Lantas dia mempertanyakan mengapa pemerintah tidak memberdayakan saja Kantor Staf Presiden (KSP) dan kementerian terkait untuk menggaet para turis mancanegara ke Tanah Air.
“Kemana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang seharusnya mengolah konten positif untuk disebar ke publik? Di mana Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang punya anggaran besar untuk promosi wisata? Seharusnya kan pekerjaan influencer ini cukup dilakukan oleh Kominfo dan Kemenpar secara resmi,” ucapnya.
Mantan relawan Bara JP itu beranggapan, menggunakan buzzer ataupun influencer bukan berarti menjadi jaminan mutu untuk tingkat keberhasilan menyedot wisatawan.
“Sebaiknya Pak Jokowi jangan memanjakan buzzer-nya dengan cara seperti ini,” kata dia.
Baca juga: Lama Tak Muncul, Ma’ruf Amin Beri Pernyataan Tegas Terkait Reshuffle
Ferdinand menyarankan sebaiknya mantan Gubernur DKI Jakarta itu membangun lapangan pekerjaan yang dibutuhkan rakyat Indonesia, ketimbang menghamburkan dana membayar buzzer.
“Baiknya Pak Jokowi buka lapangan kerja dan biarkan mereka bekerja secara positif. Batalkan anggaran itu, dan cukup gunakan anggaran kementerian yang ada,” kata politikus Partai Demokrat yang pasca Pilpres lalu secara terang-terangan kembali ke barisan pro-Jokowi tersebut.