TIKTAK.ID

Tag: Pilpres 2024

  • MK Bakal Putuskan Sidang Sengketa Pilpres, Kubu Anies: Hanya Perlu Hati Nurani

    MK Bakal Putuskan Sidang Sengketa Pilpres, Kubu Anies: Hanya Perlu Hati Nurani

    TIKTAK.ID – Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin, Billy David Nerotumilena mengeklaim timnya percaya terhadap para hakim Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan menjatuhkan putusan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebab, Billy menilai hakim konstitusi adalah orang yang berintegritas dan punya pengalaman serta pengetahuan yang mumpuni.

    “Hakim-hakim hanya perlu memakai hati nurani untuk mempertimbangkan dan memutuskan nantinya,” ungkap Billy, pada Minggu (14/4/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Billy menjelaskan bahwa dengan berbagai keterangan saksi dan argumen ilmiah para ahli yang sudah dihadirkan, mampu memperkuat dalil-dalil dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

    Baca juga : Pengamat: Megawati Lebih Mungkin Bertemu Prabowo Ketimbang Jokowi 

    “Petitum yang kami ajukan juga rasional,” ujar Billy.

    Senada dengan Billy, Ketua Tim Hukum Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir, juga menyatakan bahwa para hakim yang menangani sengketa Pilpres 2024 memiliki integritas.

    “Kita dapat melihat dari track record putusan-putusan sebelumnya,” jelas Ari saat dihubungi terpisah.

    Kemudian Billy menyoroti para hakim yang sebelumnya telah menolak putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat minimal usia Capres-Cawapres.

    Baca juga : Jelang Pilkada Jakarta, NasDem Bakal Usung Anies Lagi?

    “Artinya, jika kita mempermasalahkan soal Gibran, maka harusnya konsisten mereka pendapatnya. Kok orangnya sama dengan masalah yang sama nanti (hasilnya) berbeda-beda,” tutur Billy.

    “Karena kami yakin kalau mereka punya idealisme itu, tinggal (mereka) keberanian punya atau tidak,” imbuh Billy.

    Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan sidang pemeriksaan dalam perkara PHPU atau sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/24). Sebelum membacakan putusannya pada Senin, 22 April nanti, MK berencana untuk menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) formal pada 16 April 2024.

    Baca juga : Bahlil Bicara Peluang Jokowi Jadi Penasihat Khusus Prabowo

    Selain itu, MK membuka sesi penyerahan kesimpulan mengenai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 pada Selasa (16/4/24). MK pun dijadwalkan untuk menerima kesimpulan dari para pihak selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

    “Kesimpulan diserahkan ke MK lewat petugas Kepaniteraan MK,” terang Juru Bicara MK, Fajar Laksono melalui pesan tertulis, Senin (15/4/24) malam, mengutip CNNIndonesia.com.

    Adapun tahapan penyerahan kesimpulan itu menjadi kali pertama dalam sidang sengketa PHPU. Hal itu disampaikan oleh Ketua MK, Suhartoyo pada akhir sidang beberapa waktu lalu.

  • Pengamat: Megawati Lebih Mungkin Bertemu Prabowo Ketimbang Jokowi

    Pengamat: Megawati Lebih Mungkin Bertemu Prabowo Ketimbang Jokowi

    TIKTAK.ID – Sejumlah pengamat politik menyoroti rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Peneliti politik Populi Center, Usep Saepul Ahyar menduga rencana tersebut berpeluang kuat terealisasi, daripada upaya Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menemui Megawati.

    Usep menilai sinyal rekonsiliasi yang dilakukan Prabowo kepada lawan politiknya, khususnya PDIP, amat besar kemungkinan berbalas lantaran kedua partai membutuhkan hubungan yang resiprokal.

