TIKTAK.ID

Tag: Pilpres 2024

  • Terkait Jatah Menteri Prabowo, PKS Bilang Begini

    Terkait Jatah Menteri Prabowo, PKS Bilang Begini

    TIKTAK.ID – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al-Habsyi mengeklaim partainya tidak menargetkan jatah menteri di Pemerintahan Prabowo Subianto. Dia mengaku bagi PKS, yang penting adalah mampu berperan lebih aktif dalam membangun bangsa.

    “Kita juga tidak menargetkan, santai saja, rileks. Yang penting kita bisa bersama-sama membangun bangsa dan semoga keterlibatan PKS dapat lebih proaktif, dinamis, inovatif dan berperan demi kepentingan bangsa,” ujar Aboe sebelum Rakernas PKS di Jakarta Pusat, pada Jumat (20/9/24), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Akan tetapi, Aboe tidak menjawab saat ditanya apakah sudah ada pembicaraan antara Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan PKS mengenai menteri.

    “Pokoknya on progress deh,” kata Aboe.

    Baca juga : Analisa KPK Usai Kaesang Klarifikasi ‘Nebeng’ Jet Pribadi Tuntas, Apa Hasilnya?

    Seperti diketahui, dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, PKS berada dalam Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Namun belakangan PKS telah mengumumkan bergabung dengan koalisi Pemerintahan kepemimpinan Prabowo-Gibran.

    Tidak hanya PKS, NasDem dan PKB yang sebelumnya berada di Koalisi Perubahan, turut memilih bergabung di koalisi Prabowo-Gibran.

    Bahkan beberapa waktu lalu, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh mengatakan sudah berbicara lebih dari satu kali dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, soal komposisi Kabinet di Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Apakah sudah ada bicara-bicara, ada, telah lebih dari satu kali pembicaraan. Kalau memang komunikasi dengan saya selaku Ketua Umum partai NasDem itu sudah lebih paling tidak mungkin dua, atau tiga kali,” terang Paloh di NasDem Tower, Jakarta, pada Kamis (19/8/24).

    Baca juga : Munculnya Sinyal PDIP Bakal Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Kemudian dalam pembicaraan soal komposisi Kabinet itu, Paloh menyatakan sudah meminta Prabowo agar tidak mengutamakan NasDem masuk ke dalam Kabinet.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cak Imin, menyerahkan penentuan jatah menteri di Kabinet Pemerintahan baru kepada Prabowo-Gibran.

    “Prinsipnya, PKB secara moral akan mendukung dan menyukseskan Pemerintahan Pak Prabowo,” tutur Cak Imin usai menghadiri kegiatan Sespim Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Zona VII di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat (20/9/24), mengutip Antara.

    Baca juga : Mencuatnya Wacana Muktamar Luar Biasa NU Ternyata Gara-gara ini…

    Cak Imin menyebut PKB sangat mendukung pembentukan Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun dia menilai pihaknya tidak memiliki kewajiban ikut membahas jatah-jatah Menteri, mengingat baru bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Oleh sebab itu, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk menentukan Kabinetnya.

    “Tapi, soal Kabinet, soal pembicaraan secara moral, kita tidak punya kewajiban untuk terlibat atau membicarakan, atau menjadi bagian. Kita pasrahkan kepada Pak Prabowo,” tutur mantan Calon Wakil Presiden RI ini.

  • Anies Komunikasi dengan Partai-partai Usai Putusan MK

    Anies Komunikasi dengan Partai-partai Usai Putusan MK

    TIKTAK.ID – Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid mengungkapkan bahwa saat ini Anies tengah membangun komunikasi dengan partai-partai untuk bisa mengusungnya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Hal itu usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat baru ambang batas perolehan suara parpol.

    “Kini kita sedang membangun komunikasi dengan partai-partai,” ujar Sahrin, pada Selasa (20/8/24), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Namun Sahrin tidak membeberkan Anies akan membangun komunikasi politik dengan partai mana saja. Seperti diketahui, hingga sejauh ini partai-partai yang mengusung Anies di Pilpres 2024, yaitu PKB, PKS, dan NasDem, malah merapat ke koalisi besar KIM Plus yang mengusung Ridwan Kamil-Suswono di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.

