“Adalah benar penilaian Bapak KSP Moeldoko bahwa KAMI adalah sekumpulan kepentingan. Memang KAMI mempunyai banyak kepentingan,” kata Din.
Adapun menurut Din, kepentingan KAMI antara lain:
(a). Meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan,
(b). Mengingatkan Pemerintah agar serius menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (Pilkada).
Baca juga : Otak Aksi Penyerangan Midodareni Solo Diciduk Densus 88 di Rumah Terduga Teroris
(c). Mengingatkan Pemerintah agar serius memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih merajalela di lingkungan Pemerintahan, dengan mencabut Undang-Undang yang melemahkan KPK.
(d). Mengingatkan Pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut Undang-Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada kaum buruh.
(e). Mengingatkan Pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI.
Baca juga : Amien Rais Ungkap Misi Partai Barunya, Partai Ummat
“Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang pada intinya KAMI berkepentingan agar Pemerintah dan jajarannya, termasuk KSP, bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Din meminta agar pihak Istana tidak mudah membuat tuduhan kepada KAMI. Din mempertanyakan apakah kelompok yang dia pimpin dinilai memecah belah masyarakat.
“Apakah KAMI yang memecah belah rakyat ataukah kelompok-kelompok penolak KAMI yang patut diduga direkayasa, bahkan didanai pihak tertentu yang justru memecah belah rakyat?” tanya Din.
Baca juga : Tak Terima Kegiatannya di Surabaya Dibubarkan, KAMI Bakal Ambil Jalur Hukum
“Apakah kritik dan koreksi KAMI yang menciptakan instabilitas ataukah kebijakan Pemerintah yang tidak bijak, antikritik, dan tidak mau mendengar aspirasi rakyat yang justru berandil dalam menciptakan instabilitas itu?” ungkapnya.
Din juga mempertanyakan apakah kelompok KAMI dinilai keluar batas. Din juga membandingkan antara kelompok KAMI dengan kebijakan Pemerintah yang kelewat batas dan dinilainya terus menumpuk utang.
“Apakah KAMI yang keluar dari batas (karena memaklumkan penyelamatan bangsa dan negara) ataukah Pemerintah yang melampaui batas dengan menumpuk utang negara yang jadi beban generasi penerus, membentuk bersama DPR Undang-Undang yang merugikan rakyat, dan mengabaikan rakyat berjuang mempertahankan diri dari wabah dengan harus membiayai sendiri tes kesehatan?” gugatnya.