“Selama tidak menyalahi sistem dan mekanisme pemilihan secara demokratis, menurutnya, tidak ada hak pemilik suara yang dikekang dan dimanipulasi, dan terpilihnya berdasarkan permufakatan yang legitimate, maka realitas politik itu bisa dipahami,” katanya.
Selain itu, karakter pemimpin dan penerimaan positif publik terhadap seorang figur pemimpin cenderung tidak mudah dimanipulasi. Menurutnya, banyak tokoh nasional yang menghabiskan banyak dana dan logistik untuk meningkatkan popularitas, akseptabilitas dan elektabilitasnya, tetapi terpaksa gigit jari karena agregatnya mentok di angka yang tidak mereka harapkan.
Baca juga: Ahok Disebut Jadi Penyebab Retaknya Hubungan Megawati dan Jokowi
“Saya bisa memahami jika Partai Demokrat berusaha untuk mengkapitalisasi nama AHY sebagai pemimpin mereka ke depan, sebab dalam survei-survei kepemimpinan nasional, nama AHY selalu konsisten berada di urusan atas mewakili gerbong Partai Demokrat, berdampingan dengan nama-nama besar lainnya dari partai, ormas dan kekuatan politik yang lain di Tanah Air,” paparnya.
Diketahui, AHY resmi terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat 2020-2025 secara aklamasi. Putra sulung SBY itu mendapatkan dukungan suara lebih dari 70% dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam Kongres V di Jakarta Convention Center, Senayan, Minggu (15/3/20).