TIKTAK.ID

Tag: Banjir Sumatera

  • Mendikdasmen: Pembelajaran di Daerah Bencana Sudah 100 Persen, Tapi Bergantian di Tenda

    Mendikdasmen: Pembelajaran di Daerah Bencana Sudah 100 Persen, Tapi Bergantian di Tenda

    TIKTAK.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa pembelajaran di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah berlangsung 100 persen, walaupun masih belum sepenuhnya ideal. Dia menyebut siswa masih memakai sistem belajar gantian atau shift hingga belajar di tenda.

    “Untuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara, pembelajaran memang sudah berlangsung 100 persen, hanya saja belum ideal. Pertama, ada yang memang masih menumpang di sekolah lain, atau yang kedua, belajar di sekolah sendiri, tapi sistemnya shift. Jadi ada yang pagi, ada yang sore, dan ada juga yang masih belajar di tenda,” ujar Mu’ti dalam rapat kerja dengan Komisi X, pada Rabu (21/1/26), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Mu’ti mengeklaim Pemerintah sedang berusaha melakukan akselerasi, sehingga pembelajaran dapat berjalan kembali seperti semula.

    Baca juga : Keponakan Prabowo Lepas Atribut Gerindra demi Kursi Deputi Gubernur

    Sementara itu, Mu’ti menilai pembelajaran di Aceh sudah hampir 100 persen. Dia mengatakan salah satu wilayah yang mengalami kerusakan berat adalah Aceh Tamiang.

    “Nah untuk Aceh, 95 persen sudah belajar, sudah mulai pembelajaran. Yang belum itu memang ada di terutama di Kabupaten Aceh Tamiang, karena memang ada yang mengalami kerusakan sangat berat,” tutur Mu’ti.

    Mu’ti sendiri mengaku sudah melakukan rapat dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak, demi mempercepat pemulihan di Aceh Tamiang.

    Baca juga : Bupati Sudewo Jadi Tersangka Korupsi, Ini Respons Gerindra

    “Kami barusan tadi rapat dengan KSAD untuk dapat bekerja sama terkait percepatan penyelesaiannya. Sebab, memang kondisi dan kerusakannya perlu perhatian dan perlu kerja sama lintas kementerian,” imbuh Mu’ti.

    Lebih lanjut, Mu’ti menyatakan kementeriannya telah menyalurkan sejumlah bantuan pendidikan ke daerah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Tak hanya bantuan dalam bentuk tunai untuk guru hingga siswa, Kemendikdasmen menyerahkan 27 ribu paket school kit.

    “Tercatat sebanyak 4.549 satuan pendidikan terdampak yang berimplikasi pada terganggunya layanan pendidikan bagi sekitar 657.193 peserta didik serta aktivitas pembelajaran oleh 56.882 guru,” papar Mu’ti, mengutip Kumparan.com.

    Baca juga : Masih Banyak Lumpur, Aceh Tamiang Kembali Perpanjang Tanggap Darurat Bencana Hingga 3 Februari

    “Melalui anggaran Kemendikdasmen, sudah disalurkan berbagai bentuk bantuan. Di antaranya 27.000 paket school kit untuk peserta didik, 168 unit tenda pembelajaran darurat, 147 unit ruang kelas darurat, dana operasional pendidikan darurat untuk 1.339 satuan pendidikan, tunjangan guru terdampak bencana bagi 16.467 guru, dukungan psikososial di 680 satuan pendidikan, serta 147.670 buku untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran,” sambungnya.

  • Masih Banyak Lumpur, Aceh Tamiang Kembali Perpanjang Tanggap Darurat Bencana Hingga 3 Februari

    Masih Banyak Lumpur, Aceh Tamiang Kembali Perpanjang Tanggap Darurat Bencana Hingga 3 Februari

    TIKTAK.ID – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, dilaporkan telah memperpanjang status masa tanggap darurat bencana hingga 3 Februari 2026 mendatang. Pasalnya, Aceh Tamiang dianggap masih belum pulih pascabencana hidrometeorologi banjir-longsor yang sporadis di tiga provinsi Sumatera, termasuk Aceh, pada akhir November 2025 lalu.

