TIKTAK.ID

Tag: Abdul Mu’ti

  • Mendikdasmen: Pembelajaran di Daerah Bencana Sudah 100 Persen, Tapi Bergantian di Tenda

    Mendikdasmen: Pembelajaran di Daerah Bencana Sudah 100 Persen, Tapi Bergantian di Tenda

    TIKTAK.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa pembelajaran di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah berlangsung 100 persen, walaupun masih belum sepenuhnya ideal. Dia menyebut siswa masih memakai sistem belajar gantian atau shift hingga belajar di tenda.

    “Untuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara, pembelajaran memang sudah berlangsung 100 persen, hanya saja belum ideal. Pertama, ada yang memang masih menumpang di sekolah lain, atau yang kedua, belajar di sekolah sendiri, tapi sistemnya shift. Jadi ada yang pagi, ada yang sore, dan ada juga yang masih belajar di tenda,” ujar Mu’ti dalam rapat kerja dengan Komisi X, pada Rabu (21/1/26), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Mu’ti mengeklaim Pemerintah sedang berusaha melakukan akselerasi, sehingga pembelajaran dapat berjalan kembali seperti semula.

    Baca juga : Keponakan Prabowo Lepas Atribut Gerindra demi Kursi Deputi Gubernur

    Sementara itu, Mu’ti menilai pembelajaran di Aceh sudah hampir 100 persen. Dia mengatakan salah satu wilayah yang mengalami kerusakan berat adalah Aceh Tamiang.

    “Nah untuk Aceh, 95 persen sudah belajar, sudah mulai pembelajaran. Yang belum itu memang ada di terutama di Kabupaten Aceh Tamiang, karena memang ada yang mengalami kerusakan sangat berat,” tutur Mu’ti.

    Mu’ti sendiri mengaku sudah melakukan rapat dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak, demi mempercepat pemulihan di Aceh Tamiang.

    Baca juga : Bupati Sudewo Jadi Tersangka Korupsi, Ini Respons Gerindra

    “Kami barusan tadi rapat dengan KSAD untuk dapat bekerja sama terkait percepatan penyelesaiannya. Sebab, memang kondisi dan kerusakannya perlu perhatian dan perlu kerja sama lintas kementerian,” imbuh Mu’ti.

    Lebih lanjut, Mu’ti menyatakan kementeriannya telah menyalurkan sejumlah bantuan pendidikan ke daerah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Tak hanya bantuan dalam bentuk tunai untuk guru hingga siswa, Kemendikdasmen menyerahkan 27 ribu paket school kit.

    “Tercatat sebanyak 4.549 satuan pendidikan terdampak yang berimplikasi pada terganggunya layanan pendidikan bagi sekitar 657.193 peserta didik serta aktivitas pembelajaran oleh 56.882 guru,” papar Mu’ti, mengutip Kumparan.com.

    Baca juga : Masih Banyak Lumpur, Aceh Tamiang Kembali Perpanjang Tanggap Darurat Bencana Hingga 3 Februari

    “Melalui anggaran Kemendikdasmen, sudah disalurkan berbagai bentuk bantuan. Di antaranya 27.000 paket school kit untuk peserta didik, 168 unit tenda pembelajaran darurat, 147 unit ruang kelas darurat, dana operasional pendidikan darurat untuk 1.339 satuan pendidikan, tunjangan guru terdampak bencana bagi 16.467 guru, dukungan psikososial di 680 satuan pendidikan, serta 147.670 buku untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran,” sambungnya.

  • Mendikdasmen Terapkan Kurikulum Khusus bagi Murid Korban Bencana Sumatera

    Mendikdasmen Terapkan Kurikulum Khusus bagi Murid Korban Bencana Sumatera

    TIKTAK.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengaku bakal menerapkan kurikulum khusus penanggulangan dampak bencana untuk para murid korban banjir dan longsor di Sumatera.

