TIKTAK.ID – Junta militer Myanmar mengkudeta pemimpin Aung San Suu Kyi ketika partainya Liga Nasional untuk Demokrasi memenangkan Pemilu pada 1 Februari lalu. Junta kemudian mengambil alih Pemerintahan, memenjarakan pejabat terpilih, dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun.
Kudeta itu menadapat perlawanan dari Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar yang meluncurkan “perang defensif rakyat” melawan militer, menyerukan rakyat untuk “memberontak melawan kekuasaan teroris militer”. Pernyataan itu diumumkan pada Selasa (7/9/21) pagi, seperti yang dikutip dari Sputnik.
Dalam pidato yang disiarkan di Facebook, penjabat Presiden Duwa Lashi La meminta Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) Pemerintah yang diasingkan untuk menyerang “setiap pilar mekanisme Pemerintahan junta”, serta untuk membela kehidupan warga, untuk mematuhi perintah, dan untuk menghormati kode etik PDF.
“Dengan tanggung jawab untuk melindungi kehidupan dan harta benda rakyat, Pemerintah Persatuan Nasional… Kami meluncurkan perang defensif rakyat melawan junta militer,” katanya dalam sebuah video. “Karena ini adalah revolusi publik, semua warga di seluruh Myanmar, memberontak melawan kekuasaan teroris militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing di setiap sudut negara.”
Menurut Myanmar Now, rakyat Myanmar disarankan untuk tidak bepergian kecuali benar-benar penting, untuk membeli persediaan makanan dan obat-obatan, dan untuk membantu pasukan PDF dan perlawanan sipil dengan memberi tahu mereka tentang operasi militer junta.
Penjabat Presiden Pemerintah di pengasingan juga mendesak pejabat junta setempat untuk segera mundur.
Duwa Lashi La mendorong kelompok etnis bersenjata untuk menyerang tentara rezim kudeta dengan segala cara yang mereka bisa lakukan guna mempertahankan kendali atas tanah mereka. Dia juga mendesak Pasukan Penjaga Perbatasan, milisi sekutu junta, dan prajurit serta petugas polisi individu untuk meninggalkan Dewan Militer dan bekerja dengan mereka yang berada di pihak rakyat.
“Semua organisasi etnis bersenjata, segera serang Min Aung Hlaing dan Dewan Militer dengan berbagai bentuk,” desak Duwa Lashi La. “Kendalikan sepenuhnya tanah Anda. Serang dan hapuskan kediktatoran dan administrasi militer dengan kekuatan rakyat.”
Penjabat Presiden menekankan bahwa “revolusi” yang dideklarasikan adalah “revolusi yang adil” dan “yang diperlukan untuk membangun negara yang damai dan pembentukan serikat federal.”
Dia lebih lanjut menyatakan harapannya bahwa negara tetangga Myanmar, anggota ASEAN, dan PBB akan mengakui bahwa tindakan mereka terhadap junta didasarkan pada “keharusan”.
Pemimpin Pemerintahan Revolusi mengungkapkan harapannya bahwa mengingat kebutuhan untuk “memulai pemberontakan nasional di setiap desa, kota, dan kota di seluruh negeri pada saat yang sama” berdasarkan “persatuan, kreativitas, kecerdasan, semangat, dan ketekunan” warga negara, maka pemberontakan akan memakan waktu lebih sedikit.
“Revolusi kita akan menang,” dia menutup pidatonya.
Menurut laporan oleh Myanmar Now, beberapa warga di Yangon, kota terbesar di negara itu, telah menimbun makanan dan obat-obatan dalam beberapa hari terakhir dengan kekhawatiran akan meningkatnya kerusuhan, tetapi jalan-jalan di kota-kota terbesar di negara itu masih relatif damai.
Demonstrasi besar-besaran meletus di seluruh negeri sebagai tanggapan atas kudeta, dan sebagian besar disambut dengan represi kekerasan. Setidaknya 962 orang sejauh ini telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar, menurut Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener.
