TIKTAK.ID

Tag: Pilpres 2024

  • Pengamat Yakin PDIP Bakal Jadi Oposisi Usai Pidato Megawati di Rakernas

    Pengamat Yakin PDIP Bakal Jadi Oposisi Usai Pidato Megawati di Rakernas

    TIKTAK.ID – Pidato perdana Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, setelah gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 cukup berapi-api disampaikan di dalam Rakernas PDIP, pada Jumat (23/5/24).

    Menurut Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, narasi pidato Megawati menunjukkan kecondongan untuk memposisikan PDIP sebagai oposisi dalam Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Ujang menilai PDIP di bawah kepemimpinan Megawati memang lebih condong menjadi oposisi dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran, akibat kecewa terhadap Presiden Joko Widodo, kader PDIP yang mendukung kemenangan Prabowo-Gibran. Mereka juga kecewa kepada Gibran yang juga kader PDIP.

    Baca juga : Golkar Buka Pintu Lebar dan Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran, dan Maruarar Sirait

    “Jokowi dan Gibran pun sudah tak diakui sebagai kader PDIP lagi. Itu yang pertama,” ujar Ujang, seperti dilansir Republika, pada Jumat (23/5/24).

    Ujang melanjutkan, hal itu diperkuat dengan tidak hadirnya sosok Jokowi dalam agenda Rakernas PDIP tersebut.

    “Yang kedua ya tanda-tanda sangat jelas kalau Jokowi tidak diundang,” imbuh Ujang.

    Ujang menjelaskan, hal ketiga adalah PDIP tak pernah mengakui kemenangan Prabowo-Gibran sampai saat ini. Dia menganggap hal itu merupakan pertanda yang jelas di mana posisi PDIP, yakni oposisi. Dia menduga Megawati lebih menekankan dukungan kekuatan untuk partainya ke depan.

    Baca juga : Didukung Jadi Sekjen PBB, Memangnya Jokowi Pernah Hadiri Sidang Umum PBB?

    “Jadi dari narasi pidatonya sangat jelas dan keliatan arah-arah PDIP itu keliatannya bakal lebih condong menjadi partai oposisi. Hal itu bagus dan sehat bagi demokrasi ke depan. Ada partai-partai yang di dalam Pemerintahan, dan ada pula yang di luar Pemerintahan, supaya terjadi check and balances,” tutur Ujang.

    Sebelumnya, Megawati mengeklaim partainya akan mementingkan check and balances, menyikapi Pemerintahan mendatang yang akan dipimpin Prabowo. Dia menyebut keputusan akhir PDIP untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran akan diumumkan pada akhir acara pada Minggu (26/5/24).

    Megawati menegaskan bahwa sikap PDIP ke depan masih perlu dicermati dengan saksama. Dia mengaku PDIP bakal mendengarkan semua suara akar rumput yang menitipkan terlembaganya demokrasi yang sehat, sebagai skala prioritas dalam Rakernas.

    Baca juga : Presiden UEA Beri Prabowo Zayed cMedal, Begini Penjelasan Pengamat

    “Demokrasi juga memerlukan partai politik yang sehat dan terlembaga, serta sistem hukum yang benar-benar berkeadilan,” terang Megawati.

  • Mahfud MD Jelaskan Pola Kecurangan Horizontal Pemilu Mirip Orde Baru yang Terjadi di 2024

    Mahfud MD Jelaskan Pola Kecurangan Horizontal Pemilu Mirip Orde Baru yang Terjadi di 2024

    TIKTAK.ID – Mantan calon wakil presiden (Cawapres) Pemilu 2024 Mahfud MD., mengeklaim gelagat kecurangan Pemilu belakangan ini telah bergeser kembali bersifat vertikal atau melibatkan Pemerintah atau penguasa.