    “PDIP butuh Gerindra untuk mengamankan kursi Ketua DPR, dan Gerindra butuh PDIP untuk melanjutkan kebijakan saat Prabowo memerintah nanti,” ujar Usep, Minggu (14/4/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : Jelang Pilkada Jakarta, NasDem Bakal Usung Anies Lagi?

    Usep pun menganggap hubungan resiprokal ini berpeluang besar, karena posisi PDIP tengah terancam dengan adanya dugaan upaya merevisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 yang bakal dilancarkan oleh Partai Golkar.

    Sekadar informasi, pada Pemilu 2024 ini, suara Partai Golkar meningkat dari Pemilu 2019 lalu. Kini Golkar menjadi partai yang memperoleh suara tertinggi setelah PDIP. Partai Banteng pun diduga mewaspadai manuver Golkar untuk merebut kursi Ketua DPR lewat revisi UU MD3.

    Terlebih, kata Usep, Golkar sempat berhasil merevisi Undang-Undang MD3 dan menggeser kursi Ketua DPR dari cengkeraman PDIP.

    Baca juga : Bahlil Bicara Peluang Jokowi Jadi Penasihat Khusus Prabowo

    “Sehingga pertemuan Mega-Prabowo lebih besar peluang terjadinya. Sebab, kedua partai saling membutuhkan,” tutur Usep.

    Menurut Usep, upaya Jokowi untuk menemui Megawati tampak sangat kecil. Apalagi Usep menyebut PDIP sudah mensyaratkan bekas Gubernur Jakarta itu untuk menemui pengurus ranting PDIP terlebih dulu sebelum menemui Megawati.

    Usep mengatakan syarat tersebut, meski bukan suatu upaya mendegradasi posisi Jokowi, namun akan berdampak besar pada pandangan publik terhadap citra Jokowi.

    Baca juga : Kelanjutan Sidang Sengketa Pemilu, Pengamat: MK Bisa Putuskan Pemungutan Suara Ulang

    “Artinya Jokowi harus disucikan kembali dari bawah sebelum bisa naik ke atas,” jelas Usep.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menyatakan pertemuan Mega-Prabowo bakal menjadi gerbang awal dari terciptanya rekonsiliasi antartokoh penting politik Tanah air. Dia berpendapat pertemuan Mega-Prabowo akan menjadi awal mula kembalinya kongsi PDIP-Gerindra.

    “Ini juga amat berpeluang besar menarik partai di Koalisi Perubahan masuk ke dalam Koalisi Prabowo,” ucap Agung.

  • Bahlil Bicara Peluang Jokowi Jadi Penasihat Khusus Prabowo

    Bahlil Bicara Peluang Jokowi Jadi Penasihat Khusus Prabowo

    TIKTAK.ID – Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi memungkinkan untuk menjadi Penasihat Khusus Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Bahlil pun mengingatkan kalau dalam politik, semua bisa terjadi.

    “Ya kemungkinan semua bisa terjadi, selama dalam rangka konstitusional,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (8/4/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Akan tetapi dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyebut keterlibatan Jokowi itu tidak akan masuk pada urusan pembentukan Kabinet. Eks Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tersebut menilai Jokowi paham hak prerogatif presiden seperti apa.

    Baca juga : Kelanjutan Sidang Sengketa Pemilu, Pengamat: MK Bisa Putuskan Pemungutan Suara Ulang

    Menurut Bahlil, program Prabowo pada prinsipnya berkelanjutan. Dia mengatakan dalam pembahasan soal rancangan APBN 2025, sejumlah program Prabowo sudah dibahas secara makro.

    ”Namun itu akan diputuskan pada saat MK dan penetapan KPU,” tutur Bahlil.

    Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi penasihat khusus Prabowo mulanya dilontarkan oleh Eks politikus PDI Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait. Pria yang akrab disapa Ara tersebut menyampaikan hal itu saat acara buka bersama dan santunan anak yatim bertajuk Aktivis Nasional dan Sahabat Bang Ara di The Acre jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (7/4/24).

