TIKTAK.ID

Tag: Penanganan banjir

  • Pemprov DKI Luruskan Tudingan Ahli UI Soal Narasi Penanganan Banjir Anies yang Dianggap ‘Menyesatkan’

    Pemprov DKI Luruskan Tudingan Ahli UI Soal Narasi Penanganan Banjir Anies yang Dianggap ‘Menyesatkan’

    TIKTAK.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta buka suara terkait pernyataan ahli hidrologi Universitas Indonesia (UI), Firdaus Ali.

    Sebelumnya, Firdaus menyebut narasi Gubernur DKI Jakarta, Anies Rayid Baswedan mengenai penanganan banjir di Ibu Kota dianggap menyesatkan.

    Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan konsep naturalisasi milik Anies dilengkapi normalisasi untuk mengatasi banjir.

    Baca juga : Diledek Komut Rasa Dirut, Ahok: Saya Dirut Nyaru Komut

    “Keduanya bisa diterapkan, jadi melihat situasi dan kondisi, mana sungai yang bisa kita lakukan dengan program normalisasi, dan mana yang naturalisasi,” ujar Riza kepada wartawan di gedung DPR DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, seperti dilansir Detik.com, Senin (19/10/20).

    Riza menyatakan tidak perlu membandingkan naturalisasi dengan normalisasi.

    “Jadi tidak perlu dibanding-bandingkan, karena punya tujuan maksud yang baik. Kita akan pastikan mana yang masuk program normalisasi, dan mana yang program naturalisasi,” ucap politikus Gerindra tersebut.

    Baca juga : Nama Jokowi Dijadikan Nama Jalan di Uni Emirat Arab, Bagaimana Ceritanya?

    “Masih ada 13 sungai, jadi kenapa kita harus rebut? Kan tugas kita bersama (Pemerintah Pusat dan Daerah) untuk penanggulangan banjir,” imbuhnya.

    Perlu diketahui, Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta sudah mengadakan rapat bersama beberapa ahli untuk memberikan masukan soal penanganan banjir. Kemudian ahli hidrologi dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali, menyinggung soal konsep banjir Anies.

    “(Anies mengatakan) melawan sunnatullah kalau air dialirkan gorong-gorong ke laut, karena yang desain gorong-gorong salah satunya saya. Dihadirkan pula narasi baru, naturalisasi. Saya melihat rekamannya di YouTube, ini penyesatan,” tegas Firdaus dalam rapat bersama dengan Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta.

    Baca juga : Sederet Menteri yang Bikin Geger di Tahun Pertama Jokowi-Ma’ruf

    Pernyataan Anies itu disampaikan dalam kampanye Pilgub DKI 2017. Ketika itu, Anies menentang penggusuran permukiman warga untuk program normalisasi sungai yang dilakukan dalam rangka mengatasi banjir di Jakarta.

    Firdaus menjelaskan, ada perbedaan konsep antara naturalisasi dan normalisasi. Menurutnya, naturalisasi tidak berfungsi untuk pengendalian banjir.

    “Bukan naturalisasi yang bagus, dan bukan normalisasi terbaik. Ini menempatkan hal yang salah. Kopiah ditempatkan di dengkul, sepatu ditaruh di kepala,” terang Firdaus.

    Baca juga : Mulai Berani Bersuara Beda dengan Jokowi, Ma’ruf Amin Pilih Pilkada Sebaiknya Ditunda

    “Normalisasi berfungsi untuk pengendalian banjir. Jadi begitu hujan turun, secepat mungkin dialirkan ke hilir karena tidak punya ruang untuk menahan dia,” lanjutnya.

  • Bela Anies Soal Penanganan banjir, Sekda DKI: “Dinikmati Saja, Itu Soal Manajemen air. Tubuh Kita 2/3 Persen Air”

    Bela Anies Soal Penanganan banjir, Sekda DKI: “Dinikmati Saja, Itu Soal Manajemen air. Tubuh Kita 2/3 Persen Air”

    TIKTAK.ID – Spanduk berisi tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mundur dari jabatannya terpampang di dua titik di Jakarta Pusat.

    Mengutip detikcom, spanduk tersebut ada di Jalan Tugu Proklamasi yang mengarah ke Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/20). Satu lagi terletak di Jalan Diponegoro yang mengarah ke Salemba.

    Pada spanduk itu tertera tulisan kuning, “BANJIR KOTANYA, HABIS APBDNYA, TERTIPU WARGANYA.” Juga tulisan merah, “MUNDUR AJE DEH!”

    Baca juga: Diguyur Hujan Semalaman, Underpass Kemayoran Tak Lagi Kebanjiran. Bukti Kerja Anies Baswedan?

    Tulisan di spanduk itu dicetak dengan huruf kapital, dan di samping tulisan bernada sindiran itu, terpampang foto wajah Anies yang mengenakan seragam dinasnya dengan pose semringah.

    Belum diketahui siapa pemasang spanduk yang menarik perhatian sejumlah pengendara yang melintas tersebut.

    Seperti diketahui, DKI Jakarta kembali dilanda banjir setelah hujan deras mengguyur pada Selasa (25/2/20) kemarin. Anies menjadi sorotan karena bencana banjir terus berulang, dan solusi Anies dalam menangani banjir Jakarta pun dipersoalkan.

    Baca juga: Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota DKI Ricuh, Massa Lempari Kantor Anies Baswedan dengan Tomat

    Halaman selanjutnya…

  • Watimpres Jokowi Bela Anies Soal Banjir Jakarta, Ini Penjelasannya

    Watimpres Jokowi Bela Anies Soal Banjir Jakarta, Ini Penjelasannya

    TIKTAK.ID – Mengaku menyesal karena selama ini ikut termakan kabar miring yang beredar di media sosial dan media mainstream di Tanah Air, Pendiri Tahir Foundation yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Dato Sri Tahir memuji kinerja Gubernur Anies Baswedan menangani banjir. Menurut Tahir, penanganan banjir era Anies lebih baik ketimbang gubernur sebelumnya.

