Sayangkan Sikap Jokowi yang Abaikan Suara Publik, Jaringan GUSDURian Ikut Keluarkan Pernyataan Sikap

TIKTAK.ID – Merespons langkah Pemerintah dan DPR yang bersikeras tetap menggelar Pilkada Serentak di tengah pandemi Corona di Tanah Air, beberapa ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah ikut menyuarakan keprihatinan karena tuntutan mereka untuk menunda penyelenggaraan Pilkada tersebut ternyata tidak disambut positif oleh Pemerintah dan pihak terkait.

Keprihatinan serupa juga disampaikan oleh Jaringan GUSDURian, yang dengan terus terang dan terbuka menyayangkan sikap Jokowi selaku Presiden RI yang mendapatkan amanah rakyat namun abai terhadap suara publik sebagaimana sudah ditunjukkan oleh PBNU dan PP Muhammadiyah.

Terkait hal tersebut, berikut ini pernyataan sikap GUSDURian selengkapnya.

Pernyataan Sikap Jaringan GUSDURian terkait Penyelenggaraan Pilkada 2020

“Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan”.

Dunia tengah mengalami wabah Covid-19 yang belum terkendali. Belum ditemukannya vaksin membuat setiap negara perlu memperketat protokol kesehatan demi menekan jumlah warga yang terinfeksi. Di Indonesia, situasi wabah masih menunjukkan angka yang sangat tinggi. Pada tanggal 21 September kasus harian mencapai 4.176 kasus dengan total 248.852 kasus.

Di tengah penanggulangan wabah yang masih belum terkendali, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan tetap menyelenggarakan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Tahun 2020 (Kompas.com, 21 September 2020). Pilkada 2020 rencana akan diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020.

DPR berdalih adanya peraturan dan sanksi hukum membuat penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa dilangsungkan. Pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi untuk tetap melangsungkan Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020 dengan alasan menjaga hak konstitusi rakyat.

Keputusan DPR dan Pemerintah Pusat tentu dipertanyakan mengingat sampai saat ini warga masih berjuang keras untuk melawan wabah Covid-19. PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama, dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia bahkan dengan tegas meminta Pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada 2020 sampai adanya vaksinasi yang diprediksi bisa didapatkan pada pertengahan 2021 mendatang.

Halaman selanjutnya…