    Adapun penerapannya akan dibagi menjadi tiga fase, yakni fase tanggap darurat, pemulihan dini, dan pemulihan lanjutan.

    “Nah terkait dengan pembelajaran dalam masa sekarang ini, terdapat tiga skenario yang sudah kami rancang untuk nanti diterapkan di semester genap pada 2026,” ungkap Mu’ti pada saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, pada Selasa (30/12/25), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Baca juga : Prabowo Teken KUHAP Baru Jadi UU Nomor 20 Tahun 2025

    Fase tanggap darurat (0-3 bulan)

    Untuk fase tanggap darurat, bakal dilakukan penyesuaian kurikulum minimum esensial. Nantinya kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial seperti literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, serta informasi mitigasi bencana.

    Kemudian pengembangan bahan belajar darurat, metode pembelajaran yang bersifat adaptif, dengan metode pembelajaran yang sangat fleksibel, dan psikososial terintegrasi dalam pembelajaran.

    Baca juga : Ini Alasan Prabowo Ingin Ada Lembaga Baru untuk Percepatan Pembangunan Rumah

    Asesmen sendiri disusun dengan sangat sederhana. Tak ada asesmen formatif atau sumatif yang kompleks, melainkan fokus pada kehadiran dan kenyamanan murid.

    Fase pemulihan dini (3-12 bulan)

    Fase ini diperuntukkan sejumlah sekolah yang harus dibangun lagi dan memerlukan waktu yang cukup lama. Kurikulum yang digunakan adaptif berbasis krisis, integrasi mitigasi bencana ke mata pelajaran yang relevan. Untuk program pemulihan pembelajaran, pembelajaran fleksibel dan diferensiasi.

    Baca juga : Jaksa Agung Klaim Rp6,6 Triliun yang Diserahkan ke Negara Bukan Hasil Pinjaman

    Jadwal disesuaikan dengan kondisi siswa yang mungkin masih mengungsi. Bakal ada penerapan blended atau hybrid learning, dengan pengelompokan berdasarkan tingkat capaian murid.

    Untuk sistem asesmen, dalam masa transisi, berbasis portofolio atau unjuk kerja sederhana. Remedial berkelanjutan diperuntukan bagi murid berdampak berat, dan adanya penilaian pengembangan Sosio-emosional murid.

    Fase pemulihan lanjutan (1-3 tahun)

    Baca juga : KPK Ungkap Alasan Setop Kasus Tambang Rp2,7 T Meski Sudah Tetapkan Tersangka

    Fase tersebut diperuntukkan ke beberapa sekolah ada yang memang betul-betul hilang dan harus dibangun sekolah baru yang membutuhkan waktu selama lebih dari 1 tahun. Para murid bakal belajar dengan integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, dan pembelajaran inklusif berbasis ketahanan.

    Mu’ti mengungkapkan, kurikulum ini akan dimulai di semester genap tahun depan, tepatnya pada 5 Januari 2026 mendatang.

    “Ini yang terkait dengan pembelajaran yang nanti kita rencanakan dimulai pada 5 Januari,” tutur Mu’ti.

  • BNPB Targetkan Siswa Terdampak Bencana Sumatera Kembali Sekolah Awal Januari 2026

    BNPB Targetkan Siswa Terdampak Bencana Sumatera Kembali Sekolah Awal Januari 2026

    TIKTAK.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan fasilitas pendidikan di daerah terdampak bencana Sumatera bisa memulai kegiatan belajar-mengajar pada awal Januari 2026 mendatang.

    Kegiatan belajar-mengajar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat dilakukan usai pembersihan dan pemulihan fasilitas pendidikan terus dilakukan kementerian/lembaga terkait.

    “Untuk sektor pendidikan, sekolah dan madrasah yang sebelumnya terdampak lumpur diharapkan bisa kembali difungsikan pada awal semester genap, minggu pertama Januari,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers daring, pada Minggu (28/12/25), seperti dilansir Kompas.com.

