TIKTAK.ID – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mengambil tindakan nyata, setelah melarang menterinya berbicara mengenai wacana penundaan Pemilu. Dengan begitu, kata Dedi, publik akan percaya terhadap pernyataan Jokowi itu.

“Tidak hanya memberi pernyataan, karena sudah lebih banyak pernyataan presiden yang tidak selaras dengan kenyataan,” ujar Dedi, seperti dilansir Republika, Kamis (7/4/22).

Kemudian Dedi mengimbau Jokowi untuk memberikan teguran atau sanksi bukan hanya kepada menteri yang menggaungkan wacana penundaan Pemilu, melainkan juga kepada mitra koalisi yang tidak berada di jajaran Kabinetnya.

Baca juga : Isu Reshuffle Muncul Lagi Usai Jokowi Ngamuk ke Menteri, Begini Tanggapan Parpol

“Contohnya Muhaimin Iskandar atau mungkin Zulkifli Hasan perlu dilakukan teguran dan sanksi, misal mungkin reshuffle,” ucap Dedi.

Dedi menyatakan bahwa Jokowi kini punya momentum yang cukup kuat untuk melakukan reshuffle. Dia menjelaskan, tidak hanya karena kegaduhan yang timbul akibat wacana penundaan Pemilu, tapi momentum reshuffle juga dinilai tepat lantaran kinerja menteri yang mengecewakan.

“Ini kan sudah terlihat, bagaimana Jokowi melakukan teguran itu menunjukkan ekspresi kekecewaan. Jadi menurut saya layak untuk mengambil tindakan reshuffle,” tutur Dedi.

Baca juga : BEM SI Tetap Bakal Demo Besar 11 April, Meski Jokowi Stop Pembicaraan Penundaan Pemilu

Sebelumnya, Jokowi menegur para menterinya karena kerap menggulirkan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Jokowi menyampaikan hal itu dalam sidang Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa (5/4/22) lalu.

“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan soal urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak,” tegas Jokowi, mengutip Kompas.com dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/22).

Jokowi pun memerintahkan supaya para menterinya tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Jokowi meminta mereka untuk fokus bekerja dalam menangani sejumlah permasalahan yang saat ini sedang terjadi.

Baca juga : Prabowo Kunjungi Sri Mulyani, Bahas Apa?

Sekadar informasi, isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu terus memicu perdebatan di tengah masyarakat sejak 2019 silam. Gagasan tersebut mulanya dilontarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.