TIKTAK.ID

Tag: Pilpres 2024

  • Jokowi Puji Prabowo ‘Presiden Terkuat di Dunia’, Pengamat: Berlebihan

    Jokowi Puji Prabowo ‘Presiden Terkuat di Dunia’, Pengamat: Berlebihan

    TIKTAK.ID – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memuji Prabowo Subianto sebagai presiden terkuat di dunia. Dia mengeklaim tidak ada presiden di negara mana pun yang punya dukungan sekuat Prabowo. Jokowi bahkan menilai sampai saat ini tidak ada yang berani mengkritik Prabowo.

    “Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia sekarang, ini tidak ada yang sekuat Bapak Prabowo. Saking kuatnya hingga detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik,” ujar Jokowi dalam pidatonya di HUT ke-17 Gerindra, Sentul, pada Sabtu (15/2/25), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Jokowi lantas berkaca saat menjabat dulu, kritik terus mengalir. Dia mengatakan situasi ini berbeda saat Prabowo yang menjabat. Dia menganggap kepemimpinan dan determinasi Prabowo selama ini sudah teruji.

    Baca juga : Tren #KaburAjaDulu Menggema, Bentuk Kekecewaan Masyarakat RI?

    Menurut Jokowi, kuatnya Prabowo ini tak lepas dari dukungan rakyat dan parlemen. Ia menyinggung perolehan suara Prabowo-Gibran Rakabuming Raka di ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu yang mencapai 58,6 persen atau lebih dari 96 juta suara.

    Jokowi juga menyoroti survei kepuasan publik terhadap masa awal Pemerintahan Prabowo pada 100 hari juga mencapai 80,9 persen, yang terpaut jauh dengan dirinya waktu menjabat, yaitu 62 persen.

    “Dukungan dari parlemen juga di atas 80 persen, artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat, dukungan politik dari parlemen sangat kuat, sehingga saya boleh menyampaikan kalau Presiden Prabowo yaitu presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun DPR,” terang Jokowi.

    Baca juga : Ekonom Nilai Efisiensi Prabowo Brutal dan Kontraproduktif

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menyayangkan pernyataan Jokowi yang menyebut Prabowo sebagai presiden terkuat di dunia. Dia menjelaskan, bila ukuran kekuatan pemimpin hanya berdasarkan tingkat persetujuan (approval rating), maka gelar tersebut lebih pantas diberikan kepada Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un.

    “Jika ada angka di atas 100 persen untuk approval rating, mungkin di situ posisinya. Siapa juga yang berani mengkritik Kim Jong Un?” ucap Iwan.

    Iwan menyatakan kekuatan seorang pemimpin tak bisa diukur hanya dari survei atau tingkat persetujuan publik. Dia pun menyebut masih banyak pihak yang berani mengkritik Prabowo secara terbuka, sehingga pernyataan Jokowi terkesan berlebihan.

  • Prabowo Bakal Maju Capres Lagi 5 Tahun Mendatang, PSI: Koalisi Lanjut Selama-lamanya

    Prabowo Bakal Maju Capres Lagi 5 Tahun Mendatang, PSI: Koalisi Lanjut Selama-lamanya

    TIKTAK.ID – Sekretaris Jendral DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni mengeklaim PSI bakal mendukung Presiden RI periode 2024-2029 Prabowo Subianto untuk maju lagi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang.

    “Dukung Prabowo lagi,” ujar Raja Juli, setelah mengikuti silaturahmi koalisi KIM Plus di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (14/2/25).

    Raja Juli mengatakan optimistis koalisi partai pengusung Prabowo di Pilpres 2024 lalu akan bisa kembali lanjut bersama.

    Baca juga : Deddy Corbuzier Ngaku Tak Akan Ambil Gaji, Kemhan Tetap Alokasikan Anggaran

    “(Koalisi) ya lanjut selama-lamanya,” ucap Menteri Kehutanan di dalam Kabinet Prabowo-Gibran tersebut.

    Seperti diketahui, PSI adalah salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu dengan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Sebelumnya, dalam Kongres Luar Biasa Gerindra pada Kamis (13/2/25) kemarin telah meminta Prabowo menjadi calon presiden dari Partai Gerindra pada Pilpres 2029. Kongres juga meminta Prabowo supaya bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.

