TIKTAK.ID – Partai Demokrat mengelak bahwa pihaknya telah mengeluarkan tuduhan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pimpinan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Demokrat pun membantah isu yang dilontarkan oleh Jubir Partai Demokrat versi KLB, Muhammad Rahmad.
“Tidak ada itu, isu, nggak pernah (tuduh Jokowi),” ujar Andi, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (2/4/21).
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra justru mendesak Moeldoko agar meminta maaf kepada Jokowi.
“Kalau kepada Presiden, sudah jelas, KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya untuk membantu presiden. Tapi dia malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya,” tegas Herzaky.
Herzaky mengatakan kubu Demokrat versi KLB acap kali membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Ia menyebut kubu Demokrat versi KLB itu mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY.
“Jadi, gerombolan Moeldoko lah yang seharusnya meminta maaf kepada rakyat dan Presiden Joko Widodo,” tutur Herzaky.
Kemudian Herzaky juga menuntut Moldoko meminta maaf ke rakyat, dengan alasan tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Ia menganggap gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini telah mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan.
Herzaky menyatakan bahwa sejak awal sudah jelas bahwa KLB Sibolangit ilegal dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara.
Perlu diketahui, Rahmad sempat mendesak Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Agus HarimurtiYudhoyono(AHY) agar meminta maaf kepada Jokowi beserta Moeldoko.
Rahmad berpendapat, tudingan mereka terkait keterlibatan Pemerintah dalam pelaksanaan KLB Demokrat di Deli Serdang ternyata salah. Pasalnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sudah menolak permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB.
“Sebagai hamba yang beriman, apalagi menjelang puasa Ramadan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, Pemerintah dan kepada Bapak Moeldoko, karena telah menuduh macam-macam”, ungkap Rahmad dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4/21).