    Baca juga : Usung Khofifah di Pilgub Jatim, PDIP Siap Kerja Sama dengan Gerindra 

    Ara menyatakan Prabowo tentu harus menjadi presiden yang utuh sebagai petugas rakyat – tidak boleh menjadi boneka dari siapa pun. Dia menjelaskan bahwa alasan relawannya mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, karena bakal melanjutkan program-program Jokowi.

    “Oleh sebab itu, Jokowi akan menjadi penasihat khusus bagi presiden dan wakil,” ucap Ara dalam keterangan resminya pada Minggu (7/4/24).

    Jokowi sendiri bakal mengakhiri masa Pemerintahannya pada 20 Oktober 2024, ketika Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

    Baca juga : Jokowi Buka Suara Usai Dituding Hasto Ingin Rebut Posisi Ketum PDIP dari Megawati

    Adapun Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka – putra Jokowi, sebagai pemenang Pilpres 2024. Meski begitu, kini kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sedang mengajukan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi atau MK.

    Hingga sejauh ini masih belum ada keterangan atau bentuk resmi tim transisi baik dari Pemerintah maupun Prabowo. Para pengamat pun berpendapat logika transisi sangat rasional jika ada peralihan kekuasaan yang berbeda secara politik.

  • Kelanjutan Sidang Sengketa Pemilu, Pengamat: MK Bisa Putuskan Pemungutan Suara Ulang

    Kelanjutan Sidang Sengketa Pemilu, Pengamat: MK Bisa Putuskan Pemungutan Suara Ulang

    TIKTAK.ID – Pakar Kepemiluan Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang memutuskan pemungutan suara ulang dalam sidang sengketa hasil Pilpres. Meski begitu, Titi memprediksi MK tak akan mendiskualifikasi paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Kalau dari proses persidangan, peluang untuk putusan itu mengarah pada pemungutan suara ulang, terkait pergerakan distribusi bansos (bantuan sosial) yang menyasar titik-titik suara paslon lawan,” ujar Titi, seperti dilansir Tempo.co pada Senin (8/4/24).

    Titi pun meyakini MK tidak hanya berfokus pada “angka-angka” perolehan suara pada perselisihan hasil pemilihan umum untuk pemilihan presiden atau PHPU Pilpres kali ini. Dia mengatakan hal itu sudah terkonfirmasi dengan pemanggilan empat menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada sidang Jumat (5/4/24) lalu.

    Baca juga : Usung Khofifah di Pilgub Jatim, PDIP Siap Kerja Sama dengan Gerindra 

    Dalam sidang terakhir itu, MK telah menghadirkan Menteri Koordinator atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. MK juga menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu alias DKPP dalam sidang terakhir itu.

    “Tinggal apakah MK melihat relevansi antara Bansos dengan politisasi perangkat desa dan biokrasi, lalu memerintahkan pemungutan suara ulang di titik-titik yang terdampak,” jelas dosen Hukum Tata Negara UI tersebut.

    Titi lantas menyinggung salah satu petitum atau permohonan dari Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran.

    Baca juga : Jokowi Buka Suara Usai Dituding Hasto Ingin Rebut Posisi Ketum PDIP dari Megawati

    “Kalau sampai diskualifikasi sih, saya meragukan MK bakal sampai pada konklusi itu,” terang Titi.

    Titi memaparkan alasan kecil kemungkinan MK akan mendiskualifikasi paslon nomor urut 02 itu. Pertama, kata Titi, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama mempermasalahkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres. Padahal, dia menyebut MK menjadi bagian dari putusan tersebut.

    “Jadi, tidak mungkin MK memakai PHPU dengan menempatkan Putusan 90 sebagai suatu pelanggaran,” ucap Titi.