    Sedangkan dalam silaturahmi KIM Plus dengan Prabowo dan jajaran Gerindra di Hambalang pada hari ini, turut membicarakan soal akan maju Capres lagi di Pilpres 2029 nanti.

    Baca juga : Prabowo Bakal Maju Lagi Pilpres 2029, Jokowi Beri Dukungan Penuh

    Pembicaraan tersebut pun dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan (Aher) yang datang ke lokasi. Dia menjelaskan, Gerindra mengumumkan Prabowo akan kembali maju di Pilpres 2029 dalam pertemuan selama sekitar 2 jam tersebut.

    “Yang ada yakni diumumkan kalau beliau akan maju kembali pada 2029. Itu diumumkan,” tutur Aher usai acara.

    Meski begitu, Aher mengakui Gerindra dan Prabowo tidak langsung meminta para parpol di KIM untuk memberikan dukungan. Dia menerangkan, biasanya setiap parpol memberikan dukungan kepada calon tertentu sesaat sebelum kontestasi perebutan kursi RI-1 itu dimulai.

    “Ya tentu itu merupakan pengumuman dari Gerindra. Sikap-sikap partai kan tentu ya jangan sekarang, namun sikapnya nanti menjelang itu,” kata Aher.

    Baca juga : Saat Prabowo Galakkan Efisiensi, Program MBG Malah Digrojok Tambahan Anggaran Rp100 Triliun

    “Nah tadi juga tak ada permintaan untuk koalisi didukung, tidak ada kan,” imbuh Aher.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani menyebut Prabowo bersedia menerima mandat itu, tapi meminta waktu untuk menyelesaikan tugas sebagai Presiden RI saat ini.

    “Beliau menjawab, ‘Insya Allah,’ tapi meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden serta memenuhi janji kepada rakyat,” ungkap Muzani di Hambalang, mengutip CNNIndonesia.com.

  • Gen Z Gagalkan Skenario Elite di Pilkada-Pilpres

    Gen Z Gagalkan Skenario Elite di Pilkada-Pilpres

    TIKTAK.ID – Aktivisme hukum beberapa mahasiswa melalui Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggagalkan skenario elite politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang menuai pujian dari berbagai pihak.

    Untuk diketahui, empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (Suka), yaitu Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoriul Fatna mengajukan gugatan presidential threshold kepada MK. Kemudian dalam putusan Nomor.62/PUU-XXII/2024, MK telah mengabulkan permohonan Enika dkk dan menyatakan pasal presidential threshold inkonstitusional.

    Setelah itu, ada juga mahasiswa UIN Jakarta, A Fahrur Rozi yang lewat Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 membuat syarat usia calon kepala/wakil kepala daerah tetap harus merujuk saat pencalonan, bukan ketika pelantikan seperti yang pernah diputuskan MA melalui putusan Nomor 23 P/HUM/2024.

    Baca juga : Pengamat Desak Pembuat UU Tak Khianati Putusan Presidential Threshold

    Menanggapi hal itu, pengajar hukum Pemilu Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, menyebut para mahasiswa Gen-Z dari kampus yang berbeda-beda itu sudah mencatat sejarah selama Pemilu lalu dan Pilpres mendatang.

    Titi mengatakan gugatan menghapus presidential threshold yang dimohonkan oleh empat mahasiswa UIN Suka Yogyakarta dikabulkan MK pada Kamis (2/1/25) lalu. Selain itu, ada pula gugatan dua mahasiswa UI yang secara tidak langsung memaksa gelaran Pilkada serentak 2024 tak dipercepat menjadi September 2024, tapi tetap 14 November 2024. Dia juga menyinggung gugatan mahasiswa UIN Jakarta ke MK yang membuat syarat usia calon peserta Pilkada tetap harus merujuk saat pencalonan, bukan saat pelantikan.

