TIKTAK.ID

Tag: Jokowi-Maruf

  • Survei IPO: Di Akhir Tahun, Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma’ruf Kian Menurun

    Survei IPO: Di Akhir Tahun, Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma’ruf Kian Menurun

    TIKTAK.ID – Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyatakan bahwa tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terus menurun di penghujung 2021.

    “Kepuasan pada kinerja Presiden Jokowi terus merosot, hanya mencapai 51 persen. Sedangkan ketidakpuasan pada Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencapai 62 persen,” ujar Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah Putra, dalam diskusi virtual, Sabtu (4/12/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Dalam survei tersebut, IPO melibatkan sebanyak 1200 responden yang tersebar secara proporsional di setiap daerah. Margin of error dari survei yang dilakukan pada 29 November-2 Desember 2021 secara daring ini +/- 2,5 persen dengan tingkat akurasi data 95 persen.

    Baca juga : ICW Kritik Wakil Ketua KPK yang Sebut Kepala Desa Korupsi Cukup Kembalikan Uang Tanpa Perlu Dipenjara

    Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi hanya 51 persen. Kemudian sebanyak 47 persen responden lainnya mengaku tidak puas, dan 2 persen ragu-ragu menjawab.

    “Responden menyatakan ragu-ragu memberikan nilai pada Pemerintah cukup rendah, hanya 2 persen. Artinya, dapat diyakini publik sudah demikian confirmed menilai yang memuaskan 51 persen yang tidak memuaskan 47 persen,” terang Dedi.

    Dedi menjelaskan, jika dielaborasi per bidang, maka responden yang mengaku tidak puas pada kinerja Jokowi bidang politik hukum mencapai 57 persen, 39 persen mengaku puas, dan 4 persen menjawab ragu-ragu.

    Baca juga : KSAD Dudung Bakal Rekrut Santri Jadi TNI, Apa Alasannya?

    Di bidang ekonomi, kepuasan terhadap kinerja Jokowi sebesar 53 persen, ketidakpuasan sebesar 41 persen, dan ragu-ragu menjawab 6 persen. Untuk bidang sosial, kepuasan terhadap Jokowi sebesar 48 persen, 43 persen tidak puas, dan 9 persen ragu menjawab.

    Lebih lanjut, Dedi menilai kepuasan publik terhadap Wakil Presiden Ma’ruf Amin lebih rendah. Dia memaparkan, hanya 31 persen mengatakan puas terhadap kinerja mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut. Sementara 62 persen lainnya mengaku tidak puas, dan 7 persen ragu-ragu menjawab.

    “Sejak 100 hari kerja Ma’ruf Amin, terbentuk kepercayaan terhadap Wapres cukup tinggi, sehingga berdampak pada penilaian publik bahwa kinerja Wapres cukup rendah,” ungkap Dedi.

    Baca juga : Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Jazilul: Selanjutnya Gabung PKB

    Dedi menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja Wapres paling tinggi di bidang sosial, yaitu 66 persen. Pada bidang tersebut, hanya 27 persen yang merasa puas dengan kinerja Ma’ruf Amin, dan 7 persen ragu-ragu.

  • Sederet Menteri yang Bikin Geger di Tahun Pertama Jokowi-Ma’ruf

    Sederet Menteri yang Bikin Geger di Tahun Pertama Jokowi-Ma’ruf

    TIKTAK.ID – Kini sudah genap setahun sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik para menterinya pada Oktober 2019. Selama satu tahun ini, kinerja para menteri bukan tanpa kritik. Bahkan sejumlah menteri tak jarang melontarkan pernyataan yang berujung kegaduhan di publik.

    Seperti dilansir CNNIndonesia.com, berikut ini beberapa menteri yang sempat membuat geger di tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
    Menteri Agama Fachrul Razi
    Fachrul sempat melontarkan pernyataan kontroversial terkait radikalisme. Tidak lama usai dilantik, mantan Wakil Panglima TNI tersebut mengatakan ingin membatasi penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi Pemerintah demi keamanan.

    Perkataan Fachrul itu pun sontak menuai kritik dari masyarakat. Sejumlah pihak meminta Fachrul tak mengaitkan cara berpakaian seseorang dengan gerakan radikalisme karena berpotensi membentuk stigma di masyarakat.