    Baca juga : Usai Bertemu Xi Jinping, Prabowo Sempatkan Tinjau Program Makan Siang Gratis di China

    Kedua, Titi menyinggung keabsahan pencalonan Gibran akibat pelanggaran etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia menilai bobot kesalahan ada pada KPU. Bila belajar dari perselisihan hasil Pilkada, MK tak pernah mendiskualifikasi calon akibat pelanggaran yang dilakukan oleh KPU.

    “Saya yakin akan ada kejutan dari Putusan MK. Sesuatu yang bakal berkontribusi untuk perbaikan Pemilu Indonesia, terdekat setidaknya menjadi pembelajaran untuk Pilkada 2024,” imbuhnya.

  • Jokowi Buka Suara Usai Dituding Hasto Ingin Rebut Posisi Ketum PDIP dari Megawati

    Jokowi Buka Suara Usai Dituding Hasto Ingin Rebut Posisi Ketum PDIP dari Megawati

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai tudingan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyebut dirinya berkeinginan untuk merebut kursi Ketua Umum PDIP dari tangan Megawati Soekarnoputri.

    Jokowi mempertanyakan tudingan Hasto. Sebab, kata Jokowi, sebelumnya ia juga sempat disebut-sebut masuk dalam bursa pencalonan Ketua Umum DPP Partai Golkar.

    “Bukan Golkar? Katanya ingin merebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbutin,” ujar Jokowi ketika melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (3/4/24), seperti dilansir Republika.co.id.

    Baca juga : Usai Bertemu Xi Jinping, Prabowo Sempatkan Tinjau Program Makan Siang Gratis di China

    Setelah itu Jokowi meminta Hasto agar tidak melemparkan isu yang tidak benar.

    “Jangan seperti itu, jangan seperti itu,” tutur Jokowi.

    Untuk diketahui, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa Presiden Jokowi ingin merebut kursi Ketum PDIP. Hasto mengeklaim Jokowi telah memerintahkan salah seorang menteri kepercayaannya supaya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mau menyerahkan kursi jabatannya.

    Menurut Hasto, menteri tersebut kemudian menghubungi seorang guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Ryaas Rasyid untuk bertemu Mega. Akan tetapi, Hasto tidak menyebutkan siapa menteri yang dimaksud.

    Baca juga : Kubu AMIN Ngotot Minta MK Panggil Jokowi

    “Ada seorang menteri yang ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan supaya membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDIP dapat diserahkan kepada Pak Jokowi,” ungkap Hasto dalam bedah buku “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/4/24).

    Sementara itu, calon wakil presiden (Cawapres) terpilih, Gibran Rakabuming Raka menampik tudingan Hasto terkait presiden Jokowi yang ingin merebut kursi Ketum PDIP. Gibran pun menegaskan sikap sang ayah yang tidak mau menggeser Megawati.

    “Enggak, enggak ada yang seperti itu,” ucap Gibran, Rabu (3/4/24).

    Baca juga : Gibran Tantang Kubu AMIN Buktikan Tudingan Politisasi Bansos di Pilpres 2024

    Gibran juga enggan memberikan tanggapan lainnya saat ditanya mengenai sejumlah pernyataan Hasto yang menuding dirinya berbohong maju sebagai Cawapres. Ia mengatakan di bulan Ramadan sebaiknya berpikir positif.

    “Pak Hasto lagi ya? Saya kira tidak perlu ditanggapi lah ya, bulan puasa itu berpikiran positif aja, makasih,” imbuh Gibran.

  • Usai Bertemu Xi Jinping, Prabowo Sempatkan Tinjau Program Makan Siang Gratis di China

    Usai Bertemu Xi Jinping, Prabowo Sempatkan Tinjau Program Makan Siang Gratis di China

    TIKTAK.ID – Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto diketahui menyempatkan diri untuk berkunjung ke salah satu sekolah di Dongcheng District, Beijing, China, setelah bertemu dengan Perdana Menteri China dan Menteri Pertahanan China. Prabowo tampak meninjau program makan siang gratis bagi siswa di sekolah tersebut.