    “Sejarah dibuat oleh banyak GEN Z kita, namun tidak semua mendapat spotlight. Kepada mereka harapan kita untuk Indonesia semakin membuncah, jaga dan terus bersamai mereka,” ungkap Titi lewat unggahannya di X, pada Sabtu (4/1/25), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Baca juga : Tak Penuhi Panggilan KPK, Hasto Minta Diundur Usai HUT PDIP

    “Tidak hanya Enika dkk dalam Perkara No.62/PUU-XXII/2024, terdapat pula Ahmad Alfarizy dan @nurfauzizi (FHUI) yang melalui Perkara No.12/PUU-XXII/2024 membuat Pilkada ‘gagal’ dimajukan ke September 2024 sebagaimana skenario elite,” jelas Titi.

    Titi menilai lewat gugatan itu, Pilkada tak jadi dimajukan ke September 2024 sebagaimana keinginan para elite politik.

    “Semua warga bangsa harus mengapresiasi aktivisme hukum mahasiswa dalam menjaga konstitusi dan demokrasi Indonesia,” tutur Titi.

  • Minta Maaf karena Jadi Kendaraan Politik Jokowi, PDIP: Masa Kita Harus Tanggung Jawab juga?

    Minta Maaf karena Jadi Kendaraan Politik Jokowi, PDIP: Masa Kita Harus Tanggung Jawab juga?

    TIKTAK.ID – Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus menyampaikan permintaan maaf karena sudah menghadirkan Joko Widodo alias Jokowi di panggung politik Indonesia. Deddy bahkan menyebut kehadiran Jokowi sebagai dosa partainya. Namun dia mengatakan bahwa PDIP tak sepenuhnya berdosa dengan semua yang sudah dilakukan Jokowi.

    “Terus terangnya, mohon maaflah Jokowi hadir dalam panggung politik dosa kita [kami]. Namun kan kita enggak dosa dengan kelakuannya semua kan,” ujar Deddy melalui rilis survei Nagara Institute dengan tema “Toleransi Pemilih Terhadap Politik Dinasti pada Pemilu dan Pilkada 2024”, seperti dikutip CNNIndonesia.com dari kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, pada Kamis (19/12/24).

    Deddy pun menyatakan tidak sependapat bila PDIP dianggap harus bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan yang dilakukan Jokowi. Dia sendiri tidak menduga Jokowi yang dididik menjadi kader, justru merusak demokrasi di akhir masa jabatannya sebagai presiden.

    Baca juga : Prabowo ke Koruptor: Kalau Uang Hasil Korupsi Dikembalikan, Mungkin Bisa Dimaafkan

    “Masa kita harus tanggung jawab juga. Yang bener saja dong kita tanggung jawab, dia sama Tuhan,” ucap Deddy.

    Seperti diketahui, PDIP adalah kendaraan politik Jokowi sejak maju menjadi Wali Kota Solo pada 2005 silam. Begitu pula ketika Jokowi maju di Pilgub DKI 2012, dan dua kali Pilpres pada 2014 dan 2019.

    Akan tetapi, dalam Pilpres 2024, Jokowi mendukung putranya, Gibran Rakabuming sebagai Cawapres mendampingi Prabowo dan berseberangan dengan keputusan partai. PDIP sendiri telah secara resmi memecat Jokowi dan keluarganya pada 4 Desember lalu.

    Baca juga : Jokowi Disarankan Bikin Parpol Baru untuk Buktikan Kuat Mana dengan PDIP

    Deddy menjelaskan, kerusakan demokrasi tidak adil bila menyalahkan rakyat. Sebaliknya, kata Deddy, yang harus bertanggung jawab adalah elite politik dan partai.

    “Siapa yang rusak? Rakyatnya? Ya elitenya, calonnya, partainya. Sebab, memang itu tadi pelembagaan partai politik itu enggak jalan, rekrutmen itu enggak jalan dengan baik. Itu masalah, luar biasa, jadi jangan salahkan rakyat,” tutur Deddy.

    Menurut Deddy, masyarakat hanya menganggap elite tidak pernah hadir dalam kehidupan mereka. Tapi para elite politik justru datang tiba-tiba untuk meminta suara mereka.

    Baca juga : Di Depan Mahasiswa RI di Kairo, Prabowo Singgung Usulan Cak Imin Jadikan Gus Dur Pahlawan Nasional

    “‘Lu kan mendapatkan gaji, dapat privilege, masa kita enggak dapat apa-apa’. Akhirnya kan orang jadi berpikir seperti itu,” imbuhnya.

