Selain soal kebijakan, ia juga menyoroti pada setahun pertama Jokowi di mana banyak terjadi praktik kekerasan dari aparat kepada masyarakat. Praktik kekerasan itu, menurut dia banyak terjadi saat demonstrasi.
“Seharusnya rakyat itu dilindungi, bukan dihajar-hajar kayak gitu,” kata dia.
Diketahui, pandemi Covid-19 di Indonesia dimulai pada 2 Februari usai pengumuman dua pasien pertama Virus Corona di dalam negeri. Sejumlah Pemerintah Daerah kemudian memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi aktivitas warga, termasuk perdagangan.
Baca juga : Sebelum Didemo Buruh dan Mahasiswa, Ternyata UU Cipta Kerja Sudah Ditolak 67 Perguruan Tinggi se-Indonesia
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan pandemi Virus Corona memberi dampak yang lebih kompleks dibandingkan dengan krisis pada 1997-1998 dan 2008-2009.
“Saya sampaikan virus Corona jauh lebih kompleks dari 2008-2009 karena mengancam manusia, mematahkan seluruh fondasi ekonomi di seluruh negara dan gejolak di pasar modal yang tidak ada jangkar,” papar Ani, beberapa waktu lalu.
“Tidak ada yang tahu kapan virus Corona berhenti,” imbuhnya.
Namun demikian, Ekonom Indef Didik J Rachbini menilai kejatuhan ekonomi di masa pandemi, yang mencapai minus 5,32 persen di kuartal II 2020, disebabkan oleh Pemerintah yang tidak mampu menangani pandemi dengan cakap.
Baca juga : Dituding Berniat Lengserkan Jokowi, Gatot Nurmantyo Malah Ngaku Ingin Ketawa Saja
Malah, katanya, Pusat menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah yang memiliki sumber daya lebih terbatas.
“Pertumbuhan ekonomi itu faktornya puluhan, sekarang faktor utamanya adalah pandemi. Tapi, kebijakan pandemi yang sekarang parah ini sudah salah kaprah,” tandas dia.