    Kunjungan tersebut dilakukan usai serangkaian pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping, PM China Li Qiang, dan Menteri Pertahanan China Dong Jun. Dalam kunjungan ke sekolah pada Selasa (2/4/24) kemarin, Prabowo didampingi oleh pihak sekolah untuk melihat bagaimana kantin di sana menyediakan makan siang gratis bagi siswa dan siswinya.

    Saat tiba di lokasi, Prabowo sempat melihat sejumlah siswa sedang makan siang di kantin sekolah. Prabowo juga mengomentari makanan para siswa yang terlihat menyehatkan.

    Baca juga : Kubu AMIN Ngotot Minta MK Panggil Jokowi

    “Sangat sehat,” ujar Prabowo ketika melihat menu yang disantap oleh para siswa, seperti dilansir detikcom.

    Kemudian Prabowo juga meninjau ruangan kelas di sekolah tersebut. Dia lantas disambut dengan tepuk tangan meriah para siswa dan siswi.

    “Ini kelas berapa?” tanya Prabowo kepada perwakilan Beijing No. 2 Middle School.

    “Ini kelas 9,” jawab perwakilan sekolah tersebut.

    Baca juga : Gibran Tantang Kubu AMIN Buktikan Tudingan Politisasi Bansos di Pilpres 2024

    Lebih lanjut, Prabowo menyempatkan untuk berbincang dengan salah satu murid laki-laki. Prabowo bertanya apa cita-citanya ketika kelak sudah lulus sekolah.

    “Kamu ingin jadi apa ketika sudah lulus?” tanya Prabowo kepada salah satu murid di Beijing No. 2 Middle School.

    “Ilmuwan,” jawab murid itu.

    “Ilmuwan? Sangat bagus,” puji Prabowo sambil menyemangati anak murid itu.

    Baca juga : 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres, Istana dan Gibran Bilang Begini

    “Jiayou (semangat)!” imbuh Prabowo dalam bahasa China.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo turut memberikan cinderamata berupa pin sebagai kenang-kenangan ketika berpamitan.

    “Souvenir, supaya Anda tidak akan melupakan saya,” ungkap Prabowo sambil tertawa.

    Sementara itu, calon wakil presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka mengeklaim sudah mengirimkan tim ke India untuk mempelajari program makan siang gratis di sana. India dipilih sebagai contoh lantaran punya karakteristik yang mirip dengan Indonesia, yaitu jumlah penduduk yang banyak.

    Baca juga : Di Sidang MK, Romo Magnis Samakan Jokowi dengan Pemimpin Mafia

    Mengutip Kompas.tv, Pemerintah India sendiri sudah memberlakukan program makan siang gratis secara nasional sejak 2001. Pada tahun pelajaran 2023-2024, Pemerintah India menjalankan program makan siang gratis dengan anggaran sebesar 116 miliar rupee atau Rp21,77 triliun.
    Gibran menerangkan beberapa hal yang menjadi sorotannya dalam mempelajari program ini yaitu soal skema pemberian makan siang gratis.

  • Kubu AMIN Ngotot Minta MK Panggil Jokowi

    Kubu AMIN Ngotot Minta MK Panggil Jokowi

    TIKTAK.ID – Tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mengaku ingin agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) turut dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dihadirkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Mereka menilai kehadiran Jokowi dapat semakin memperjelas kebenaran dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Untuk diketahui, Tim AMIN selaku pemohon 1 dalam sengketa Pilpres 2024 memang kerapkali menyinggung Jokowi terkait kecurangan Pemilu yang disebut Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM). Tidak hanya Tim AMIN, Tim Ganjar-Mahfud juga melayangkan gugatan yang banyak menyasar ke Jokowi. Oleh sebab itu, pemanggilan Jokowi dianggap relevan.