    Surat keputusan dengan nomor 100.3.3.2/84/2026 mengenai perpanjangan status tanggap darurat bencana ditandatangani langsung oleh Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, dan mulai berlaku pada Rabu (21/1/26).

    Menurut Juru Bicara Pemkab Aceh Tamiang, Agusliayana Devita, perpanjangan tersebut dilakukan lantaran kondisi daerah tersebut masih dipenuhi lumpur dan memerlukan penanganan ekstra, sehingga bisa mempercepat proses pemulihan.

    Baca juga : Anwar Usman Ungkap Alasan Sering Absen Sidang

    “Karena masih banyak wilayah yang lumpurnya belum tertangani, dan warga masih banyak yang berada di tenda-tenda,” ungkap Agusliyana saat dikonfirmasi pada Rabu (21/1/26), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Agusliyana menjelaskan, saat ini pihaknya dibantu oleh Pemerintah dan relawan untuk membersihkan lumpur di area-area objek vital hingga jalan umum menuju ke pedalaman.

    “Kita ingin maksimalkan dulu penanganan darurat untuk pembersihan lumpur di semua kawasan pemukiman,” tutur Agusliyana.

    Baca juga : TNI AU Kuasai 82.244 Hektar Lahan di Lampung, Mau Dipakai Apa?

    Untuk diketahui, berdasarkan data sementara dari Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, wilayah terdampak bencana sebanyak 12 kecamatan dan 209 kampung. Sedangkan jumlah korban terdampak yakni 101 meninggal dunia dan 18 luka-luka.

    Kemudian sebanyak 6.052 warga masih mengungsi di 65 titik lokasi pengungsian. Selain itu, bencana ini merusak fasilitas publik, infrastruktur kesehatan, dan rumah masyarakat di Aceh Tamiang.

    Adapun total rumah yang rusak mencapai 37.888 unit. Sementara total jalan yang mengalami rusak berat 723 kilometer (km) dan rusak sedang sepanjang 272.6 km, serta ruko/kios yang mengalami kerusakan total terdapat 156 unit.

    Baca juga : Yusril Sebut Putusan MK Bikin Aturan Jabatan Polisi Aktif Sah Secara Hukum

    Harta benda seperti sawah yang rusak seluas 7.529 hektar, kebun 713 hekter, perikanan 430,5 hektare, dan peternakan sebanyak 137.094 ekor. Total jembatan yang rusak ada 31 jembatan.

    Tak hanya itu, fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang rusak sebanyak 192 unit, perkantoran 44, pasar 15, sarana ibadah 724, dan pusat pendidikan sebanyak 543 unit.

  • Usulkan Dana Pendidikan Khusus Saat Bencana, Komisi X: Bisa Pakai Cadangan MBG

    Usulkan Dana Pendidikan Khusus Saat Bencana, Komisi X: Bisa Pakai Cadangan MBG

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati mengusulkan supaya Pemerintah bisa menyediakan dana pendidikan khusus bagi daerah terdampak bencana. Esti mengatakan anggaran itu dapat bersumber dari dana cadangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sampai saat ini belum terserap sepenuhnya.

    “Jadi anggaran yang dipakai bukan dari pergeseran anggaran di Kemendikdasmen, melainkan anggaran tambahan untuk penanganan pendidikan pascabencana dari anggaran pendidikan lainnya,” ungkap Esti kepada wartawan di Gedung DPR RI, pada Selasa (20/1/26), seperti dilansir Kompas.com.

    Politikus PDI Perjuangan tersebut lantas menyinggung potensi pemanfaatan dana cadangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, kata Esti, realisasi MBG hingga kini belum sepenuhnya sesuai target, sehingga masih tersedia ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan.

