Lalu, dengan perolehan 16 persen Kementerian Desa Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) dan Kementerian Koperasi dan UKM dengan perolehan 15,9 persen.
Dedi menerangkan terdapat indikator khusus yang memicu masyarakat memberikan penilaian tersebut.
“Yakni 31 persen terpengaruh isu korupsi terhadap kementerian yang tersebut dan 11 persen disebabkan menterinya dianggap orang partai dan 8 persen disebabkan kegaduhan (oleh menteri atau kebijakannya),” terangnya.
Faktor lain, yaitu menteri yang memimpin kementerian bersangkutan kerap tak konsisten saat menyampaikan informasi.
Baca juga: Banjir Kembali Genangi Jakarta, ini Instruksi dan Info Terkini Anies Lewat Facebook
“Artinya menterinya tak konsisten terhadap statement sehingga itu dinilai sebatas komoditas politik semata. Sehingga tak produktif kinerjanya,” urai Dedi.
Survei ini mempergunakan teknik Wellbeing Purposive Sampling (WPS) terhadap 1.600 responden.
Validitas data melalui metode tersebut terdapat di rentang minimimal 94 persen serta maksimum 97 persen.
IPO sendiri merupakan lembaga survei yang berkecimpung di bidang media, demokrasi serta isu gender sejak 2017.