TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Kementerian PUPR bakal merekrut 530 ribu tenaga kerja untuk menjalankan program Padat Karya Tunai (PKT). Jokowi menyebut program itu dijalankan sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk meredam dampak virus Corona terhadap perekonomian.
“(Program PKT) Kementerian PUPR menargetkan 530 ribu tenaga kerja, dengan total (anggaran) sebanyak Rp10,2 triliun,” ujar Jokowi dalam teleconference, seperti dilansir CNN Indonesia, Kamis (9/4/20).
Pria asal Solo itu mengklaim Pemerintah menyiapkan dana Rp16,9 triliun untuk melaksanakan program PKT di sejumlah kementerian. Tidak hanya Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga ditargetkan bisa menyerap 59 ribu tenaga kerja.
Baca juga: Diam-diam, Jokowi Telah Bagikan Puluhan Ribu Paket Sembako pada Warga Kurang Mampu
Selain itu, lanjut Jokowi, penyerapan tenaga kerja juga dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan.
Sebelumnya, Kementerian PUPR menjelaskan PKT akan dilakukan melalui tujuh program di 34 provinsi. Program tersebut meliputi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), serta Tempat Pengelolaan Sampah Teduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).
Halaman selanjutnya…
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