    Baca juga : Wali Kota Madiun Maidi Kena OTT, Terkait Fee Proyek dan Dana CSR

    “Bila dilihat dari progresnya, maka dana cadangan MBG sangat bisa digunakan. Mengingat anggaran disiapkan untuk 80 juta lebih penerima, tapi baru sekitar 55 juta yang dilayani hingga saat ini, termasuk hari-hari libur yang seharusnya tak perlu dialokasikan,” terang Esti.

    Kemudian Esti menyatakan pendidikan merupakan sektor strategis yang tak boleh terhenti meski berada dalam situasi darurat bencana. Ia pun mencontohkan wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang sebelumnya dilanda banjir dan tanah longsor.

    Esti memaparkan, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah terdampak bencana di 3 provinsi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp2,5 triliun.

    Baca juga : Meski Tak Masuk Prolegnas, Wacana Pilkada Lewat DPRD Jalan Terus

    “Kebutuhan untuk melakukan rehab dan rekon sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar sekitar Rp2,5 triliun. Dana tersebut kira-kira setara dengan anggaran dua hari MBG. Jadi sangat mungkin bisa dilakukan dengan memakai dana cadangan MBG,” ucap Esti.

    Berkaca dari kondisi itu, Esti mendorong Pemerintah untuk mulai menyiapkan alokasi anggaran khusus pendidikan yang masuk dalam program mitigasi bencana. Dia menilai keberadaan dana siaga bakal membuat Pemerintah lebih responsif saat bencana terjadi.

    “Dengan adanya anggaran yang sudah disiapkan sebelumnya, Pemerintah bisa langsung bergerak cepat saat bencana terjadi, tanpa harus menunggu proses penyesuaian anggaran yang memakan waktu,” tutur Esti.

  • Mendikdasmen Terapkan Kurikulum Khusus bagi Murid Korban Bencana Sumatera

    Mendikdasmen Terapkan Kurikulum Khusus bagi Murid Korban Bencana Sumatera

    TIKTAK.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengaku bakal menerapkan kurikulum khusus penanggulangan dampak bencana untuk para murid korban banjir dan longsor di Sumatera.

    Adapun penerapannya akan dibagi menjadi tiga fase, yakni fase tanggap darurat, pemulihan dini, dan pemulihan lanjutan.

    “Nah terkait dengan pembelajaran dalam masa sekarang ini, terdapat tiga skenario yang sudah kami rancang untuk nanti diterapkan di semester genap pada 2026,” ungkap Mu’ti pada saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, pada Selasa (30/12/25), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Baca juga : Prabowo Teken KUHAP Baru Jadi UU Nomor 20 Tahun 2025

    Fase tanggap darurat (0-3 bulan)

    Untuk fase tanggap darurat, bakal dilakukan penyesuaian kurikulum minimum esensial. Nantinya kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial seperti literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, serta informasi mitigasi bencana.

    Kemudian pengembangan bahan belajar darurat, metode pembelajaran yang bersifat adaptif, dengan metode pembelajaran yang sangat fleksibel, dan psikososial terintegrasi dalam pembelajaran.

    Baca juga : Ini Alasan Prabowo Ingin Ada Lembaga Baru untuk Percepatan Pembangunan Rumah

    Asesmen sendiri disusun dengan sangat sederhana. Tak ada asesmen formatif atau sumatif yang kompleks, melainkan fokus pada kehadiran dan kenyamanan murid.

    Fase pemulihan dini (3-12 bulan)

    Fase ini diperuntukkan sejumlah sekolah yang harus dibangun lagi dan memerlukan waktu yang cukup lama. Kurikulum yang digunakan adaptif berbasis krisis, integrasi mitigasi bencana ke mata pelajaran yang relevan. Untuk program pemulihan pembelajaran, pembelajaran fleksibel dan diferensiasi.