    “Kami sebetulnya juga ingin mengusulkan supaya Pak Jokowi diundang, dipanggil karena kan penting sekali,” ujar anggota Tim Hukum AMIN, Bambang Widjojanto, seperti dilansir Rebulika.co.id.

    Baca juga : Gibran Tantang Kubu AMIN Buktikan Tudingan Politisasi Bansos di Pilpres 2024

    Menurut Bambang, pihaknya memungkinkan untuk meminta kepada MK supaya memanggil Jokowi yang diketahui melakukan cawe-cawe untuk memenangkan paslon 02, Prabowo-Gibran. Sebelumnya, Tim AMIN mengusulkan kepada MK agar memanggil para menteri Jokowi terkait dugaan kecurangan, seperti penyalahgunaan anggaran dan pembagian Bansos untuk memenangkan paslon 02.

    Senada dengan Bambang, Co-Kapten Tim Nasional (Timnas) AMIN, Sudirman Said menyebut siapa saja bisa saja dipanggil oleh MK, termasuk Jokowi. Dia menganggap hal itu agar terkuak kebenaran-kebenaran dugaan kecurangan Pemilu di dalam persidangan.

    “Pasti ada dialektika antara para penasihat hukum baik pemohon maupun termohon, serta para saksi dan para ahli. Jadi bisa saja memanggil siapa pun yang memang layak dipanggil,” tegas Sudirman.

    Baca juga : 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres, Istana dan Gibran Bilang Begini

    Sudirman menjelaskan, bila Jokowi juga dipanggil oleh MK nantinya, maka diharapkan yang bersangkutan dapat hadir dalam persidangan dan memberikan kesaksian.

    “Saya kira semua warga negara jika dipanggil oleh pengadilan apalagi oleh Mahkamah Konstitusi, maka harus hadir,” tutur Sudirman.

    Kemudian soal empat menteri yang bakal dihadirkan dalam persidangan pada Jumat (5/4/24), Sudirman menyatakan keempat pembantu Jokowi itu mesti hadir dan memberikan kesaksian. Keempat menteri itu adalah Menteri PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Baca juga : Di Sidang MK, Romo Magnis Samakan Jokowi dengan Pemimpin Mafia

    “Saya kira itu baik (pemanggilan menteri) dan saya yakin kalau para menteri juga bakal memenuhi undangan. Jadi karena ada tiga aspek yang harus ditempuh atau dicapai oleh MK, nomor satu tentu saja untuk menunaikan hak konstitusional dari paslon yang merasa dirugikan. Yang kedua yaitu sarana klarifikasi semua hal supaya semua terbuka di depan publik, dan yang ketiga sebagai pendidikan politik bagi warga,” terang Sudirman.

  • Gibran Tantang Kubu AMIN Buktikan Tudingan Politisasi Bansos di Pilpres 2024

    Gibran Tantang Kubu AMIN Buktikan Tudingan Politisasi Bansos di Pilpres 2024

    TIKTAK.ID – Calon wakil presiden (Cawapres), Gibran Rakabuming Raka ikut mengomentari tudingan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terkait politisasi bantuan sosial (Bansos) yang berdampak pada kemenangannya bersama Capres Prabowo Subianto di ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Gibran mengaku mempersilakan agar itu dibuktikan.

    Kemudian terhadap persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan sengketa Pilpres 2024, Gibran pun mengatakan agar dijalankan saja.

    “Apapun itu, proses yang terjadi di MK ya dijalankan saja, dan bila ada hal-hal yang kurang berkenan ya dibuktikan saja,” ungkap Gibran di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (2/4/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres, Istana dan Gibran Bilang Begini

    Saat dimintai tanggapan soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sering dikait-kaitkan dengan Bansos yang berdampak terhadap kemenangan Prabowo-Gibran itu, Gibran tidak mempermasalahkannya. Dia kembali mempersilakan supaya anggapan itu dibuktikan.

