TIKTAK.ID – Politikus Partai Demokrat yang pasca Pilpres lalu berbalik bersuara vokal membela kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kali ini memberikan sudut pandang berbeda terkait anggaran Rp72 miliar untuk para buzzer Istana.
Adalah Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean yang kali ini memandang pemerintahan Jokowi tidak sensitif terhadap persoalan ekonomi Indonesia, karena mengucurkan anggaran Rp72 miliar khusus untuk membayar influencer atau buzzer.
“Anggaran seperti ini cenderung hanya sebuah cara yang ditempuh untuk memberi makan para buzzer media sosial yang digunakan Pemerintah sebagai pasukan perang opini secara tidak resmi,” kata Ferdinand, Rabu (26/2/20). “Sebaiknya Pak Jokowi jangan memanjakan buzzer-nya dengan cara seperti ini.”
Baca juga: Politikus PDIP Kritik Jokowi: Jangan Sampai Presiden Sendiri yang Malah Memancing Kegaduhan Politik
Jokowi mengeluarkan jurus mengatasi dampak virus Corona dengan membayar buzzer senilai Rp72 miliar. Hal itu semata digunakan untuk menggeliatkan kembali pariwisata Indonesia. Namun, hal itu di mata Ferdinand tidak dapat dibenarkan.
“Tidak jelas tolak ukur yang digunakan untuk memilih influencer ini dan tidak jelas output keberhasilan dari program ini,” ujarnya.
Halaman selanjutnya…
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