    Baca juga : Di Tengah Isu Pencatutan NIK Warga, KPU Tetap Loloskan Dharma-Kun Maju Pilkada Jakarta

    Menurut Sahrin, pihaknya bersyukur dengan putusan MK yang baru ini. Dia menilai putusan ini berarti masih ada ruang bagi aspirasi rakyat untuk diperjuangkan di Pilkada Jakarta.

    “Kita bersyukur atas putusan MK ini, artinya masih ada ruang bagi aspirasi rakyat untuk diperjuangkan oleh partai-partai dengan akumulasi 7,5 persen perolehan suara,” terang Sahrin.

    Sahrin menyebut kondisi ini membuka peluang kerja sama politik antara Anies dan partai-partai lain lebih terbuka. Oleh sebab itu, dia meminta warga untuk terus mengawal keputusan MK ini.

    Baca juga : MK Ubah Syarat Pilkada, PDIP: Ada Jalan Kami Usung Paslon Sendiri

    “Keputusan ini menjadi jawaban terhadap suara elite yang belum merefleksikan suara rakyat,” tutur Sahrin.

    Untuk diketahui, MK menetapkan syarat baru pengusulan paslon dengan menentukan ambang batas perolehan suara sah parpol/gabungan parpol yang dikaitkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di masing-masing daerah.

    Terdapat empat klasifikasi besaran suara sah partai yang ditetapkan MK untuk mengusung calon di Pilkada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yakni 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen, dan 6,5 persen.

    Baca juga : MK Tolak Ubah Syarat Usia Minimum Cagub, Tetap Harus Umur 30 Saat Penetapan Calon

    Anies sendiri belakangan ini memang digadang-gadang akan maju di Pilgub Jakarta. Akan tetapi, belum ada satu partai pun yang mengusungnya hingga kini.

    PKS, NasDem, dan PKB yang semula berencana mengusung, kini sudah mengalihkan dukungan kepada Ridwan Kamil-Suswono bersama sembilan parpol lainnya dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Hanya tersisa PDIP yang kemungkinan mampu mengusung calonnya sendiri di Pilgub Jakarta usai adanya putusan MK tersebut.

  • Anies Tanggapi Gelagat PKB dan PKS Beralih Dukungan

    Anies Tanggapi Gelagat PKB dan PKS Beralih Dukungan

    TIKTAK.ID – Bakal calon gubernur Jakarta, Anies Baswedan, ikut mengomentari pertemuan antara Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Prabowo Subianto. Anies menilai pertemuan itu hanya merupakan ajang silaturahmi biasa antara dua tokoh bangsa.

    Anies menyebut sikap Cak Imin yang bertemu dengan Prabowo menunjukkan sikap bernegara yang matang dan modern dari seorang pemimpin partai. Dia pun mengapresiasi pertemuan mantan pasangannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 itu dengan Prabowo, yang notabene adalah lawan mereka beberapa waktu lalu.

    “Saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja,” ujar Anies di Jakarta Barat, pada Jumat (9/8/24), seperti dilansir Republika.co.id.

    Baca juga : Istana Garuda IKN Disebut Mirip Istana Kelelawar, Kok Bisa?

    Namun Anies enggan berkomentar lebih lanjut soal sikap dari PKB usai pertemuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa sikap PKB, khususnya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta nantinya akan dikeluarkan lewat keputusan resmi.

    “Adapun terkait sikap, langkah, kita liat saja putusan resminya nanti,” tutur Anies.

    Untuk diketahui, kini Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 sedang berupaya mengajak partai lain untuk bergabung dalam koalisi mereka. Koalisi yang belakangan ramai disebut KIM Plus tersebut dikabarkan bakal terbentuk di Pilgub Jakarta. Adapun Cagub yang akan diusung KIM Plus di Jakarta kemungkinan besar Ridwan Kamil.

    Baca juga : Sebut Ada Upaya Gagalkan Anies Maju Pilgub Jakarta, Hasto: Demokrasi Kita Tidak Sehatv

    Pertemuan antara Cak Imin dan Prabowo sendiri diduga menjadi langkah awal merapatnya PKB ke KIM Plus dan meninggalkan Anies Pilgub Jakarta. Padahal, selama ini PKB kerap menunjukkan kecenderungan mengusung Anies di Jakarta.

