Kalaupun Pemerintah tetap khawatir bahwa beras akan defisit, sebenarnya bukan defisit secara nasional. Defisit terjadi di beberapa provinsi yang memang bukan wilayah penghasil beras. Tetapi defisit beras secara nasional bisa saja terjadi jika Pemerintah salah keputusan dan langkahnya.
Baca juga : Meski Ogah Jadi Gubernur Lagi, Ahok Akui Ada Hal yang Dirindukannya Saat Jabat Gubernur DKI Jakarta
Keputusan salah itu antara lain, menurut Amal, memangkas anggaran Kementan. Karena itu yang justru membuat produksi beras akan turun.
“Selain itu, keputusan yang salah ini diikuti dengan langkah yang salah pula: memerintahkan BUMN mencetak sawah. Seterusnya akan berakibat salah hasilnya,” sebut Amal.
Menurutnya, persoalan defisit beras di beberapa provinsi seharusnya diatasi dengan penanganan logistik dan distribusi. Banyak provinsi yang surplus mengirimkan ke provinsi terdekat yang membutuhkan.
Baca juga : Sering Ditanya Kapan Corona Berakhir, Anies Baswedan: Tanyakan Para Ahli!
“Bukan langsung reaktif, ‘Kita cetak sawah baru!’. Duitnya dari mana, Pak?,” tanya Amal.
Amal juga mempertanyakan kesiapan BUMN yang akan ditugaskan mencetak dan mengelola sawah baru untuk memproduksi beras.
“Menurut saya ini hanya mimpi di siang hari karena ngantuk akibat puasa. Mencetak sawah baru dalam skala ratusan ribu hektar, itu harus ada kajian mendalam dan komprehensif. Ini bukan perkara bercocok tanam. Ini perkara manajemen kawasan yang jika salah langkah, dampaknya akan kemana-mana. Dan sepertinya keputusan ini sudah salah sejak dalam pikiran.”
Anggap saja semua aturan ditabrak dan dapat persetujuan DPR. Karena DPR hari ini 100 persen sama dengan zaman Orde Baru. Hanya mengangguk dan koor setuju. Hanya lembaga stempel.
“Pertanyaanya, duitnya dari mana? Mengapa anggaran Kementan malah dipangkas sangat besar?” ujarnya lagi.
Halaman selanjutnya…