    Baca juga : Jaksa Agung Klaim Rp6,6 Triliun yang Diserahkan ke Negara Bukan Hasil Pinjaman

    Jadwal disesuaikan dengan kondisi siswa yang mungkin masih mengungsi. Bakal ada penerapan blended atau hybrid learning, dengan pengelompokan berdasarkan tingkat capaian murid.

    Untuk sistem asesmen, dalam masa transisi, berbasis portofolio atau unjuk kerja sederhana. Remedial berkelanjutan diperuntukan bagi murid berdampak berat, dan adanya penilaian pengembangan Sosio-emosional murid.

    Fase pemulihan lanjutan (1-3 tahun)

    Baca juga : KPK Ungkap Alasan Setop Kasus Tambang Rp2,7 T Meski Sudah Tetapkan Tersangka

    Fase tersebut diperuntukkan ke beberapa sekolah ada yang memang betul-betul hilang dan harus dibangun sekolah baru yang membutuhkan waktu selama lebih dari 1 tahun. Para murid bakal belajar dengan integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, dan pembelajaran inklusif berbasis ketahanan.

    Mu’ti mengungkapkan, kurikulum ini akan dimulai di semester genap tahun depan, tepatnya pada 5 Januari 2026 mendatang.

    “Ini yang terkait dengan pembelajaran yang nanti kita rencanakan dimulai pada 5 Januari,” tutur Mu’ti.

  • BNPB Umumkan 11 Daerah di Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana

    BNPB Umumkan 11 Daerah di Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana

    TIKTAK.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa 11 dari 18 kabupaten dan kota terdampak bencana di Provinsi Aceh memperpanjang status tanggap darurat.

    Kepala BNPB, Suharyanto mengumumkan, perpanjangan status tanggap darurat dilakukan hingga sepekan ke depan. Dia mengatakan perpanjangan status tanggap darurat demi lebih mengoptimalkan penanganan kebencanaan.

    “Sebanyak 11 dari 18 kabupaten dan kota terdampak bencana di Aceh memperpanjang status tanggap darurat. Sementara tujuh kabupaten kota lainnya saat ini sudah beralih dari transisi darurat ke pemulihan,” ujar Suharyanto di Banda Aceh, pada Kamis (25/12/25), seperti dikutip CNN Indonesia dari Antara.

    Baca juga : Usai Stop Kasus Izin Tambang yang Rugikan Negara Rp2,7 Triliun, KPK Disebut ‘Telmi’

    Adapun 11 kabupaten kota yang memperpanjang status tanggap darurat adalah Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Gayo Lues. Kemudian terdapat Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, dan Kota Lhokseumawe.

    Dari 11 kabupaten kota terdampak bencana yang memperpanjang status tanggap darurat tersebut, tujuh kabupaten di antaranya termasuk kategori parah terdampak bencana banjir.

    “Kabupaten yang parah yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Gayo Lues,” ungkap Suharyanto.

    Baca juga : 163 Korban Bencana Sumatera Masih Hilang, Ini Kata BNPB

    Sedangkan kabupaten kota yang masuk masa transisi dari darurat ke pemulihan di antaranya Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Singkil.

    Lebih lanjut, Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir menyatakan wilayah terdampak bencana mencapai 3.978 desa yang tersebar di 225 kecamatan dalam 18 kabupaten kota.

    “Kebutuhan mendesak korban bencana sekarang sudah beralih kepada nonpangan seperti tenda pengungsian, tandon dan air bersih, lampu emergensi, bahan medis, peralatan dapur, dan lainnya,” tutur Nasir.

    Baca juga : 163 Korban Bencana Sumatera Masih Hilang, Ini Kata BNPB

    Nasir menyebut total logistik yang disalurkan ketika masa tanggap darurat mencapai 1.251,6 ton dari 1.478,8 ton bantuan yang diterima, baik makanan maupun nonmakanan.