    Baca juga : Prabowo Panggil Rosan ke Kertanegara, Minta Laporan Kampung Haji 

    Tak hanya itu, BNPB menyiapkan tenda-tenda darurat guna memfasilitasi kegiatan belajar-mengajar para siswa. Tenda-tenda darurat itu dipakai khusus untuk sekolah maupun madrasah yang mengalami kerusakan berat akibat banjir dan longsor.

    “Nanti proses belajar-mengajar bakal kita lakukan di tenda-tenda sementara,” terang Abdul.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti memaparkan, sebanyak 276.249 siswa terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Baca juga : Bantuan Asing untuk Korban Banjir Sumatera, PDIP: Kemanusiaan Itu Universal

    Dia menyampaikan data tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/25). Selain siswa, ada sebanyak 25.936 juga terdampak banjir dan longsor yang melanda ketiga provinsi tersebut.

    “Siswa yang terdampak keseluruhan di tiga provinsi semua jenjang, ada 276.249. Sementara guru yang terdampak, 25.936,” tutur Mu’ti dalam Sidang Kabinet Paripurna, pada Senin.

    Untuk diketahui, bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar juga mengakibatkan 3.274 sekolah mengalami kerusakan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) masih akan melakukan pendataan soal kategori kerusakan untuk sekolah-sekolah tersebut.

    Baca juga : KY Minta Hakim Pengadil Tom Lembong Disanksi, Ini Kata MA

    “Yang terdampak 767 PAUD, SD 1.343, SMP 621, SMA 268, SMK 136, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) ada 23, Sekolah Luar Biasa 30, serta Lembaga Kursus dan Pelatihan 86. Total yang terdampak sejumlah 3.274,” jelas Mu’ti.

    Mengutip Tempo.co, banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu masih memakan korban jiwa sebulan pascakejadian.

    BNPB melaporkan, berdasarkan data per Senin (29/12/25) pukul 06.00, tercatat korban jiwa mencapai 1.140. Jumlah korban tewas tersebut bertambah dua jiwa dari pendataan sehari sebelumnya.

  • Begini Reaksi Sejumlah Menteri Usai Prabowo Instruksikan Pangkas Anggaran Hingga 300 Triliun

    Begini Reaksi Sejumlah Menteri Usai Prabowo Instruksikan Pangkas Anggaran Hingga 300 Triliun

    TIKTAK.ID – Presiden Prabowo Subianto diketahui telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

    Prabowo menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada 2025 bisa membuat negara hemat hingga Rp306,69 triliun, dengan rincian anggaran kementerian dan lembaga efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

    Prabowo memerintahkan jajaran Kabinet Merah Putih yang dia pimpin untuk mengurangi rapat, seremoni, dan perjalanan dinas. Arahan pemangkasan itu berdasarkan edaran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada 24 Januari 2025.

    Baca juga : MUI Desak OKI hingga PBB Lawan Rencana Jahat Trump Ambil Alih Gaza

    Surat bernomor S-37/MK.02/2025 ini memuat 16 jenis belanja operasional yang dipangkas. Mulai dari alat tulis kantor yang dipangkas 90 persen; percetakan dan suvenir sebesar 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan sebesar 73,3 persen; kajian dan analisis 51,5 persen, sampai pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta bimbingan teknis 29 persen.

    Menanggapi pemangkasan anggaran tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin memastikan efisiensi anggaran di Kementerian Kesehatan sejalan dengan instruksi Prabowo dan tak akan berdampak pada pelayanan untuk rakyat. Dia menyebut Kemenkes memotong anggaran dari hal-hal yang bersifat seremonial.

    “Yang dipotong yakni semua yang berkaitan dengan meeting, perjalanan dinas, upacara-upacara, hari-hari perayaan, itu semua dipotong 50 persenan, itu sudah kami potong,” ungkap Budi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (5/2/25), seperti dikutip Tempo.co dari Antara.

