“Jadi memang dalam hal ini kondisi juga di lapangan untuk membuat ketenangan, perasaan mereka agak lebih sejuk, karena mereka sudah capek, kalau ditambah marah-marah lagi menurut saya bukan jalan yang baik untuk menenangkan kondisi di mana lagi emosional juga,” sebut Jupiter.
Jupiter menyebut langkah persuasif yang dilakukan Anies tidak bisa diartikan sebagai langkah yang tidak tegas. Dia menilai Anies sangat menyayangkan aksi anarkis yang merusak fasilitas umum.
“Bukan berarti tidak melakukan tindakan tegas, karena dia sangat menyesali dengan demo yang anarkis, membakar sana membakar sini. Tapi kita di sini banyak sekali kepentingan dan ditunggangi oleh berbagai pihak yang memprovokasi demo ini akhirnya dilakukan secara massif dengan tindakan anarkis itu,” kata dia.
Baca juga : Survei Kepercayaan Publik: Jokowi 60 Persen, Terawan 45 Persen
Sementara itu, Gerindra DKI Jakarta menegaskan, jika dibandingkan dengan yang lain Anies Baswedan adalah pemimpin yang tenang dan lebih sigap. Sehingga Anies menemui massa aksi dan mengajak untuk pulang ke rumah masing-masing.
“Anies tenang dan lebih sigap dari seorang Kepala Daerah. Tapi dia datang ke Bundaran HI untuk mengajak demonstran tertib dan pulang ke rumah masing-masing. Justru hal seperti itu menurut saya tepat,” kata anggota F-Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif kepada wartawan, Senin (19/10/20).
Menurut Syarif anggapan bahwa Anies tenang saja saat fasilitas publik dirusak anarko tidak relevan. Dia juga mempertanyakan ukuran tenang yang dimaksud.
Baca juga : PKS Ngaku Temukan Penambahan dan Penghilangan Pasal di Draf Final UU Ciptaker
“Anggapan apa maksudnya? Apa harus marah-marah? Tenang-tenang apa ukurannya? Menurut saya tidak relevan,” kata dia.
Untuk diketahui, PDIP menyoroti kehadiran kelompok Anarko di sejumlah aksi demonstrasi di Indonesia. PDIP mengaku heran ada Kepala Daerah yang tenang-tenang saja ketika berbagai fasilitas publik dirusak oleh kelompok Anarko.
“Anarko telah hadir dengan segala kepentingannya untuk merusak tatanan peradaban, merusak fasilitas publik, kedepankan budaya anarkis serta tidak percaya pada pemerintahan yang sah. Apa yang dilakukan oleh Bu Risma (Wali Kota Surabaya) adalah sikap tegas melawan Anarko. Jadi kami heran, ada Kepala Daerah yang tenang-tenang melihat fasilitas publik milik rakyat dirusak oleh kelompok Anarko,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip detikcom, Senin (19/10/20). Namun Hasto tidak menyebutkan siapa Kepala Daerah yang dia maksud.
Baca juga : MUI Bakal Usulkan Fatwa Nyeleneh Baru, Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun per Periode
Halaman selanjutnya…