    Baca juga : Mulai Berani Bersuara Beda dengan Jokowi, Ma’ruf Amin Pilih Pilkada Sebaiknya Ditunda

    Kemudian rencana Fachrul mengenai program sertifikasi penceramah guna merespons gerakan radikalisme juga memunculkan polemik di publik. Ia beralasan sertifikasi penceramah penting lantaran banyak penceramah yang membodohi umat dengan menggunakan dalil-dalil agama.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
    Tito pernah melontarkan usulan evaluasi Pemilu langsung tak lama usai ditunjuk sebagai menteri oleh Jokowi. Ia menilai sistem Pemilu saat ini menimbulkan biaya tinggi, sehingga memicu potensi korupsi Kepala Daerah. Untuk itu, ia menyarankan untuk mengembalikan Pilkada langsung ke DPRD.

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim
    Nadiem mengusulkan penghapusan Ujian Nasional (UN), tak lama setelah ia dilantik. Ia berencana mengganti UN dengan asesmen kompetensi dan survei karakter, yang meliputi numerasi dan literasi.

    Baca juga : Ternyata inilah yang Membuat Posisi Prabowo sebagai Menhan RI Makin Diperhitungkan Dunia

    Kemudian Nadiem kembali berpolemik ketika mengeluarkan kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) untuk memberi pelatihan kepada guru melalui organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan. Proses seleksi program tersebut dinilai tak jelas, dan justru membantu program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta.

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly
    Yasonna mengaitkan tindakan kriminalitas dengan kondisi ekonomi. Ia pun mencontohkan wilayah Tanjung Priok di utara Jakarta yang tingkat kriminalitasnya tinggi karena termasuk kawasan miskin. Imbasnya, warga Tanjung Priok yang protes, melakukan aksi di depan kantor Kemenkumham.

    Halaman selanjutnya…

  • Genap Setahun Periode Kedua Jokowi-Ma’ruf di Mata Wong Cilik: Ampun, Angel Tenan, Cuma Makan Janji

    Genap Setahun Periode Kedua Jokowi-Ma’ruf di Mata Wong Cilik: Ampun, Angel Tenan, Cuma Makan Janji

    TIKTAK.ID – Kalangan masyarakat kecil (wong cilik) menilai pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tak memberikan sama sekali perbaikan ekonomi hingga setahun masa jabatan keduanya.

    Memang, ada pandemi Covid-19 dalam 9 bulan terakhir. Masalahnya, Pemerintah malah menerbitkan kebijakan kontroversial, seperti Omnibus Law, alih-alih fokus pada penanganan pandemi secara langsung oleh Pusat.

    Tepat setahun lalu, Jokowi-Ma’ruf resmi dilantik MPR sebagai Presiden-Wakil Presiden, setelah memenangkan Pilpres 2019 dengan ragam janji yang tampak berpihak pada rakyat kecil. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kenyataan yang jauh berbeda.

    Baca juga : Said Aqil Bilang Jokowi Cucu Kandung Nabi Musa, Bagaimana Faktanya?

    Junaedi (40), warga Cianjur yang bekerja sebagai penjual gorengan di Jakarta Selatan, mengatakan dalam setahun ini keuangannya justru makin seret.

    Padahal, pada Pilpres 2019 ia mencoblos Jokowi karena janji-janjinya yang tampak hendak memberi kemudahan untuk rakyat, misalnya Kartu Sehat, Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar.

    “Waduh, setahun terakhir mah justru pailit, enggak ada seneng-senengnya, ampun saya,” cetus dia, ditemui di lokasi jualannya, Senin (19/10/20).

    Baca juga : Meski Dikritik, Jokowi Serahkan Naskah UU Cipta Kerja ke NU, MUI dan Muhammadiyah

    “Padahal dulu saya milih karena katanya bisa gampang kalau berobat, bisa dapet kerja, [sekarang] malah enggak ada bedanya, istilahnya saya cuman makan janji, yang ada makin sulit,” tuturnya.

    Saat ditanyai perihal kepuasannya terhadap kinerja Jokowi, ia menyebut sama sekali tidak puas. Dirinya sempat berekspektasi tinggi kepada Jokowi, setidaknya dapat menurunkan harga bahan pokok hingga makin terjangkau.

    “Enggak ada [kepuasan], nol besar, sama sekali enggak puas. Saya harapannya tinggi ke Pak Jokowi, sekarang sama sekali enggak ada,” keluhnya.

    Baca juga : Survei Kepercayaan Publik: Jokowi 60 Persen, Terawan 45 Persen

    Senada, Suratmi (45), warga asal Wonogiri, sambil berkaca-kaca mengaku keuangannya memburuk dalam setahun terakhir. Ia yang berjualan bakso keliling kompleks mengatakan sepi pembeli.