    Baca juga : KPK Jawab Permintaan Gugurkan Status Tersangka Hasto

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti memastikan efisiensi anggaran tidak mengganggu program strategis di bidang pendidikan. Dia mengeklaim seluruh program tersebut akan tetap ada pada 2025 dan diberikan kepada yang berhak.

    Sedangkan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengakui kalau sejumlah program dan kegiatan prioritas akan terdampak akibat efisiensi anggaran.

    Nasaruddin memaparkan, kegiatan prioritas yang terdampak, antara lain layanan keagamaan, seperti penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, penguatan moderasi beragama, pengukuhan kerukunan umat dan pengembangan potensi ekonomi berbasis agama. Dia juga menyebut efisiensi anggaran ini memengaruhi pembinaan perkawinan, bantuan rumah ibadah, serta digitalisasi layanan keagamaan.

  • Klaim Tak Punya Wewenang Naikkan Gaji Guru, Mendikdasmen: Kami Tingkatkan Kesejahteraan Guru Lewat Sertifikasi

    Klaim Tak Punya Wewenang Naikkan Gaji Guru, Mendikdasmen: Kami Tingkatkan Kesejahteraan Guru Lewat Sertifikasi

    TIKTAK.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa kementeriannya bakal meningkatkan kesejahteraan guru lewat skema sertifikasi dan bukan melalui kenaikan gaji.

    “Mohon maaf, kementerian tidak memiliki kewenangan untuk menaikkan gaji guru, kewenangannya ada pada kementerian lain. Jadi yang kami lakukan adalah meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi,” ujar Mu’ti kepada wartawan setelah menghadiri upacara peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Menurut Mu’ti, sertifikasi ini akan diberikan kepada guru-guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dia mengatakan sertifikasi ini bakal meningkatkan kesejahteraan guru ASN maupun non-ASN.

    Baca juga : Jokowi Jadi Rebutan Ridwan Kamil dan Ahmad Luthfi Dampingi Kampanye Akbar Terakhir

    Mu’ti memaparkan bahwa guru honorer masuk ke dalam kategori non-ASN, sehingga termasuk dalam skema pemberian sertifikasi tersebut. Mu’ti sendiri sempat menyebut ada sebanyak 606 ribu guru yang akan memperoleh tunjangan sertifikasi pada 2025 mendatang.

    Tak hanya itu, Mendikdasmen juga menyatakan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi ini akan dilakukan secara bertahap.

    “Tentu saja bakal bertahap karena Kabinet Merah Putih ini kan tidak hanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya,” jelas Mu’ti.

    Baca juga : Gibran Minta Mendikdasmen Tambah Kurikulum Coding dan AI serta Hapus Zonasi

    Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal menaikkan gaji guru sebesar Rp2 juta per bulan setiap tahun bila terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Lebih lanjut, Mu’ti menyebut kementeriannya akan memberikan beasiswa bagi guru supaya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang D-4 atau S-1.

    “Masih banyak guru yang belum berpendidikan D-4 atau S-1,” jelas Mu’ti, mengutip Tempo.co.

    Mu’ti memaparkan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan guru belum mempunyai riwayat pendidikan D-4 atau S-1. Salah satunya, kata Mu’ti, karena banyak guru yang terjun ke dunia pendidikan tanpa punya perencanaan.

    Baca juga : Indonesia Punya Tugas untuk Terus Gugah Negara Arab Soal Palestina

    “Banyak guru yang pada awalnya mungkin mengajar karena mengisi waktu atau karena alasan-alasan lain, lalu mereka menjadi guru,” terang Mu’ti.

    Mu’ti juga menyinggung faktor lain seperti letak geografis dan kendala ekonomi yang menyebabkan guru tidak dapat mengakses pendidikan tinggi. Dia mengakui saat ini ada sekitar 295.000 guru yang belum menempuh pendidikan D-4 atau S-1.