    “Ya silakan, enggak apa-apa, dibuktikan saja. Jika ada hal-hal yang beliau-beliau (kubu Anies-Muhaimin) itu kurang berkenan ya dibuktikan saja,” ucap Gibran lagi.

    Sebelumnya, Gibran sempat menanggapi seputar panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap empat menteri Presiden Jokowi untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Dia mengaku untuk mengikuti saja proses persidangan yang tengah berjalan.

    Baca juga : Di Sidang MK, Romo Magnis Samakan Jokowi dengan Pemimpin Mafia

    “Dijalani saja prosesnya ya,” kata Gibran singkat.

    Putra sulung Presiden Jokowi tersebut mengeklaim pihaknya menghormati proses persidangan yang berjalan tersebut.

    “Kita menghormati proses yang sedang berjalan ya,” imbuhnya.

    Adapun empat menteri yang akan dipanggil yaitu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

    Baca juga : Gibran Soal Ganjar Ogah Masuk Kabinet Prabowo: Yang Menawari Siapa?

    Lebih lanjut, ketika disinggung soal pemanggilan Airlangga yang merupakan tim pemenangan Prabowo-Gibran, Gibran juga mengiyakan.

    “(Pemanggilan termasuk Pak Airlangga yang menjadi bagian tim pemenangan Prabowo-Gibran) Iya iya,” katanya.

    Untuk diketahui, Ketua MK, Suhartoyo telah memastikan bahwa Majelis Hakim bakal memanggil sejumlah menteri dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Suhartoyo mengungkapkan hal itu di penghujung sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin sore (1/4/24). MK sendiri menjadwalkan pemanggilan sejumlah menteri Kabinet Jokowi itu pada Jumat (5/4/24).

  • Di Sidang MK, Romo Magnis Samakan Jokowi dengan Pemimpin Mafia

    Di Sidang MK, Romo Magnis Samakan Jokowi dengan Pemimpin Mafia

    TIKTAK.ID – Guru besar filsafat STF Driyarkara, Franz Magnis Suseno menyamakan Presiden Jokowi dengan pemimpin organisasi mafia, dalam sidang sengketa Pilpres yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pria yang akrab disapa Romo Magnis tersebut mengungkapkan hal itu dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum untuk pemilihan presiden (PHPU Pilpres), pada Selasa (2/4/24). Romo Magnis sendiri menjadi ahli yang diajukan oleh kubu Ganjar-Mahfud pada sidang kali ini.

    Romo Magnis menjelaskan segala kesan bahwa Jokowi menggunakan kekuasaannya demi keuntungan sendiri atau demi keuntungan keluarganya merupakan hal yang fatal.

    Baca juga : Gibran Soal Ganjar Ogah Masuk Kabinet Prabowo: Yang Menawari Siapa?

    “Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, membuat Presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia,” ujar Romo Magnis di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa (2/4/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Romo Magnis menilai Jokowi harus menjadi milik semua pihak, bukan hanya menjadi presiden dari pemilihnya.

    “Kalaupun dia misalnya berasal dari satu partai, begitu dia menjadi presiden, maka segenap tindakannya harus demi keselamatan semua,” tutur Romo Magnis.

    Baca juga : SBY: Rakyat Menghendaki Prabowo Memimpin Kita Semua

    Kemudian Romo Magnis mengingatkan bahwa sikap pemerintah yang menguntungkan kepentingannya sendiri bisa menyebabkan situasi tidak aman. Dia mengutip filsuf Immanuel Kant, bahwa masyarakat bakal menaati pemerintah jika bertindak atas dasar hukum yang berlaku.

    “Apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat, melainkan memakai kuasanya untuk menguntungkan kelompok, kawan, keluarganya sendiri, maka motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang,” terang Romo Magnis.

    “Akibatnya, hukum dalam masyarakat tidak lagi aman. Negara hukum bakal merosot menjadi negara kekuasaan dan mirip dengan wilayah kekuasaan mafia,” imbuhnya.