  • PDIP Pecat 27 Kader Sepanjang Pilpres-Pilkada 2024 Termasuk Jokowi dan Keluarga

    PDIP Pecat 27 Kader Sepanjang Pilpres-Pilkada 2024 Termasuk Jokowi dan Keluarga

    TIKTAK.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP telah mengumumkan daftar 27 kader mereka yang dipecat selama periode Pilpres dan Pilkada serentak 2024. Nama-nama tersebut dipecat dengan alasan beragam, tapi umumnya akibat tidak mendukung calon yang sudah diusung oleh partai, atau maju dari partai lain.

    Daftar nama tersebut diumumkan bersama pengumuman pemecatan terhadap Jokowi, Gibran Rakabuming, dan Bobby Nasution.

    Sementara itu, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut sanksi itu dijatuhkan usai pihaknya melakukan mekanisme internal. Menurut Hasto, seluruh kader yang dipecat telah melakukan berbagai bentuk pelanggaran berat seperti mendukung pasangan calon lain di Pemilu, bermain dua kaki, hingga tidak menjalankan instruksi partai.

    Baca juga : PSI Tanggapi Pemecatan Jokowi oleh PDIP

    “Ya mendukung calon lain, termasuk kaki dua. Tak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” ujar Hasto dalam jumpa pers di sekolah partai, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/12/24), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Hasto mengakui dari 27 nama tersebut, Jokowi, Gibran, dan Bobby termasuk di dalamnya. PDIP akhirnya memecat Jokowi lantaran dianggap telah mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mencalonkan Gibran di Pilpres 2024.

    “Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, serta sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” begitu bunyi keterangan pemecatan Jokowi.

    Baca juga : Prabowo Aktifkan Dewan Pertahanan Nasional, Apa Bedanya dengan Kemhan dan DKN?

    Berikut ini daftar 27 nama anggota PDI Perjuangan yang dipecat sekaitan Pilpres dan Pilkada 2024:

    1. H. Lalu Budi Suryata
    * Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
    * Asal daerah NTB

    2. Putu Agus Suradnyana
    * Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
    * Asal daerah Bali

    3. Putu Alit Yandinata
    * Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
    * Asal daerah Bali

    Baca juga : Prabowo Singgung Retret di Magelang Usai Klaim Kinerja Kabinetnya Berjalan Baik

    4. Muhammad Alfian Mawardi
    * Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain
    * Asal daerah Kalimantan Tengah

  • Klaim Tak Punya Wewenang Naikkan Gaji Guru, Mendikdasmen: Kami Tingkatkan Kesejahteraan Guru Lewat Sertifikasi

    Klaim Tak Punya Wewenang Naikkan Gaji Guru, Mendikdasmen: Kami Tingkatkan Kesejahteraan Guru Lewat Sertifikasi

    TIKTAK.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa kementeriannya bakal meningkatkan kesejahteraan guru lewat skema sertifikasi dan bukan melalui kenaikan gaji.

    “Mohon maaf, kementerian tidak memiliki kewenangan untuk menaikkan gaji guru, kewenangannya ada pada kementerian lain. Jadi yang kami lakukan adalah meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi,” ujar Mu’ti kepada wartawan setelah menghadiri upacara peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Menurut Mu’ti, sertifikasi ini akan diberikan kepada guru-guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dia mengatakan sertifikasi ini bakal meningkatkan kesejahteraan guru ASN maupun non-ASN.

    Baca juga : Jokowi Jadi Rebutan Ridwan Kamil dan Ahmad Luthfi Dampingi Kampanye Akbar Terakhir

    Mu’ti memaparkan bahwa guru honorer masuk ke dalam kategori non-ASN, sehingga termasuk dalam skema pemberian sertifikasi tersebut. Mu’ti sendiri sempat menyebut ada sebanyak 606 ribu guru yang akan memperoleh tunjangan sertifikasi pada 2025 mendatang.

    Tak hanya itu, Mendikdasmen juga menyatakan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi ini akan dilakukan secara bertahap.

    “Tentu saja bakal bertahap karena Kabinet Merah Putih ini kan tidak hanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya,” jelas Mu’ti.

