Menurut Trubus, jika ditinjau lagi, terutama dalam kisruh Formula E, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah melakukan kesalahan prosedur. Ia mengatakan, seharusnya dinas tersebut melakukan dialog terlebih dahulu dengan TACB baru memberikan rekomendasi pada Anies.
Dosen di Universitas Trisakti, Jakarta itu menilai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terlihat memberi rekomendasi dengan tergesa-gesa. Ia pun mempertanyakan apakah Kepala Dinas semata-mata lalai ataukah terdapat kesengajaan.
Baca juga: Berhasilkah DPRD DKI Jakarta Seret Anies ke Polisi dan KPK Gara-Gara ini?
Padahal, lanjut Trubus, Anies memiliki alat kontrol melalui Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk pada 2018. Ia mengungkapkan, jika tim dengan biaya operasional hampir Rp20 miliar setahun ini dapat berjalan optimal, maka akan efektif membantu Anies mengawasi kebijakan yang disusun Kepala Dinas.
“TGUPP tupoksinya bagus. Kalau berjalan baik, bisa ikut membenahi birokrasi internal Pemprov, sayangnya TGUPP sendiri banyak masalah, seperti konflik internal,” kata Trubus.
Agar Anies tidak lagi kecolongan, Trubus menyarankan Anies untuk menguatkan kontrol pada seluruh bawahannya. Ia mengklaim seorang pemimpin publik yang kuat jiwa kepemimpinannya tidak boleh terlalu percaya pada anak buah atau orang terdekat, termasuk keluarga dan relasi-relasi dekatnya.