    Dalam sehari, dia biasanya bisa menabung hingga Rp200 ribu. Kini, ia hanya bisa bertahan hidup tanpa bisa menabung untuk masa depan.

    Halaman selanjutnya…

  • FPI Nilai Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Gagal Total karena Tidak Berdasarkan Alquran dan Sunnah

    FPI Nilai Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Gagal Total karena Tidak Berdasarkan Alquran dan Sunnah

    TIKTAK.ID – Sekretaris Umum Ormas Front Pembela Islam (FPI), Munarman menyatakan satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengecewakan. Ia juga menilai kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf telah menghilangkan harapan bagi bangsa Indonesia untuk menatap masa depan.

    “Tidak ada harapan untuk masa depan. Hutang menumpuk, ketidakadilan merajalela, dan rakyat miskin semakin miskin,” ujar Munarman, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (19/10/20).

    Kemudian Munarman mengatakan revolusi mental yang sempat digaungkan Jokowi sejak periode pertama telah gagal total. Sebab, ia menyebut tak ada perubahan yang berarti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Baca juga : Jagad Politik Austria Mendadak Gaduh Gegara Prabowo

    FPI pun menganggap gagasan Jokowi harus diganti dengan gerakan Revolusi Akhlak, yang akan dipimpin oleh Imam Besar FPI, Rizieq Shihab. Ia menuturkan, gerakan tersebut berlandaskan ajaran Islam yang tercantum dalam Alquran dan sunnah Rasul.

    “(Revolusi mental) jelas telah gagal karena tidak berdasarkan pada Alquran dan as-Sunnah,” ucap Munarman.

    Sementara itu, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif memaparkan bahwa kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf jauh panggang dari api. Ia pun menyoroti sejumlah masalah, di antaranya kebebasan berpendapat.

    Baca juga : Sebelum Didemo Buruh dan Mahasiswa, Ternyata UU Cipta Kerja Sudah Ditolak 67 Perguruan Tinggi se-Indonesia

    “Memasuki tahun keenam mulai antikritik, dan yang berbeda sikap sikat habis,” tutur Slamet kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/10/20).

    Lebih lanjut, Slamet mengkritik sejumlah hal lain. Di antaranya pelemahan KPK, kegagalan pengelolaan pemerintahan, pertumbuhan ekonomi drastis turun, serta gejala Islamofobia.

    Di sisi lain, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dalam keterangan tertulis “Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi – Maruf Amin”, mengklaim wajah baru Indonesia di masa mendatang menjadi cita-cita dan janji Jokowi.

    Baca juga : Dituding Berniat Lengserkan Jokowi, Gatot Nurmantyo Malah Ngaku Ingin Ketawa Saja

    Halaman selanjutnya…

  • NasDem Dekati PKS, Titipan Jokowi atau Kode Keras Untuk Koalisi?

    NasDem Dekati PKS, Titipan Jokowi atau Kode Keras Untuk Koalisi?

    TIKTAK.ID – Beberapa pengurus partai Nasional Demokrat (NasDem) berkunjung ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jl TB Simatupang, Rabu (30/10/19). Kunjungan itu dipimpin langsung Surya Paloh selaku Ketua Umum NasDem.

    Merapatnya Paloh beserta anak buahnya ke markas PKS disorot banyak pihak dan memunculkan spekulasi dan penafsiran beragam. Maklumlah, karena NasDem termasuk partai koalisi pemerintah sementara PKS lebih dikenal sebagai oposisi.

    Baca Juga: Amien Rais ke Pemerintah: Kerja Gak Becus, Saya Jewer

    Arya Fernandes, peneliti di Departemen Politik Center for Strategic and International Studies, menilai kunjungan Paloh cs merupakan kode keras bagi presiden Jokowi dan partai-partai pendukungnya.

    Analisis Arya, kunjungan Paloh tersebut tentu tak lepas dari situasi politik terkini. Dalam banyak kesempatan, pihak NasDem kerap menyampaikan pentingnya kehadiran elemen oposisi dalam sebuah demokrasi. Meski faktanya, ada partai yang sebelumnya mengklaim sebagai oposisi justru melebur dan berkoalisi dengan kubu pemerintah. Salah satunya Gerindra, yang selama ini menjadi rival utama Jokowi, kini malah dirangkul, bahkan mendapatkan jatah 2 menteri.

    Bersambung ke halaman 2