TIKTAK.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menanggapi kemungkinan masuknya bantuan internasional terhadap korban dan membantu penanggulangan bencana hidrometerologis banjir dan longsor yang sporadis di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), pada akhir November lalu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mendesak Pemerintah untuk segera membuka keran bantuan asing untuk penanganan dampak banjir dan longsor di Sumatera. Dia menilai penanganan bencana adalah aspek kemanusiaan, sehingga tidak mengenal sekat negara. Terlebih, kata Hasto, Indonesia selama ini juga kerap memberikan bantuan untuk penanganan bencana di negara lain.

“Sebetulnya kemanusiaan itu universal. Kemanusiaan tidak berbicara tentang negara. Saat ada warga dunia yang menjadi korban, Indonesia juga aktif membantu,” ujar Hasto setelah melepas tim bantuan dan tenaga medis partainya untuk banjir Sumatera di Sekolah PDIP, Jakarta, pada Senin (29/12/25), seperti dilansir CNN Indonesia.

Baca juga : KY Minta Hakim Pengadil Tom Lembong Disanksi, Ini Kata MA

“Berbagai pintu-pintu kemanusiaan dari bangsa-bangsa lain itu juga sebaiknya dari apa yang dilaporkan dari tim relawan kami, sebaiknya dapat dibuka,” sambung Hasto.

Hasto turut merespons soal desakan agar bencana yang terjadi di Sumatera segera ditetapkan sebagai “Bencana Nasional”. Dia menganggap desakan itu sebagai masukan penting.

Pasalnya, banjir dan longsor Sumatera tak pelak sebagai imbas dari kerusakan ekologis akibat kebijakan yang mengalihfungsikan hutan. Izin terkait hutan sendiri sejauh ini datang dari Pusat.

Baca juga : SP3 KPK di Kasus Tambang Rp2,7 T, Eks Penyidik: Benar-benar Aneh

“Ya kami menerima masukan-masukan mengenai pentingnya status Bencana Nasional. Karena di situ juga bakal menggugah kesadaran kita bahwa bencana ini diawali dari kerusakan ekologis akibat suatu kebijakan-kebijakan untuk mengonversi hutan,” tutur Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menceritakan kalau Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pernah melakukan moratorium pemanfaatan hutan saat menjadi presiden di awal dekade 2000-an lalu. Sebab, kata Hasto, menjaga ekosistem merupakan bagian dari kehidupan.

“Maka pada masa Ibu Mega, moratorium hutan itu dilakukan, dan menjaga ekosistem hutan itu menjadi bagian dari kehidupan kita, sehingga kita lakukan dari hulu ke hilir. Pada 5 Desember, dokter-dokter dari PDI Perjuangan sudah hadir ke lapangan untuk membantu rakyat. Ini akan terus,” ucap Hasto.