    “Tren kecurangan Pemilu belakangan ditengarai sudah bergeser kembali menjadi vertikal, lewat mobilisasi aparat dan penggunaan fasilitas negara. Akan tetapi disamarkan, sehingga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif,” ujar Mahfud ketika menjadi pembicara seminar nasional “Pelaksanaan Pemitu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan” di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, pada Rabu (8/5/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Kemudian Guru Besar Hukum Tata Negara UII Yogyakarta tersebut menilai tren kecurangan Pemilu secara vertikal saat ini bentuknya mirip dengan Pemilu yang belangsung era Orde Baru. Dia menjelaskan bahwa pada masa itu, pemenang Pemilu ditengarai sudah diatur sesuai keinginan penguasa.

    Baca juga : Prabowo-Gibran Bakal Tambah Menteri Jadi 40, Mahfud MD: Makin Banyak Sumber Korupsi, Negara Bisa Rusak

    “Jika dulu di zaman Orde Baru (kecurangan) vertikal itu semuanya sudah diatur, yang menang harus ini, yang kalah ini, suaranya dibuat segini, lalu itu tren itu berhasil dihapus di masa Reformasi,” tutur Mahfud.

    Padahal, kata Mahfud, pada awal Reformasi setidaknya sampai 2014 silam, kecurangan Pemilu mulai bergeser berpola horizontal.

    “Kecurangan horizontal itu hanya melibatkan antarkontestan parpol (partai politik), kader dengan parpolnya, antarpasangan calon. Jadi Pemerintah tak ikut mencurangi,” ucap Mahfud.

    Baca juga : Ganjar Deklarasi Oposisi, Politikus PDIP: Tak Wakili Partai

    “Kita berhasil melakukannya dengan cukup baik (sehingga kecurangan Pemilu) terus bergeser menjadi horizontal. Tapi sejak 2019 bergeser lagi (ke vertikal),” terang Mahfud.

    “Mobilisasi aparat dan fasilitas negara dipakai namun dipakai alasan-alasan, yang ada aturannya,” imbuh Mahfud.

    Menurut Mahfud, upaya mengungkap dugaan kecurangan melalui lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi atau MK di pola pergeseran tren kecurangan vertikal ini, dapat terprediksikan menemui kegagalan.

    Baca juga : Demokrat Hingga PDIP Ikut Bersuara Soal Presidential Club Ala Prabowo

    “Karena hasilnya menurut MK, dugaan-dugaan kecurangan terstruktur sistematis dan massif tersebut tidak terbukti secara hukum,” jelas Mahfud.

    Lantas Mahfud memberi catatan. Sebagai mantan Cawapres peserta Pemilu Presiden 2024, dirinya sudah tak dapat lagi mempersoalkan keputusan MK terkait hasil Pilpres 2024 yang sudah diputuskan. MK mengeklaim tidak ada bukti kecurangan Pemilu 2024.

  • Prabowo-Gibran Bakal Tambah Menteri Jadi 40, Mahfud MD: Makin Banyak Sumber Korupsi, Negara Bisa Rusak

    Prabowo-Gibran Bakal Tambah Menteri Jadi 40, Mahfud MD: Makin Banyak Sumber Korupsi, Negara Bisa Rusak

    TIKTAK.ID – Mantan calon wakil presiden (Cawapres) Mahfud MD mengkritik kondisi jumlah menteri di Indonesia yang semakin lama kian membengkak.

    Presiden terpilih Prabowo Subianto belakangan ini memang menyampaikan rencananya untuk menambah jumlah kementerian di Kabinetnya menjadi 40 pos. Mahfud mengatakan makin banyaknya jumlah menteri tersebut, bisa jadi imbas tuntutan bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar usai Pemilu.

    “Setelah Pemilu menang, karena terlalu banyak (pihak) yang dijanjikan (mendapatkan kursi kekuasaan), menteri-menteri jadi diperluas lagi,” ujar Mahfud ketika menjadi pembicara seminar nasional “Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan” di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, pada Rabu (8/5/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : Ganjar Deklarasi Oposisi, Politikus PDIP: Tak Wakili Partai

    Menurut Mahfud, jumlah menteri di Indonesia dari era ke era semakin banyak.

    “Dulu kan ada 26 menteri, sekarang jadi 34 menteri, lalu Pemilu yang akan datang ditambah lagi jadi 60. Tambah (menteri) lagi kolusinya semakin meluas dan negara bisa rusak,” ucap mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam tersebut.

