Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, pada Rabu (1/4/20), menyebut ada beberapa langkah untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19. Menurutnya, yang pertama kali perlu dilakukan adalah transparansi terkait data pasien positif Corona. Sebab, konteksnya adalah soal social distancing terkait pelacakan pergerakan kasus Covid-19.
Dari aspek tenaga kesehatan, Sekretaris Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dyah Agustina mengklaim tidak tahu secara pasti jumlah tenaga kesehatan yang jadi suspect dan positif Covid-19.
Amnesty International Indonesia pun mendesak Pemerintah lebih proaktif menyampaikan informasi perkembangan wabah ini tanpa melanggar hak-hak pasien. Organisasi pemerhati HAM ini memandang transparansi data penting sebagai dasar langkah mitigasi penyebaran Covid-19.
Baca juga: Konser Amal dari Rumah Didi Kempot yang Sukses Kumpulkan Rp 5,3 Miliar Dipuji Jokowi
Kini, pandangan Jokowi terhadap transparansi data Corona telah berubah. Melalui rapat terbatas bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Jokowi meminta data informasi terkait virus Corona baru (Covid-19) terintegrasi dengan baik dan disampaikan ke publik secara transparan.
“Terbuka datanya, sehingga semua masyarakat bisa mengakses data ini dengan baik,” ungkap Jokowi dalam ratas, yang disiarkan langsung Sekretariat Presiden, Senin (13/4/20).
Informasi yang perlu dibuka ke publik, terkait data Orang Dalam Pemantauan (ODP) hingga pasien positif Covid-19. Jokowi juga meminta semua data mengenai jumlah PDP di setiap daerah, jumlah yang meninggal, dan jumlah yang sembuh.
Baca juga: Atasi Dampak Corona, Jokowi Bakal Rekrut 530 Ribu Tenaga Kerja
“Harusnya data ini setiap hari bisa di-update dan lebih tepat,” tutur Jokowi.