    Baca juga : Gibran Minta Mendikdasmen Tambah Kurikulum Coding dan AI serta Hapus Zonasi

    Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal menaikkan gaji guru sebesar Rp2 juta per bulan setiap tahun bila terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Lebih lanjut, Mu’ti menyebut kementeriannya akan memberikan beasiswa bagi guru supaya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang D-4 atau S-1.

    “Masih banyak guru yang belum berpendidikan D-4 atau S-1,” jelas Mu’ti, mengutip Tempo.co.

    Mu’ti memaparkan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan guru belum mempunyai riwayat pendidikan D-4 atau S-1. Salah satunya, kata Mu’ti, karena banyak guru yang terjun ke dunia pendidikan tanpa punya perencanaan.

    Baca juga : Indonesia Punya Tugas untuk Terus Gugah Negara Arab Soal Palestina

    “Banyak guru yang pada awalnya mungkin mengajar karena mengisi waktu atau karena alasan-alasan lain, lalu mereka menjadi guru,” terang Mu’ti.

    Mu’ti juga menyinggung faktor lain seperti letak geografis dan kendala ekonomi yang menyebabkan guru tidak dapat mengakses pendidikan tinggi. Dia mengakui saat ini ada sekitar 295.000 guru yang belum menempuh pendidikan D-4 atau S-1.

  • Prabowo di Deklarasi GSN: Ada Parpol Keluar Koalisi Lalu Kembali Lagi Tak Ada Masalah

    Prabowo di Deklarasi GSN: Ada Parpol Keluar Koalisi Lalu Kembali Lagi Tak Ada Masalah

    TIKTAK.ID – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ada partai politik yang sempat meninggalkan koalisinya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, tapi kemudian bergabung kembali. Meski begitu, ia tetap mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai politik yang telah mendukungnya hingga bisa memenangkan posisinya saat ini.

    “Seluruh organisasi yang berdiri, politik, sosial, dan semua partai politik yang ikut koalisi kita, ada yang dari awal, ada yang keluar sebentar kembali lagi, tidak ada masalah,” ucap Prabowo dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, pada Sabtu (2/11/24), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Kemudian Prabowo menyampaikan terima kasih kepada para relawan yang sudah berjuang memenangkannya ketika Pilpres 2024.

    Baca juga : Keluarga Gus Dur Dukung Pramono-Rano, Ungkit Soal Pelecehan Perempuan

    Menurut pria kelahiran Jakarta, 17 Oktober 1951 ini, momen Deklarasi GSN ini merupakan ajang reuni bagi para kelompok-kelompok yang berjuang memenangkannya di Pilpres.

    “Jadi ini [Deklarasi GSN] kita anggap sebagai salah satu langkah untuk mengumpulkan para relawan dan tokoh organisasi yang sukarelawan, yang telah membela perjuangan kita. Kesempatan kita untuk reuni, kesempatan untuk saya atas nama perjuangan kita bersama untuk mengucapkan terima kasih kepada semua relawan di Indonesia di mana pun berada,” ujar Prabowo.

    Prabowo lantas mengusulkan agar Tim Kampanye Nasional (TKN) yang sudah memenangkannya di Pilpres 2024 tidak bubar begitu saja. Sebab, dia mengatakan perjuangannya masih belum selesai.

    Baca juga : Ketum Parpol Minta Rutin Bertemu Prabowo, Buat Apa?

    “Perjuangan kita untuk bergerak bersama menuju Indonesia yang kita cita-citakan. Indonesia Emas, Indonesia di mana bangsa Indonesia bisa hidup sejahtera,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

    Perlu diketahui, GSN adalah keberlanjutan dan perubahan dari TKN Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 lalu. Adapun wacana terkait GSN sebelumnya sempat digaungkan Prabowo ketika acara buka bersama dengan TKN pada Maret lalu.

    Menteri Investasi sekaligus Ketua Timses Prabowo-Gibran Rakabuming, Rosan Roeslani, didapuk sebagai Ketua Umum GSN.

    Baca juga : Ahmad Luthfi Ungkap Sinyal Jokowi Akhirnya Turun Gunung Jadi Jurkam

    Deklarasi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah nama menteri di Kabinet Merah Putih. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, juga tampak hadir dalam deklarasi itu.