    “Padahal di Amerika saja hanya ada 14 menteri, lalu sisanya dibagikan kepada Dirjen (Direktorat Jenderal) yang dikelompok-kelompokkan begitu,” imbuh Mahfud.

    Mahfud menyebut dalam kajiannya bersama asosiasi pengajar Hukum Tata Negara pada 2019, dirinya sudah merekomendasikan agar jumlah pos kementerian dipangkas supaya efektif.

    Baca juga : Demokrat Hingga PDIP Ikut Bersuara Soal Presidential Club Ala Prabowo

    “Ketika itu kita di asosiasi mengatakan bahwa pos Kemenko (Kementerian Koordinator) dihapus, karena tidak ada gunanya,” jelas Mahfud.

    “Namun karena saat itu (pasca-Pemilu 2019) susunan Kabinet sudah disusun, kami perhalus bahasannya Kemenko tak harus ada sesuai undang-undang. Jadi semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan begitu,” tegas Mahfud.

    “Semangatnya saat itu membatasi jumlah pejabat setingkat menteri. Sebab, semakin banyak pejabat setingkat menteri itu maka semakin banyak sumber korupsi, itu semua ada anggarannya,” sambung Mahfud.

    Baca juga : Ganjar: Saya Deklarasi Pertama Tak Akan Gabung Pemerintahan

    Perlu diketahui, jumlah menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran rencananya bakal ditambah menjadi 40. Padahal nomenklatur Kementerian di Kabinet Jokowi-Ma’ruf sekarang ada 34, dengan rincian 4 Menteri Koordinator alias Menko dan 30 menteri bidang. Aturan terkait nomenklatur kementerian itu tertera dalam UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

  • Resmi Bubarkan TPN, Ganjar Ucapkan Terimakasih

    Resmi Bubarkan TPN, Ganjar Ucapkan Terimakasih

    TIKTAK.ID – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah resmi bubar. Akhir dari tim kampanye mantan pasangan calon nomor urut tiga tersebut diumumkan oleh Ganjar dalam acara halalbihalal TPN di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (6/5/24).

    “Dengan mengucap syukur alhamdulillah, kita tutup semua kegiatan TPN,” ujar Ganjar di hadapan tim kampanyenya, seperti dilansir Tempo.co. Di antara mereka hadir pula elite-elite partai penyokong Ganjar-Mahfud.

    Kemudian Ganjar menyampaikan bahwa dirinya dan Mahfud berterima kasih kepada orang-orang yang telah berperan selama masa kampanye. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut juga merasa bangga dengan usaha mereka, terutama karena mereka telah memperjuangkan hal yang sangat penting.

    Baca juga : Gibran Buka Suara Usai Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic Masuk Pemerintahan

    “Tentu saya dan Pak Mahfud merasa bangga karena ada orang-orang hebat di belakang saya, dan di depan saya tentu saja, yang selama ini kita bersama-sama memperjuangkan demokrasi dan kebenaran,” tutur Ganjar.

    Untuk diketahui, sebelum resmi membubarkan tim pemenangannya, Ganjar sempat menerima laporan proses kampanye dari Ketua TPN, Arsjad Rasjid. Laporan itu diserahkan kepada Ganjar, Mahfud, dan para petinggi partai dalam bentuk buku yang dibingkai pigura.

    Ganjar lantas menutup pesan-pesan terakhirnya kepada TPN dengan menyampaikan salam untuk rekan-rekan tim kampanye yang tak dapat hadir dalam acara tersebut.

    Baca juga : Namanya Muncul di Bursa Pilgub DKI, Ahok: No Comment!

    “Merdeka!” ucap Ganjar.

    Adapun beberapa elite partai koalisi Ganjar-Mahfud yang tampak hadir di antaranya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, dan Sekretaris Jenderal Hanura Benny Rhamdani. Akan tetapi, perwakilan dari Partai Perindo yang juga mengusung Ganjar-Mahfud tidak terlihat di lokasi.