    “Dengan adanya kabupaten kota yang telah memasuki masa transisi, maka pemulihan segera dilakukan. Untuk tahap awal, kami mendorong perbaikan rumah rusak ringan dan sedang, untuk mengurangi angka pengungsian,” terang M Nasir.

  • 163 Korban Bencana Sumatera Masih Hilang, Ini Kata BNPB

    163 Korban Bencana Sumatera Masih Hilang, Ini Kata BNPB

    TIKTAK.ID – Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengeklaim tim SAR gabungan bekerja tanpa henti demi mencari korban hilang bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Abdul memaparkan, berdasarkan data terakhir pada Sabtu (27/12/25), sebanyak 1.138 jiwa tewas dan 163 jiwa masih dinyatakan hilang.

    “Tim di lapangan bekerja tanpa henti, termasuk saat akhir pekan dan malam hari,” ungkap Abdul dalam konferensi pers secara daring, pada Sabtu (27/12/25).

    Abdul mengatakan sebagai bukti keseriusan, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah dan segenap entitas yang terlibat guna mempercepat proses pemulihan di ketiga provinsi.

    Baca juga : BNPB Targetkan Siswa Terdampak Bencana Sumatera Kembali Sekolah Awal Januari 2026

    “Mengenai data dampak korban jiwa, proses pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan di sejumlah titik,” tutur Abdul.

    Abdul menjelaskan, untuk kawasan permukiman, persentase kemungkinan penemuan jasad sudah mulai mengecil.

    “Saat ini, Pemerintah Daerah berdasarkan data catatan sipil terus melakukan identifikasi dan pencocokan data korban berdasarkan nama dan alamat,” terang Abdul.

    Baca juga : Prabowo Panggil Rosan ke Kertanegara, Minta Laporan Kampung Haji 

    Abdul menyatakan data tersebut nantinya bakal menjadi dasar penentuan hak-hak ahli waris korban yang berkaitan dengan hunian sementara (huntara), relokasi permukiman, dana santunan, dan bantuan lainnya.

    Di sisi lain, akses jalan dan jembatan di wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Utara secara relatif untuk akses jalan nasional sudah pulih. Di Provinsi Aceh, sudah ada perkembangan signifikan pada dua koridor utama jalur akses darat.

    Koridor lintas timur yang menghubungkan Banda Aceh dan Kota Medan per hari ini telah dapat dilewati. Padahal sebelumnya, koridor itu mempunyai 13 ruas titik terputus. Dengan begitu, jalur lintas timur dan lintas barat saat ini sudah fungsional.

    Baca juga : Bantuan Asing untuk Korban Banjir Sumatera, PDIP: Kemanusiaan Itu Universal

    Adapun untuk status wilayah, total terdapat 19 kabupaten atau kota yang menetapkan status transisi darurat, yang terdiri dari 6 kabupaten/kota di Aceh, 6 di Sumatera Utara, dan 7 di Sumatera Barat. Selain itu, masih ada 4 kabupaten atau kota lainnya yang sedang dalam proses penetapan surat keputusan peralihan status dari tanggap darurat menuju transisi darurat.

    “Perbedaan utama status tersebut pada masa tanggap darurat. Prioritas ada pada pencarian dan pertolongan korban serta pemenuhan logistik,” kata Abdul, mengutip Kompas.com.

  • BNPB Targetkan Siswa Terdampak Bencana Sumatera Kembali Sekolah Awal Januari 2026

    BNPB Targetkan Siswa Terdampak Bencana Sumatera Kembali Sekolah Awal Januari 2026

    TIKTAK.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan fasilitas pendidikan di daerah terdampak bencana Sumatera bisa memulai kegiatan belajar-mengajar pada awal Januari 2026 mendatang.

    Kegiatan belajar-mengajar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat dilakukan usai pembersihan dan pemulihan fasilitas pendidikan terus dilakukan kementerian/lembaga terkait.