  • Gibran Minta Mendikdasmen Tambah Kurikulum Coding dan AI serta Hapus Zonasi

    Gibran Minta Mendikdasmen Tambah Kurikulum Coding dan AI serta Hapus Zonasi

    TIKTAK.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, agar menghapus sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Gibran mengulangi lagi pernyataannya melalui arahan di rapat koordinasi tentang evaluasi kebijakan pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah, pada Senin (11/11/24).

    “Makanya kemarin saat Rakor dengan para Kepala Dinas Pendidikan, saya sampaikan secara tegas kepada Pak Menteri Pendidikan ‘Pak, ini zonasi harus dihilangkan Pak,’” ujar Gibran dalam sambutan Tanwir I Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah di Hotel Aryaduta Hotel Menteng, Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Menurut Gibran, bila berbicara masalah Generasi Emas 2045, kuncinya ada pada pendidikan anak-anak muda. Untuk memperbaiki sistem pendidikan, dirinya ini sudah menyarankan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah supaya menambah kurikulum coding dan kecerdasan buatan, selain menghapus sistem zonasi.

    Baca juga : Indonesia Punya Tugas untuk Terus Gugah Negara Arab Soal Palestina

    “Sebab, sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain,” tutur Gibran.

    Untuk diketahui, pelaksanaan PPDB pada 2024, diwarnai sejumlah persoalan dan kecurangan. Kebanyakan terkait jalur zonasi yang kuota penerimaannya paling besar.

    Kepala Ombudsman Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Budhi Masturi, misalnya, mengungkapkan bahwa seorang direktur di sebuah perusahaan diduga menyiasati Kartu Keluarga (KK) agar anaknya bisa lolos jalur zonasi PPDB 2024 di salah satu SMAN Yogyakarta. Direktur tersebut menitipkan nama anaknya di domisili KK kenalannya supaya bisa masuk sekolah incaran.

    Baca juga : Dampingi Pramono Kampanye, Anies Serukan 3 Tugas Bagi Pendukungnya

    Kemudian Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji, melaporkan organisasinya menerima sebanyak 162 laporan masalah PPDB 2024 per 20 Juni 2024. Salah satu laporannya yaitu kasus manipulasi Kartu Keluarga di jalur zonasi sebanyak 21 persen.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti menyatakan keputusan soal sistem zonasi bakal ditetapkan menjelang tahun ajaran baru pada Juli 2025. Dia menjelaskan, kini kementeriannya masih melakukan kajian berdasarkan masukan-masukan yang sudah diterima.

    “Mudah-mudahan, mungkin pada tahun ajaran yang baru nanti, bakal kita putuskan apakah (zonasi) kita lanjutkan atau mungkin kita lakukan evaluasi,” jelas Abdul Mu’ti kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (12/11/24).

  • PBNU Usulkan ke Menteri dari Muhammadiyah Supaya Guru ASN Bisa Ngajar di Sekolah NU

    PBNU Usulkan ke Menteri dari Muhammadiyah Supaya Guru ASN Bisa Ngajar di Sekolah NU

    TIKTAK.ID – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla mengusulkan guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) diperbolehkan mengajar di sekolah-sekolah swasta, tanpa harus kehilangan statusnya sebagai ASN.

    PBNU menyampaikan usulan itu saat Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada Rabu (30/10/24) lalu.

    Ulil mengaku kalau usul ini dilatarbelakangi masih banyaknya guru-guru terbaik yang awalnya mengajar di lembaga pendidikan milik NU, lalu diangkat menjadi ASN dan tak diperbolehkan lagi mengajar di lembaga pendidikan asalnya.