    Hadir juga Wakil Ketua TPN Andika Perkasa, Anggota Dewan Penasihat TPN Yenny Wahid, Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis, hingga Juru Kampanye TPN Choirul Anam.

    Baca juga : Waketum Gerindra Sebut Prabowo Sejak 2014 Gagas Presidential Club

    Perjalanan Ganjar-Mahfud sebagai kandidat dalam ajang kontestasi Pilpres berakhir, usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pilpres 2024. Duet politikus PDIP dan mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut kalah suara dari pasangan pemenang Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

  • Gibran Buka Suara Usai Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic Masuk Pemerintahan

    Gibran Buka Suara Usai Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic Masuk Pemerintahan

    TIKTAK.ID – Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, buka suara mengenai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang mengusulkan agar presiden terpilih, Prabowo Subianto tidak mengajak orang toxic ke pemerintahan.

    Gibran menyatakan tidak mengetahui siapa orang yang dimaksud Luhut agar tidak diajak ke dalam pemerintahannya bersama Prabowo.

    “Spesifiknya siapa? Tanyakan kepada Pak Luhut ya. Saya kan tidak tahu yang dimaksud toxic itu siapa,” ujar Gibran setelah menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kota Solo, pada Senin (6/5/24), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Baca juga : Namanya Muncul di Bursa Pilgub DKI, Ahok: No Comment!

    Gibran yang juga Wali Kota Solo tersebut pun mengaku terbuka dalam menerima masukan dari berbagai pihak. Ia mengingatkan sejak awal pasangan Prabowo-Gibran telah berkomitmen bakal merangkul kubu-kubu yang bertarung dengannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    “Saya kira semua yang ada di dalam pemerintahan, yang ada di luar koalisi, ataupun mantan-mantan kontestan siapapun berhak untuk memberikan masukan,” ucap Gibran.

    Gibran pun mengeklaim selama ini selalu berusaha menjalin hubungan baik dengan semua pihak. Termasuk dengan mereka yang berseberangan dengannya dalam Pilpres 2024 lalu.

    Baca juga : Waketum Gerindra Sebut Prabowo Sejak 2014 Gagas Presidential Club

    “Kalau saya kan berkawan dan berteman dengan semuanya. Di dalam koalisi, luar koalisi, semua saya jadikan teman dan saya jadikan guru,” terang Gibran.

    Sebelumnya, Luhut sempat menyampaikan pesan kepada Prabowo agar tidak sembarangan membawa orang ke dalam pemerintahan. Dia mengungkapkan hal itu ketika bicara dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth” di Jakarta, pada Jumat (3/5/24).

    “Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan membawa orang toxic ke pemerintahanmu, karena itu akan sangat merugikan kita,” tegas Luhut.

    Baca juga : KAMPUZ Gelar Aksi ‘Camp for Palestine’ di Alun-alun Tugu Malang

    Luhut menjelaskan bahwa dirinya sudah memperoleh pelajaran selama menjadi bagian dari Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia menilai masalah Pemerintah adalah regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional, sehingga ada banyak yang harus dibenahi.

    Luhut menganggap solusinya adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Oleh sebab itu, Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi. Dia menerangkan bahwa bila ada orang yang tidak setuju dengan itu, maka akan menghambat kemajuan.

  • Prabowo Bocorkan Dirinya Ditugasi Jokowi Sambangi Timur Tengah

    Prabowo Bocorkan Dirinya Ditugasi Jokowi Sambangi Timur Tengah

    TIKTAK.ID – Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto mengaku diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melawat ke negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan negara di kawasan lainnya. Dia menilai lawatan ke Timur Tengah itu sangatlah penting melihat situasi geopolitik saat ini.

    “Sekarang saya diperintahkan untuk pergi ke Timur Tengah, sangat penting,” ujar Prabowo di acara halal bi halal PBNU, Jakarta, pada Minggu (28/4/24), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Kemudian Prabowo mengatakan bahwa lawatannya ke Tiongkok dan Jepang beberapa waktu lalu juga tak lepas dari arahan Jokowi.

    Baca juga : Soal Peluang Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Anies: Saya Sekarang Rehat Dulu

    “Saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau, ke Jepang (juga),” terang Prabowo.

