TIKTAK.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta buka suara terkait pernyataan ahli hidrologi Universitas Indonesia (UI), Firdaus Ali.
Sebelumnya, Firdaus menyebut narasi Gubernur DKI Jakarta, Anies Rayid Baswedan mengenai penanganan banjir di Ibu Kota dianggap menyesatkan.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan konsep naturalisasi milik Anies dilengkapi normalisasi untuk mengatasi banjir.
Baca juga : Diledek Komut Rasa Dirut, Ahok: Saya Dirut Nyaru Komut
“Keduanya bisa diterapkan, jadi melihat situasi dan kondisi, mana sungai yang bisa kita lakukan dengan program normalisasi, dan mana yang naturalisasi,” ujar Riza kepada wartawan di gedung DPR DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, seperti dilansir Detik.com, Senin (19/10/20).
Riza menyatakan tidak perlu membandingkan naturalisasi dengan normalisasi.
“Jadi tidak perlu dibanding-bandingkan, karena punya tujuan maksud yang baik. Kita akan pastikan mana yang masuk program normalisasi, dan mana yang program naturalisasi,” ucap politikus Gerindra tersebut.
Baca juga : Nama Jokowi Dijadikan Nama Jalan di Uni Emirat Arab, Bagaimana Ceritanya?
“Masih ada 13 sungai, jadi kenapa kita harus rebut? Kan tugas kita bersama (Pemerintah Pusat dan Daerah) untuk penanggulangan banjir,” imbuhnya.
Perlu diketahui, Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta sudah mengadakan rapat bersama beberapa ahli untuk memberikan masukan soal penanganan banjir. Kemudian ahli hidrologi dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali, menyinggung soal konsep banjir Anies.
“(Anies mengatakan) melawan sunnatullah kalau air dialirkan gorong-gorong ke laut, karena yang desain gorong-gorong salah satunya saya. Dihadirkan pula narasi baru, naturalisasi. Saya melihat rekamannya di YouTube, ini penyesatan,” tegas Firdaus dalam rapat bersama dengan Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta.
Baca juga : Sederet Menteri yang Bikin Geger di Tahun Pertama Jokowi-Ma’ruf
Pernyataan Anies itu disampaikan dalam kampanye Pilgub DKI 2017. Ketika itu, Anies menentang penggusuran permukiman warga untuk program normalisasi sungai yang dilakukan dalam rangka mengatasi banjir di Jakarta.
Firdaus menjelaskan, ada perbedaan konsep antara naturalisasi dan normalisasi. Menurutnya, naturalisasi tidak berfungsi untuk pengendalian banjir.
“Bukan naturalisasi yang bagus, dan bukan normalisasi terbaik. Ini menempatkan hal yang salah. Kopiah ditempatkan di dengkul, sepatu ditaruh di kepala,” terang Firdaus.
Baca juga : Mulai Berani Bersuara Beda dengan Jokowi, Ma’ruf Amin Pilih Pilkada Sebaiknya Ditunda
“Normalisasi berfungsi untuk pengendalian banjir. Jadi begitu hujan turun, secepat mungkin dialirkan ke hilir karena tidak punya ruang untuk menahan dia,” lanjutnya.
