Gibran Buka Suara Usai Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic Masuk Pemerintahan

TIKTAK.ID – Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, buka suara mengenai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang mengusulkan agar presiden terpilih, Prabowo Subianto tidak mengajak orang toxic ke pemerintahan.

Gibran menyatakan tidak mengetahui siapa orang yang dimaksud Luhut agar tidak diajak ke dalam pemerintahannya bersama Prabowo.

“Spesifiknya siapa? Tanyakan kepada Pak Luhut ya. Saya kan tidak tahu yang dimaksud toxic itu siapa,” ujar Gibran setelah menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kota Solo, pada Senin (6/5/24), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Gibran yang juga Wali Kota Solo tersebut pun mengaku terbuka dalam menerima masukan dari berbagai pihak. Ia mengingatkan sejak awal pasangan Prabowo-Gibran telah berkomitmen bakal merangkul kubu-kubu yang bertarung dengannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Saya kira semua yang ada di dalam pemerintahan, yang ada di luar koalisi, ataupun mantan-mantan kontestan siapapun berhak untuk memberikan masukan,” ucap Gibran.

Gibran pun mengeklaim selama ini selalu berusaha menjalin hubungan baik dengan semua pihak. Termasuk dengan mereka yang berseberangan dengannya dalam Pilpres 2024 lalu.

“Kalau saya kan berkawan dan berteman dengan semuanya. Di dalam koalisi, luar koalisi, semua saya jadikan teman dan saya jadikan guru,” terang Gibran.

Sebelumnya, Luhut sempat menyampaikan pesan kepada Prabowo agar tidak sembarangan membawa orang ke dalam pemerintahan. Dia mengungkapkan hal itu ketika bicara dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth” di Jakarta, pada Jumat (3/5/24).

“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan membawa orang toxic ke pemerintahanmu, karena itu akan sangat merugikan kita,” tegas Luhut.

Luhut menjelaskan bahwa dirinya sudah memperoleh pelajaran selama menjadi bagian dari Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia menilai masalah Pemerintah adalah regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional, sehingga ada banyak yang harus dibenahi.

Luhut menganggap solusinya adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Oleh sebab itu, Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi. Dia menerangkan bahwa bila ada orang yang tidak setuju dengan itu, maka akan menghambat kemajuan.