    Baca juga : Prabowo di Deklarasi GSN: Ada Parpol Keluar Koalisi Lalu Kembali Lagi Tak Ada Masalah

    “Status guru-guru swasta yang mengajar di beberapa lembaga pendidikan swasta, termasuk lembaga pendidikan NU. Sebagian guru-guru ini usai mengalami sertifikasi dan diangkat menjadi ASN, tidak diizinkan mengajar meneruskan kiprah mengajar di lembaga swasta karena adanya aturan KemenPAN. Jadi kita mengharapkan supaya ini diubah,” ujar Ulil di Kantor PBNU, Jakarta, pada Jumat (1/11/24), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Ulil mengeklaim NU kerap mengalami kerugian besar akibat guru-guru yang awalnya mengajar di lembaga pendidikan milik NU cukup banyak yang diangkat menjadi ASN. Dia menjelaskan bahwa setelah menjadi ASN, guru-guru tadi tak lagi diizinkan untuk mengajar di sekolah asalnya.

    Oleh sebab itu, Ulil berharap ada kelenturan kebijakan dari pihak Kementerian, supaya dimungkinkan guru-guru swasta yang sudah ASN tetap bisa ditugaskan mengajar di sekolah-sekolah swasta.

    Baca juga : Keluarga Gus Dur Dukung Pramono-Rano, Ungkit Soal Pelecehan Perempuan

    “Ini tak hanya menimpa guru-guru di madrasah Islam dan NU, tapi juga di sekolah-sekolah agama yang lain,” tutur Ulil.

    Lebih lanjut, Ulil mengatakan senang Gus Yahya mendapatkan kunjungan dari Abdul Mu’ti ke Kantor PBNU. Ia menyebut Mu’ti memiliki latar belakang sebagai NU. Tidak hanya menjabat Mendikdasmen, Abdul Mu’ti saat ini masih berstatus sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.

    “Beliau punya latar belakang NU juga, sehingga Pak Mu’ti ini Muhammadiyah yang NU dan NU yang Muhammadiyah,” gurau Ulil.

    Menurut Ulil, NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam yang rahmatan lil alamin di Indonesia. Ia menyebut pertemuan Gus Yahya dan Mu’ti tidak ada pembicaraan serius, melainkan Mu’ti hanya mendengarkan usulan-usulan dari PBNU.

  • Mendikdasmen Janji Bakal Naikkan Gaji Guru SD dan SMP

    Mendikdasmen Janji Bakal Naikkan Gaji Guru SD dan SMP

    TIKTAK.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengeklaim pihaknya akan meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru sekolah dasar dan menengah pertama.

    Mu’ti lantas berharap peningkatan kesejahteraan guru juga bisa berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas pengajaran di bidang masing-masing.

    “Harapan kami adalah saat kesejahteraan guru meningkat, dapat diikuti dengan semangat mendidik yang meningkat. Dengan guru yang berkualitas, maka proses dan hasil pembelajaran juga akan berkualitas,” ujar Mu’ti di Jakarta pada Kamis (24/10/24), seperti dikutip CNN Indonesia dari Antara.

    Baca juga : Politikus PDIP Buka Suara Usai Natalius Pigai Minta Anggaran Kementerian HAM Naik Jadi 20 Triliun

    Kemudian Mu’ti mengatakan peningkatan gaji dan kesejahteraan guru sudah memperoleh porsi anggaran di tahun 2025, walaupun ia belum bisa menyebutkan angka pasti soal kenaikan gaji guru tersebut.

    Selain itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah tersebut mengaku kualitas guru akan menjadi fokus utama Kemendikdasmen dalam beberapa waktu mendatang.

    Mu’ti menilai peningkatan kualitas guru juga bakal mencakup peningkatan Bimbingan Konseling (BK) melalui dua pendekatan, yakni peningkatan kualitas guru BK serta pelatihan untuk guru-guru bidang studi, supaya punya kemampuan konseling.

    Baca juga : Sosok Mayor Teddy, Ajudan Prabowo yang Naik Level Jadi Sekretaris Kabinet Merah Putih

    Menurut Mu’ti, peningkatan kualitas guru itu secara khusus berkenaan dengan peningkatan kemampuan numerasi dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) peserta didik, sesuai dengan prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran yang ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang sains dan teknologi.