    Prabowo mengeklaim Jokowi sangatlah menyiapkannya. Dia pun merasa sangat diperhatikan dan disiapkan secara sungguh-sungguh oleh Jokowi untuk melanjutkan jabatan sebagai presiden.

    “Kemarin-kemarin saya masih dipanggil Menhan kan, tapi sekarang-sekarang ini lebih akrab, Mas Bowo. Jadi Mas Bowo nanti harus berangkat ke sini, ketemu ini,” terang Prabowo.

    Prabowo menjelaskan bahwa sebagai orang yang sudah dua kali kalah dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019, dirinya mulai sadar dan akhirnya memilih harus belajar kepada pemenang.

    Baca juga : Kaesang Terang-terangan Sebut PSI Ingin Jatah Satu Menteri Prabowo

    “Saya juga tidak kalah akal, kalau dua kali kalah, maka lebih baik kita belajar dari yang menang. Namun sampai sekarang beliau memperhatikan, dan saya merasa disiapkan bener-bener,” ungkap Prabowo, mengutip Rmol.id.

    Sebelumnya, Prabowo sempat bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada Senin (1/4/24). Dua hari setelahnya pada Rabu (3/4/24), dia melakukan kunjungan kehormatan ke Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida di Tokyo, Jepang.

    Keduanya membahas terkait kerja sama di bidang pertahanan. Prabowo ingin bekerja sama, terutama di bidang pertahanan yang lebih mendalam antara Indonesia dan Jepang.

    Baca juga : Ganjar Tegas Nyatakan Tak Akan Gabung Pemerintahan, PDIP Juga?

    Seperti diketahui, seluruh tahapan Pilpres 2024 telah usai. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pun telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Gibran sendiri adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo.

    Prabowo dan Gibran kembali ditetapkan oleh KPU, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak gugatan hasil sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Paslon nomor urut 2 tersebut berhasil menang satu putaran, usai unggul di 36 dari 38 provinsi se-Indonesia.

  • Ganjar Tegas Nyatakan Tak Akan Gabung Pemerintahan, PDIP Juga?

    Ganjar Tegas Nyatakan Tak Akan Gabung Pemerintahan, PDIP Juga?

    TIKTAK.ID – Mantan calon presiden Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak ikut bergabung dengan Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Bedakan antara sikap politik dengan penghormatan terhadap Pemerintahan. Saya menghormati pemenang, namun sikap politik saya, lebih baik kami di luar,” ujar Ganjar kepada wartawan, saat ditemui di kediamannya di Sleman, Yogyakarta pada Kamis (25/4/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Meski begitu, Ganjar masih belum dapat mengonfirmasi arah politik seperti apa yang bakal diambil oleh partai pengusungnya, PDIP, yaitu bergabung atau di luar Pemerintahan.

    Baca juga : PPP Minta Semua Pihak Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    “Belum memutuskan ya. Namun kalau lihat pernyataan-pernyataan Bu Mega rasanya iya, di luar Pemerintahan, kami tidak kenal oposisi,” sambung Ganjar.

    Kemudian politikus yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah tersebut menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan juga penting adanya check and balances.

    “Supaya tidak semuanya ikut-ikutan begitu, melainkan ada juga yang bisa melakukan kontrol dengan baik,” tutur Ganjar.

    Baca juga : Sudah Ada Nama untuk Pilgub DKI, Golkar Pastikan Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar

    Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Rabu (24/4/24) sudah menetapkan Paslon 02 Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pilpres 2024. Hal itu diputuskan setelah Mahkamah Konstitusi atau MK pada Senin (22/4/24) memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang dilayangkan oleh Paslon 01 Anies-Muhaimin dan 03 Ganjar-Mahfud dalam sengketa Pilpres.

    “Amar putusan. Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ungkap Ketua MK, Suhartoyo, sambil mengetuk palu sidang.

    Lantas setelah gelaran Pilpres berakhir, Ganjar mengaku dirinya bakal beraktivitas kembali sebagai kader PDIP. Dia menilai masih banyak persoalan mengenai kondisi sosial dan ekonomi yang ditugaskan oleh Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri.