    Menurut Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB, Jazilul Fawaid, pertemuan antara Cak Imin dan Prabowo itu dilakukan untuk membahas kerja sama antara PKB dan Partai Gerindra dalam lima tahun ke depan. Ia memaparkan bahwa kebersamaan antara PKB dan Partai Gerindra juga bakal dilakukan dalam momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Jazilul menerangkan bahwa selama ini PKB dan Partai Gerindra sudah menjalin kerja sama di sejumlah daerah, termasuk untuk Pilgub Banten dan Pilgub Sulawesi Utara. Sedangkan untuk wilayah lain yang belum terjalin kerja sama dengan Partai Gerindra, Desk Pilkada PKB akan segera menindaklanjutinya.

  • Jokowi Klaim Persiapan Upacara HUT RI di IKN Tak Ada Kendala

    Jokowi Klaim Persiapan Upacara HUT RI di IKN Tak Ada Kendala

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeklaim persiapan untuk perayaan dan upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal terus berjalan. Walaupun bersih-bersih dan pemasangan perabot di IKN telah memasuki tahap akhir, pengerjaan besar konstruksi tetap terus berjalan.

    “Kalau (persiapan) 17 Agustus tidak ada masalah,” ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, seperti dikutip Tempo.co dari keterangan video, pada Senin (29/7/24).

    Akan tetapi, Jokowi tidak mengelaborasi pernyataannya. Dia hanya menyatakan tidak memprioritaskan pembangunan Istana Kepresidenan. Mantan Gubernur Jakarta tersebut pun menilai kondisi jalan menuju IKN yang berbukit disukai oleh arsitek.

    Baca juga : Sindir NU-Muhammadiyah, Aktivis Cik Di Tiro: Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang

    “Kalau orang arsitek justru senang dengan keadaan seperti itu, tidak datar monoton gitu. Arsitek lho yang bicara,” ucap Jokowi.

    Seperti diketahui, Pemerintah untuk pertama kalinya berencana mengadakan HUT Kemerdekaan RI secara hybrid di IKN dan Jakarta. Jokowi nantinya didampingi oleh Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, untuk memimpin upacara HUT RI di IKN.

    Sedangkan upacara di Jakarta akan dipimpin oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang didampingi Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

    Baca juga : Jokowi Bakal Boyong 500 Relawan ke IKN Awal Agustus

    Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono sempat mengungkapkan bahwa bakal ada zikir kebangsaan di Jakarta untuk Perayaan HUT RI pada 17 Agustus. Dia pun menyebut Jokowi akan menghadiri doa bersama di Ibu Kota Nusantara dalam rangkaian yang sama.

    “Zikir di Jakarta, namun nanti ada istilahnya doa di IKN, dan Bapak Presiden akan di sana,” terang Heru di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (24/7/24).

    Menurut Heru, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan menteri terkait bakal mengadakan jumpa pers terkait rangkaian HUT RI pada 31 Juli 2024. Sedangkan zikir dijadwalkan digelar pada 1 Agustus 2024.

    Baca juga : Singgung Nuansa Politis, Sejumlah Kader Kecewa Usai Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas

    Di sisi lain, pengamat ekonomi dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menganggap perayaan HUT RI di IKN bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan Jokowi. Dia menilai bagi Jokowi yang mencetuskan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, keberhasilan perayaan HUT di IKN akan menjadi penentu keberlanjutan proyek tersebut.

    Oleh sebab itu, kata Achmad, upacara peringatan 17 Agustus bakal tetap berlangsung meski pembangunan IKN masih belum rampung.

    “Keberhasilan perayaan HUT Kemerdekaan di IKN penting karena dapat mendongkrak daya tarik IKN bagi investor,” jelas Achmad, pada Sabtu (27/7/24).

    Baca juga : Ini Sederet Komisioner KPU yang Dipecat Tidak Hormat oleh Presiden Jokowi

    “Namun kalau bagi rakyat, yang penting adalah merdeka dari beban harga tinggi, utang pinjol, bebas dari pengangguran, dan kemiskinan,” imbuhnya.

  • Megawati Sebut Pernah Ingatkan Jokowi Agar Jalankan Pemikiran Pendiri Bangsa Bukan Bikin Versi Sendiri

    Megawati Sebut Pernah Ingatkan Jokowi Agar Jalankan Pemikiran Pendiri Bangsa Bukan Bikin Versi Sendiri

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri mengungkapkan pesan yang sempat dia sampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait konsep kebangsaan. Megawati mengaku pernah mewanti-wanti Jokowi supaya tidak membuat konsep kebangsaan versinya sendiri.