    “Untuk sektor pendidikan, sekolah dan madrasah yang sebelumnya terdampak lumpur diharapkan bisa kembali difungsikan pada awal semester genap, minggu pertama Januari,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers daring, pada Minggu (28/12/25), seperti dilansir Kompas.com.

    Baca juga : Prabowo Panggil Rosan ke Kertanegara, Minta Laporan Kampung Haji 

    Tak hanya itu, BNPB menyiapkan tenda-tenda darurat guna memfasilitasi kegiatan belajar-mengajar para siswa. Tenda-tenda darurat itu dipakai khusus untuk sekolah maupun madrasah yang mengalami kerusakan berat akibat banjir dan longsor.

    “Nanti proses belajar-mengajar bakal kita lakukan di tenda-tenda sementara,” terang Abdul.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti memaparkan, sebanyak 276.249 siswa terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Baca juga : Bantuan Asing untuk Korban Banjir Sumatera, PDIP: Kemanusiaan Itu Universal

    Dia menyampaikan data tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/25). Selain siswa, ada sebanyak 25.936 juga terdampak banjir dan longsor yang melanda ketiga provinsi tersebut.

    “Siswa yang terdampak keseluruhan di tiga provinsi semua jenjang, ada 276.249. Sementara guru yang terdampak, 25.936,” tutur Mu’ti dalam Sidang Kabinet Paripurna, pada Senin.

    Untuk diketahui, bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar juga mengakibatkan 3.274 sekolah mengalami kerusakan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) masih akan melakukan pendataan soal kategori kerusakan untuk sekolah-sekolah tersebut.

    Baca juga : KY Minta Hakim Pengadil Tom Lembong Disanksi, Ini Kata MA

    “Yang terdampak 767 PAUD, SD 1.343, SMP 621, SMA 268, SMK 136, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) ada 23, Sekolah Luar Biasa 30, serta Lembaga Kursus dan Pelatihan 86. Total yang terdampak sejumlah 3.274,” jelas Mu’ti.

    Mengutip Tempo.co, banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu masih memakan korban jiwa sebulan pascakejadian.

    BNPB melaporkan, berdasarkan data per Senin (29/12/25) pukul 06.00, tercatat korban jiwa mencapai 1.140. Jumlah korban tewas tersebut bertambah dua jiwa dari pendataan sehari sebelumnya.

  • Bantuan Asing untuk Korban Banjir Sumatera, PDIP: Kemanusiaan Itu Universal

    Bantuan Asing untuk Korban Banjir Sumatera, PDIP: Kemanusiaan Itu Universal

    TIKTAK.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menanggapi kemungkinan masuknya bantuan internasional terhadap korban dan membantu penanggulangan bencana hidrometerologis banjir dan longsor yang sporadis di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), pada akhir November lalu.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mendesak Pemerintah untuk segera membuka keran bantuan asing untuk penanganan dampak banjir dan longsor di Sumatera. Dia menilai penanganan bencana adalah aspek kemanusiaan, sehingga tidak mengenal sekat negara. Terlebih, kata Hasto, Indonesia selama ini juga kerap memberikan bantuan untuk penanganan bencana di negara lain.

    “Sebetulnya kemanusiaan itu universal. Kemanusiaan tidak berbicara tentang negara. Saat ada warga dunia yang menjadi korban, Indonesia juga aktif membantu,” ujar Hasto setelah melepas tim bantuan dan tenaga medis partainya untuk banjir Sumatera di Sekolah PDIP, Jakarta, pada Senin (29/12/25), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : KY Minta Hakim Pengadil Tom Lembong Disanksi, Ini Kata MA

    “Berbagai pintu-pintu kemanusiaan dari bangsa-bangsa lain itu juga sebaiknya dari apa yang dilaporkan dari tim relawan kami, sebaiknya dapat dibuka,” sambung Hasto.