    Baca juga : Yusril Sebut Pemungutan Ulang Pilpres Tak Bisa Disamakan dengan Kasus Pilkada

    Untuk diketahui, sidang kali ini adalah yang ketiga kalinya bagi perkara yang dimohonkan Ganjar-Mahfud, dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli. Sehari sebelumnya, kubu Anies-Muhaimin sudah melakukan sidang dengan agenda tersebut.

    Adapun pada sidang pekan lalu pada Kamis (28/3/24), telah dilakukan sidang kedua dengan agenda mendengarkan keterangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon, Bawaslu sebagai Pemberi Keterangan, dan tim pembela Prabowo-Gibran sebagai Pihak Terkait.

  • Gibran Soal Ganjar Ogah Masuk Kabinet Prabowo: Yang Menawari Siapa?

    Gibran Soal Ganjar Ogah Masuk Kabinet Prabowo: Yang Menawari Siapa?

    TIKTAK.ID – Calon wakil presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka buka suara mengenai pernyataan calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang lebih memilih berada di luar pemerintahan, ketimbang mengisi jabatan menteri pada pemerintahan yang akan datang.

    Ketika diminta tanggapannya atas sikap Ganjar tersebut, Gibran justru melontarkan pertanyaan mengenai siapa yang menawarkan kursi jabatan menteri itu.

    “Yang menawari siapa?” ujar Gibran di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (27/3/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : SBY: Rakyat Menghendaki Prabowo Memimpin Kita Semua

    Kemudian saat ditanya apakah pilihan Ganjar dapat diartikan sebagai penolakan terhadap niatan kubu Prabowo Subianto yang ingin merangkul semua pihak setelah Pemilu 2024, Gibran enggan berkomentar banyak. Dia mengeklaim tidak tahu-menahu.

    “Yo enggak tahu, lha mau enggak?” kata Gibran kembali bertanya.

    Gibran mengatakan tidak mengetahui ada tawaran jabatan menteri. Dia pun menyebut hal itu tidak ada.

    “Kalau penawarannya (jabatan menteri) saya tidak tahu, setahu saya tidak ada penawaran seperti itu,” ucap Gibran.

    Baca juga : Yusril Sebut Pemungutan Ulang Pilpres Tak Bisa Disamakan dengan Kasus Pilkada

    Gibran lantas mempersilakan siapa saja yang mau bergabung dengan Pemerintahan Prabowo bersama dia pada periode yang akan datang. Akan tetapi bila tidak, Gibran tak mempermasalahkannya.

    “(Kalau tidak bergabung?) Ya sudah,” terang Gibran.

    Disinggung soal perkembangan penyusunan Kabinet di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, suami Selvi Ananda tersebut menyatakan sejauh ini masih dibicarakan lagi.

    Baca juga : AHY Bocorkan Pernah Diminta Prabowo Siapkan Kader Terbaik Demokrat untuk Jadi Menteri 

    “Masih (dibicarakan) itu ya, masih lama. Masih harus diskusi lagi dan lain-lainnya,” tutur Gibran.

    Sebelumnya, Ganjar Pranowo sempat menyampaikan kalau dirinya lebih memilih berada di luar pemerintahan dibanding mengisi jabatan menteri pada pemerintahan yang akan datang. Ia menilai berada di luar pemerintahan supaya mekanisme check and balance dapat terjaga.

    Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menawarkan kursi dalam Kabinet Pemerintahan 2024-2029 kepada calon presiden Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan.

    Baca juga : Tim Hukum Prabowo Sebut Gugatan Kubu AMIN dan Ganjar ‘Cacat Prosedural’

    “Kami tak pernah atau belum pernah menawarkan kepada Pak Ganjar ataupun Pak Anies soal kursi di Kabinet. Jadi berita-berita yang disampaikan itu tidak benar,” jelas Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.