  • Kaget Tom Lembong Terjerat Korupsi, Surya Paloh: Mudah-mudahan Tak Ada Politisasi

    Kaget Tom Lembong Terjerat Korupsi, Surya Paloh: Mudah-mudahan Tak Ada Politisasi

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menilai penetapan Menteri Perdagangan 2015-2016, Tom Lembong, sebagai tersangka kasus impor gula amat memprihatinkan. Ia pun mengaku terkejut dengan kasus ini.

    “Tidak ada angin, tidak ada hujan tiba-tiba ada Tom Lembong, (dianggap) kebijakannya salah. Kita juga terkejut akan hal itu,” ujar Surya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (1/11/24), usai persamuhan Presiden Prabowo dengan ketua umum parpol pendukung Pemerintah, seperti dilansir Tempo.co.

    Kemudian Surya menyoroti banyaknya kasus aktual yang dapat menjadi fokus penegakan hukum dan langkahnya yang patut diapresiasi saat ini. Dia mencontohkan kasus tiga hakim yang berkomplot dalam dugaan kasus suap Gregorius Ronald Tannur. Meski begitu, Bos Media Group ini tidak mau mencampuri masalah penegakan hukum. Dia juga berharap tidak ada politisasi dalam kasus ini.

    Baca juga : PDIP Tegaskan Siap Dukung Siap Kritik Kebijakan Prabowo, Ini Syaratnya

    “Mudah-mudahan tidak ada (politisasi), kalau ada apes saja,” ucap Surya.

    Ketum NasDem tersebut menyatakan tidak akan ada bantuan hukum untuk Tom.

    Perlu diketahui, Kejaksaan Agung sudah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa (29/10/24) lalu. Tom merupakan Co-Captain Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang didukung oleh NasDem. Tom sering bersikap kritis dengan berbagai kebijakan Pmerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Baca juga : Prabowo Lanjutkan Food Estate, Walhi: Warisan Buruk Jokowi yang Terbukti Gagal dan Rugikan Rakyat

    Adapun Kejagung menduga Tom Lembong terlibat dalam pemberian izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton.

    “Saudara TTL diduga memberikan izin impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah jadi gula kristal putih,” jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Selasa (29/10/24). Abdul Qohar mengeklaim tidak ada politisasi dalam penetapan tersangka terhadap Tom Lembong.

    Sementara itu, Anies mengaku terkejut mendapat kabar ditetapkannya Tom Lembong sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Bersahabat selama hampir 20 tahun dengan Tom, Anies menganggap rekannya itu adalah pribadi yang berintegritas tinggi. Ia bahkan menilai Tom Lembong selalu memprioritaskan kepentingan publik dan fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit.

  • Anies Tegaskan Siap Hadir Pelantikan Prabowo-Gibran Jika Dapat Undangan

    Anies Tegaskan Siap Hadir Pelantikan Prabowo-Gibran Jika Dapat Undangan

    TIKTAK.ID – Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian memastikan bahwa Anies akan hadir dalam pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2024 mendatang, bila diundang.

    “Tentu, jika ada undangannya akan hadir,” ujar Angga, seperti dilansir CNN Indonesia, pada Rabu (9/10/24).

    Kemudian Angga menyinggung Anies sempat hadir dalam penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada April 2024 lalu.

    Baca juga : Detik-detik Jelang Lengser, Jokowi Bakal Segera Resmikan Istana Negara di IKN

    Akan tetapi, Angga mengeklaim hingga saat ini Anies masih belum menerima undangan dari pihak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait pelantikan Prabowo-Gibran.

    “Sampai sejauh ini masih belum ada undangan yang masuk,” ucap Angga.

    Sementara itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengeklaim para kontestan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan diundang untuk menghadiri pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wapres RI 2024-2029.

    Menurut Muzani, keputusan itu berdasarkan hasil rapat pimpinan MPR RI terkait pelantikan presiden dan wakil presiden.

    Baca juga : Ditanya Peluang Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Jawaban Kaesang

    “Pimpinan MPR baru menyetujui bahwa mereka semuanya bakal kita undang dalam acara pelantikan dan kami akan segera menyampaikan undangan kepada beliau-beliau,” terang Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (9/10/24).