    Mulanya, Megawati menyebut Indonesia sudah punya konsep bangsa yang paripurna. Dia mengatakan konsep tersebut juga tecermin dalam stanza kedua lagu Indonesia Raya.

    “Pesan yang ada pada lagu Indonesia Raya tersebut semakin meyakinkan saya, bahwa Indonesia memang lahir dengan sebenarnya, sebuah konsepsi yang sudah sangat lengkap sebagai negara paripurna,” ujar Megawati ketika berpidato di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat (5/7/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : Ganjar dan Ahok Dilantik Megawati Jadi Ketua DPP PDIP

    Megawati menegaskan bahwa para pendiri bangsa telah menyempurnakan konsep tersebut. Dia menyatakan konsep tersebut di antaranya Pancasila, gotong-royong, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dia pun sudah menyampaikan pesan tersebut kepada Jokowi.

    “Saya kan bilang mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong kepada Pak Jokowi, kalian pemimpin ya, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan, dan dituliskan oleh para pendiri bangsa bukan kita bikin versi-versi,” tutur Presiden ke-5 RI itu.

    Megawati menuding ada pemimpin di Indonesia yang membuat versi-versi kebangsaannya sendiri. Dia pun menganggap perilaku tersebut janggal, karena sebenarnya mereka hanya tinggal menjalankan prinsip yang telah digariskan para pendiri bangsa.

    Baca juga : Minta Cawagub Anies Digodok Lagi, PKB: Kalau Seperti Pak Sohibul kan di PKB Juga Banyak

    “Nah kalau sekarang saya lihat pemimpin membuat versi, aneh, ya mbok yo yang sudah ada dijalanin aja, susah banget,” ucap Megawati.

    Megawati menjelaskan bahwa pesan tersebut juga dia sampaikan kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat PDIP mengusung keduanya sebagai calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Dia memaparkan saat itu dia berpesan keduanya harus ingat bahwa mereka menjadi pemimpin lewat jalur PDI Perjuangan.

    “Itulah saya bilang ini sama Pak Ganjar, ini Pak Mahfud tidak tahu ke mana dia. Nah iya, ‘awas lho ya, lo kalau mau menjadi pemimpin, saya jadikan’. Banyak yang bilang bukan Ibu jadikan, terserah. Tapi saya bilang kepada dia, ‘saya jadikan’ karena apa, kamu masuknya PDI Perjuangan, terserah kalau independen, partai lain, bukan saya yang jadikan, gitu lho,” imbuh Megawati.

  • Soal Isu Reshuffle Kabinet, Sandiaga: Kita Pembantu Presiden Siap Di-reshuffle Kapan pun

    Soal Isu Reshuffle Kabinet, Sandiaga: Kita Pembantu Presiden Siap Di-reshuffle Kapan pun

    TIKTAK.ID – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf, Sandiaga Uno, ikut mengomentari isu perombakan atau reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Sandiaga mengeklaim baru mengetahui kabar tersebut dari media.

    Meski begitu, Sandiaga mengaku siap bila terkena reshuffle di penghujung masa Pemerintahan Jokowi.

    “Kita sebagai pembantu presiden siap untuk di-reshuffle kapan pun,” ujar Sandiaga di Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu (16/6/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : Tukang Bubur Jaringan ISIS Ditangkap, Densus 88 Sita Komponen Bahan Peledak

    Namun Sandiaga mengatakan masih belum mendapat informasi terkait rencana tersebut.

    “Saya masih belum dengar soal hal itu. Saya baru baca dari media,” ungkap politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

    Menurut Sandiaga, sampai saat ini Kemenparekraf tetap solid. Dia menyatakan sudah mempersiapkan kementeriannya untuk menyambut estafet kepemimpinan ke Kabinet Pemerintahan yang akan datang.

    “Saya super solid. Saya sudah mulai kunjungan perpisahan, farewell tour karena sejumlah program andalan kita yang sudah bisa mengangkat pariwisata kita ke 20 besar dunia ini kita ingin estafetkan ke menteri selanjutnya,” tutur Sandiaga.

    Baca juga : Politikus PDIP Soal Kader yang Bertahan di Kabinet Jokowi: Profesional dan Bisa Pisahkan Sikap Politik

    Tak hanya itu, Sandiaga juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum memperoleh tawaran kembali menjabat sebagai menteri di Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Seperti diketahui, pasangan pemenang Pilpres 2024 tersebut akan segera menggantikan Jokowi-Ma’ruf Amin pada 20 Oktober mendatang.

