PDIP Tegas Tolak Presiden 3 Periode Maupun Penundaan Pemilu

TIKTAK.ID – Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menyatakan bahwa partainya menolak wacana jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Yang jelas kalau tiga periode, (PDIP) jelas menolak,” ujar Masinton melalui acara Political Show CNN Indonesia TV di M Bloc Space, Jakarta Selatan, pada Rabu (14/12/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

Kemudian Masinton mempertanyakan argumentasi penundaan Pemilu 2024. Dia menilai penundaan hanya bisa dilakukan jika memang terjadi bencana besar.

“Kita tanya dulu, apa argumentasi dasarnya untuk menunda Pemilu? Pemilu itu dapat ditunda jika memang ada bencana, sehingga pelaksanaan Pemilunya enggak bisa diselenggarakan. Lantas sekarang dasarnya apa kalau ingin menunda? Berarti ya tidak ada penundaan,” terang Masinton.

Anggota DPR tersebut pun mengklaim partainya tetap menolak penundaan Pemilu, walaupun alasannya karena rakyat masih menginginkan Jokowi untuk memimpin.

“Jika alasannya masyarakat masih ingin Pak Jokowi memperpanjang, PDIP setuju gak?” tanya pembawa acara.

“Ya enggak lah, itu tadi sudah saya katakan, Pemilu ditunda itu kalau ada bencana alam sehingga pelaksanaan Pemilunya enggak bisa terlaksana. Tapi bila enggak ada syarat kondisi itu, maka apa yang harus ditunda?” tegas Masinton.

Seperti diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan presiden tersebut kembali diembuskan oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet). Bamsoet menyampaikan hal itu saat merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menyebutkan sebanyak 73,2 persen publik puas terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Lantas Bamsoet mempertanyakan apakah hasil survei itu berbanding lurus dengan keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi lebih dari dua periode. Akan tetapi, baru-baru ini Bamsoet mengaku bahwa pernyataannya itu sekadar mengajak publik untuk berpikir. Dia pun berdalih tidak meminta Pemilu 2024 untuk ditunda.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman mengkritik keras pernyataan Bamsoet. Dia menjelaskan, jika penyelenggaraan Pemilu 2024 benar-benar ditunda, berarti presiden hingga DPR sudah tidak mempunyai legitimasi lagi.

“Jika Pemilu ditunda, maka DPR, DPD dan Presiden/Wapres tidak memiliki legitimasi lagi. TNI/Polri jangan mau diperalat untuk mengamankan presiden yang tidak mempunyai legitimasi rakyat,” ungkap Benny lewat akun Twitter @BennyHarmanID, mengutip CNNIndonesia.com, pada Jumat (9/12/22).