalan memulihkan ekonomi dan memilih kepemimpinan baru lewat Pemilu tidak bisa dijalankan bersamaan jika ingin hasil yang optimal.

    “Tinggal kita lihat kebutuhan bangsa kita ini. Apakah persoalan menyelesaikan pandemi Covid-19, bagaimana memulihkan ekonomi, atau memang persoalannya bagaimana kita bisa memilih kepemimpinan baru lewat Pemilu,” tutur Bahlil.

    Baca juga : Begini Respons Ahok Usai Dilaporkan ke KPK

    Sementara itu, hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebut mayoritas responden tidak mau jika masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang hingga 2027. Mereka menolak wacana tersebut, walaupun dengan alasan demi memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19.

    “33,4 persen responden setuju, 30,9 persen sangat tidak setuju, 2,9 persen kurang setuju, dan 5,2 persen sangat setuju,” terang Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat memaparkan hasil survei lembaganya, Minggu (9/1/22).