“Memindahkan Ibu Kota bukan seperti kisah Roro Jongrang, karena proyek ini bukan cuma multi-years, tapi juga bisa dua atau bahkan tiga masa kepresidenan,” tegas Mardani.
Mardani pun mengingatkan dalam periode kedua pemerintahan Jokowi ini sebaiknya lebih hati-hati dalam membuat kebijakan. Ia menyarankan Jokowi untuk menerapkan kebijakan yang memperhitungkan kebaikan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Jika tidak, lanjutnya, maka rakyat bisa menderita karena keputusan yang tidak akurat atau salah perhitungan.
Senada dengan Mardani, anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon menyatakan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kaltim bukan prioritas. Ia berpendapat lebih baik pemerintahan Jokowi fokus pada perbaikan sektor ekonomi yang berpotensi makin terdampak karena penyebaran virus Corona (Covid-19).
Baca juga: Mencari Penguasa Ibu Kota Baru antara Kecocokan Jokowi-Ahok Vs Penolakan 212
Lagi pula, kata Fadli, Jokowi masih punya banyak janji kampanye Pilpres 2019 yang belum ditepati. Sedangkan untuk urusan rencana pemindahan Ibu Kota, ia menyebut hal itu bisa dipikirkan oleh presiden baru hasil Pilpres 2024.
Seperti diketahui, Ibu Kota baru RI akan dibangun pada 2020 ini, dan pada 2024 mendatang, para pegawai negeri diharapkan sudah mulai dipindahkan ke sana.
Wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai Ibu Kota adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim.
Pemerintahan Jokowi memilih dua tempat itu karena dianggap strategis dan aman dari ancaman bencana. Meski faktanya, sudah beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir, lokasi itu justru dilanda banjir tak kalah parahnya ketimbang Jakarta.