Selain itu, Heru menuturkan di Jakarta terdapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di setiap kecamatan. Bahkan pada beberapa tahun yang lalu terdapat perahu karet dan perlengkapan lainnya untuk mengantisipasi bencana banjir. Menurut Heru, hal itu menandakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pemprov DKI untuk menangani banjir, dan tidak melihat area kawasan.
Ia pun menambahkan, setiap pembangunan di wilayah DKI Jakarta sudah melalui tahapan perencanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Heru menilai setiap pembangunan di Kemayoran, harus ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan dan Peraturan Zonasi yang memang berada di bawah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.
Sekadar informasi, Heru Budi Hartono bukanlah orang asing di jajaran Pemprov DKI. Pria kelahiran Tapanuli Tengah, Sumatra Utara ini pernah menjabat Wali Kota Jakarta Utara.
Bahkan, saat Heru masih menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta di masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dia pernah ditunjuk menjadi Calon Wakil Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 mendampingi Ahok melalui jalur independen yang didukung Teman Ahok dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun pencalonan itu gagal berlanjut setelah Ahok lebih memilih dipasangkan dengan Djarot Syaiful Hidayat saat secara resmi diusung PDI Perjuangan (PDI-P) lalu kalah melawan pasangan Anies-Sandi.