    Hasto turut merespons soal desakan agar bencana yang terjadi di Sumatera segera ditetapkan sebagai “Bencana Nasional”. Dia menganggap desakan itu sebagai masukan penting.

    Pasalnya, banjir dan longsor Sumatera tak pelak sebagai imbas dari kerusakan ekologis akibat kebijakan yang mengalihfungsikan hutan. Izin terkait hutan sendiri sejauh ini datang dari Pusat.

    Baca juga : SP3 KPK di Kasus Tambang Rp2,7 T, Eks Penyidik: Benar-benar Aneh

    “Ya kami menerima masukan-masukan mengenai pentingnya status Bencana Nasional. Karena di situ juga bakal menggugah kesadaran kita bahwa bencana ini diawali dari kerusakan ekologis akibat suatu kebijakan-kebijakan untuk mengonversi hutan,” tutur Hasto.

    Lebih lanjut, Hasto menceritakan kalau Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pernah melakukan moratorium pemanfaatan hutan saat menjadi presiden di awal dekade 2000-an lalu. Sebab, kata Hasto, menjaga ekosistem merupakan bagian dari kehidupan.

    “Maka pada masa Ibu Mega, moratorium hutan itu dilakukan, dan menjaga ekosistem hutan itu menjadi bagian dari kehidupan kita, sehingga kita lakukan dari hulu ke hilir. Pada 5 Desember, dokter-dokter dari PDI Perjuangan sudah hadir ke lapangan untuk membantu rakyat. Ini akan terus,” ucap Hasto.

  • DPR Usul MBG Saat Libur Sekolah Dialihkan untuk Korban Bencana di Sumatera

    DPR Usul MBG Saat Libur Sekolah Dialihkan untuk Korban Bencana di Sumatera

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah, dialihkan untuk membantu penanggulangan bencana di Sumatera. Dia juga menyebut anggaran MBG pada masa libur sekolah bisa dimanfaatkan untuk memperkuat fasilitas kesehatan dan pemulihan gizi di daerah dengan kasus stunting akut.

    “Alih-alih memaksakan program di masa yang kurang relevan, bukankah lebih bijak kalau anggaran itu dialihkan untuk merespons kebutuhan mendesak lainnya?” ujar Charles, pada Senin (22/12/25), seperti dilansir Kompas.com.

    “Contohnya, membantu korban bencana di Sumatera atau memperkuat fasilitas kesehatan dan pemulihan gizi di daerah yang terdampak stunting akut,” imbuh Charles.

    Baca juga : Komisi VIII DPR Dukung MBG Tetap Berjalan Selama Libur Sekolah

    Politikus PDIP ini pun berharap Pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan pendistribusian MBG selama masa libur sekolah, sehingga tujuan awal program untuk memenuhi dan memperbaiki gizi rakyat tetap terjaga.

    “Saya berharap Pemerintah mampu benar-benar meninjau kembali pelaksanaan MBG di masa libur, demi memastikan program ini tetap berjalan sesuai dengan tujuannya,” tutur Charles.

    Kemudian Charles mengingatkan bahwa pelaksanaan program agar jangan semata-mata didorong oleh upaya mengejar serapan anggaran di akhir 2025. Dia mengaku khawatir pelaksanaan MBG pada masa libur sekolah justru tidak sesuai dengan standar. Terlebih, makanan yang didistribusikan disebut berbentuk kemasan dan siap saji.

    Baca juga : Kejagung Copot Jaksa Terjaring OTT, Ini Respons Pakar Hukum Pidana

    “Kita perlu jujur. Jangan sampai program ini dipaksakan hanya demi menghabiskan anggaran di akhir tahun. Kegiatan publik seperti ini harus berorientasi pada manfaat nyata, bukan serapan belanja,” tegas Charles.

    “Distribusi makanan kering di masa libur, yang menurut laporan lapangan banyak berisi produk kemasan dan Ultra Processed Food (UPF), berisiko melenceng dari tujuan awal program, yaitu memperbaiki status gizi anak-anak Indonesia,” sambung Charles.

