TIKTAK.ID – Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengklaim rata-rata pelaku usaha berharap agar penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bisa ditunda. Dia menjelaskan, pertimbangannya tidak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
“Jika kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” ujar Bahlil melalui acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/22), seperti dilansir CNN Indonesia.
“Sebab, mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, tapi tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu merupakan hasil diskusi saya sama mereka,” imbuh Bahlil.
Kemudian Bahlil mengatakan bahwa keputusan memajukan atau memundurkan waktu penyelenggaraan Pemilu bukan sebuah hal yang haram dalam sejarah perjalanan Indonesia. Dia menyebut hal itu sudah pernah terjadi di Orde Lama dan peralihan era Orde Baru ke Reformasi.
Baca juga : Bupati Lumajang Perintahkan Tangkap Pria Tendang Sesajen Semeru Sambil Takbir
“Pada 1997 kita Pemilu, harusnya kan 2002 kita baru Pemilu kalau lima tahun sekali. Namun kita majukan karena ada persoalan krisis waktu itu, Reformasi. Di Orde Lama juga seperti itu, sekian lama kita tidak melakukan Pemilu,” ucap Bahlil.
Menurut Bahlil, Indonesia perlu menentukan apa yang akan difokuskan saat ini dan ke depan. Dia pun menilai persoalan memulihkan ekonomi dan memilih kepemimpinan baru lewat Pemilu tidak bisa dijalankan bersamaan jika ingin hasil yang optimal.
“Tinggal kita lihat kebutuhan bangsa kita ini. Apakah persoalan menyelesaikan pandemi Covid-19, bagaimana memulihkan ekonomi, atau memang persoalannya bagaimana kita bisa memilih kepemimpinan baru lewat Pemilu,” tutur Bahlil.
Baca juga : Begini Respons Ahok Usai Dilaporkan ke KPK
Sementara itu, hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebut mayoritas responden tidak mau jika masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang hingga 2027. Mereka menolak wacana tersebut, walaupun dengan alasan demi memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19.
“33,4 persen responden setuju, 30,9 persen sangat tidak setuju, 2,9 persen kurang setuju, dan 5,2 persen sangat setuju,” terang Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat memaparkan hasil survei lembaganya, Minggu (9/1/22).