    Baca juga : Risma Soal Masuk Bursa Cagub DKI: Saya Terus Terang Takut

    “Saya merupakan kader partai, jadi pasti saya masih akan beraktivitas di partai ya. Banyak hal yang kemarin telah dipesankan Bu Mega,” jelas Ganjar.

    PDIP sendiri masih belum menyatakan sikap menjadi oposisi. PDIP baru membahas langkah politiknya pada Rakernas 24-26 Mei mendatang.

    “Nanti akan dibahas dalam Rakernas 24-26 Mei,” jelas Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, mengutip CNNIndonesia.com, Jumat (26/4/24).

  • PKB-NasDem Gabung KIM, Prabowo Bergeming Saat Ditanya Peluang Gandeng PDIP

    PKB-NasDem Gabung KIM, Prabowo Bergeming Saat Ditanya Peluang Gandeng PDIP

    TIKTAK.ID – Presiden terpilih Prabowo Subianto mengeklaim bakal melihat perkembangan lebih lanjut perihal potensi bergabungnya partai lain, setelah pernyataan kerja sama dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

    Prabowo menyampaikan hal itu untuk menanggapi pertanyaan mengenai partai apa saja yang akan bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

    “Kita lihat perkembangannya ya,” jawab Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, pada Kamis (25/4/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : NasDem Gabung Koalisi Prabowo, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

    Akan tetapi, Prabowo enggan merespons saat ditanya terkait peluang bergabungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke dalam Pemerintahan.

    Untuk diketahui, usai menyambangi Kantor DPP PKB kemarin, Prabowo disambangi oleh elite NasDem pada Kamis (25/4/24). Adapun PKB dan NasDem, keduanya adalah partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh mengaku partainya siap untuk mendukung Pemerintahan di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran.

    Baca juga : Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK, BW: Selamat Datang Kegelapan dan Panjang Umur Perjuangan

    “Saya katakan NasDem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, kami siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” jelas Surya Paloh.

    Surya Paloh menjelaskan bahwa pihaknya telah melewati proses perenungan yang panjang sebelum akhirnya memutuskan hal tersebut. Dia juga menyebut kontemplasi telah dilakukan dengan kejujuran hati dan rasionalitas yang dia miliki.

    “Kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak, untuk bersama dengan Pemerintahan saya pikir hal itu lebih baik. Inilah pilihan saya, dan pilihan NasDem,” tegas Surya Paloh.

    Baca juga : Surya Paloh Tegaskan NasDem Tak Akan Usulkan Hak Angket Usai Putusan MK

    Sebelumnya, Prabowo dan PKB sempat membahas mengenai peluang kerja sama antara Gerindra dan PKB setelah gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 usai.

    “PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini telah bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif, ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi,” tutur Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam konferensi pers, Rabu (24/4/24).

    Terlebih, Cak Imin menilai Prabowo sebagai presiden terpilih bakal menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

  • NasDem Gabung Koalisi Prabowo, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

    NasDem Gabung Koalisi Prabowo, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya tidak khawatir jatah kursi menteri untuk partainya di Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto berkurang usai Partai NasDem merapat.

    Doli juga mengaku tak masalah dengan safari Prabowo ke partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sebab, dia menilai Golkar sejak awal mendukung gagasan Prabowo mengenai persatuan Indonesia.

    “Kalau terkait komposisi Kabinet, itu adalah hak prerogatif Pak Prabowo. Saya yakin Pak Prabowo sudah paham, punya rumusan sendiri ya siapa-siapa saja, dari mana saja, berapa banyak,” ungkap Doli di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (25/4/24), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK, BW: Selamat Datang Kegelapan dan Panjang Umur Perjuangan

    Menurut Doli, Kabinet memang belum diputuskan. Dia menjelaskan bahwa peralihan kekuasaan masih beberapa bulan lagi. Meski begitu, ia optimis kalau Prabowo akan tetap mempertimbangkan pendapat para Ketua Umum KIM, termasuk mengenai mengajak partai lain untuk bergabung di Pemerintahan.

