Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan, China berani ke Natuna karena Pemerintah dan nelayan belum maksimal hadir di lokasi tersebut. Oleh sebab itu, ia menyatakan keputusan Pemerintah bahwa negara manapun tidak boleh masuk tanpa izin dari Pemerintah Indonesia.
“Kalau masuk, berarti melanggar hukum dan kita usir,” tegas Mahfud.
Baca juga: Hadapi China Soal Natuna, AHY Minta Pemerintah Gunakan Kebijakan Warisan SBY
Ia menambahkan, kedaulatan harus dijaga bersama sebagai bangsa. Selain itu, kekayaan laut di Natuna harus dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh dan untuk rakyat, karena berdasarkan hukum, perairan Natuna milik Indonesia.
Mahfud menuturkan, ia akan terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah setempat dalam menegaskan sikap negara yang tidak menerima tawar-menawar bila menyangkut kedaulatan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Prabowo mengatakan telah berbincang dengan Luhut mengenai hal-hal yang bersifat urusan di masing-masing sektoral.
Tak hanya itu, Prabowo juga mengaku selalu melakukan koordinasi dengan beberapa Menko lainnya, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maupun Kemenko Polhukam. Menurutnya, kerja sama harus dilakukan dengan baik.