    Lebih lanjut, Sandiaga berujar dirinya juga tak meminta jabatan menteri kepada Pemerintahan baru. Sekadar informasi, PPP mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam gelaran Pilpres kemarin.

    “Saya sebagai pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tentunya yang lebih berhak (jadi menteri), yang berkeringat yaitu pihak-pihak yang berjuang untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran,” terang Sandiaga.

    Baca juga : Ahok Tanggapi Wacana PDIP Usung Anies Maju Pilgub Jakarta

    Sebelumnya, Ketua Umum kelompok relawan Projo, Budi Arie Setiadi sempat melontarkan peluang Presiden Jokowi mengocok ulang susunan Kabinetnya terbuka. Akan tetapi Budi Arie mengatakan reshuffle menteri sepenuhnya hak presiden.

    “Semua kemungkinan selalu terbuka, saya enggak bilang enggak, namun terkait hal itu saya serahkan ke Presiden,” ucap Budi Arie, yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, pada Kamis (13/6/24).

  • Dinilai Turun Level dari Capres Jadi Cagub, Anies Baswedan Buka Suara

    Dinilai Turun Level dari Capres Jadi Cagub, Anies Baswedan Buka Suara

    TIKTAK.ID – Anies Baswedan diketahui sudah menerima dukungan dari PKB DKI Jakarta untuk maju dalam ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Setelah diusung oleh PKB, Anies buka suara mengenai anggapan turun level dari calon presiden (Capres) 2024 menjadi calon gubernur (Cagub) Pilkada 2024.

    “Saya dengan rasa hormat, rasa terima kasih menerima amanah yang telah diembankan kepada kami. Amanah ini merupakan amanah besar, namun Insyaallah bukan amanah yang berat dan perjalanan harus dilalui bersama. PKB DKI yang mendobrak, PKB Jakarta yang menerobos, PKB Jakarta yang memulai. Mudah-mudahan bakal ada yang gabung bersama di dalam perubahan ini,” ujar Anies di kantor DPW PKB DKI Jakarta, Jakarta Timur, pada Kamis (13/6/24), seperti dilansir detikcom.

    Kemudian Anies menanggapi anggapan turun level dari seorang Capres menjadi Cagub yang kembali berkontestasi dalam Pilkada mendatang. Anies menyinggung soal tanggung jawab.

    Baca juga : Sebut Izin Tambang Justru Rusak Citra Ormas, Walhi Minta Ormas Lakukan Ini

    “Jadi setiap tanggung jawab yang diberikan, terdapat tanggung jawab kepercayaan. Jadi saya sampaikan kalau proses pemilihan presiden adalah sebuah kompetisi, ada awal dan ada akhir. Saya hadir di awal saat penetapan calon dan saya hadir di akhir pada saat penetapan hasil,” tutur Anies.

    Menurut Anies, saat gelaran Pilpres usai, maka semuanya kembali ke tugasnya masing-masing. Anies pun mencontohkan Presiden terpilih, Prabowo Subianto yang kembali bertugas sebagai Menteri Pertahanan setelah Pilpres.

    “Gus Imin Ketua PKB menjadi Cawapres, lalu setelah selesai proses Pilpres, kembali menjadi Ketua PKB. Jadi proses Pilpres itu ada awal dan akhir. Setelah selesai, maka masing-masing kembali pada tugas masing-masing,” jelas Anies.

    Baca juga : Anies Baswedan Beberkan Alasan Kenapa Ingin Kembali Pimpin Jakartav

    Anies melanjutkan, begitu pula dengan dirinya yang kembali menuntaskan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Dia mengatakan bila Pilkada 2022 tidak diundur, maka Anies akan maju lagi sebagai Cagub, melanjutkan periode kedua di Jakarta.

    “Nah saya bertugas di Jakarta, dan satu periode sudah saya kerjakan. Sesudah selesai proses Pilpres, saya kembali ke posisi semula, sebagai gubernur yang sudah menyelesaikan satu periode dan ada Pilkada periode berikutnya. Jika saja, Pilkada itu, di jadwal yang sama 2022, maka mungkin saya telah berada di proses Pilkada 2022. Namun karena Pilkada kita tahu jadwalnya diundur menjadi 2024, otomatis prosesnya menjadi tahun ini,” terang Anies.

