TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengaku setuju dengan Capres Prabowo Subianto yang tidak mengungkapkan secara terbuka data sistem pertahanan nasional dalam Debat Ketiga Pilpres 2024. Dia menganggap sikap Prabowo sudah berhati-hati karena data itu berkaitan dengan kepentingan nasional.

Yandri mengatakan Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanannya dalam sesi debat. Dia pun memuji Prabowo yang tidak sembarangan mengobral data pertahanan yang bersifat rahasia.

“Karena ini menyangkut kepentingan nasional, maka perlu hati-hati dalam mengekspose permasalahan ini,” ujar Yandri dalam keterangan pers pada Senin (8/1/24), seperti dilansir Republika.co.id.

Baca juga : Politisi PAN Tuding Anies Merasa Paling Bermoral tapi Kritiknya Jauh dari Moralitas

Yandri lantas mengungkapkan keprihatinannya terhadap Capres lain yang mengindikasikan data pertahanan negara tak perlu dirahasiakan. Yandri menilai tindakan itu berbahaya, lantaran menganggap data pertahanan nasional tidak perlu dijaga kerahasiaannya.

“Sangat berisiko bila ada calon presiden yang merasa bahwa data mengenai pertahanan nasional tidak harus dijaga kerahasiaannya. Calon seperti ini mestinya tidak pantas menjadi presiden,” ucap Yandri.

Kemudian Yandri menyebut Prabowo terus berkomitmen memperbaiki sektor pertahanan Indonesia. Yandri sendiri meyakini Prabowo mampu melakukannya dengan lebih optimal jika terpilih sebagai Presiden Indonesia.

Baca juga : Hasto Tegaskan Jokowi Tak Diundang di HUT PDIP, Kenapa?

“Kami sudah melihat berulang kali Prabowo mengungkapkan bahwa kita harus menjaga ketangguhan kita, tak boleh rentan terhadap tekanan. Untuk itu, peningkatan kualitas pertahanan nasional menjadi suatu keharusan,” tegas Yandri.

Sementara itu, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah menyampaikan bahwa Prabowo selaku Menhan tak bisa sembarangan membuka data Kemenhan kepada publik, lantaran mengandung informasi yang bersifat rahasia.

Rezasyah menyatakan Prabowo pasti punya akses ke data tersebut sehingga memahami dengan jelas kalau data tersebut berkarakter konfidensial.

Baca juga : Begini Tanggapan Jokowi Usai Disentil Anies Saat Debat Lawan Prabowo

“Prabowo pasti memiliki data, dan dia dengan jelas menganggap data tersebut bersifat rahasia. Sebenarnya, dia bisa saja memutuskan untuk membagi data tersebut menjadi dua bagian, yaitu yang dapat diakses oleh publik dan yang harus tetap tertutup di dalam negeri,” terang Rezasyah.

Untuk diketahui, Capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan beberapa kali mengkritik kebijakan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) oleh Prabowo yang masih menjabat Menhan dalam sesi debat Capres. Kedua Capres rival Prabowo tersebut juga kompak mengkritik proses perencanaan pertahanan Kementerian Pertahanan sampai masalah kesejahteraan prajurit TNI.

Namun Prabowo mengeklaim data yang disampaikan oleh Ganjar dan Anies keliru. Prabowo pun mengaku siap transparan, tapi mengajak keduanya bertemu di luar sesi debat. Dia berpendapat membahas masalah internal pertahanan negara tidak pantas dilakukan secara terbuka.

Baca juga : Tegaskan Dirinya Tak Masuk TKN, Gus Miftah: Saya dan Prabowo Hubungan Tanpa Status

Menanggapi ajakan Prabowo, calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD berpandangan bahwa data pertahanan yang dibuka oleh calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo bukanlah data rahasia negara.

Menurut Mahfud, Ganjar justru meminta Prabowo yang saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan membuka data terkait anggaran belanja pertahanan yang bisa diakses publik, salah satunya lewat situs Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

“Menurut saya, ndak ada rahasia negara yang diminta dibocorkan kemarin,” kata Mahfud ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (9/1/24).

Baca juga : Kubu AMIN Ingatkan Jokowi usai Temui Elite Parpol Pengusung Prabowo-Gibran

“Rahasia negara itu, misalnya, temuan intelijen, rencana intelijen, rencana penyerangan, rahasia tentang tempat-tempat vital. Nah, itu namanya rahasia negara,” ujar Menko Polhukam yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan ini.