TIKTAK.ID – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menduga Partai Demokrat lebih condong untuk bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto, setelah menarik dukungan dari Anies Baswedan.

Burhanuddin menilai peluang Demokrat untuk merapat ke PDIP yang sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres lebih kecil, akibat terganjal hubungan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Jadi potensi Demokrat untuk bergabung memang lebih besar ke arah Pak Prabowo. Walaupun lagi-lagi kita perlu lebih sabar untuk menunggu pergerakan Partai Demokrat ke depan,” ujar Burhanuddin dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Minggu (3/9/23), seperti dilansir CNN Indonesia.

Namun Burhanuddin menegaskan bahwa ada langkah yang harus dipenuhi Demokrat bila memutuskan bergabung dengan salah satu dari dua koalisi itu. Dia menyebut Demokrat harus mengubah narasi perubahan yang selama ini disuarakan.

Burhanuddin menjelaskan bahwa Prabowo yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PAN maupun Ganjar sama-sama menjadi bagian dari Pemerintah Presiden Joko Widodo. Padahal Demokrat selama ini menyuarakan narasi perubahan dengan mengusung Anies Baswedan yang berasal dari luar Pemerintahan untuk menjadi calon presiden.

“Misalnya masuk ke dalam salah satu koalisi pendukung Pemerintah, berarti Partai Demokrat harus melakukan packaging ulang terhadap narasi perubahan yang selama ini sudah mereka suarakan,” tutur Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut sebetulnya masih punya alternatif lain usai berpisah dari Partai NasDem dan PKS. Dia menyatakan Partai Demokrat bisa membentuk poros baru bersama PPP dan PKS seperti yang dicita-citakan Sandiaga Uno.

Akan tetapi, Burhanuddin memprediksi opsi itu cukup sulit terwujud, karena PKS masih berat meninggalkan Koalisi Perubahan. Pasalnya, basis massa PKS adalah pendukung Anies Baswedan, sehingga terlalu berisiko kalau PKS malah pindah gerbong dengan mengusung Capres baru.

“PKS ini basis massanya sudah terlalu Anies. Jadi bila mereka mengusung Capres baru bersama Demokrat, tentu akan menimbulkan bumerang dari kalangannya sendiri,” jelas Burhanuddin.

Burhanuddin melanjutkan bahwa Partai Demokrat juga semakin berisiko jika memutuskan tidak mengusung siapa pun dalam Pilpres 2024. Dia memaparkan bahwa berdasarkan UU Pemilu, partai yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon bisa dijatuhi sanksi tidak mengikuti Pemilu berikutnya jika tidak mengajukan Capres-Cawapres.