    Awalnya, Tahir mengaku ingin membantu Anies menangani banjir. Namun Anies memaparkan kerja Pemprov DKI Jakarta untuk menangani banjir.

    “Sebulan yang lalu saya menghadap Bapak Gubernur menanyakan soal keadaan banjir di Jakarta. Lalu kira-kira kita dari pihak Tahir Foundation apa yang bisa ikut partisipasi,” ucap Tahir dalam acara penerimaan bantuan sarana dagang bagi UMKM binaan JakPreneur, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/20).

    Baca juga: Ahok Ternyata Sempat Marah ke Jokowi, Kenapa?

    “Bapak Gubernur menjelaskan penanganan soal banjir, dan saya juga agak surprise, agak lain dengan yang dikatakan media sosial bahwa Gubernur Jakarta tidak baik menangani banjir, itu I think it’s wrong,” ujarnya.

    Menurut Tahir, banjir era Anies lebih cepat surut. Bahkan, jika dibandingkan dengan banjir era gubernur-gubernur sebelumnya.

    “Setelah Bapak Gubernur menjelaskan, saya sangat-sangat ter-impress bahwa ternyata masa surutnya banjir itu jauh lebih cepat dari gubernur sebelumnya,” ucap Tahir.

    Merasa selama ini telah ikut termakan pemberitaan yang tidak benar dan cenderung memojokkan Anies, ke depan Tahir ingin menyampaikan kepada publik tentang kinerja Gubernur DKI Jakarta tersebut. Karena baginya, kinerja Anies ternyata tidak kalah bahkan lebih baik dibanding gubernur Jakarta sebelumnya.

    Halaman selanjutnya…

  • Mantan Anak Buah Ahok yang Kini Kasetpres Jokowi, Kritik Anies Soal Penanganan Banjir Underpass Kemayoran

    Mantan Anak Buah Ahok yang Kini Kasetpres Jokowi, Kritik Anies Soal Penanganan Banjir Underpass Kemayoran

    TIKTAK.ID – Mantan anak buah Ahok yang kini menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan soal penanganan banjir di underpass Kemayoran yang menurutnya patut menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.

    “Kita bersama-sama menjaga Jakarta dari banjir, kalaupun terjadi banjir kita bergerak cepat untuk mengatasinya. Memang betul ada kewenangan Pemerintah Pusat, ataupun ada yang menjadi kewenangan Pemda DKI,” ujar Heru dalam siaran pers dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, seperti dilansir Detik.com, Minggu (26/1/20).

    Perkataan Heru itu merespons Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan yang menyatakan wilayah Kemayoran merupakan kewenangan Sekretariat Negara. Anies pun mengaku Pemprov DKI sudah ikut membantu mengatasi banjir di underpass Kemayoran.

    Namun, kata Heru, sebenarnya semua wilayah Jakarta itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menyarankan, jangan hanya karena banjir berada di area yang kewenangannya ada di Sekretariat Negara, jadi Pemprov DKI hanya membantu. Ia menegaskan hal itu memang sepatutnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI, bukan hanya sekwdar membantu.

    Baca juga: Soal Elektabilitas Anies Melejit Ungguli Ganjar dan Risma, Pengamat: Jangan Salah, Makin Dibully Makin Disukai

    Lebih lanjut, Heru menyampaikan bahwa salah satu tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mengatasi banjir di area kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menjelaskan, dalam struktur organisasi tingkat provinsi yang otonom, salah satu tugas yang diemban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penanggulangan banjir.

    Heru juga mengklaim bahwa dirinya tidak asal berbicara. Sebab, lanjut Heru, semula di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya ada Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas antara lain menangani infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan tata air. Karena tugas Dinas PU dinilai cukup berat, maka dibentuklah Dinas Sumber Daya Air atau DSDA.

    “Artinya, Pemprov DKI memahami bahwa menangani banjir di kawasan Jakarta menjadi tanggung jawab mereka. Maka dari itu, dibentuk DSDA,” kata Heru.

    Halaman selanjutnya…

  • Anies Baswedan Klaim Tak Perlu Status Tanggap Darurat Usai Banjir

    Anies Baswedan Klaim Tak Perlu Status Tanggap Darurat Usai Banjir

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengklaim tidak perlu ada status tanggap darurat usai banjir besar di Jakarta dan sekitarnya, 1 Januari 2020. Ia mengatakan keputusan itu merujuk pada pedoman penetapan status tanggap darurat bencana.

    “Jakarta tidak termasuk dalam tiga kriteria suatu daerah bisa ditetapkan status tanggap darurat,” ujar Anies di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/20).

    Baca juga: Bahas Banjir Bersama Anies, Jokowi: Jakarta Bukan Daerah yang Berdiri Sendiri

    Sebab, pertama, Anies mengaku pihaknya bisa mengerahkan personel untuk melakukan penanganan bencana. Kedua, mengaktivasi sistem komando untuk penanganan darurat bencana. Ketiga, pihaknya dapat melaksanakan penanganan awal darurat bencana menyangkut penyelamatan dan evakuasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar.

    “Semuanya terpenuhi, tidak punya alasan kita untuk tanggap darurat,” kata Anies.

    Apalagi, lanjut Anies, secara anggaran ada, jadi tidak ada dasar untuk menetapkan tanggap darurat.

    Halaman selanjutnya…