    “Kalaupun kemudian ada partai-partai politik lain yang masuk, tentu saya kira sudah ada kesepahaman antara Pak Prabowo dengan Ketum Partai Golkar, Ketum PAN, Demokrat, dan yang lainnya yang juga tergabung dalam KIM,” tutur Doli.

    Sementara itu, politikus senior Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan memperoleh informasi kalau partainya akan mendapatkan lima kursi pada Pemerintahan Prabowo-Gibran. Mengutip Kompas.com, Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar tersebut menganggap partainya tidak keberatan dengan jatah lima kursi tersebut.

    Baca juga : Surya Paloh Tegaskan NasDem Tak Akan Usulkan Hak Angket Usai Putusan MK

    Sebelumnya, Prabowo sempat berkeliling menemui partai di luar koalisinya usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Salah satunya adalah Partai NasDem yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Pilpres lalu.

    Kemudian Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, juga melakukan kunjungan balasan ke rumah Prabowo. Setelah melakukan pertemuan itu, Surya Paloh lantas menyatakan siap untuk mendukung Pemerintahan Prabowo.

    “Kesempatan, dorongan, keinginan, spirit untuk bersama dengan Pemerintahan, saya pikir hal itu lebih baik. Inilah pilihan Saya dan pilihan NasDem,” tegas Paloh setelah bertemu dengan Prabowo di Jakarta Selatan, pada Kamis (25/4/24).

  • Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK, BW: Selamat Datang Kegelapan dan Panjang Umur Perjuangan

    Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK, BW: Selamat Datang Kegelapan dan Panjang Umur Perjuangan

    TIKTAK.ID – Anggota Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Bambang Widjojanto alias BW, buka suara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak permohonan sengketa Pilpres dari Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud.

    Bambang menilai putusan tersebut ibarat palu godam. Dia menyebut palu emas yang diharapkan masyarakat, seperti dalam berbagai “amicus curiae” atau ‘sahabat pengadilan’, tidak terjadi.

    “Sehingga habis gelap terbitlah terang masih belum terjadi,” ungkap BW dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin (22/4/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : Surya Paloh Tegaskan NasDem Tak Akan Usulkan Hak Angket Usai Putusan MK

    “Selamat datang kegelapan dan insya Allah panjang umur perjuangan,” imbuhnya.

    Kemudian dalam kesempatan itu, BW turut menyoroti pernyataan MK bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum alias Bawaslu tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal lantaran undang-undang tidak detail. Dia mengatakan mestinya MK masuk untuk mengambil alih kasus dan mengadili sendiri.

    “Namun Mahkamah belum cukup berani mengambil masalah yang belum cukup diatur,” ucap BW.

    Untuk diketahui, MK sudah menggelar sidang pamungkas sengketa Pilpres. MK menolak secara keseluruhan permohonan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud.

    Baca juga : PDIP Siap Gugat Hasil Pilpres ke PTUN Usai Gugatannya Ditolak MK

    Dalam pembacaan putusan tersebut, para hakim konstitusi mementahkan dalil-dalil yang diajukan oleh kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Contohnya terkait politisasi bansos, ketidaknetralan aparat, dan sebagainya.

    Namun terdapat tiga hakim konstitusi yang menyatakan “dissenting opinion” atau ‘pendapat berbeda’. Ketiganya yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.

    Saldi Isra mengaku punya posisi hukum yang serupa pada sebagian isu yang didalilkan pemohon. Akan tetapi, ada dua persoalan yang menjadi perhatian Saldi dalam menyampaikan pendapat berbeda itu.

    Baca juga : Legowo Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Mahfud MD Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

    “Terdapat dua hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda pandangan (dissenting opinion) dengan pendapat mayoritas majelis hakim,” jelas Saldi ketika membacakan dissenting opinion terkait putusan sengketa hasil Pilpres 2024 dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Senin (22/4/24).

    Saldi memaparkan, pertama, persoalan penyaluran dana bantuan sosial atau Bansos yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta Pemilu presiden dan wakil presiden. Kedua, terkait keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah daerah. Dan ketiga, saran untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang atau PSU.