  • Tanggapi Isu Duet Ridwan Kamil-Kaesang di Pilgub Jakarta, PKB Minta Kecurangan Pilpres Tak Terulang

    Tanggapi Isu Duet Ridwan Kamil-Kaesang di Pilgub Jakarta, PKB Minta Kecurangan Pilpres Tak Terulang

    TIKTAK.ID – Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau DPP PKB, Luluk Nur Hamidah mengatakan bahwa duet mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jakarta baru sekadar wacana. Dia pun menyatakan partainya tidak mau ambil pusing atas wacana tersebut.

    “Ya, biasa-biasa saja, kan masih wacana,” ujar Luluk, seperti dilansir Tempo.co, Minggu (9/6/24).

    Kemudian Anggota Komisi IV DPR tersebut menyinggung putusan Mahkamah Agung (MA) tentang batas usia calon kepala daerah yang sempat menjadi polemik. Seperti diketahui, putusan tersebut memberi peluang bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu untuk berkontestasi di Pilgub Jakarta.

    Baca juga : YLBHI Minta Ormas Agama Tak Kelola Tambang Agar Tak Ikut Langgar HAM

    “Wong Mas Kaesang berpeluang untuk maju sebagai Cagub/Cawagub karena aturannya sudah diubah. Jadi tinggal partai mana yang akan usung beliau, kan gitu,” ucap Luluk.

    Menurut Luluk, partainya memberikan sinyal positif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dia mengeklaim tidak khawatir bila nantinya Anies berhadapan dengan Ridwan Kamil-Kaesang Pangarep.

    “Tidak ada persiapan khusus. Kami hanya berharap Pilpres dapat menjadi pelajaran terbaik bagi bangsa Indonesia, termasuk kontestasi Pilkada 2024 nanti,” jelas Luluk.

    Baca juga : 6 Kebijakan Kontroversial Jokowi di Pengujung Masa Jabatan, Apa Saja?

    Lebih lanjut, politikus senior PKB tersebut menyoroti berbagai masalah yang terjadi saat Pilpres yang lalu. Dia menyindir berbagai dugaan kecurangan demi memenangkan kakak Kaesang, Gibran Raka Buming Raka, yang saat itu menjadi pasangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

    “Jangan sampai terulang kembali mobilisasi aparatur penegak hukum maupun ASN/birokrasi; serta penggunaan APBN/APBD untuk mendukung paslon tertentu,” tegas Luluk.

    Luluk pun berharap seluruh penyelenggara Pilkada bisa bersikap adil bagi para kontestan.

    “Selama aturan main jurdil luber ini ditaati semua pihak, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” sambung Luluk.

    Baca juga : Jelang Pilgub Jakarta 2024, Puan dan Anies Saling Lempar Pujian

    Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Koordinator Penggalangan Pemilih Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Juwanda, sempat menyatakan Ridwan Kamil berpeluang untuk maju dalam Pilgub Jakarta mendatang.

    Juwanda lantas mengungkapkan bahwa Kaesang bisa saja menjadi pendamping Ridwan Kamil. Dia menjelaskan bila seandainya bertarung di Pilgub Jakarta bersama putra bungsu Presiden Joko Widodo itu, maka Ridwan Kamil harus mendapatkan posisi calon gubernur.

  • Rakernas V PDIP Nilai Pemilu 2024 Paling Buruk dalam Sejarah Demokrasi Indonesia, Ini Alasannya

    Rakernas V PDIP Nilai Pemilu 2024 Paling Buruk dalam Sejarah Demokrasi Indonesia, Ini Alasannya

    TIKTAK.ID – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali digelar lanjutan dengan agenda penutup pada Minggu (26/5/24). Dalam agenda itu, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menyampaikan sejumlah rumusan hasil Rakernas V PDIP. Rumusan pertama adalah menyikapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dinilai sangat buruk.

    “Rakernas V merumuskan sikap politik sebagai berikut. Pertama, Rakernas V partai menganggap Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia,” ujar Puan di dalam acara Rakernas V PDIP yang digelar di kawasan Beach City Stadium, Jakarta Utara, pada Minggu (26/5/24), seperti dilansir Republika.co.id.

    Puan lantas menjelaskan alasan penilaian tersebut. Dia mengatakan ada kecurangan yang massif melibatkan para penyelenggara Pemilu dan aparat negara.