    Untuk diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) tetap mendistribusikan paket MBG gratis kepada siswa, walaupun sedang libur Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Libur sekolah akhir tahun di setiap provinsi memang bervariasi, tapi pada umumnya berlangsung dari 22 Desember 2025 sampai 3 Januari 2026.

    Baca juga : Respons Seruan Taubat Cak Imin, Anggota DPR: Tak Perlu Saling Menyalahkan Soal Banjir Sumatera

    Adapun distribusi MBG selama libur sekolah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Selama Libur Sekolah yang ditetapkan lewat Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025. Dalam pedoman tersebut, paket MBG selama libur sekolah terdiri dari satu paket siap santap dan dua paket kemasan tahan lama, supaya siswa tetap memperoleh gizi seimbang meski tak hadir di sekolah.

  • Respons Seruan Taubat Cak Imin, Anggota DPR: Tak Perlu Saling Menyalahkan Soal Banjir Sumatera

    Respons Seruan Taubat Cak Imin, Anggota DPR: Tak Perlu Saling Menyalahkan Soal Banjir Sumatera

    TIKTAK.ID – Anggota Komisi IV DPR Fraksi Golkar, Alien Mus, mengimbau para menteri di Kabinet Merah Putih agar tidak saling menyalahkan soal bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Alien juga menganggap ajakan tobat nasuha kepada tiga menteri oleh Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sangat tidak tepat, di saat kondisi masyarakat memerlukan penanganan cepat atas bencana yang terjadi.

    “Tak perlu saling menyalahkan, apalagi antarlembaga kementerian. Pernyataan itu kesannya menghakimi dan saling menyalahkan. Kalau salah, maka kita semua salah. Kita semua harus bertaubat,” ungkap Alien, saat Komisi IV DPR rapat kerja bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/12/25), seperti dilansir Kompas.com.

    Baca juga : MK Diminta Atur Warga Non-Anggota Parpol Bisa Daftar Caleg DPR

    “Ya, ini pernyataan yang sangat tidak etis dikeluarkan oleh Cak Imin. Tidak tepat dalam kondisi bencana, di mana masyarakat berada dalam duka dan kesulitan, dan membutuhkan penanganan cepat dari kita semua, terutama Pemerintah,” imbuh Alien.

    Alien menyebut bencana alam tidak memiliki faktor penyebab tunggal, melainkan hasil dari kompleksitas sejumlah faktor. Oleh sebab itu, Alien mendorong agar dilakukan kajian mendalam, sehingga akar masalah yang menjadi penyebab bencana Sumatera bisa terjawab.

    “Yang jelas, bencana yang terjadi adalah interaksi dari banyak faktor, yaitu alamiah, faktor lingkungan, serta faktor sosial dan tata kelola, dan lainnya. Butuh kajian yang mendalam dan komprehensif, sehingga Pemerintah mampu merumuskan langkah pencegahan secara tepat,” tutur Alien.

    Baca juga : Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Divonis 4,5 Tahun Penjara dan Denda Rp500 juta 

    Sebelumnya, Cak Imin meminta tiga menteri melakukan tobat nasuha imbas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Cak Imin pun mengaku menyurati ketiga menteri tersebut, yakni Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol, dan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

    “Dalam kesempatan ini, saya mengajak seluruh pihak untuk mari bersama-sama bahu-membahu, memperbaiki. Hari ini saya berkirim surat kepada Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai Pemerintah,” jelas Cak Imin, pada Senin (1/12/25).

    “Bahasa NU-nya taubatan nasuha,” lanjutnya.

    Baca juga : Hakim Beda Pendapat, Sebut Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Mestinya Dijatuhkan Vonis Lepas

    Adapun taubatan nasuha yang dimaksud Cak Imin yaitu mengevaluasi total seluruh kebijakan berkaitan dengan lingkungan hidup, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.