    “Jadi pendidikan nanti tak hanya sekadar mengajarkan dan mentransformasikan ilmu, melainkan juga berkaitan dengan pemenuhan nilai dalam setiap bidang studi,” tutur Mu’ti.

    Mengutip Kompas.id, realisasi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menambahkan gaji guru demi meningkatkan mutu pendidikan sangat dinanti oleh para guru. Meski anggarannya sudah dimasukkan dalam anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, tapi realisasinya masih dalam tahap pengkajian.

    Baca juga : Mahfud MD Tegaskan Yusril Tak Punya Wewenang Nyatakan Tragedi 98 Bukan Pelanggaran HAM Berat

    Di sisi lain, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, khawatir janji tersebut tidak mampu segera direalisasikan karena berbagai alasan, seperti anggaran yang belum disiapkan dan sebagainya. Untuk itu, dia mendesak Prabowo-Gibran agar memenuhi janjinya memberi tambahan gaji sebesar Rp2 juta per bulan bagi semua guru.

  • Siapakah ‘Menteri Elitis’ yang Disentil Muhammadiyah?

    Siapakah ‘Menteri Elitis’ yang Disentil Muhammadiyah?

    TIKTAK.ID – Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyoroti beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju yang bersikap elitis. Kemudian sejumlah politikus di Senayan menduga sentilan tersebut ditujukan untuk Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim.

    Sebelumnya, melalui akun Twitter seperti dilihat pada Rabu (8/9/21), Mu’ti mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah sosok pemimpin yang peduli terhadap masyarakat.

    “Pak Jokowi merupakan presiden yang merakyat, peduli kepada rakyat, dan kaum alit,” tulis Mu’ti, seperti dilansir detik.com.

    Baca juga : PA 212 Serukan Pengikut HRS Jihad Lawan Kezaliman di Medsos

    Namun Mu’ti menilai sikap Jokowi tersebut berbanding terbalik dengan sebagian menterinya. Ia menyatakan sebagian menteri Jokowi terkesan bersikap elitis.

    “Tetapi sebagian menterinya justru elitis. Sikap dan kebijakannya jauh dan menjauhkan diri dari rakyat, eman-eman,” sambung Mu’ti.

    Meski begitu, Mu’ti enggan menyebut nama menteri yang ia maksud dengan jelas. Tetapi sejumlah pihak menganggap pernyataan Mu’ti itu mengarah pada Nadiem.

    Baca juga : Said Aqil: Dua atau Tiga Periode Bukan Hal Prinsip, yang Penting Pro Rakyat

    Sekjen PPP, Arwani Thomafi sempat menyenggol nama Nadiem ketika ditanya pendapatnya mengenai kritik dari Mu’ti. Mulanya, Arwani menyebut kritik dari Mu’ti itu menjadi representasi dari suara masyarakat sipil, sehingga ia berharap kritik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi.

    Dia menegaskan, semua kebijakan menteri harus sesuai dengan visi dan misi Jokowi. Ia melanjutkan, kebijakan para menteri juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

    “Pastikan kebijakan menteri telah sesuai dengan visi-misi presiden. Komitmen kerakyatan Presiden Jokowi harus mampu diterjemahkan melalui kebijakan di level menteri dan aparatur di bawahnya,” tutur Arwani.

    Baca juga : Eks Pentolan FPI Banten Jadi Ketum Front Persaudaraan Islam

    Setelah itu, Arwani menyinggung kebijakan Nadiem terkait pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

    “Salah satu contohnya, kebijakan dari Menteri Nadiem soal penghapusan dana BOS di sekolah di daerah terpencil dan pembubaran BSNP,” ungkap Arwani.

    Sementara itu, elite NasDem Effendy Choirie juga berpendapat kritik Mu’ti itu ada benarnya.

