“Tidak ada manfaatnya. Justru hanya akan mencerminkan kerapuhan kepemimpinan internal parpol,” terang Andreas.
Ia melanjutkan, pelajaran kedua yaitu melakukan framing opini yang di luar konteks sudah tidak laku lagi untuk menjadi jualan politik. Ia menyebut saat ini masyarakat dan media semakin kritis, sehingga menempatkan framing opini seperti mensejajarkan pemerintahan Jokowi dengan rezim Orde Baru, terasa tidak masuk akal.
“Masyarakat tentu berharap parpol bisa lebih profesional lagi. Untuk itu, siapapun atau apa pun parpolnya, sebaiknya ke depan pandai-pandailah mengelola rumah tangga masing-masing. Dengan begitu, energi bangsa bisa lebih terkonsentrasi untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang lebih besar,” ucap Andreas.
Baca juga : Demokrat Ngotot Minta Jokowi Klarifikasi Kudeta Moeldoko
Berbeda dengan pandangan PDIP, sejumlah pengamat politik justru menyayangkan langkah Istana yang tidak mau menjawab surat AHY. Pasalnya, hal itulah yang justru akan merugikan Jokowi dan makin memantik kecurigaan publik atas adanya campur tangan Pemerintah terhadap upaya mengebiri dan mengobok-obok urusan internal parpol seperti yang selama ini terbukti menimpa Golkar, PPP, dan Partai Berkarya.