Lebih lanjut, kata sumber tersebut, Jokowi beralasan pandemi virus Corona (Covid-19) masih belum usai. Untuk itu, Pemerintah ingin lebih fokus pada pemulihan ekonomi ketimbang mengurus Pilkada. Anehnya, hal ini berbeda dengan perlakuan terhadap banyak Pilkada yang belum lama ini tetap digelar Pemerintah dan dipaksakan oleh Jokowi tetap berlangsung meski ditentang banyak kalangan karena alasan pandemi. Dua di antaranya Pilkada Solo dan Medan, di mana anak dan menantu Jokowi menjadi kandidatnya.
Baca juga : PDIP ‘Keukeuh’ UU Pilkada Tak Perlu Diubah, NasDem dan Golkar Beda Suara, Gerindra Diam
Tidak hanya itu, Jokowi juga khawatir ada Pilkada di daerah tertentu yang sifatnya sangat sensitif sehingga berpotensi membuat situasi menjadi tidak stabil. Hal itu disebutnya dapat mengganggu upaya Pemerintah menanggulangi pandemi dan pemulihan ekonomi.
Untuk diketahui, salah satu Pilkada yang sensitif adalah Pilkada DKI Jakarta. Dalam draf Revisi UU Pemilu usulan DPR, Pilkada DKI Jakarta sendiri direncanakan akan dihelat pada 2022.