    “Saya pikir ada benarnya juga Prof Mu’ti. Wajah menteri adalah wajah presiden, padahal presidennya kan sederhana,” ucap Effendy.

    Baca juga : PP Bamusi Sayap PDIP Sebut Fatwa ‘Sesat’ MUI Picu Kekerasan

    NasDem sendiri mempunyai tiga perwakilan di Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri LHK Siti Nurbaya, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan Menkominfo Johnny G Plate. Lantas Effendy, menerangkan, pernyataan Mu’ti perlu dijadikan masukan bagi para menteri, termasuk dari NasDem.

  • Muhammadiyah Peringatkan Bahaya ‘Politisi Ikan Lele’ Saat Pandemi

    Muhammadiyah Peringatkan Bahaya ‘Politisi Ikan Lele’ Saat Pandemi

    TIKTAK.ID – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan bahwa di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, perlu mewaspadai manuver “politisi ikan lele”. Mu’ti menilai buruknya penanganan pandemi tak hanya akibat dampak sosial dan ekonomi semata, tapi juga karena ulah mereka.

    Mu’ti mengaku meminjam istilah “politisi ikan lele” itu dari ungkapan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif. Ia menjelaskan, istilah tersebut untuk menunjuk mereka yang senang tampil memperkeruh suasana dan mengadu domba.

    “Saya menyebut politisi ini tidak selalu mereka yang menjadi pengurus partai politik. Namun orang yang pikirannya selalu mengaitkan berbagai keadaan itu dengan politik, jadi berbagai persoalan dipolitisasi,” ujar Mu’ti melalui keterangan tertulis, seperti dilansir Sindonews.com, Kamis (5/8/21).

    Baca juga : Respons Ganjar Saat Disentil Megawati di Acara PDIP

    Menurut Mu’ti, “politisi ikan lele” merupakan orang yang menikmati kehidupannya di tengah keruhnya air.

    “Sekarang ini ada banyak sekali orang yang berusaha memancing di air keruh, bahkan mereka juga memperkeruh suasana,” ucap Mu’ti.

    Mu’ti menyatakan, biasanya “politisi ikan lele” bersikap partisan dan memanfaatkan popularitasnya sebagai pendengung. Ia menyebut di setiap kelompok partisan, selalu ada sejumlah orang yang mengambil peran sebagai “politisi ikan lele”.

    Baca juga : Pendiri PAN Sindir Puan, Airlangga hingga AHY yang Sibuk Kampanye Saat Rakyat Menderita karena Pandemi

    “Contohnya banyak yang mengaitkan dengan teori-teori konspirasi mengenai Covid ini buatan China, cara China melumpuhkan Indonesia, dan sebagainya. Saya kira pandangan-pandangan spekulatif tersebut tidak bisa kita benarkan, tapi berseliweran di masyarakat. Untuk itu, dalam keadaan yang serba sulit seperti sekarang ada kelompok-kelompok tertentu yang saya pinjam istilahnya Buya Syafii Ma’arif itu seperti politisi ikan lele,” tegas Mu’ti.

    Mu’ti menilai Muhammadiyah tidak ingin masyarakat Indonesia terseret arus ulah tidak bertanggungjawab para “politisi ikan lele” tersebut.

    “Muhammadiyah tidak ingin keadaan negeri kita ini semakin terpuruk dan tidak ingin pandemi Covid-19 ini menjadikan kita sebagai bangsa yang sakit, baik secara jasmani maupun sosial,” ungkapnya.

    Baca juga : Pertamina Peringkat 278 Dunia, Ahok Beri Masukan Supaya Bisa Masuk Top 50

    “Bangsa yang sakit secara sosial, masyarakatnya tidak saling percaya satu dengan yang lainnya. Mereka saling mencurigai satu dengan yang lainnya dan itu kita juga melihat tanda-tandanya sebagian ada yang berusaha memancing-mancing dan menumbuhkan rasa saling tidak percaya,” imbuhnya.