    Baca juga : Penguasa Mangkunegaran, Putri Akbar Tanjung hingga Kaesang Masuk Bursa Pilwalkot Solo

    “Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, serta massifnya politik uang. Buruknya penyelenggaraan Pemilu juga disebabkan ketidaknetralan penyelenggara Pemilu,” ucap Puan.

    Kemudian Puan menyampaikan rekomendasi berdasarkan penilaian tersebut, yaitu berupa upaya untuk memperbaiki keburukan Pemilu 2024 dengan meningkatkan kualitas demokrasi.

    “Berkaitan dengan hal tersebut, maka Rakernas V merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu, konsolidasi demokrasi pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan,” terang Puan.

    Baca juga : Ahok Disebut Siap Maju Pilgub Sumatera Utara

    Puan menjelaskan, Rakernas PDIP menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances).

    “Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah memperoleh kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu,” tutur Puan.

    Puan juga menyebut Rakernas V memohon maaf kepada rakyat Indonesia atas perilaku kader partai berlambang Banteng moncong putih, bila telah terbukti melakukan pelanggaran konstitusi.

    Baca juga : Adian Napitupulu Dapat Mandat Pimpin Tim Pemenangan Pilkada PDIP

    Sekadar informasi, Rakernas bertema “Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang” dan subtema “Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran” dihadiri sebanyak 4.858 peserta, yang terdiri dari fungsionaris DPP Partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD dan DPC Partai.

    Hadir pula Anggota DPR partai, Badan dan Sayap partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPLN dari 16 negara, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP, serta calon anggota DPR RI terpilih Pemilu 2024 yang non-inkumben hadir langsung dalam Rakernas V.

  • Pidato di Rakernas PDIP, Megawati Sebut Dirinya Provokator Demi Kebenaran dan Keadilan

    Pidato di Rakernas PDIP, Megawati Sebut Dirinya Provokator Demi Kebenaran dan Keadilan

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyoroti terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP. Oleh sebab itu, Megawati mengaku siap menjadi provokator demi kebenaran dan keadilan.

    “Kita tahan banting kok, berani apa tidak?! Takut apa tidak?! Berani apa tidak?! Takut apa tidak?! Berani apa tidak?! Takut apa tidak ?” tanya Megawati disambut kata “tidak” oleh ribuan kader di Beach City International Stadium, Jakarta, pada Jumat (24/5/24), seperti dilansir Republika.co.id.

    “Nanti katanya saya ‘Bu Mega provokator’ iya, saya sekarang provokator, demi kebenaran dan keadilan,” imbuh Megawati.

    Baca juga : Pengamat Yakin PDIP Bakal Jadi Oposisi Usai Pidato Megawati di Rakernas

    Megawati menilai dalam Pemilu 2024, telah terjadi anomali ketika kecurangan secara TSM dibilang tak terjadi. Bahkan, dia menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeklaim tidak terjadi kecurangan selama kontestasi.

    “Anomali itu tidak dapat diprediksi. Bisa terjadi seperti begitu saja, meledak begitu, daaannng, begitu. Nah akibat apa? Kecurangan secara struktur, sistematis, dan massif, yang disebut TSM,” jelas Megawati.

    Untuk diketahui, PDIP menggelar Rakernas V mulai 24 Mei hingga 26 Mei mendatang. Rakernas sendiri bakal menjadi forum partai berlambang Kepala Banteng itu untuk membahas tiga agenda utama.

    Tiga agenda tersebut adalah terkait sikap politik PDIP, membahas program-program kerakyatan yang akan diusung PDIP termasuk untuk berbagai kelompok, serta membicarakan strategi pemenangan untuk pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Adapun pembahasan ihwal Pilkada dibagi ke dalam sejumlah sub-kelompok.

    Baca juga : Golkar Buka Pintu Lebar dan Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran, dan Maruarar Sirait

    PDIP untuk pertama kalinya tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Jokowi disebut-sebut sebagai sosok yang sudah melanggar etika dan moral.

    “Jika ada di antara kita ada anggota partai yang melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan,” tegas Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat di Beach City International Stadium, Jakarta, pada Jumat (24/5/24).

    PDIP menyatakan selalu mengingatkan kadernya untuk menaati konstitusi. Megawati juga kerap memberikan pesan tersebut dalam berbagai kesempatan.