    Di sisi lain, Waketum Golkar, Melchias Marcus Mekeng menyambut positif kabar dari Ketua MPR tersebut.

    “Bagus dong, artinya Ketua MPR menyatakan pertandingan sudah selesai dan telah ada pemenangnya. Di dalam alam demokrasi tentunya yang menang jangan merasa besar, dan yang kalah jangan merasa kecil. Jadi kita anggap semua sudah selesai, dan kita anggap satu bangsa. Masalah pelantikan ya sudah diundang semua yang ikut berkontestasi,” tutur Mekeng kepada wartawan, pada Rabu (9/10/24), mengutip detikcom.

    Baca juga : Gerindra Ogah Bocorkan Nama Menteri Jokowi yang Masuk Kabinet Prabowo

    Mekeng melanjutkan, Golkar sendiri berharap Anies dan Ganjar bisa hadir ke pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024. Dia menilai kehadiran Anies dan Ganjar bakal menunjukkan jiwa kenegarawanan keduanya.

    “Semoga mereka juga sadar mereka memiliki jiwa kenegarawanan. Mereka hadir dan menunjukkan kepada publik bahwa ya sudah ini sudah selesai, bahwa kita punya Presiden baru, kita dukung supaya Presiden baru ini dapat bekerja sesuai harapan masyarakat,” imbuh Mekeng.

  • Sindir Menantu Jokowi, Hasto: Kalau Partai yang Membesarkan Ditinggalkan Apalagi Rakyat

    Sindir Menantu Jokowi, Hasto: Kalau Partai yang Membesarkan Ditinggalkan Apalagi Rakyat

    TIKTAK.ID – Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, diketahui menyindir calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution dengan menyatakan bahwa partai yang membesarkannya saja ditinggalkan, apalagi rakyat kecil.

    “Bagi PDIP, politik itu diisi dengan nilai-nilai moral etika dan budi pekerti. Namun jika partai yang membesarkan saja ditinggalkan, apalagi rakyat kecil,” ungkap Hasto dalam Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) Pemenangan Pilkada Serentak 2024 PDI Perjuangan Sumut di Hotel Adi Mulia Medan, pada Minggu (6/10/24), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Hasto menilai masyarakat Sumut sudah cerdas dalam menentukan pilihannya di ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut 2024 mendatang. Dia menyebut masyarakat Sumut mampu membedakan mana calon pemimpin yang memiliki komitmen dan mana yang hanya memilih jalan pintas untuk mencari kekuasaan.

    Baca juga : Sejumlah Komunitas di Bengkulu Gelar Titik Temu, Ajak Masyarakat Tunaikan Janji Konstitusi untuk Kemerdekaan Palestina

    “Sehingga kami percaya kalau di Sumut dengan tradisi diskusi yang begitu kuat, kecerdasan, dan logika yang begitu tinggi, masyarakat dapat melihat mana pemimpin jalan pintas, dan mana yang punya komitmen bagi rakyat bangsa dan negara, khususnya kemajuan di Sumatera Utara,” tutur Hasto.

    Menurut Hasto, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang diusung bersama oleh Partai Hanura, Ummat, Buruh, Gelora Indonesia, dan PKN, yakni Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, bakal berhasil memenangkan kontestasi Pilgub Sumut 2024.

    “Sehingga di bawah kepemimpinan Pak Edy Rahmayadi dengan pengalamannya yang sudah sangat luas sebagai prajurit, dibantu oleh Pak Hasan Basri Sagala, akan membangun harapan bagi kemajuan Sumut,” terang Hasto.

    Baca juga : PBNU dan MUI Kompak Serukan Boikot Israel di Semua Bidang

    Seperti diketahui, Bobby yang merupakan mantu Presiden RI Jokowi, mulanya adalah kader PDI Perjuangan. Akan tetapi, pada Pilpres 2024, Bobby secara terang-terangan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, padahal PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Setelah itu, Bobby pun dipecat dari PDIP. Kemudian menjelang Pilgub Sumut, Bobby memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra.

    Bobby lantas diusung oleh Gerindra menjadi calon gubernur Sumut berpasangan dengan Surya. Mereka telah memperoleh dukungan dari 10 partai politik, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PKB, PSI, PPP, NasDem, dan Perindo.