TIKTAK.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyatakan akan terjadi penghapusan terhadap bensin beroktan rendah seperti Premium dalam peredaran. Walaupun begitu, penghapusan bensin Premiun sebagai aksi korporasi Pertamina dan bakal ditempuh secara bertahap.
“Salah satu program mengganti Premium dengan Pertamax ini lantaran Premium hanya ada di 5 negara saja yang menggunakan. Indonesia termasuk negara besar yang masih menggunakan,” ungkap Arifin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/9/20).
Bagi Arifin uji coba sudah diterapkan di Bali dan berikutnya dilakukan di Jawa dan Madura. Uji coba itu guna mengetahui respons dari masyarakat.
Baca juga : Prabowo Terjunkan Prajurit TNI Demi Singkong
“Itu aksi korporasi Pertamina guna mengetahui respons masyarakat. Dari pemakaiannya, nanti kita dapat peroleh kajian,” jelas Arifin.
Arifin menjelaskan, tak hanya Premium, Pemerintah juga berencana menghapuskan Pertalite untuk diganti Pertamax. Direktur Utama Pretamina, Nicke Widyawati lebih awal mengungkapkan uji coba itu untuk mendukung rencana Pemerintah menekan emisi gas rumah kaca mengacu dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017.
“Pada peraturan tersebut diisyaratkan bahwa gasoline yang dijual minimum RON 91, artinya ada dua produk BBM yang kemudian tak boleh lagi dijual di pasar yaitu Premium dan Pertalite,” ujarnya.
Baca juga : Puan Desak Jokowi Lebih Utamakan Keselamatan Rakyat Ketimbang Turuti ‘Nafsunya’, Netizen: Kasep!
Patut diketahui, Pemerintah kali ini tengah melangsungkan program BBM satu harga di segala penjuru negeri. Kemudian akan menjadi pertanyaan selanjutnya ialah nasib program penyetaraan harga BBM dari Presiden Jokowi tersebut andai Premium ditiadakan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyatakan dalam laporan tentang kondisi penyerapan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tak optimal lantaran pandemi virus Corona. Sehingga, masih banyak BBM subsidi yang kini tertumpuk di Pertamina.
Mengacu laporan Kementerian ESDM, BBM subsidi hanya tersalur sejumlah 8,07 juta kiloliter (kl) hingga Juli 2020.
Baca juga : Corona Jakarta Meningkat, Jokowi-Anies Rapat Khusus Bahas Penanganan Covid DKI
Terdiri dari minyak tanah 0,27 juta kl dan minyak solar sejumlah 7,8 juta kl. Sedangkan kuota yang dicanangkan dalam APBN 2020 sejumlah 15,87 juta kl, yang terdiri atas minyak tanah 0,56 juta kl dan minyak solar sebesar 15,31 juta kl.