TIKTAK.ID – Presiden Prabowo Subianto diketahui telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Prabowo menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada 2025 bisa membuat negara hemat hingga Rp306,69 triliun, dengan rincian anggaran kementerian dan lembaga efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Prabowo memerintahkan jajaran Kabinet Merah Putih yang dia pimpin untuk mengurangi rapat, seremoni, dan perjalanan dinas. Arahan pemangkasan itu berdasarkan edaran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada 24 Januari 2025.

Baca juga : MUI Desak OKI hingga PBB Lawan Rencana Jahat Trump Ambil Alih Gaza

Surat bernomor S-37/MK.02/2025 ini memuat 16 jenis belanja operasional yang dipangkas. Mulai dari alat tulis kantor yang dipangkas 90 persen; percetakan dan suvenir sebesar 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan sebesar 73,3 persen; kajian dan analisis 51,5 persen, sampai pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta bimbingan teknis 29 persen.

Menanggapi pemangkasan anggaran tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin memastikan efisiensi anggaran di Kementerian Kesehatan sejalan dengan instruksi Prabowo dan tak akan berdampak pada pelayanan untuk rakyat. Dia menyebut Kemenkes memotong anggaran dari hal-hal yang bersifat seremonial.

“Yang dipotong yakni semua yang berkaitan dengan meeting, perjalanan dinas, upacara-upacara, hari-hari perayaan, itu semua dipotong 50 persenan, itu sudah kami potong,” ungkap Budi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (5/2/25), seperti dikutip Tempo.co dari Antara.

Baca juga : KPK Jawab Permintaan Gugurkan Status Tersangka Hasto

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti memastikan efisiensi anggaran tidak mengganggu program strategis di bidang pendidikan. Dia mengeklaim seluruh program tersebut akan tetap ada pada 2025 dan diberikan kepada yang berhak.

Sedangkan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengakui kalau sejumlah program dan kegiatan prioritas akan terdampak akibat efisiensi anggaran.

Nasaruddin memaparkan, kegiatan prioritas yang terdampak, antara lain layanan keagamaan, seperti penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, penguatan moderasi beragama, pengukuhan kerukunan umat dan pengembangan potensi ekonomi berbasis agama. Dia juga menyebut efisiensi anggaran ini memengaruhi pembinaan perkawinan, bantuan rumah ibadah, serta digitalisasi layanan keagamaan.